Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan rasio kepemilikan rumah bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010. Dalam keberjalanan programnya, ditemukan bahwa, 55,4% unit rumah bersubsidi yang dibangun tidak memenuhi standar minimum konstruksi dan persyaratan infrastruktur seperti yang diatur dalam peraturan subsidi KPR. Penelitian ini fokus untuk melihat  dampak dari pembangunan rumah subsidi FLPP terhadap kesehatan, selain dilihat dari tampilan fisik konstruksi bangunan rumah. Dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bantuan pemerintah dalam pembelian rumah subsidi dari program FLPP terhadap aspek kesehatan masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program FLPP mempengaruhi tingkat kelayakhunian rumah pada suatu Kabupaten/Kota dan program FLPP juga memiliki hubungan yang negatif dengan aspek kesehatan masyarakat pada kelompok MBR. Dengan demikian, intervensi Pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP terbukti berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

---

The Indonesia Government's policy to boost house ownership for low-income households through the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) program has started since 2010. During the implementation, it was found that more than half of subsidized housing units did not meet the minimum construction standard and were not equipped with adequate infrastructure as required in mortgage subsidy regulation. In the other hand, a house is considered as an adequate housing if it is able to provide protection to its occupants from any health and safety threats. Therefore, this study aims to investigate the relationship between FLPP and health quality beyond physical appearance. Estimates in this study resulted that FLPP Program contributed to livable housing ratio in City/Regency level and also has a negative relation with the illness ratio in City/Regency level. This research results shows that FLPP Program has influenced the livable housing and the quality of health."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi program kebijakan rumah subsidi tapak dengan tujuan kebijakan serta mengetahui efektivitas implementasi kebijakan program rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian postpositivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah sesuai dengan tujuan kebijakan, dan implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah berjalan efektif walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni di Perumahan Villa Kencana Cikarang.

---

This study aims to determine the suitability of the implementation of the home subsidy policy program program with the policy objectives and to know the effectiveness of the implementation of subsidized house program policies in Villa Kencana Cikarang. This study used postpositivis research methods. The results of this study conclude that the implementation of the subsidized home program policy for low income people has been in line with the policy objectives, and the implementation of the subsidized house program policy for low income communities has been effective even though there are still someviolations committed by residentsin Villa Kencana Cikarang Housing."

"Kita semua tahu bahwa tempat tinggal adalah salah satu dari kebutuhan manusia yang paling mendasar. Dari zaman dahulu, manusia berusaha untuk melakukan sesuatu agar kebutuhan akan tempat tinggal ini terpenuhi. Mereka mulai dengan menggunakan gua-gua alam sampai dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia disekeliling mereka. Waktu terus berjalan dan manusia tetap melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang tentu saja lebih modem.Semua manusia memerlukan tempat tinggal. Tidak ada pengecualian. Baik yang tinggal di kota-kota besar, sampai yang tinggal di tempat-tempat terpencil. Karena pentingnya masalah ini, masalah ini pun diangkat di dunia internasional sebagai masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula.Namun, walaupun tempat tinggal adalah kebutuhan yang penting bagi manusia, pada kenyataannya banyak yang belum memilikinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk membuat atau membeli sebuah tempat tinggal. Akhirnya mereka banyak menempati tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni.Rumah Sederhana merupakan sebuah rancangan tempat tinggal yang ditujukan bagi mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin. Dengan adanya rumah ini diharapkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka tidak perlu lagi tinggal ditempat- tempat kumuh."

"Wilayah peri urban Kota Jakarta dipilih sebagai kawasan permukiman karena ketersediaan lahan dan harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri urban Kota Jakarta, besarnya permintaan, dan arah pertumbuhannya. Dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, kami menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengestimasi willingness to pay WTP dengan menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dan menganalisis jumlah permintaan rumah sederhana dengan menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model FEM di wilayah peri urban Kota Jakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa pengeluaran non-makanan dan pengeluaran transportasi menjadi determinan yang signifikan di seluruh wilayah peri urban Kota Jakarta dan permintaan rumah sederhana paling besar ke wilayah barat peri urban Kota Jakarta. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan upah, menyediakan rumah sederhana yang meminimalisir biaya transportasi, serta memberikan skema pembiayaan dan besar subsidi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal tersebut diharapkan agar perumusan kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat kebutuhan, dan tepat lokasi.

---

Jakarta peri urban areas are chosen as residential areas because of the land availability and the lower price compared to Jakarta. This paper aims to analyse the characteristics of low income families in Jakarta peri urban areas in buying houses, the magnitude of demand, and the direction of growth. By utilizing household approach, we analyzed low income families characteristics for estimated willingness to pay WTP by using Ordinary Least Square OLS method and analyzed low income housing demand by using Fixed Effect Model FEM panel data regression.

The result show that non food expenditure and transportation expenditure are significant determinant in Jakarta peri urban areas and the most low income housing demand to the west Jakarta peri urban areas. Therefore, the government should maintain the stability of prices and wages, provide housing that minimizes transportation costs, and provide financing scemes and subsidies according to the ability of each families. It is expected to the policy formulation of housing provision for low income families can be precise, appropriate, efficient, and location appropriate."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni, pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran bidang perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan Rumah Sederhana, yang salah satunya melalui pembangunan 60.000 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan 25.000 unit Rumah Susun Sederhana milik (Rusunami) melalui peran serta swasta.Terbatasnya dana yang tersedia mengharuskan pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan Rusunawa tersebut. Skema Kerjasama Pemerintah Swasta yang telah diperkenalkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Build-Operate-Transfer, menjadi alternatif skema yang menjadi pilihan dalam membangun minat swasta untuk terlibat dalam sektor ini. Namun model Build-Operate-Transfer ini juga memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap pengembalian investasi. Adanya ketidakpastian tersebut menyebabkan diperlukannya pertimbangan risiko dalam keputusan evaluasi risiko. Identifikasi dan analisa faktor risiko yang berpengaruh merupakan subyek penelitian yang diharapkan dapat membantu sektor swasta dalam mensimulasi risiko sehingga diperoleh gambaran jelas tentang peluang dan risiko investasi yang akan memunculkan daya tarik berinvestasi dalam pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa.Interpretasi dari identifikasi dalam penelitian dilakukan melalui analisis stakeholder dan perankingan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) serta analisis regresi yang dapat digunakan untuk penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada investasi. Birokrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan pemberian ijin pembangunan serta kenaikan inflasi yang tidak terkendali diidentifikasi sebagai faktor risiko yang berpengaruh signifikan terhadap daya tarik investasi Rusunawa ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam membangun minat sektor.

---

To fulfil the needs of proper housing for public, the government have made some strategies that set on the National Plan of Mid Term Development Year 2004- 2009, the plan containing the availability of facility and infrastructure of lowbudgeted housing area, in which one of the project is the construction of 60,000 units low-cost apartments (Rusunawa) and 250,000 low cost leased apartment (Rusunami) that dedicated for public with low income. The construction is involving private sector.The limited budget has pushed the government to persuade the private sector to involve on the construction project. One of the cooperation scheme that offered to the private sector is Build-Operate-Transfer. This scheme is become an alternative to attract the private sector to involve on the construction project. However, Build- Operate-Transfer scheme has an uncertainty on the investment return. Risk assessment should be made in order to the answer the uncertainty of investment return. Identification and analysis of the risk factor is become the subject of this research that expected can be a consideration to the private sector in risk simulating and therefore can produce a clear picture on the opportunity and risk on the investment, this picture is expected can attract the private sector to join on the Rusunawa investment.Interpretation of identification on the research is carried out through analysis on stake holder and rank sorting with Analytical Hierarchy Process (AHP) also regression analysis that applied to investment risk research. Complicated bureaucracy, difficulties on licenses issuance, and uncontrollable inflation are identified as the significant risk factors that affect the Rusunawa investment. This research is also expected can assist the government to attract the private sector in succeeding the public housing project."

"Di Provinsi DKI Jakarta khususnya kota madya Jakarta Timur masih banyak Permukiman kumuh dan ilegal termasuk dalam katogori terkumuh di tingkat DKI Jakarta. Dalam upaya penanganan pembangunan perumahan dan permukiman Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain melalui Penataan lingkungan Perumahan dan Permukiman. Dalam Perbaikan lingkungan dengan penekanan pada 3 aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan.Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana permukiman di suatu kawasan perlu koordinasi dan sinkronisasi antar unit terkait sesuai bidangnya serta peran aktip dari masyarakat. Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi yang dapat menimbulkan risiko yang akan mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan yaitu mutu, waktu dan biaya. Tujuan Tesis ini adalah mendapatkan metode pendekatan manajemen proyek dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur akan bermanfaat untuk mengetahui risiko risiko yang berpengaruh terhadap kinerja mutu proyek, sehingga dapat mengatasi dampak, penyebab dan tindakan yang diperlukan. Tahapan dalam penyusunan tesis ini adalah menetapkan Sasaran,Identifikasi faktor- faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko dan memberi tanggapan dan perlakuan atas risiko, memantau dan mengkaji ulang, komunikasi dan konsultansi dan tahapan terakhir menyusun dokumentasi. Untuk mengetahui faktor risiko dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa data persepsi dari kuesioner dan analisa risiko secara kuantitatif terhadap variabel risiko data diolah dengan dibantu oleh SPSS versi 13. Dengan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengelola risiko yang ada diharapkan kinerja mutu dalam Penataan lingkungan Perumahan Permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik.

---

In DKI Jakarta province, particularly East Jakarta municipality, there are still many slum and illegal settlement area and labeled as the dirtiest in the level of DKI Jakarta. In order to manage the settlement development, the DKI Jakarta administration had conducted some activities, among others, slum settlement arrangement. In the improvement of the environment, the highlight was shed into 3 aspects, social, economy and physical environment. In fulfilling the need of facility and infrastructure of settlement in an area, coordination and synchronization are needed among related units in accordance with the respective field and active participation of people. The coordination and synchronization may cause risk that will afffect the target achievement defined, they area, quality, time and cost.

The purpose of this thesis is to get structured project management approaching method and risk management application that will be beneficial to recognize the risks affecting the project quality performance, in turn, it may overcome the impact, cause and action needed. The phase of this thesis composition is to define objective, risk factor identification, risk analyses, risk evaluation and providing responses and handling to the risk, observing and reviewing, communication and consultation from the last phase of document composition. In recognizing the risk factor, the qualitative way is performed to the risk variable, the data was processed by SPSS version 13. Knowing what action should be done in managing the existing risks, it is expected that the quality performance in the slum settlement area in DKI Jakarta will get better."

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"ABSTRAKPenyediaan hunian yang layak menjadi salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar tidak terkecuali Jakarta. Hong (2001) berpendapat bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hunian tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan mengenah bawah, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan unit dan memberikan subsidi, namun perlu didukung oleh kualitas pembangunan secara terpadu, sistem pengelolaan perumahan yang baik, pelayanan jangka penjang serta pemberdayaan masyarakat. UPRS Pulo Gebang selaku pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan rumah susun menjalankan beberapa tugas terkait pengelolaan. Terdapat temuan bahwa masih terdapat masalah dalam pengelolaan rusunawa Pulo Gebang terkait dengan pembayaran uang sewa unit, komunikasi antara pengelola dan penghuni, serta ketegasan pihak UPRS dalam menerapkan peraturan terkait pengelolaan. Beberapa hal cukup baik yang sudah dijalankan oleh UPRS adalah kegiatan pelatihan untuk penghuni dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. 

---

ABSTRACTProvision of decent housing is one of the problems faced by big cities, including Jakarta. Hong (2001) argues that in meeting housing needs for low income people, the government needs to fulfill unit needs and provide subsidies, but needs to be supported by the quality of integrated development, good housing management systems, long-term services and community empowerment. UPRS Pulo Gebang as the party that has the authority to carry out apartment management runs several management related tasks. This study found there are still problems in the management of Pulo Gebang flats related to the payment of unit rent, communication between managers and residents, and the firmness of the UPRS in implementing regulations related to management. Some good things that have been carried out by UPRS are training activities for residents by coordinating with related agencies."