Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diumumkannya bahwa Indonesia telah mengalami pandemi Covid-19 maka seketika struktur perekonomian nasional menurun drastis. Hal tersebut terjadi oleh karena pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dengan keadaan yang ideal yang membuat menurunnya pemasukan pelaku usaha dalam skala nasional. Dengan tidak stabilnya pemasukan dari tiap pelaku usaha membuat tiap-tiap dari mereka kesulitan untuk membayarkan kewajiban utang yang mereka miliki. Keterbatasan yang timbul tersebut membuat perusahaan memilih alternatif lain untuk membayar kewajiban yang mereka miliki dengan cara seperti mengadakan restrukturisasi utang. Dalam studi yang dilakukan terhadap PT X dan PT Z, keduanya sepakat untuk mengadakan novasi atau pembaruan utang dengan memperjanjikan 2 (dua) perjanjian baru yakni perjanjian restrukturisasi utang dan perjanjian penyelesaian utang yang mana perjanjian tersebut dilakukan untuk melaksanakan konversi bunga menjadi saham. Oleh karena praktik tersebut secara tegas dilarang oleh karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam melaksanakan kedua perjanjian tersebut para pihak secara tidak langsung diduga telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan itu, kedua perjanjian tersebut perlu ditinjau lebih lanjut dalam sudut pandang hukum perdata mengenai keabsahannya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa keberlakuan dari perjanjian konversi bunga menjadi saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah menjawab ketidakpastian atas keabsahan dari 2 (dua) perjanjian untuk mengkonversi bunga menjadi saham berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

Since it was announced that Indonesia had experienced the Covid-19 pandemic, the structure of the national economy immediately dropped drastically. This condition occurs because business actors are unable to carry out their business activities under ideal conditions which reduce the income of business actors on a national scale. With the unstable income of each business actor, it is difficult for each of them to pay their debt obligations. These difficulites make companies choose other alternatives to pay their obligations by way of entering into a debt restructuring agreement. In a study conducted on PT X and PT Z, both of them agreed to hold a novation by agreeing to 2 (two) new agreements, namely a debt restructuring agreement and a debt settlement agreement in which the agreements were made to convert interest into shares. Due to this practice is prohibited by Article 35 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in implementing the two agreements the parties are indirectly suspected of having committed legal smuggling. Therefore, the two agreements need to be reviewed further in the perspective of civil law regarding their validity. This research is normative juridical by analyzing the enforceability of the interest conversion agreement into shares based on the applicable laws and regulations. The results of this study are to answer the uncertainty over the legitimacy of pledging 2 (two) agreements to convert interest into shares based on the Civil Code in Indonesia and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies."

"Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI.

---

The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap harga saham perusahaan yang melakukan IPO. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah ordinary least square regression dengan data cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari likuiditas terhadap harga penawaran umum perdana perusahaan di Indonesia yang menunjukkan bahwa investor dari saham perusahaan IPO setuju untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan saham dari perusahaan yang memiliki kemampuan frekuensi transaksi yang lebih tinggi.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity on the price of company shares that the ipo. This study is using data of company shares listed in the Indonesia Stock Exchange for the period 2006-2014. This study used a quantitative approach. The analytical method used is ordinary least square regression with crossed-sectional data.

The research results show that is the positive and significantly from liquidity on the prices of initial public offering companies in Indonesia which indicates that investors from stock of a companies IPO agreed to pay by higher prices for get shares of the company which has the ability frequency transactions higher."

"Pada tahun 2015 PT X mengalami kerugian yang mengakibatkan ekuitas PT X menjadi negatif dan SPT PT X pada tahun 2015 menunjukkan lebih bayar. Berdasarkan UU KUP atas SPT lebih bayar akan dilakukan pemeriksaan pajak. PT X menerima SPHP pada tahun 2017 atas pemeriksaan untuk tahun pajak 2015. Salah satu koreksi yang terdapat di dalam SPHP adalah koreksi biaya bunga. Dalam melakukan koreksi biaya bunga pemeriksa menggunakan acuan izin prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM. Dalam izin prinsip tercantum estimasi pinjaman dan modal. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 18 ayat 1 UU PPh. Namun, pada tahun pajak 2015 pasal 18 ayat 1 UU PPh belum terdapat peraturan pelaksananya, sehingga kurang tepat apabila acuan yang digunakan pemeriksa adalah izin prinsip yang dikeluarkan BKPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah koreksi biaya bunga untuk tahun pajak 2015 yang menggunakan izin prinsip untuk menentukan besarnya koreksi biaya bunga kurang tepat karena pada tahun 2015, pasal 18 ayat 1 UU PPh belum ada peraturan pelaksananya. Selain itu, untuk memperbaiki rasio utang dan modal dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, seperti konversi utang menjadi modal, membayar utang, melakukan pinjaman tanpa bunga, atau revaluasi aset tetap. Saran yang dapat diberikan adalah PT X sebaiknya segera memperbaiki strategi bisnisnya agar ekuitas PT X tidak terus menerus negatif karena berdasarkan PMK No. 169/PMK.010/2015 apabila saldo ekuitas negatif, maka seluruh biaya bunga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

---

In 2015, X Limited Liability Company experienced a loss which turned the direction equity of X Ltd. to negative and the Annual Tax Return of X Ltd. in 2015 is overpaid. According to the law of General Tax Provisions and Procedures on Annual Tax Return, tax audit will be conducted due to the overpaid. X Ltd. has received a notification of tax audit findings in 2017 for the tax audit in 2015. One of corrections from the notification was on the interest expense. In doing the correction on the interest expense, the auditor employed a guide principle released by the Capital Investment Coordinating Board. In the license principle, the loan and capital estimates were noted. The basic law used was article 18 subsection 1 of Income Tax Law. However, since 2015, this article has not had any official implementation rules so that it was less appropriate if the audit was relying on the license principles released by the Capital Investment Coordinating Board. This research used a qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this study showed that the correction of interest expenses in 2015 was not appropriate as it used the license principle in deciding the amount of the interest expenses as in 2015, article 18 subsection 1 of Income Tax Law was lack of implementation rules. Besides, there are several alternatives to fix the debt and capital ratio such as conversing the debt into capital, paying the debt, making an non interest bearing loan, or re evaluationg the fixed assets. Thus, it is suggested to X Ltd. that it is better to fix the business strategy so that the equity will not be respectively in a negative circle as according to PMK No. 169 PMK.010 2015, if there is a negative equity balance, all the interest expense cannot be used as deductions on the taxable income. "

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) oleh PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kepailitan. Konversi utang menjadi saham adalah salah satu alternatif yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang berada dalam ancaman kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa konversi utang menjadi saham tidak terhindar dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa konversi utang menjadi saham dilaksanakan dalam perdamaian dengan para kreditor dan menimbulkan akibat hukum seperti berubahnya kedudukan kreditor menjadi pemegang saham.

---

This thesis discusses about debt to equity swap conducted by PT Istaka Karya (Persero) as an effort to save the company from bankruptcy. Debt to equity swap is one of the alternatives that a company on the verge of bankruptcy often choose. This thesis uses a normative juridicial study and found that there are a few obstacles that may arise during the debt conversion process. This thesis concludes that debt to equity swap is a part of reconciliation process and causes legal consequenses such as the changed status of creditors to shareholders."

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."

"Skripsi ini membahas tentang rencana pelaksanaan akuisisi saham di sebuah perusahaan penanam modal asing (PMA) yang usahanya bergerak di bidang pertambangan batu bara, bernama PT X. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur yang seharusnya dilakukan PT X dalam rangka melakukan akuisisi saham yang tidak hanya harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan juga harus mengikuti beberapa ketentuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Kehutanan. Namun dalam merencanakan prosedur akuisisi saham tersebut, PT X juga mengalami permasalahan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dari beberapa instansi tersebut.

---

This thesis discusses about the implementation plan of share acquisition of a foreign investment company (PMA) which is dealt with its business in coal mining, namely PT X. The result of this study is to determine the procedure that should be performed by PT X accordingly, in order to acquire shares not only following the provisions from Ministry of Law and Human Rights, but also certain provisions from Investment Coordination Board, Ministry of Energy and Mineral Resources, and the Ministry of Forestry. However in planning such procedure of share acquisition, PT X is facing problems to fulfill the requirements of those above mentioned related agencies."

"ABSTRAKKeberadaan Switching Company sebagai penyelenggara jaringan sistem switching telah menambah kegunaan dari mesin Anjungan Tunai Mandiri yang memungkinkan penggunaan kartu dan transaksi dengan bank yang berbeda dengan bank penerbit. Salah satu perusahaan penyelenggara jaringan antar bank termuka di Indonesia adalah PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, switching company memerlukan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator yang berwenang dalam kegiatan sistem pembayaran, yakni izin sebagai ‘prinsipal Alat Pembayaran Menggunakan Kartu’ yang bertanggungjawab atas jaringan yang dikelolanya. Pada praktiknya dimungkinkan juga untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir. Hal mengenai perlindungan konsumen berlaku pula PBI 16/1/PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen pada jasa sistem pembayaran yang harus dipatuhi switching company

---

ABSTRACT The presence of switching company that provide switching system had been a big help to expand the use of ATM by allowing different card from different bank to have transaction to different bank. One of the leading companies on interbank network is PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Bank Indonesia as the regulator of payment system regulate that any party that responsibility of providing a networ should have license to operate, named as principal of card based payment instrument. Then, in practice, some of switching companies are allowed to doing business as clearing and settlement facilitator. Due to the main business of switching company is related to payment system, thus Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 about Customer Protection on Payment System Services applied."

"Dalam suatu transaksi merger, pemegang saham minoritas cenderung tidak memiliki banyak opsi untuk mengambil peran pengambilan keputusan. Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa dalam melakukan merger, kepentingan dari pemegang saham minoritas harus menjadi salah satu perhatian utama. Dalam pelaksanaannya, jika pemegang saham minoritas menolak ikut serta dalam merger, maka dia memiliki hak untuk menjual sahamnya, dan perusahaan wajib membeli saham tersebut dengan harga yang wajar. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimanakah proses penentuan harga yang wajar tersebut dan mencari tahu apakah terhadap proses penentuan nilai wajar tersebut hak-hak dari pemegang saham minoritas tetap menjadi perhatian. Penulis akan menggunakan contoh kasus pada merger dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan PT Bank OCBC Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam penentuan nilai pasar wajar untuk konversi saham dalam suatu transaksi merger, tidak ditemukan adanya ruang yang secara tegas diatur oleh hukum yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk menegosiasikan nilai pasar wajar atas saham-saham mereka dalam hal mereka hendak menjual saham tersebut. Hal yang ditemukan oleh penulis adalah ruang penyelesaian sengketa yaitu menggunakan hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

---

In a merger transaction, the minority shareholder tends to not to have lots of option for taking a decision-making role in the transaction. The Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company addressed that in executing a merger, the minority shareholders right must be taken into serious consideration. In the implementation, if there?s any minority shareholders that decides to not take part in the merger process, he have the rights to sell his shares and the company is obliged to buy that particular shares in a fair market value.

This thesis is going to find out what is the process in determining a fair market value and will try to finding out whether the rights of the minority shareholders is still considered to put into account on determining the fair market value. The writer will use an example of the merger of PT Bank OCBC NISP Tbk with PT Bank OCBC Indonesia. This research is a qualitative research with analytical descriptive design.

As a result of this research, the writer finds out that in the process of determining a fair market value for the share conversion in a merger transaction, there are no governing law that gives a room for the minority shareholders to negotiate the price for their shares in the event if they want to sell their shares to the majority by way of not agreeing with the merger plan. What the writer found is that the minority shareholders can use the court to settle the dispute over the fair market value by using his rights to submit a lawsuit to the court."

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."