Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang dipermasalahkan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan yang belum dibagikan. Akta wasiat yang sama dipermasalahkan karena melanggar legitime portie dan pelaksanaan pembagiannya tidak sesuai. Pada Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi merupakan gugatan atas dasar pembagian hak waris yang tidak sesuai dengan Akta Wasiat. Sedangkan sebelumnya Akta Wasiat yang sama telah pula dipermasalahkan pada putusan berbeda. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum yuridis- normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa Putusan Majelis Hakim mengenai akta wasiat pada Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi melengkapi putusan sebelumnya yang mempermasalahkan mengenai legitime portie dari ahli waris. Tuan RM sebagai ahli waris legitimaris tidak diperhitungkan haknya pada putusan sebelumnya, sehingga menimbulkan gugatan baru yang diajukan melalui Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Majelis Hakim seharusnya tetap mempertimbangkan kedudukan Tuan RM selaku ahli waris legitimaris meskipun ia tidak ikut menuntut legitime portie. Hal tersebut membuat terjadinya perkara lanjutan pada Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi., sehingga Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. melengkapi putusan sebelumnya tersebut. Simpulan kedua Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta wasiat, Notaris perlu memberikan penjelasan mengenai hukum waris kepada penghadap sebelum penandatanganan akta wasiat. Notaris sebagai pejabat yang lebih mengerti mengenai hukum waris, dan pejabat yang mengemban jabatan untuk membuat akta memiliki tanggung jawab untuk membuat akta yang isinya dapat dilaksanakan. Notaris sebagai pejabat umum perlu pula menegakan hukum pada pembuatan aktanya, apabila ada penghadap yang ingin membuat akta yang berpotensi menimbulkan sengketa karena melanggar ketentuan hukum maka Notaris seharusnya tidak membuat akta tersebut. Saran yang dapat ditawarkan adalah kedudukan seluruh ahli waris legitimaris dalam gugatan legitime portie perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak hanya orang yang menuntut saja. Bagi Notaris, pembuatan wasiat dapat ditambahkan klausul bahwa Notaris telah menjelaskan konsekuensi dari apa yang diatur pada akta wasiat kepada penghadap.

---

This study discusses the validity of testament which are disputed by heirs regarding inheritance that has not been distributed. The deed of the same testament was questioned because it violated the legitime portie and the implementation of the division was not appropriate. In Decision Number 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi it is a lawsuit based on the distribution of inheritance rights which is not in accordance with the Deed of Testament. Whereas previously the same testament was also disputed in a different decision. To answer the problem, the juridical-normative legal research method is used with a descriptive research typology. The data acquisition method in this study was obtained by secondary data types. Data collection is used through document studies and interviews. From the results of the research conducted, it was concluded that the decision of the Panel of Judges regarding the testament in Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi complements the previous decision which disputed the legal portion of the heirs. Mr. RM as the legitimate heir was not taken into account in the previous decision, resulting in a new lawsuit filed through Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. The Panel of Judges should still consider Mr. RM's position as the legitimate heir even though he did not participate in demanding the legitime portion. This led to a follow-up case in Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi., so that Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. supplement the previous decision. The second conclusion is that a Notary in carrying out his position needs to provide legal counseling regarding the deed he made. In making a testament, the Notary needs to provide an explanation regarding the law of inheritance to the appearer before signing the will. The notary as an official who understands more about inheritance law, and the official who holds the position of making the deed has the responsibility to make a deed whose contents can be implemented. Notaries as public officials also need to uphold the law in making deeds, if there is a appearer who wants to make a deed that has the potential to cause disputes because it violates legal provisions, the notary should not make the deed. The suggestion that can be offered is that the position of all legal heirs in a legitimate portie lawsuit needs to be considered by the Panel of Judges, not just the person making the claim. For a Notary, a clause can be added in making a testament that the Notary has explained the consequences of what is stipulated in the testament to the appearer."

"Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari suatu akta wasiat yang melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah adanya suatu akta wasiat yang dibuat dan isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) dari ahli waris legitimaris dan akta tersebut tidak didaftarkan oleh Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris dapat berakibat isi yang sedemikian tidak dapat dilaksanakan jika ada tindakan aktif dari ahli waris legitimaris yang haknya terlanggar untuk menuntut pemenuhan bagian yang menjadi hak mereka tersebut. Selain itu, di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt//2018 tersebut ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pertanggungjawaban Notaris atas kesalahannya yang tidak mendaftarkan akta wasiat ya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  

---

This thesis discusses about the legal consequences of a testament that violates the legitimate portion (legitieme portie) of legitimate inheritor and the Notary’s liabilities that are related to the making of a testament which violates the legitimate portion (legitieme portie) in the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3445/K/Pdt/2018. The problems in this thesis are there’s a testament which the contents violate the legitimate portion (legitieme portie) of the legitimate inheritors and such a tetsament deed was not registered by the Notary to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical using secondary data in the form of literature study and qualitative approaches. The results of this study revealed that a testament that violates the legitimate portion (legitieme portie) of a legitimate inheritor or more may result in its contents being unable to be carried out if there is active action from the legitimate inheritors whose rights are violated to sue for the fulfillment of their rights. Furthermore, in the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3445/K/Pdt/2018, it was found that there was no discussion and consideration of the judges regarding the Notary's liability for his mistake for not registered the testament deed to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"Untuk membuat suatu akta, selain harus mematuhi syarat formal pembuatan akta sebagaimana yang diatur oleh UUJN, Notaris juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai subtansi akta tersebut agar akta tersebut terjaga keabsahannya. Selain untuk membuat akta pendirian CV, peran Notaris juga diperlukan untuk membuat akta perubahan CV apabila terdapat perubahanperubahan yang ingin dilakukan terhadap anggaran dasar atau akta pendiriannya. Misalnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus yang mana harus dilakukan dengan merubah anggaran dasar berupa perubahan kesepakatan siapa yang yang diangkat sebagai pengurus. Hal ini merupakan urusan internal CV yang pengaturannya dapat ditetumkan dalam anggaran dasar CV yang bersangkutan atau di dalam KUHPerdata. Permasalahan terkait dengan pengangkatan dan pemberhetian pengurus pada CV ini ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019. Permasalahan terjadi karena salah satu persero hadir dalam penandatanganan akta tersebut dengan kuasa lisan. Penelitian ini mengangkat permasalahan antara lain mengenai keabsahan akta perubahan CV dengan kuasa lisan oleh salah satu persero dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta perubahan CV tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh salah satu persero. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, kuasa lisan yang terdapat dalam akta perubahan CV. Putra Jaya adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur kesepakatan. Hal ini menyebabkan Tergugat I tidak berwenang mewakili Penggugat untuk menandatangani dan hadir dalam akta, sehingga akta perubahan CV. Putra Jaya dinyatakan cacat hukum. Tanggung jawab Notaris akan hal ini adalah menghapus akta perubahan CV tersebut karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.

---

To make a deed, in addition to having comply with the formal requirements for making a deed as regulated by UUJN, Notary must also pay attention to the provisions of the laws and regulations governing the substance of the deed so thaht the validity of the deed is maintained. In addition to making a deed of establishment of a CV, the role of Notary is also required to make a deed of amandement to the CV if there are changes to be made to the articles of association or deed establishment. For example, in terms of the appointment and dismissal of the management, which must be done by changing the articles of association in the form of changing the agreement on who is appointed as the administrator. This is an internal matter of the CV whose arrangements can be stated in the articles of association of the relevant CV or in the Civil Code. Problems related to the appointment and dismissal of the management on this CV were found in the Supreme Court Decision Number 2604 K/Pdt/2019. The problem occurred because one of the companies was present at the signing of the deed with an oral power of attorney. This research raises issues, among others, regarding the validity of the CV amendment deed with an oral authorization by one of the companies and the responsibility of the Notary who makes the CV change deed without being attended and signed by one of thecompany. This study was analyzed using normative juridical research methods and qualitative analysis. From the research results, oral power of attorney contained in the deed of amandement to CV. Putra Jaya is invalid because it does not meet the elementof the agreement. This caused defendant I to not be authorized to represent the Plaintiff to sign and be present in the deed, so that the deed of amandement to CV. Putra Jaya was declared legally disabled. The responsibility of the Notary in this matter is to delete the deed of amandement to the CV because it does not meet the requirements as an aunthenthic deed"

"Akta wasiat (testament acte) merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia dan menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan hanya dapat terjadi dalam hubungan darah dan perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat anak angkat, maka anak angkat tersebut tidak berhak mendapat harta peninggalan pewasiat kecuali diberikan kepadanya hibah wasiat. Hibah wasiat (legaat) adalah meninggalkan warisan dalam wasiat dengan menunjuk orang tertentu untuk mewarisi barang tertentu. Namun dalam pemberian hibah wasiat, harus memperhatikan kepemilikan objek hibah wasiat tersebut dan hibah wasiat kepada anak angkat dipastikan tidak melebihi bagian mutlak ahli waris (legitieme portie) sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengangkatan anak baru sah apabila telah memenuhi prosedur menurut peraturan perundang-undangan dan harus dengan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta wasiat agar mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sempurna yaitu dengan mentaati peraturan perundang-undangan terkait terutama pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Akibat hukum dari kelalaian notaris dalam membuat akta wasiat, akta wasiat tersebut batal demi hukum. Sedangkan pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan putusan pengadilan, adalah tidak sah.

---

Testamentary is a declaration of one's will to be done after he died and determine what is happening with their wealth after death. Inheritance can only occur in the blood relationship and marriage. If in a marriage there is an adopted child, the adopted child is not entitled to inheritance except with grant probate. Grant probate is to leave a legacy in the will to appoint a specific person to inherit a particular item. But it should pay attention to the ownership of the grants object and certainly a testament to the adopted child does not exceed an absolute part of the heir (legitieme portie) as in the Civil Code. Adoption of child is valid if they have complied the legislation and must be approved of the Chairman of the Court or the Religious Court.

Notary has a very important role in making a will deed by complying with the relevant legislation, especially article 16 of Law office of Notary. This study uses normative legal research with case studies District Court No. 80 /Pdt.G/2013/PN.Bdg. The legal consequences of the negligence of the notary deed in making a will, the deed will be null and void. While adoption is not done by the court decision, was invalid."

"Dalam hukum waris di Indonesia, dikenal kewarisan secara undang-undang dan secara surat wasiat. Surat Wasiat merupakan instrument bagi Pewaris apabila ingin memberikan harta yang dimilikinya kepada seseorang yang ia kehendaki. Namun, pada praktiknya surat wasiat digunakan untuk alat bagi seseorang untuk menguasai keseluruhan harta benda yang dimiliki oleh pewaris atau bahkan pewarisnya sendiri yang ingin memberikan kepada seseorang sesuai dengan keinginannya. Penelitian ini memaparkan aspek hukum waris di Indonesia dengan fokus utama pada penggunaan dan peran surat wasiat. Analisis ini mencakup deskripsi dan pengaturan dari surat wasiat, serta proses transfer harta warisan dan penanganannya dalam kasus sengketa. Meskipun surat wasiat digunakan sebagai alat hukum yang sah untuk mendistribusikan harta, hukum waris Indonesia telah menetapkan sejumlah batasan untuk melindungi hak-hak ahli waris, termasuk anak-anak dan pasangan pewaris. Konsep "legitime portie" atau bagian minimum dari harta yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, dijelaskan dalam penelitian ini sebagai cara untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta. Ahli waris yang merasa bahwa hak legitime portie mereka belum terpenuhi dapat memanfaatkan hak "inkorting", yaitu proses hukum yang memungkinkan mereka untuk menuntut penyesuaian atau pengurangan bagian harta yang diberikan melalui surat wasiat. Penelitian ini juga membahas alasan pembatalan surat wasiat. Bahwa pelanggaran terhadap legitime portie tidak menjadi dasar pembatalan surat wasiat, melainkan penyelewengan terhadap syarat formil yang memungkinkan untuk membatalkan surat wasiat. Secara keseluruhan, hukum waris di Indonesia menciptakan keseimbangan antara hak pewaris untuk membuat wasiat dan perlindungan hak-hak ahli waris, terutama dalam konteks hak "legitime". Penelitian ini menunjukkan bagaimana hukum waris berfungsi untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan ahli waris dalam pembagian harta warisan.

---

In Indonesian inheritance law, there are known types of inheritance through statutory provisions and through testaments. A testament serves as an instrument for the testator if they wish to bequeath their property to a person of their choosing. However, in practice, testaments are used as a tool for someone to control all the property owned by the testator or even for the testator themselves to grant it to a person according to their wishes. This study presents aspects of inheritance law in Indonesia with a primary focus on the use and role of testaments. This analysis includes a description and arrangement of testaments, as well as the process of transferring inherited property and its handling in case of disputes. While a testament is used as a valid legal tool to distribute property, Indonesian inheritance law has established a number of limitations to protect the rights of heirs, including children and spouses of the testator. The concept of "legitime portie", or the minimum portion of the property that must be given to certain heirs, is explained in this study as a means to ensure balance and fairness in the division of property. Heirs who feel that their legitime portie rights have not been fulfilled can utilize the right of "inkorting", a legal process that allows them to demand adjustment or reduction of the portion of the property given through the testament. This study also discusses the reasons for the revocation of a testament, indicating that violation of the legitime portie does not constitute grounds for the revocation of a testament, but rather deviations from formal requirements that allow for the annulment of the testament. Overall, Indonesian inheritance law creates a balance between the rights of the testator to make a testament and the protection of the rights of heirs, especially in the context of "legitime" rights. This study shows how inheritance law works to maintain justice and the welfare of the heirs in the distribution of inheritance property."

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pdt.G/2016 adalah kasus mengenai pengalihan objek wasiat berupa hak atas tanah tanpa terlebih dahulu melaksanakan pembagian warisan atau tanpa persetujuan dari para ahli waris. Oleh karena itu, terjadi sengketa dikarenakan para ahli waris beranggapan bahwa mereka masih mempunyai hak terhadap objek wasiat yang telah dilanggar dengan pengalihan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, di dalam penelitian preskriptif ini, akan dianalisis lebih lanjut mengenai kewenangan penerima wasiat dalam melaksanakan jual beli terhadap objek wasiat serta kewajiban PPAT dalam membuat akta jual beli tersebut. Hukum waris yang akan digunakan adalah hukum waris adat Jawa sebab pewaris termasuk ke dalam golongan penduduk Bumiputera yang tidak beragama Islam ketika ia meninggal dunia. Analisis terhadap kewenangan penerima wasiat terbagi atas dua yaitu kedudukannya sebagai janda dan penerima wasiat. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai janda, akan dianalisis lebih lanjut mengenai haknya terhadap harta bersama dan haknya sebagai ahli waris dalam hukum adat Jawa. Penerima wasiat dinyatakan tidak sepenuhnya berhak mengalihkan objek wasiat karena berdasarkan kedudukannya selaku penerima wasiat, ia seharusnya meminta persetujuan para ahli waris atau melaksanakan pembagian warisan terlebih dahulu. Dengan demikian, perjanjian jual beli dalam kasus pada putusan pengadilan tersebut dapat dibatalkan. PPAT dalam kasus tersebut seharusnya lebih cermat dalam melaksanakan jabatannya dan memberikan penyuluhan hukum mengenai prosedur pengalihan objek wasiat berupa hak atas tanah. Namun, dalam kasus ini PPAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan peraturan jabatan PPAT. Oleh karena itu ia dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

---

The case presented in the decision of South Jakarta District Court number 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. was about the selling and purchasing of land rights that is an object of grant without the distribution of inheritance beforehand and the consent of heirs. Therefore, a legal dispute occurred when the heirs believed that they still had the rights to object of grant and such rights had been violated by the selling and purchasing done by the grantee. Using juridical normative method, in this prescriptive research, the writer will further analyze the legal competence of the grantee in selling the land rights as well as the obligations of the Land Deed Officials that made the deed. The inheritance law used in this research will be Javanese Adat Law as the inheritor was of the “Bumiputera” descendant and was not Muslim when he died. The analysis about the grantee’s legal competence is divided into two namely her position as the widow of the inheritor and as the grantee itself. Furthermore, the analysis of her position as the widow must be divided into two parts namely her rights to the object of grant that is also a joint property and her rights as one of the legal heirs in accordance to Javanese Adat Law. The grantee was found to not have the full legal competence to sell the land rights based on her position as the grantee as she needs the consent of all the legal heirs or should have distributed the inheritance beforehand. Thus, the selling and purchasing happened in this case can be nullified. The Land Deed Officials should have been more thorough and careful in conducting his duty and should provide legal counseling in regards to the procedure for selling and purchasing object of grant that is a land rights. However, in this case, the official did not carry out such obligations hence should be declared to have committed a serious violation of the Code of Ethics and Office Regulations of Land Deed Official. Therefore, he may be subjected to dishonorable dismissal."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana keabsahan pembuatan surat wasiat terbuka yang objeknya merupakan harta bersama yang dibuat tidak dengan persetujuan pasanganannya dan tanggung jawab notaris yang membuat akta hibah wasiat yang dibatalkan karena objeknya merupakan harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan pasangannya. Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deduktif, dengan preposis 1 (satu) yaitu premis mayor berupa teori-teori hukum, preposisi 2 (dua) yaitu premis minor berupa analisis putusan pengadilan dan preposis 3 (tiga) yaitu konklusi atau kesimpulan. Dilatarbelakangi adanya kasus terkait notaris yang tersangkut didalam perbuatan melawan hukum karena membuat akta hibah wasiat yang lalai memperhatikan bahwa objek hibah wasiat merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan dan untuk pengalihan objek tersebut memerlukan persetujuan pasangannya atau kawan kawinnya. Berdasarkan hasil penelitian, notaris bertanggung jawab bila terjadi pembuatan akta hibah wasiat yang objeknya harta bersama namun dibuat tanpa persetujuan pasangannya dan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun secara perdata, hibah wasiat tersebut tetap berlaku keabsahannya, karena merupakan kehendak terakhir dari pewaris.

---

This thesis discusses the extent to which the validity of making an "open will" who's the object is a joint asset made not with the consent of its partner and the responsibility of a notary who makes "a will" be canceled because the object is joint property made without the partner's consent. The research for this thesis uses a normative juridical research method with a deductive approach, with preposition 1 (one) which is the major premise in the form of legal theories, preposition 2 (two), namely the minor premise in the form of court decision analysis and 3 (three) prepositions, namely conclusions. Against the background of a case related to a notary who was involved in an act against the law for making a testamentary testament deed which neglected to consider that the object of the testament is a joint asset obtained during marriage and for the transfer of the object requires the approval of his spouse. Based on the results of the study, the notary is responsible for making a testamentary deed that the object is joint property but made without the consent of their spouse and is classified as an act against the law. Even though civilly of "the will" is still valid, because it is the last will of the testator."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan akta RUPS terkait peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan serta tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan akta RUPS dimana belum terpisahkannya harta peninggalan berupa saham perseroan tidak dapat dibatalkan oleh penggugat karena bukan merupakan pemilik sah saham perseroan, namun pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan sebagai ahli waris yang berhak atas saham tersebut. Dan dalam hal ini Notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta RUPS tersebut harus bertanggung jawab secara administratif maupun secara keperdataan. Notaris dalam pembuatan akta RUPS suatu perseroan, menurut penulis harus bekerja secara profesionalitas, jujur dan saksama, karena Notaris merupakan jabatan yang berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut harus selalu teliti dan memeriksa kebenaran data yang diberikan, sehingga harus bertanggungjawab baik secara administrasi maupun secara keperdataan.

---

This thesis discusses the validity of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders related to the unresolved inheritance in the form of the company share by the heir of the company shareholder and responsibility of aNnotary Public in making the deed of the Annual General Meeting of Shareholders. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. The results of the study is that the validity of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders where on of the shares is not yet be resolved by the heir of the company shareholder can’t be canceled by the plaintiff because they are not the legitimate shareholders, however the cancelation can be done by filing a lawsuit as the legitimate heir of the share. In this case, a Notary Public that made a negligence mistake in the making of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders must be accountable both administratively and civilly. In writer’s perception, a notary public in the making of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders must work in professionally, honestly and impartial manner, because a Notary Public is a position based on high morality and integrity. A Notary Public PPAT in carrying out its duties and authorities is required to always be careful and check the truth of the data provided, so it must be accountable both administratively and civilly."

"Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Akta Notaris tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat otentisitas akta, namun ketidaksesuaian kehendak harus dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya jika ia telah memenuhi kewajibannya dalam pembuatan akta. Akta Notaris tetap autentik namun dapat dibatalkan dengan putusan hakim.

---

This thesis focus on Notarial deed which not states one of participants rsquo s interest, Notary rsquo s responsibility as deed maker to the deed that is not appropriate with one of participants rsquo s interest, and legal implication to that Notarial deed. To solves those problems, this thesis uses descriptive analysis research methods, and then is uses secondary data with desk study methods. Notarial deed is legal if it consists the terms of authenticity, but the interest of any participants must be proved. Notary could not have responsibility to the deed if Notary rsquo s duties on making deeds were filled. Notarial deed is authentic but it could be canceled by court judgment."

"Akta wasiat sering dinyatakan batal demi hukum dalam suatu putusan pengadilan. Hal ini terjadi karena pemahaman sebagian besar masyarakat atas pengertian wasiat hanya sebatas berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang bermakna luas dan tidak spesifik menentukan objek wasiat, sehingga secara tersirat menghalalkan segala kehendak yang diinginkan seseorang untuk diwasiatkan. Faktanya, keseluruhan ketentuan terkait wasiat dalam KUHPerdata turut mengatur pembatasan wasiat. Penelitian ini menganalisis keabsahan surat wasiat yang mewariskan kedudukan Ketua Pembina Yayasan dalam pertimbangan putusan nomor 1546K/PDT/2017 jo. 398/PDT/2016/PT.DKI dan seharusnya peran dan tanggung jawab notaris ketika berhadapan dengan klien yang ingin membuat surat wasiat tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh terdiri dari: (1) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 1546K/PDT/2017 jo. 398/PDT/2016/PT.DKI tidak dikaji secara mendalam dan hanya mengacu kepada satu pasal saja dalam ketentuan KUHPerdata, surat wasiat yang dinyatakan batal demi hukum di tingkat kasasi sudah tepat namun penjabaran alasannya kurang mengacu kepada inti daripada pokok permasalahan sehingga perlu dilengkapi, surat wasiat tidak hanya menyalahi ketentuan Pasal 874 namun juga 888, 966, 1254 KUHPerdata serta Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan; (2) Notaris dapat menolak membuat akta dan memberikan penyuluhan hukum bahwa objek wasiat yang akan dibuat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, jika surat wasiat terbit karena ketidaktahuan notaris kemudian dinyatakan batal demi hukum, maka notaris tidak bertanggung jawab selama tidak ada tuntutan kepada notaris yang dapat dibuktikan dengan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dari pihak yang menderita kerugian.

---

Testaments are often declared null and void in a verdict. It happens because the meaning of a testament is understood by most people only based on the Article 875 of the Civil Code which has a broad and non-specific meaning to determine the object of a testament, so it justifies all wishes that a person wants to be inherited in a testament implicitly. In fact, all the provisions governing testament in the Civil Code also regulate the limitations of testament. This research analyze the legality of testament which legate a Chief Patron position in Foundation based on the consideration of verdict number 1546K/Pdt/2017 jo. 398/Pdt/2016/PT.DKI and what should be the roles and responsibilities of a notary when dealing with a client who wants to make that testament. The research method used is juridical-normative with literature study and interview. The results of research obtained consist of: (1) Legal consideration of the panel of judges in verdict number 1546K/Pdt/2017 jo. 398/Pdt/2016/PT.DKI was not studied in depth and only refers to one article in the provisions of the Civil Code, the testament which was declared null and void at the cassation level is true but the explanation of the reason does not refer to the core of the problem so it needs to be perfected, the testament not only violates the provisions of Article 874 but also 888, 966, 1254 of the Civil Code and Article 28 paragraph (3) of the Foundation Law; (2) The notary may refuse to make a deed and provide legal counseling that the object of testament to be made is contrary to the prevailing laws and regulations, if the testament was made due to the ignorance of notary then declared null and void in a verdict, so the notary is not responsible as long as there is no claim to the notary that can be proven by sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation and interest from the aggrieved party."