Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daya saing merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data cross-section dari Survei IMK Tahun 2019 yang dikeluarkan BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak sertifikasi produk berdasarkan ukuran usaha. Hasil menunjukan bahwa sebagian besar sertifikasi produk lebih berpengaruh pada industri mikro dibandingkan dengan industri kecil. Dengan demikian pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

---

Competitiveness is a classical problem for the Indonesian manufacturing industry, especially the micro and small industrie. One of the efforts to improve competitiveness is the application of product certification. Using cross-sectional data from Survey IMK 2019 from BPS and using OLS and Logit regression methods, this study aims to analyze impact from product certification namely SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks to increasing the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Competitiveness measured by value added, labor productivity and exports. The results show that ownership of international certificates and trademarks has an effect on increasing value added, labor productivity and IMK exports. While the SNI certificate only affects the increase in labor productivity. In addition, this study also analyze at product certification based on business size. The results show that most of product certification has more influence on micro industries compared to small industries. Thus, the government can continue and integrate the certificate facilitation for IMK to encourage IMK’s competitiveness.         "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan beneficial ownership dantransparasinya di Indonesia, yang mana pengaturannya ditemukan di dalam sektoragraria, investasi, keuangan, pasar modal, perpajakan dan perindustrian, skripsi inijuga membahas pengaturan internasional terkait dengan beneficial ownership,yaitu terdapat didalam OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update,FATF Guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 dan G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency 2014 sebagai panduaninternasional dari pengaturan di Indonesia, pada penelitian yuridis normatif iniakan dijelaskan analisis pengaturan beneficial ownership di Indonesia denganpengaturan internasional dan analisis pengaturan antar sektor untuk keperluanharmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dicapai pengaturan yanglebih baik dan mencegah kerugian negara yang diakibatkan corporate crimes danpelanggaran lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulations on beneficial ownership and it's transparencyin Indonesia, the regulations are found in the agrarian, investment, finance, capitalmarkets, taxation and industry sectors, this thesis also discusses internationalregulations relating to beneficial ownership that contained in the OECD ModelTax Convention 1977 and 2014 Update, FATF guidance on Beneficial Ownershipand Transparency 2014 and the G20 High-Level Principles on Beneficialownership Transparency 2014 as international guidelines of the regulations inIndonesia, at this juridical normative thesis there will be an analysis of beneficialownership regulations in various sectors with international regulations and acomparative analysis among aforementioned sectors for regulationsharmonization with purpose of achieving better beneficial ownership regulationsand prevention state losses caused by corporate crimes and another violations."

"ABSTRAKTeknologi telah berhasil mendisrupsi semua yang kita ketahui, termasuk sektor keuangan. Ribuan startup telah tercupta di seluruh dunia, dengan yang paling populer selama beberapa tahun terakhir ini adalah fintech. Di Indonesia, fintech baru mulai mencuat baru-baru ini. Berfokus pada Peer-to-Peer Lending, penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana persepsi investor terhadap layanan peer-to-peer lending dan bagaimana hal itu mempengaruhi niat berkelanjutan untuk menggunakan platform. Studi ini telah mengumpulkan 110 responden yang memiliki pengalaman dalam berinvestasi dalam platform Peer-to-Peer Lending. Metode Partial Least Square digunakan untuk menguji model yang diusulkan, yang menghasilkan risiko keuangan memiliki efek paling negatif pada intensi berkelanjutan pengguanaan Peer-to-Peer Lending, sedangkan Economic Benefit memiliki efek positif terkuat. Studi ini dapat berkontribusi untuk memahami manfaat dan faktor risiko yang mempengaruhi intensi penggunaan Peer-to-Peer Lending secara berkelanjutan, karena studi tentang topik ini masih sangat sedikit.

---

ABSTRACTTechnology has come to disrupt everything we know, including the financial sector. Thousands of startups had has risen around the world, with the most popular one for these few years were Financial Technology. In Indonesia, such thing has just gained its fame recently. Focusing on Peer to Peer Lending, this study tries to understand how people on lender side perceived the services and how that affecting the continuous intention to use the platform. This research has collected 110 participants that have experience on investing at Peer to Peer Lending platforms. Partial Least Square method was used to test the proposed model, resulting on financial risk had the most negative effect on Peer to Peer Lending continuance intention, while economic benefit had the strongest positive effect. This study can contribute to understand the benefit and risk factors that affecting the Peer to Peer Lending continuance intention, as there are very limited number of study regarding the topic. "

"[ABSTRAKReformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal denganistilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalahperbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusiaaparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme,kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yangdigunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentukpenghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangkapelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaianPERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberiantunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara mengaturnya dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara(ASN) serta menganalisis dampak pemberian tunjangan kinerja dapatmempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen KKP)apabila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasikepegawaian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifdengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritisyang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundangundangan,pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.Berdasarkan analisis, perbedaan pemahaman mengenai peraturan pada tingkatpusat terhadap pengisian penilaian kinerja yang dilakukan berdampak tidakberjalannya penilaian kinerja secara teratur dan tertib. Pemberian tunjangankinerja pada lingkup Itjen KKP belum menunujukkan peningkatan kinerja yangsignifikan. Hal ini berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan reformasibirokrasi sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan (goodgovernance) di lingkup Itjen KKP.

---

ABSTRACTReform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.;Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.;Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries., Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.]"

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan yang terjadi pada hasil produksi industri kecil dan mikro Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012. Oleh karena itu perlu diketahui pemusatan-pemusatan lokasi berdirinya industri serta karakteristik lingkungan usaha seperti faktor apa yang mempengaruhi industri kecil dan mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aglomerasi lokasi industri kecil dan mikro, serta pemusatan karakteristik lingkungan yang berpengaruh signifikan terhadap tumbuhnya industri. Pada pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan studi di Jawa Tengah dengan unit observasi kecamatan. Berdasarkan studi kasus ini, pemusatan lokasi berdirinya industri memiliki pola-pola tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) untuk mengetahui pemusatan berdirinya industri serta analisis diskriminan untuk mengidentifikasi multiple regression. Hasil yang diperoleh adalah pola-pola pemusatan industri kecil dan mikro menurut jenisnya serta tujuh karakteristik yang signifikan dari sepuluh karakter lingkungan usaha yang diteliti. Hasil penelitian ini nantinya tidak hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan evaluasi dan penentuan kebijakan, namun juga mampu sebagai pijakan investasi bagi pembangunan industri baru.

---

ABSTRACTBackground of this research is the decline in the production of small and micro industries in Central Java Province during 2012. Therefore, it is important to know the concentrated location of industries and the business environment characteristics, i.e. factors that can affect small and micro industries. The purpose of this study as to determine the location of industrial agglomeration of small and micro enterprises, and the concentration of environmental characteristics that significantly influence the growth of the industry. In practice, this research was conducted in a district of Central Java. Based on this case study, the concentration of the location of industries has certain patterns. This research uses Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) to determine the concentration of the industrial establishment and discriminant analysis to identify the multiple regressions. The result shows the concentrated patterns of small and micro industries according to the type of industry and the seven significant characteristics environment generated by the ten environment characters observed. The results of this study not only can be taken into consideration and evaluation of policy, but also can be used as basis for the development of new industrial investment."

"ABSTRAKIndustri Mikro dan Kecil IMK di Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam perekonomian setidaknya pada tiga aspek, yaitu jumlah unit usaha yang banyak, penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan kontribusi terhadap PDB yang besar. Kontribusi IMK terhadap perekonomian yang signifikan tersebut perlu di dukung dengan mendorong nilai tambah keuntungan usaha pengusaha di dalamnya. Produktivitas dapat dilihat dari sisi internal yaitu pengalaman usaha dan sisi eksternal yaitu bantuan pemerintah. Studi ini bertujuan untuk melihat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keuntungan usaha di IMK dengan menggunakan data cross section berdasarkan data Survei IMK VIMK tahun 2015. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keuntungan usaha IMK signifikan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama usaha, skala usaha, bentuk badan usaha, bantuan pemerintah dan subsidi dari pemerintah. Hasil studi juga menunjukkan bahwa bantuan pemerintah belum efektif dalam meningkatkan keuntungan IMK sedangkan subsidi suku bunga bank lebih efektif dalam meningkatkan keuntungan usaha IMK.

---

ABSTRACTSmall and Micro Industry in Indonesia have been contributed in three aspects: high proportion of the units, high labor absorption and high GDP contribution. High contribution of Small and Micro Industry has to be supported by inducing the entrepreneur rsquo;s productivity. Productivity can be approached internally by years of business experience and externally by government aid. High productivity is expected to be able to give high keuntungan for Small and Micro Industry in Indonesia. This study aims to evaluate factors that affect the profitability of entrepreneurs in small and micro industry. The result shows that the profitability of small and micro enterprises is significantly influenced by age, sex, education level, year of business, business scale, business entity, government intervention, dan subsidized loan."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran besar dan memiliki potensi sebagai alat penunjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan masih dianggap kurang dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Bank Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perkembangan UMKM untuk memecahkan masalah akses pembiayaan karena saat ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan kepada UMKM. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Data Penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode data panel dan hasil penelitian menjelaskan ROA, NPF, dan PDB tidak mempengaruhi porsi pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan sedangkan ukuran bank (size) signifikan mempengaruhi dengan prob. sebesar 0.0002.

---

Micro, Small and Medium Enterprises has a big role and has potential as a means of supporting the growth of the national economy. Banking is still considered to be less in lending to MSMEs. Islamic Banking can be used as an alternative for the development of SMEs to solve the problem of access to financing due to the current financing disbursed by Islamic banks dominated financing to SMEs. with these considerations, the aim of this study is to discuss the factors that influence the financing disbursed by Islamic banks in Indonesia.

The research data was processed using Eviews 6.0 program with panel data methods and results of the study describes the ROA, NPF, and GDP does not affect the portion of financing micro, small, and medium enterprises. Whereas bank size (size) significantly positive affect with a probability of 0.0002."

"Industri komponen kendaraan bermotor roda 2 (KBM roda 2) atau sepeda motor memiliki prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan mengingat permintaan dan penjualan sepeda motor di Indonesia cukup tinggi, bahkan menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Kondisi saat ini terutama untuk industri komponen kendaraan bermotor roda 2 skala kecil dan menengah (IKM), dimana etisiensi dan produktivitasnya masih rendah sehingga kalah bersaing dengan IKM penghasil komponen dari negara pesaing seperti Cina, Thailand, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Iain-Iain. Hal ini ditunjukkan dari masih tingginya produk komponen KBM roda 2 yang masih diimpor. Sementara itu, dalam era globalisasi, setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saingnya agar tetap eksis di pasar global. Untuk ilu perlu adanya suatu strategi yang tepat dalam rangka peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan strategi pengembangan IKM komponen KBM roda 2 Indonesia, peran pemerintah dan sektor terkait Iainnya serta menentukan alternatif strategi peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia. Penentuan strategi ini dilakukan dengan menggunakan teknik pendekatan sistem/identitikasi Iingkungan dan teknik Proses Hirarki Analilik (PHA). Identitikasi Iingkungan meliputi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Sedangkan teknik PHA meliputi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing menurut Diamond Porter's.Faktor-faktor penting yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan dalam upaya peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia berdasarkan urutan prioritasnya adalah faktor kondisi (keterampilan SDM, dukungan teknologi/Iitbang, kondisi permodaIan, dan ketersediaan bahan baku); kebijakan pemerintah (iklim usaha kondusif dan komitmen nasionai); kondisi permintaan (permintaan dalam negeri dan permintaan Iuar negeri); industri terkait & pendukung (industri pemasok bahan baku dan industri perakitan KBM roda 2); strategi, struktur & persaingan (kualitas produk, persaingan industri, informasi pasar, struktur industri dan promosi investasi); dan peluang (adanya blok perdagangan dan era perdagangan bebas). Pelaku yang diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia adalah pemerintah, industri perakitan, IKM komponen, asosiasi, balitbang/universitas, dan Iembaga keuangan/perbankan. Sedangkan urutan prioritas tujuannya adaIah peningkatan daya saing, perluasan pasar dan pengurangan impor.Alternatif strategi yang diprioritaskan adalah strategi generik keunggulan biaya menyeluruh, yaitu dituntut agar produk komponen KBM roda 2 dapat dijual dengan harga murah dengan kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dicapai melalui efisiensi dan produktivitas yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, pengembangan SDM & teknologi, fasilitas modal bagi IKM sehingga bisa tercapai skala ekonomis yang berdampak pada harga yang bersaing Konsekuensi dari penerapan strategi ini adalah perlu modal yang cukup memadai untuk menggunakan teknologi modern dan melakukan inovasi proses produksi agar tidak mudah ditiru oleh pesaing.Untuk mempercepat tercapainya upaya peningkatan daya saing IKM komponenKBM roda 2, perlu adanya koordinasi dan kerjasama diantara pemerintah dan pihak terkait Iainnya agar tercapai kesepakatan dalam penentuan visi & misi. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam komitmen nasional dengan program aksi Pengembangan Industri Sepeda Motor Nasional yang Didukung oleh lndustri Komponen Lokal yang Tangguh, antara Iain melalui pengembangan SDM, dukungan Iitbang/teknologi, skema kredit khusus bagi IKM, pengadaan bahan baku, insentif tarif & perpajakan."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar pada transaksi perdagangan, dengan adanya internet pada saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan secara online. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan secara online yaitu melalui online marketplace, saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah mulai melakukan usaha perdagangan melalui online marketplace. Pemerintah melihat bahwa perdagangan melalui online marketplace yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada transaksi melalui online marketplace sama dengan pemungutan pajak pada transaksi secara konvensional. Namun, pada Surat Edaran tersebut belum dijelaskan secara khusus bagaimanakah tahap-tahap pemungutan pajak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui online marketplace apakah diperlukan data pembanding dalam bentuk data pendapatan pelaku usaha dari pihak ketiga (pihak penyedia jasa online marketplace) ataukah tidak. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, serta pada penelitian ini menguraikan permasalahan pemungutan pajak melalui online marketplace dan melakukan analisa atas permasalahan tersebut. Mengacu pada permasalahan pada pemungutan pajak melalui online marketplace tersebut, maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi online marketplace di Indonesia agar penerimaan pajak pada transaksi yang dilakukan melalui online marketplace dapat lebih optimal.

---

The development of information and communication technology brings major changes to trade transactions. With the internet, at this time, trading transactions can be done online. One of the forms of transactions carried out online is through an online marketplace. Currently, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have started trading businesses through the online marketplace. The government sees that trading through online marketplaces by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has the potential for large tax revenues. However, until now, no regulation specifically regulates the collection of taxes on transactions made through the online marketplace, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 concerning Affirmation of Tax Provisions on E-Commerce Transactions, it is stated that tax collection on transactions through online marketplaces is the same as tax collection on conventional transactions. However, in the Circular Letter, it has not been specifically explained how the stages of tax collection for business actors who conduct transactions through the online marketplace, whether comparative data in the form income data is needed from a third party (the online marketplace service provider) or not. This research is juridical-normative, and this research describes the problem of tax collection through the online marketplace and analyzes these problems. Referring to those problems, the government should regulate tax collection on online marketplace transactions in Indonesia so tax revenue on transactions made through online marketplaces can be more optimal."

"Kebanyakan mengenai pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset usahanya, bahkan hingga harus menghentikan operasional usahanya dikarenakan masa pandemi. Namun, China menyerbu pasar-pasar dunia, bahkan dalam beberapa kasus China dengan berani melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan perusahaan-perusahaan barat. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris, menggunakan penelitian perbandingan dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah terdapat beberapa pengaturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan yang berpihak dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usah menengah (UMKM). Kemudian Small Medium Enterprise (SME) mengembangkan orientasi kewirausahaan di dalam perusahaan mereka dan meramalkan kinerja Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada Small Medium Enterprise (SME) yang tidak berada dalam lingkungan yang tidak pasti. Saran dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah lah yang menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan. Dimana pendaftaran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada serta sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

---

Most of the MSME players in Indonesia have experienced a decrease in business turnover, even to the point of having to stop their business operations due to the pandemic. However, China invaded world markets, even in some cases China boldly bargained with western companies. The type of research in this thesis uses empirical legal research, using comparative research and legislation, sources of primary and secondary legal materials, with literature collection methods and then analyzed qualitatively. The result of this thesis research is that there are several arrangements aimed at providing convenience and policies in favor of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Then Small Medium Enterprises (SMEs) develop an entrepreneurial orientation within their companies and predict the performance of Small Medium Enterprises (SMEs) that have a better entrepreneurial orientation than Small Medium Enterprises (SMEs) that are not in an uncertain environment. The suggestion in this thesis is that the government is the agency responsible for company registration. Where the registration must be in accordance with existing requirements and in accordance with existing legal procedures."