Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkebunan merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis baik dalam aspek ekonomis, ekologis, maupun sosial budaya. Salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia adalah komoditas sawit. Saat ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kegiatan ekspor yang mencapai sekitar 2,88 juta ton pada September 2021, dengan total lahan perkebunan sawit pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 14.663.600 ha (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus hektare). Jumlah lahan perkebunan sawit tersebut terbagi kepemilikannya berdasarkan jenis pelaku usaha, yang mana sebagian besar dikuasai oleh sejumlah Perkebunan Besar Swasta. Telah ditetapkan ketentuan batasan kepemilikan lahan yang merupakan batasan dalam Izin Usaha Perkebunan, yakni bagi komoditas sawit maksimal kepemilikan oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha adalah 100.000 ha (seratus ribu hektare). Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang mana enggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, khususnya praktik oligopoli dalam industri perkebunan sawit melalui kepemilikan lahan perkebunan sawit yang melebihi batasan yang telah ditentukan berdasarkan regulasi, yaitu ketentuan batasan maksimal kepemilikan lahan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis terkait dampak kepemilikan lahan yang melebihi batas oleh sejumlah pelaku usaha dilihat dari segi persaingan usaha.

---

Plantation is a leading commodity which has a strategic role in economic, ecological and socio-cultural aspects. One of the largest plantation commodities in Indonesia is palm oil. Currently, Indonesia is the largest palm oil producer in the world with export activities reaching around 2.88 million tons in September 2021, with a total area of oil palm plantations in 2021 reaching approximately 14,663,600 ha (fourteen million six hundred sixty three thousand six hundred hectares). The ownership of the oil palm plantation land mentioned is divided into three types of business actor, most of which are owned by a few of Large Private Plantations Company. The limit of land ownership which is also the requirements to acquire Plantation Business Permit has been stipulated in the Indonesian law, which stated for the palm oil commodities the maximum land owned by one or a group of business actors is 100,000 ha (one hundred thousand hectares). This research was conducted with a juridical-normative method which uses laws and regulations as the basis of the research. This research aims to analyze the existence of monopolistic practices and/or unfair business competition, especially oligopoly practices in the oil palm plantation industry through land ownership of oil palm plantations which exceeds the maximum limit on land ownership based on Plantation Business Permit. In addition, this study also analyzes the impact of land ownership which exceeds the maximum limit of Plantation Business Permit by a few of business actors in terms of business competition."

"Tulisan ini membahas tentang pengembangan industri kelapa sawit Indonesia masih mengandalkan ekspansi lahan, meskipun model pengembangan yang demikian memunculkan beragam dampak sosial dan lingkungan. Menggunakan pendekatan ketergantungan yang diperkenalkan oleh Theotonio Dos Santos dan Cardoso, penelitian ini berargumen bahwa kondisi tersebut diakibatkan oleh ketergantungan kolonial, finansial, dan teknologi Indonesia sebagai negara periferi terhadap negara-negara core dan semiperiferi, yang ditopang oleh persamaan kepentingan kelas dominan internasional dan kelas dominan nasional di Indonesia.

---

This research discusses how the development of the Indonesian palm oil industry still relies on land expansion, even though this development model has various social and environmental impacts. Using the dependency approach introduced by Theotonio Dos Santos and Cardoso, this research argues that this condition is caused by the colonial, financial and technological dependence of Indonesia as a peripheral country on core and semi-periphery countries, which is supported by the similarities in the interests of the international dominant class and the local dominant class."

"Karya akhir ini membahas eksploitasi anak yang terjadi dalam perkebunan sawit milik perusahaan Wilmar International Ltd. Pendekatan yang digunakan adalah Kriminologi Kritis dengan menggunakan pisau analisis teori Kriminologi Marxis untuk dapat menjelaskan faktor utama terjadinya fenomena tersebut. Data sekunder yang digunakan adalah publikasi laporan penelitian dari Amnesty International pada tahun 2016, surat Amnesty terhadap Wilmar atas tuduhan pelanggaran hak pekerja, skripsi yang membahas mengenai peran amnesty terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wilmar, laporan hasil survei Nagari Institut. Penulis menambahkan data primer melalui wawancara dengan Sawit Watch untuk memperjelas masalah yang terjadi di perkebunan sawit. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem ekonomi-politik neoliberal menjadi akar penyebab eksploitasi pekerja buruh sawit melalui sistem target yang tinggi membuat pekerja sawit kesulitan untuk mencapai target tersebut. Dampak lainnya adalah terganggunya kondisi fisik pekerja buruh sawit. Hal ini diperparah dengan adanya sanksi yang diterapkan perusahaan membuat pekerja harus mencapai target guna menghindari sanksi tersebut dengan diperbantukan oleh anak mereka. Anak bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental serta perampasan pendidikan dan kebebasan anak. Anak mengalami kekerasan dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan dalam kasus lain ditemukan anak juga dieksploitasi secara seksual di perkebunan kelapa sawit.

---

This thesis discusses the exploitation of children occurring in palm oil plantations owned by Wilmar International Ltd. The approach used is Critical Criminology, employing the analytical tool of Marxist Criminology theory to explain the primary factors behind this phenomenon. Secondary data includes the 2016 research report publication by Amnesty International, Amnesty's letter to Wilmar regarding accusations of worker rights violations, a thesis discussing Amnesty's role in violations committed by Wilmar, and the survey report by Nagari Institute. The author supplements this with primary data through interviews with Sawit Watch to clarify the issues occurring on palm oil plantations. The analysis results show that the neoliberal political-economic system is the root cause of the exploitation of palm oil plantation workers. The high target system makes it difficult for workers to meet these targets. Another impact is the disruption of the physical condition of palm oil workers. This is exacerbated by sanctions imposed by the company, forcing workers to meet targets to avoid these penalties, often with the assistance of their children. Children work in hazardous conditions, which can affect their physical and mental health, as well as deprive them of education and freedom. Children suffer violence in the form of economic exploitation, and in some cases, they are also sexually exploited in palm oil plantations."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013 revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terhadap Grup PT X yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Grup PT X terdiri 6 (enam) perusahaan. PT X merupakan pemegang saham mayoritas dari perusahaanperusahaan tersebut. PT X merupakan grup perusahaan dan atau kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai hak kepemilikan luas lahan 100.000 hektar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 98/Permentan/OT.140/9/2013. Grup perusahaan PT X telah memiliki Hak Guna Usaha seluas ± 70.587, 39 hektar dan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 121.192 hektar artinya ada selisih luasan antara luasan HGU dengan IUP seluas ± 50.604,61 hektar. Sehingga, di dalam penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait sehubungan dengan pemberian lahan untuk perkebunan kelapa sawit seta kewajiban alas hak tanah (Hak Guna Usaha) yang wajib dimiliki oleh PT X. Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam hal ini penelitian terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memiih pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut.

---

This thesis focuses on the effects of some changes in the Law of the Minister of Agriculture Number 98/Permentan/OT.140/9/2013 revised to be the Law of the Minister of Agriculture Number 26 of 2007 on the Regulation Concerning Permission to Start Plantation Business for Palm Oil Plantation Companies to PT X Group located in Samarinda, East Kalimantan. PT X Group consists of 6 (six) companies. PT X, a major shareholder of these company groups, is a company operating oil palm plantations that have ownership rights to 100,000 hectares of land in accordance with the Minister of Agriculture Regulation. No. 98/Permentan/OT.140/9/2013. PT Group X has had a leasehold area of ± 70,587.39 hectares and Business License of ± 121,192 hectares of plantations, which means there is a difference between the area of the concession and IUP area of ± 50,604.61 hectares. Thus, this study also conducted a review of the licensing procedures issued by the relevant authorities in connection with the provision of land for oil palm plantation land title and liability (leasehold) which must be owned by PT X. This thesis is a juridical normative study, emphasizing the study of the principles of law and the legal standard of synchronization. Meanwhile, the analysis in this study is conducted qualitatively by selecting assorted provisions contained in the Regulation of the Minister of Agriculture and related laws and regulations in accordance with the scope of the problem in this research, and then perform a search on the theory and principles of law that pinpoint the urgency."

"ABSTRAKKelapa sawit adalah komoditas yang saat ini berkembang paling pesat di wilayah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyaknya aktivitas budidaya komoditas ini dalam skala besar yang dilakukan oleh pihak swasta telah berdampak pada perubahan tutupan lahan serta berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menyusun rencana upaya pemanfaatan lahan pertanian yang berkelanjutan di wilayah Bangka Barat untuk masa mendatang terkait dengan dampak negatif aktivitas kelapa sawit swasta pada kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.Metode penelitian secara umum menggunakan metode observasi lapangan, studi dokumen dan metode survei dengan teknik estimasi dan overlay. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data dan peta penggunaan lahan historis selama periode 1990-2011, peta HGU sawit swasta dan peta-peta dasar RTRW. Data primer dalam penelitan didapatkan dari hasil wawancara dan digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak adanya aktivitas kelapa sawit swasta.Hasil penelitian menunjukan bahwa konversi tutupan lahan menjadi lahan kelapa sawit swasta selama periode 1990-2011 di Kabupaten Bangka Barat dominan terjadi pada kelas perkebunan atau kebun seluas 15.492,2 ha, disusul kelas pertanian lahan kering campur semak dan kebun campur 7.978,6 ha dan kelas semak belukar seluas 6.513,4 ha. Dari sisi sosial ekonomi, aktivitas kelapa sawit swasta diketahui telah berpengaruh pada skala kepemilikan lahan oleh masyarakat, perubahan perilaku pola hidup masyarakat petani karet, dan hilangnya sistem kebun desa. Rencana pemanfaatan lahan sebagai hasil dan tujuan akhir penelitian dibuat dengan mempertimbangkan dampak aktivitas kelapa sawit swasta pada perubahan tutupan lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, di antaranya adalah melakukan aspek pertimbangan komoditas alternatif, penentuan luas dan lokasi masing-masing kombinasi dari komoditas alternatif dan mengikutsertakan beberapa nilai-nilai luhur sosial yang harus tetap terpelihara dalam aktivitas pertanian dan perkebunan di masa mendatang.

---

ABSTRACTPalm oil is a commodity which currently grew with the most rapid rate at the region of West Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. The many activities of cultivation of this commodity on a large scale by the private sector have an impact on land cover changes and on socio-economic conditions of communities around the plantation. The general objective of this research is to develop a plan of sustainable agricultural land use in West Bangka Regency for the foreseeable future related to the negative impact of private palm oil activities on environmental and socio-economic conditions of society.Research methods in general using field observation method, document study and survey methods by estimation and overlay techniques. The study uses secondary data which are historical land use maps for the period 1990-2011, private oil concession maps and basic map of Spatial Planning. Primary data in the study obtained from the interviews which are used to describe the socio-economic conditions of society as a result of the presence of private oil palm activity.The results showed that conversion of land cover into oil palm private land during 1990-2011 in the West Bangka Regency occured dominantly on plantation or garden class 15.492,2 ha, followed by dryland farming class mixed shrub and mixed plantations 7.978,6 ha and class shrub 6.513,4 ha. In terms of socio-economic, private palm oil activities is known to have an effect on the scale of land ownership by the community, changes in lifestyle behaviors on rubber farming community, and the loss of rural farm system. Land use plans as a result and ultimate goal of this research made by considering the impact of private palm oil activity on land cover change and socio-economic conditions of society, in between was doing consideration aspect of alternative commodities, determining the extent and location of each combination of alternative commodities and include several noble social values that should be maintained in agricultural and plantation activities in the future."

"Produksi minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2018 tercatat sebesar 48,68 juta ton yang terdiri dari 40,57 juta ton CPO (Crude Palm Oil) dan 8,11 juta ton PKO (Palm Kernel Oil). Dalam pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit tersebut, diperlukan armada transportasi atau fleet. Pengelolaan atau manajemen fleet menjadi hal yang harus dijaga, mengingat pentingnya untuk mengakomodir ketersediaan fleet. Salah satu cara untuk mengelola fleet adalah dengan membuat business intelligence dashboard pemantauan fleet tersebut. Pada penelitian terdahulu, perancangan dashboard belum dilakukan pada domain sawit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan rancangan dashboard BI fleet pada perkebunan kelapa sawit di client PT. XYZ yang membutuhkan pengelolaan fleet. Penelitian ini menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) dengan dua iterasi. Pada iterasi pertama, dihasilkan rancangan berupa low-fidelity prototype (wireframe) dan pada iterasi selanjutnya dihasilkan rancangan berupa highfidelity prototype (clickable prototype). Prototipe yang dihasilkan memiliki empat tampilan utama, yakni tampilan informasi perjalanan fleet, informasi atribut fleet, informasi alokasi fleet, dan informasi status pupuk. Evaluasi pada iterasi pertama menggunakan wawancara serta iterasi kedua menggunakan wawancara dan System Usability Scale (SUS). Pada iterasi kedua, nilai SUS yang diperoleh adalah 66.25 atau “OK (Acceptable)”, yang menandakan bahwa rancangan telah dibuat dengan cukup baik. Penelitian ini memberikan manfaat berupa kontribusi kepada dua area, yaitu sebagai rujukan pengembangan dashboard BI fleet pada perkebunan kelapa sawit, serta perbaikan dan pengembangan rancangan dashboard BI fleet menggunakan metodologi DSR.

---

Production of palm oil and palm kernel in 2018 was recorded at 48.68 million tons, consisting of 40.57 million tons of CPO (Crude Palm Oil) and 8.11 million tons of PKO (Palm Kernel Oil). In transporting palm oil plantation products, a transportation fleet is needed. Fleet management is something that must be maintained, considering the importance of accommodating fleet availability. One way to manage a fleet is to create a business intelligence dashboard for fleet monitoring. In previous research, dashboard design had not been carried out in the palm oil domain. Therefore, this research aims to develop a BI fleet dashboard design for oil palm plantations at client of PT. XYZ which needs fleet management. This research uses the Design Science Research (DSR) methodology with two iterations. In the first iteration, a design was produced in the form of a low-fidelity prototype (wireframe) and in the next iteration a design was produced in the form of a high-fidelity prototype (clickable prototype). The resulting prototype has four main displays, namely the display of fleet travel information, fleet attribute information, fleet allocation information, and fertilizer status information. Evaluation in the first iteration used interviews and in the second iteration used interviews and the System Usability Scale (SUS). In the second iteration, the SUS value obtained is 66.25 or "OK (Acceptable)", which indicates that the design has been created well. This research provides benefits in the form of contributions to two areas, namely as a reference for developing BI fleet dashboards on oil palm plantations, as well as improving and developing BI fleet dashboard designs using the DSR methodology."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Tumpang Tindih Pemberian Izin Usaha Perkebunan dalam Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Sejak tahun 1993 PT. Magna Mintara Jaya telah melaksanakan serangkaian prosedur perizinan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis. Agar dapat menguasai tanah tersebut, PT. Magna Mintara Jaya harus memiliki Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agustus 2004 PT. Magna Mintara Jaya telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan permohonan HGU perkebunan kepada BPN Pusat. Pada tahun yang sama Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Keputusan Izin Lokasi kepada PT. Anugerah Langkat Makmur diatas lokasi tanah tersebut. Pemberian SK Izin Lokasi tersebut bertentangan dengan IUP PT. Magna Mintara Jaya, sehingga menyebabkan terhambatnya proses permohonan HGU atas tanah tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the overlap of granting of licenses plantation’s business on mentioned in the locate permit degree issued by the Head of the Regency Mandailing Natal. Since 1993, PT. Magna Mintara Jaya has taken a series of processes of licensing for conducting land clearing for the coconut palm plantation in Muara Batang Gadis subdistrict. To be able to possess the land, PT. Magna Mintara Jaya should have degree of granting HGU issued by the National Land Instituition (BPN). In August 2004, PT. Magna Mintara Jaya has obtained plantation business permit and followed by applying in saved to obtained HGU to BPN. At the same year, PT. Magna Mintara Jaya obtained location permit issued by the head of the regency of Mandailing Natal on the same location. The granting decree of location permit is contrary to this business license of PT. Magna Mintara Jaya then comes true delay of this process of obtaining HGU above the land."

"Anemia merupakan kelainan penurunan masa eritrosit. Indonesia termasuk dalam satu negara dengan prevalensi anemia wanita usia subur masuk ke dalam 10 besar tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2019 yaitu sebesar 31,2%. Kaum perempuan saat ini berperan ganda, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan di sektor publik yakni bekerja di luar rumah. Pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit umumnya mengalami masalah kesehatan yang sama seperti AKI, gizi buruk, layanan persalinan dan pemeriksaan kehamilan, resiko penyakit khusus seperti anemia dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan anemia pada pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit X Kalimantan Tengah, perusahaan Y Riau dan perusahaan Z Papua pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional melibatkan 105 responden pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit X Kalimantan Tengah, perusahaan Y Riau, dan perusahaan Z Papua. Data sekunder diperoleh dari penelitian PKGK FKM UI mengenai Pengembangan dan Implementasi Sistem Surveilans Kesehatan Reproduksi pada Pekerja Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit, kemudian data diolah menjadi analisis data univariat, bivariat dengan uji Chi Square, dan multivariat dengan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan dari 105 responden sebesar 45,7% pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit mengalami anemia. Hasil uji chi square terdapat hubungan yang signifikan antara anemia pada pekerja perempuan dengan asupan vitamin C (pvalue = 0.035; OR = 2,599) dan asupan zat besi (pvalue = 0.038; OR = 4,432). Hasil uji regresi logistik menunjukkan hasil asupan zat besi (OR= 13,591; 95%CI= 1,571 – 117,565). Kesimpulan penelitian ini yaitu pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit berisiko 13,5 kali mengalami anemia jika asupan zat besi <100% AKG. Perlu adanya edukasi dan program khusus untuk pemberian suplementasi Fe atau tablet tambah darah (TTD) pada pekerja di perusahaan perkebunan sawit.

---

Anemia is a disorder of decreased erythrocyte mass. Indonesia is included in the top 10 highest in Southeast Asia in 2019 at 31.2%. Women currently have a dual role, as housewives and also working outside the home. Women workers in oil palm plantations generally experience the same health problems as MMR, malnutrition, delivery services and pregnancy checks, risks of special diseases such as anemia and others. The purpose of this study to determine the factors associated with anemia among female workers in oil palm plantation companies in 2022. The research method used was a cross-sectional approach involving 105 female workers in oil palm plantation companies in Central Kalimantan, Riau and Papua. Secondary data from the PKGK FKM UI research, then the data was processed into univariate, bivariate data analysis using the Chi Square test, and logistic regression tests. The results showed that 45.7% of female workers in oil palm plantation companies experienced anemia. The results of the chi square test showed a significant relationship between anemia in female workers and vitamin C intake (pvalue = 0.035; OR = 2.599) and iron intake (pvalue = 0.038; OR = 4.432). The results of the logistic regression test showed the results of iron intake (OR = 13.591; 95% CI = 1.571-117.565). The conclusion is that female workers in oil palm plantation companies have a risk of 13.5 times suffering anemia if iron intake is <100% RDA."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit Search for Unrecorded Liabilities (SURL) yang dilakukan KAP JRI terhadap akun utang usaha tiga perusahaan dalam ARM Group yaitu PT AIS, PT SAM, dan PT GGM untuk memenuhi tujuan audit accuracy, cut-off, completeness, valuation, dan right & obligation. ARM Group merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Evaluasi prosedur SURL dilakukan berdasarkan pada ISA, teori yang disebutkan oleh Gray, Manson, & Crawford (2015), dan juga Pedoman audit KAP JRI. Laporan magang ini juga bertujuan untuk menganalisis perbandingan prosedur audit SURL pada tiga perusahaan dengan karakteristik laba sebelum pajak yang berbeda. Karakteristik laba sebelum pajak mempengaruhi tingkat materialitas sehingga berimplikasi pada prosedur audit yang dilakukan. Secara keseluruhan, prosedur audit SURL yang dilakukan oleh KAP JRI pada PT AIS, PT SAM, dan PT GGM telah memenuhi tujuan audit accuracy, cut-off, completeness, valuation, dan right & obligation.

---

This report aims to evaluate the audit procedures for Search for Unrecorded Liabilities (SURL) done by KAP JRI towards ARM Group’s account payables, which are PT AIS, PT SAM, and PT GGM in order to achieve the audit objectives of accuracy, cut-off, completeness, valuation, and right & obligation. ARM Group operates in plantation and palm oil industries. The evaluation is based on ISA, theories by Gray, Manson, & Crawford (2015), and KAP JRI audit guide. This report aims to analyze the comparation of SURL audit procedures on three different companies with profit before tax as the characteristic. Profit before tax effect the percentage of materiality, therefore implicating the audit procedures. Overall, the SURL audit procedures done by KAP JRI towards PT AIS, PT SAM, and PT GGM have achieved the audit objectives which are accuracy, cut-off, completeness, valuation, and right & obligation."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

---

The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a juridis normatif research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, govemment regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land avaibility for plantation, less of technical support from govemment, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and govemement officers. Simplify the bureaucracy and program sozialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation."