Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu akta yang dibuat secara notariil seharusnya ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Hal ini supaya akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta autentik sehingga memberikan perlindungan hukum yang maksimal serta kepastian hukum bagi pihak terkait. Namun pada praktiknya, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.G/2019/PN Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/PDT/2020/PT Mdn, ditemukan penandatanganan akta perbankan yang dibuat secara notariil tanpa kehadiran Notaris. Dengan mengacu pada putusan tersebut, penelitian ini pada pokoknya membahas tentang keberlakuan akta perjanjian kredit perbankan notariil yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris, konstruksi hukum dari standar baku prosedur pembuatan perjanjian kredit oleh pihak bank ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta implikasi pembatalan Hak Tanggungan terhadap perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris dan evaluatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa akta perjanjian kredit perbankan notariil yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris tetap berlaku dan mengikat para pihak terkait. Keberlakuan perjanjian kredit perbankan ditentukan oleh pemenuhan syarat keabsahan perjanjian kredit perbankan sebagaimana diatur undang-undang. Adapun standar baku prosedur pembuatan perjanjian kredit oleh pihak bank harus mengikuti syarat dan tata cara pembuatan akta berdasarkan UUJN. Selanjutnya, pembatalan Hak Tanggungan tidak berimplikasi terhadap keberlakuan perjanjian kredit yang mendasarinya karena keberlakuan perjanjian kredit tidak bergantung pada perjanjian lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang disampaikan adalah perlu diadakan sosialisasi supaya masyarakat memahami tata cara pembuatan akta notariil. Notaris dapat menyediakan surat pernyataan bahwa klien tidak akan menggugat dan/atau menuntut Notaris sehubungan dengan kebenaran akta. Namun dalam menjalankan jabatannya, Notaris tetap wajib berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia juga harus berperan aktif dalam menegakkan ketentuan UUJN dan Kote Etik Notaris. Sehubungan dengan Hak Tanggungan, Notaris/PPAT harus mengecek objek Hak Tanggungan dengan teliti dan hati-hati.

---

A notarial deed must be signed by the parties in the presence of the Notary. This shall be done for a notarial deed to obtain perfect and binding evidentiary power as an authentic deed to provide maximum legal protection and legal certainty for the relevant parties. However, in practice, as reflected in the Medan District Court Decision Number 663/Pdt.G/2019/PN Mdn in conjunction with the Medan High Court Decision Number 395/PDT/2020/PT Mdn, the signing of bank-related deed is conducted without the presence of a Notary. With reference to the forementioned court decisions, this thesis primarily discusses the enforceability of a notarial deed of banking credit agreement which is not signed before a Notary, the legal construction of standard credit procedures provided by the bank pursuant to Notary Law, and the implication of Mortgage cancellation on credit agreement. The research method used herein is a normative juridical research method with explanatory and evaluative typologies. The results show that the notarial deed of banking credit agreement that is not signed before the Notary remains valid and binding towards the parties.The validity of a banking credit agreement is dependable upon the fulfillment of the requirements for the validity of a bank credit agreement as stipulated by law. The standard procedure for entering into credit agreements provided by the bank must comply with the terms and procedures regulated in the Notary Law. Furthermore, Mortgage cancellation does not affect the enforceability of its underlying credit agreement as its enforceability is not determined by other agreements. Based on the results, it is advisable to conduct socialization for the public to understand the procedures for making a notarial deed. The Notary may provide a statement letter which states that the parties will not sue the Notary in relation to the validity of the deed. Nonetheless, the Notary must always comply with the Notary Law and Code of Ethics in carrying out his/her duties. The Indonesian Notary Association must also play an active role in enforcing the Notary Law and Code of Ethics. In relation to Mortgage, Notary/PPAT must meticulously and carefully check the object of Mortgage."

"Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank ABC Tbk merupakan salah satu fasilitas kredit yang berkontribusi sebesar 60,2% terhadap pencapaian target kredit konsumer pada akhir tahun 2014. Untuk dapat meningkatkan penyaluran fasilitas KPR diperlukan strategi pemasaran dengan tetap memperhatikan mitigasi risikonya. Risiko yang menjadi perhatian utama adalah risiko terjadinya default. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko adalah dengan mengetahui sebaran peluang terjadinya default dari debitur. Sehingga dapat dibentuk early warning system terjadinya default. Sedangkan untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat dapat mempertimbangkan karakteristik dari debitur yang mempunyai riwayat pembayaran cicilan lancar (survive).Pada penelitian ini digunakan analisis survival terhadap data debitur yang menerima fasilitas KPR selama periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2014. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menunjang pertumbuhan produk KPR tersebut. Metode pengamatan yang digunakan menggunakan metode non parametrik dan semi parametrik. Melalui metode non parametrik Kaplan Meier, peluang debitur survive mulai turun pada bulan ke enam. Peluang tersebut akan turun semakin besar pada bulan ke delapan sampai dengan lima puluh tujuh sejak diterimanya kredit yaitu sebesar 94,5% sampai dengan 99%. Sedangkan dengan metode non parametrik Nelson Aalen, peluang pembayaran lancar akan menjadi default sesaat adalah sebesar 0,091%. Dengan menggunakan metode semi parametrik Cox Proportional Hazard, karakteristik debitur dan karakteristik produk yang mempengaruhi terjadinya default adalah jenis pekerjaan, wilayah tempat tinggal, tingkat pendidikan akhir, jangka waktu kredit, status pernikahan, jumlah penghasilan per bulan, jenjang jabatan dan jenis kendaraan.

---

House Ownership Loan (KPR) is one of Bank ABC's mortgage facilities that contributed 60.2% to consumer's credit achievement at the end of 2014. In order to increase the distribution of this mortgage facility, a marketing strategy is needed, but still taking into consideration the mitigation of potential risks. One of the major risk concerned is the risk of default. One of the way to mitigate this risk is to determine the distribution of the probability of a default by the debtor. This can in turn be used to establish an early warning system in the case of a default. Meanwhile, to prepare the right marketing strategy, one can consider the characteristics of debtors by their history of smooth or on time mortgage payments (survive).

This study uses survival analysis of the data from debtors who obtained mortgage facilities(loans) during the period of January 1, 2009 up to December 31, 2014. It is expected that the results of this study can help understand and support the growth of the mortgage product. The observation methods used are non-parametric and semi-parametric methods. With the nonparametric Kaplan-Meier method, the debtor's probability to survive starts to fall in the sixth month. These probability decreases further in the eighth up to fiftyseventh month from when the credit is received, in the amount of 99% down to 94,5%. Where as, using the non-parametric methods of Nelson Aalen, the probability that a smooth payment will change to a temporary default is 0.091%. By using the semi-parametric method of Cox Proportional Hazard, the debtor's characteristics and product's characteristics that influence the occurrence of default are the type of work, region of residence, education level, the credit period, marital status, amount of income per month, the social hierarchy and the type of vehicle."

"ABSTRAKDibalik maraknya kredit kepemilikan rumah, ada kalanya terjadi kredit macet, untuk mengatasi masalah tersebut serta agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat mengakibatkan objek perjanjian kredit tersebut disita oleh pihak bank, debitur mencari jalan keluar dengan menjual kembali atau mengalihkan obyek perjanjian dengan over kredit atas tanah dan bangunan yang terkadang dilakukan tidak didepan pejabat berwenang yaitu PPAT. Atas latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan pada penulisab tesis ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan bentuk dan substasi penggantian debitur dari pengalihan objek jaminan berdasarkan hukum positif dan doktrin? 2. Bagaimana kedudukan debitur, kreditur dan objek jaminan didalam pengalihan kredit tanpa melibatkan bank sebagai kreditur? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder, kemudian didapatkan haisl penelitian yaitu segala peralihan hak atas tanah dan bangunan haruslah menggunakan akta otentik, dalam hal ini adalah akta yang dibuat dihadapan PPAT, namaun apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi dan menemukan jalan buntu, maka permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan. Status debitur dinyatakan beralih dari debitur pertama kepada debitur kedua, didasakan pada perjanjian peralihan hak dan kewajiban yang dilakukan diantara keduanya. Sedangkan kedudukan Kreditur dan objek jaminan adalah sama seperti perjanjian awal.

---

ABSTRACTBehind the rise in home loan mortgage , anything can be happening for example non performing loan. And t overcome this problem and in order to avoid a default that could cause the object to the credit agreement was confiscated by the bank, the borrowers find a way out by reselling or transferring the object into an agreement with over credit for the land and buildings that sometimes do not in front of the competent authority that PPAT. At background of the problem can be formulated in this thesis are 1. How settings debtor reimbursement form and substance of the transfer of security object by positive law and doctrine 2. The position of debtors, creditors and collateral object in the transfer of credit without the involvement of banks as creditors Methods of research used is normative juridical, with secondary data, then obtained the results that any transfer of rights to land and buildings must use an authentic deed, in this case the deed made before PPAT, but if it can not be fulfilled and an impasse, then the legal issues can be resolved by competent authorities, namely the courts otherwise the debtor status of the debitor first switch debitor second new , based on the transition agreement the rights and obligations made between the two. While the position of creditors and collateral object is the same as the initial agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari yang semula berjumlah 20% menjadi 30% terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Diberlakukannya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan Prinsip Manajemen Risiko yang dilakukan oleh bank sehingga dapat memperkuat sektor penyaluran KPR.Dalam Skripsi ini dikemukakan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KPR, pengelolaan KPR yang dilakukan oleh Bank X, dan kemampuan ketentuan ini untuk menekan risiko kredit dari penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank. Diberlakukannya ketentuan dapat menekan risiko kredit yang terdapat di dalam penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank X. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) dari KPR yang disalurkan oleh Bank X.

---

This thesis describes about the implementation of the increasing of minimum down payment requirement for mortgage loan from 20% previously to 30% based on the enforcement of Bank Indonesia Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 regarding Risk Management Implementation in Bank that conducting mortgage and car loan business. As the enforcement of this regulation, we expect that the risk management implementation of bank will be strengthening so that bank can improve the mortgage loan business.

In this thesis, the regulations related with mortgage loan are described, as well as the mortgage loan management that conducted by Bank X, and the ability of this regulation to reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. Hence, the enforcement of this regulation can reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. This can be seen from the declining in Non Performing Loan (NPL) growth rate of mortgage loan disbursed by Bank X."

"Pengikatan Hak Tanggungan dilakukan perbankan sebagai persyaratan dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan sempurna, sehingga sebagai kreditur memiliki perlindungan terhadap kepentingannya untuk mendapatkan pelunasan kredit. Namun pada praktiknya kreditur sering kali dihadapkan oleh perlawanan yang dilakukan oleh debitur pada saat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penelitian ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021 antara Nyonya X melawan PT. Panin Bank KPR Centre Pekanbaru. Fokus permasalahan karya ilmiah ini bagaimana Eksekusi Hak Tanggungan yang diikat terhadap agunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021 menurut Undang-undang Hak Tanggungan dan PMK 27/PMK.06/2016 dan kesesuaian putusan peradilan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021, tujuan penulisan menganalisis proses pengikatan Hak Tanggungan serta implementasi asas didahulukan dalam penyelesaian kredit sesuai Undang-undang Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021, metode penelitian hukum doktrinal digunakan dalam karya tulis ini. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah dalam penerapan hukumnya dan menyatakan perlawanan bersifat prematur. Penulis sepakat dengan keputusan kasasi tersebut karena eksekusi Hak Tanggungan belum dilakukan oleh pihak kreditur. Implementasi dari asas dahulukan dalam Hak Tanggungan dapat dilihat dari Bank sebagai kredit bila debitur mengalami wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan penjualan jaminan untuk mendapatkan pelunasan.

---

Banks must perfect the bonding of Mortgage Rights as a necessity in lending so that the creditor has protection for his interests in obtaining credit payback. In practise, however, creditors are frequently met with resistance from debtors when auctions are performed through the Office of State Assets Services and Auctions. This study is based on the Supreme Court decision 473K/Pdt/2021 between Mrs. X and PT. Panin Bank KPR Centre Pekanbaru. The problem addressed in this scientific study is how to execute mortgage rights that are collateralized in accordance with Supreme Court Decision Number 473K/Pdt/2021 according to the Mortgage Law and PMK 27/PMK.06/2016 and the suitability of court decisions in consideration of the Supreme Court Decision Number 473K/ Pdt/2021, The goal of this article is to analyse the process of binding Mortgage Rights and implementing the principle of taking precedence in credit settlement according to Mortgage Law based on Supreme Court Decision Number 473K/Pdt/2021, and the doctrinal legal research approach is employed. The Supreme Court rejected the petitioner's cassation and ruled that the Pekanbaru High Court's decision was not incorrect in its application of law and that the resistance was premature. The author agrees with the cassation ruling because the creditor did not carry out the execution of the Mortgage. If the debtor is in default, the creditor can sell the property to get repayment."

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga pegawai pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, postnuptial agreement can be done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing as its main point is not that clear. It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement registration beside the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 so that the marriage officer refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as I examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil about the guidance of postnuptial agreement registration."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang kemudian dibebani hak tanggungan untuk menjadi jaminan pelunasan utang kreditur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/TUN/2022. Hal tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan kepastian hukum dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak ketiga sebagai kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan sertipikat ganda yang diagunkan ke bank sebagai objek sengketa dan kualifikasi putusan yang diajukan sebagai novum dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kreditur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan mengenai sertipikat ganda ini diberikan melalui Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah melalui lembaga rechtsverwerking dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018. Adapun perlindungan bagi kreditur terhadap hapusnya hak tanggungan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam hal ini kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Adapun mengenai alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali ini harus memenuhi Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009. Apabila hal tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini ditolak.

---

The focus of this research is on the issuance of multiple certificates which are then encumbered with mortgage rights to become guarantees for repayment of creditors' debts and judges' considerations in formulating cases in Supreme Court Decision Number 82 PK/TUN/2022. It makes land rights holders unable to obtain legal certainty and is detrimental to many parties, not only owners of Freehold Title, but also harms third parties as creditors as mortgage holders. Therefore, the issues raised in this study are about the position of multiple certificates that are pledged as guarantee to the bank as the object of dispute and the qualifications of the judgment submitted as a novum in the Judicial Review submitted by the creditor. In this study, the method used is normative. The type of data used is secondary data obtained from tracing library data which is then analyzed qualitatively. The research found that protection regarding this dual certificate is provided through Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration through the rechtsverwerking institution and Supreme Court Precedent Number 5/Yur/Pdt/2018. As for protection for creditors against the nullification of mortgage rights contained in Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code, however, in this case the position of the creditor from preferred creditor to concurrent creditor. As for the reasons for the request for reconsideration, it must comply with Article 67 of the Supreme Court Law Number 3 of 2009. If this does not meet the reasons required in Article 67 of the Supreme Court Law, then it is appropriate for this request for Judicial Review rejected."

"Pemenuhan kebutuhan perumahan masih menjadi permasalahan sendiri yang perlu mendapat perhatian. Selain pengadaan secara fisik harus dipikirkan pembiayaan untuk mendapat fasilitas perumahan tersebut karena tidak semua masyarakat mampu untuk membeli rumah secara tunai. Saat ini terdapat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional dan Asing. Dalam pemberian KPR berjangka panjang oleh Bank umumnya digunakan sumber dana yang berasal dari dana jangka pendek seperti deposito, tabungan atau giro. Bila hal ini terus berlangsung, tentu Bank akan mengalami ketidakcocokan antara sumber dengan penggunaan dananya (mismatch funding) sehingga perlu dilakukan mencarian sumber dana jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan. Salah satu upayanya adalah dengan sekuritisasi aset atau dalam bidang property dikenal dengan pembiayaan sekunder perumahan/ Secondary Mortgage Facility (SMF). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Indonesia, Pemerintah mendirikan suatu lembaga keuangan yang khusus untuk menyelenggarakan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau jangka panjang yaitu Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) yang bernama PT. Saran Multigriya Finansial (PT. SMF). Dalam proses sekuritisasi PT. SMF dapat berfungsi sebagai kordinator global, penjamin, penata sekuritisasi, dan/atau Pendukung Kredit. Bahkan dalam rangka membangun dan mengembangkan Pasar sekunder perumahan, PT. SMF dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank dan/atau lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai KPR oleh Penerbit KPR. Oleh karena itu pelaksanaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Sekuritisasi Aset KPR dan dengan Pemberian Fasilitas Pinjaman. Dalam Sekuritisasi Aset, bila Efek Beragun Aset (EBA) yang dikeluarkan berbentuk Surat Utang, diperlukan suatu SPV untuk membeli kumpulan Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan menerbitkan Surat Utang. Konsep SPV yang digunakan di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Pengalihan piutang dalam sekuritisasi dilakukan dengan jual beli piutang KPR berikut Hak Tanggungan yang melekat padanya dari Kreditor Asal kepada KIKEBA. Mengenai Hak Tanggungan dengan beralihnya Perjanjian pokok turut beralih pula secara hukum kepada Kreditor Baru. Namun hal ini belum dilaksanakan dan baru akan didaftarkan peralihan tersebut bila ada Debitur KPR yang wanprestasi dan Bank Kustodian atau Wali Amanat perlu melakukan penyitaan atas obyek Hak Tanggungan. Sedangkan Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui Pemberian fasilitas pinjaman dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Pemberian Pinjaman KPR yang dijamin dengan Jaminan Fidusia atas piutang KPR yang dibiayai beserta jaminan yang melekat padanya.

---

Supply of Housing demand have its own problem and need more attention to be solved. Besides physical procurement we need to thinking of the housing financing since not every people in society can afford to pay in cash. Currently in society there is kind of Housing Financing called Home Ownership Loans (KPR) held by Government Bank and National or foreign Private Bank. In order to supply long term KPR, usually Bank use short term source of fund such as deposit, saving and Giro. If it is happens continuously, mismatch funding can not be avoided by Bank. So that it is very urgent to find out long term source of fund to support housing financing. One of the ways out is by asset securitization or in the property field called Secondary Mortgage Facility (SMF). To implement SMF in Indonesia, Indonesian Government established a special company to mainly engage in the business of providing medium and/or long term loan KPR issuer and KPR receivables securitization program that is Secondary Housing Financing Company (PPSP) namely PT. Sarana Multigriya Financial (PT. SMF). Regarding to securitization process, PT. SMF have several function such as global coordinator, underwriter, arranger, and/or credit enhancer. Moreover, in respect to build up and to develop Secondary Housing Market PT. SMF have authority to provide loans to Banks or financial institutions as KPR Issuer which is to be distribute as KPR. Refer to those functions, in Indonesia SMF implemented in two forms, i.e.: KPR receivables securitization program and Loan Agreement for Refinancing KPR. On KPR receivables securitization program, in the case Asset- Backed Securities (EBA) issued in the form of debt instruments, it will be issued by Special Purpose Company (SPV) appointed by PT. SMF. In this case, the SPV will purchase the receivables from Originator Creditor and issued the debt instruments. SPV in Indonesia is in the form of Asset-Backed Securities Collective Investment Contract (KIK-EBA). The KPR receivables including Hak Tanggungan attached thereto transferred by sale and purchase Agreement from Original Creditor to KIK-EBA. Any transfer of receivables as principal agreement shall result in the transfer of law of all rights and liabilities of Hak Tanggungan recipients to the New Creditor. Even for this moment, the transfers of Hak Tanggungan not register yet and shall be registered upon one of the KPR Debtor default and/or Custodian Bank or Wali Amanat need to execute the Hak Tanggungan object. Whilst mechanism of SMF in the form of Loan Agreement for Refinancing KPR is conducted by Loan Agreement secured by Fiduciary Security over KPR receivables."

"Penelitian ini membahas pengaruh BI rate, gross domestic product, dan residential property price indices terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada di Indonesia dari bulan Januari 2003 - Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hal-hal yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan KPR. Berdasarkan hasil survei indeks harga properti residensial primary pada triwulan IV/2013, sebanyak 71,99% dan hasil survei indeks harga properti residensial secondary pada triwulan III/2013 sebanyak 63,33% menggunakan KPR sebagai pilihan utama dalam pembelian rumah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Website Trading Economic.Metode penelitian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, meliputi uji regresi dengan Eviews6, uji stasioner, uji kointegrasi, uji asumsi klasik, ECM, dan uji F-test, uji t-test, dan uji Goodness of Fit (R2) untuk melihat koefisien determinasi sehingga kita dapat meneliti seberapa baik KPR dapat diterangkan oleh BI rate, gross domestic product, dan residential property price indices.Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada jangka panjang (long run) BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap KPR di Indonesia sedangkan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap KPR di Indonesia. Pada jangka pendek, BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap KPR di Indonesia sedangkan variabel lain yaitu GDP dan RPPI tidak ditemukan signifikan berpengaruh terhadap KPR.

---

This research examined the effects of BI rate, , gross domestic product, and residential property price indices to mortgage in Indonesia during January 2003 to December 2013. The purpose of this research is to examine the elements that effect people decision in using mortgage. Based on primary residential property price index survey Q IV/2013, 71.99% people used mortgage to buy their house and based on secondary residential property price index survey Q III/2013, 63.33% people used mortgage as a predominant choice to buy their house. The data that used in this study is a secondary data obtained from Bank Indonesia and Trading Economic website.

The statistical method were used to test the hypothesis, include regression test with EVIEWS 6, stasionary test, cointegration test, classic asumption test, error correction model, F-test, t-test, and goodness of fit test (R2) to see determination coefficient so we can examine how good mortgage can be explained by BI rate, gross domestic product, and residential propety price indices.

The result of this research show that in the long run, BI rate negatively and significantly related to mortgage in Indonesia and GDP has positif and significant effect on mortgage in Indonesia. In the short run, BI rate positively and significantly related to mortgage in Indonesia while other variables such as GDP and RPPI aren't found to significantly affect mortgage in Indonesia."

"Dalam kehidupan masyarakat ekonomi kecil dan menengah sangat dibutuhkan suatu lembaga yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan akan dana pinjaman dengan persyaratan yang tidak terlalu sulit dan rumit. Pegadaian adalah salah satu cara untuk memperoleh pinjaman uang yang kian populer.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pemberian pinjaman di Perum Pegadaian bila dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain seperti bank dan sejauh mama perlindungan hukum bagi nasabah Perum Pegadaian bila dikaitkan dengan bentuk perjanjiannya yang baku. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.Dapat disimpulkan prosedur pemberian pinjaman di Perum Pegadaian sangat berbeda dengan bank karena prosedurnya sangat mudah dan hanya dalam waktu singkat peminjam sudah dapat memperoleh dana pinjaman yang dibutuhkan. Melihat lebih jauh lagi mengenai isi dari perjanjian pinjaman pada Perum Pegadaian terdapat beberapa hal yang dirasa memberatkan si nasabah. Oleh karena itu, sudah seharusnya dibentuk undangundang pegadaian yang khusus serta harus ada pembinaan dan pengawasan yang lebih konsisten dari pihak pemerintah."