Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam merupakan kejahatan pasar modal yang apabila tidak diatasi dengan benar, dapat membahayakan kesehatan pasar modal, dan juga dapat menghilangkan kepercayaan investor maupun masyarakat umum terhadap pasar modal itu sendiri. Namun pada nyatanya, penegakan hukum pada perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di Indonesia masih lemah dikarenakan Indonesia masih menerapkan person connected approach dalam peraturan mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal. Person-connected approach sendiri merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara pelaku perdagangan efek berdasarkan informasi material dengan perusahaan maupun pemilik informasi material non-publik, sehingga secara umum sulit untuk memperluas person-connected approach ke orang-orang yang tidak ada di perusahaan, dan dikarenakan hal tersebut, penting untuk menerapkan information-connected approach pada peraturan mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam. Skripsi ini membahas pentingnya penerapan information-connected approach pada kasus perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di Pasar Modal Indonesia yang dapat memperkuat penegakan hukum mengenai perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan pengaturan perundang-undangan terkait perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam di pasar modal Indonesia, yaitu pada Pasal 97 ayat (2), dikarenakan pada pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk kepada kategori penerima informasi adalah para pihak yang “berupaya” untuk mendapatkan informasi orang dalam tersebut, baik secara melawan hukum atau tidak. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu metode penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari tiga negara dibandingkan, dengan mengacu pada penegakan hukum perdagangan efek berdasarkan informasi orang dalam yang ada pada Singapura dan Australia sebagai perbandingan.

---

Trading securities based on insider information is a capital market crime which, if not handled properly, can endanger the health of the capital market, and can also reduce the confidence of investors and the general public in the capital market itself. But in fact, law enforcement on trading securities based on insider information in Indonesia is still weak because Indonesia still applies the person connected approach in regulations regarding trading securities based on insider information in the capital market. The person-connected approach itself is an approach that focuses on the relationship between securities traders based on material information with companies and owners of material non-public information, so that in general it is difficult to extend the person-connected approach to people who are not in the company, and because In this regard, it is important to apply an information-connected approach to regulations regarding trading securities based on insider information. This thesis discusses the importance of implementing an information-connected approach in cases of trading securities based on insider information in the Indonesian Capital Market which can strengthen law enforcement regarding trading securities based on insider information in the Indonesian capital market. This is due to weaknesses in the laws and regulations related to trading securities based on insider information in the Indonesian capital market, namely in Article 97 paragraph (2), because in that article it is stated that those who are included in the category of recipients of information are parties who "try" to obtain information. insider information, whether unlawfully or not. The author uses the comparative law method, which is a research method in which the laws and legal institutions of the three countries are compared, with reference to insider information trading securities law enforcement in Singapore and Australia as a comparison."

"Perkembangan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi penentu tingkat kinerja suatu organisasi. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi baik swasta maupun pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik. Untuk menentukan apakah TI dalam organisasi telah dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap proses TI tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur proses TI adalah kerangka kerja COBIT 5.Hasil pengukuran berupa tingkat kapabilitas TI saat ini dan target yang ingin dicapai. Kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan serta ditentukan ukuran keberhasilan setiap proses. Tingkat kapabilitas untuk kondisi saat ini berada pada level 1 (performed) dengan nilai rata-rata kapabilitas semua proses adalah 1.7 dan tingkap kapabilitas yang diharapkan adalah level 3 (established) dengan nilai rata-rata tingkat kapabilitas proses adalah 3.6.

---

The development of information technology (IT) has now become a determinant of the level of performance of an organization. With the help of IT, work processes or business processes that occur in both private and government organizations can be done quickly and efficiently. By planning a mature IT governance, a good IT services implementation is expected. To determine whether IT in organizations has been well managed, it is necessary to measure the IT process.

This study aims to measure the capability level of IT governance in the Data and Information Center of Social Welfare Indonesian Ministry of Social Affairs. The framework that use to measure the IT process is COBIT 5.

The results of the measurement are the capabilities level of current IT and targets to be achieved. Then determined the recommendations for improvements and determined the success matrics of each process. Capabilities level for current conditions is level 1 (performed) with the average value of all process capability is 1.7 and the expected capability is level 3 (established) with the average value of the process capability level is 3.6"

"Teknologi informasi mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing. Penggunaan teknologi informasi tidak lepas dari kebutuhan utama organisasi yang memiliki tujuan teknologi informasi dapat meningkatkan kegiatan bisnis perusahaan. Pentingnya layanan TI di dalam organisasi bertujuan membantu kegiatan bisnis perusahaan, PT. XYZ memiliki permasalahan dalam layanan TI kepada pengguna. Permasalahan yang terjadi seperti masalah kebijakan, prosedur, kegiatan, dokumentasi dan SDM terkait layanan TI. PT. XYZ harus memastikan bahwa layanan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan bisnis perusahaan. PT. XYZ mengharapkan setiap permasalahan yang muncul bisa diberikan solusi untuk perbaikan. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui kondisi layanan teknologi informasi dengan menggunakan framework COBIT 5. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendapatkan nilai evaluasi layanan TI, KPI, process practice dan aktivitasnya, sehingga dapat membantu PT. XYZ dalam meningkatkan kinerja layanan yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan layanan, berkurangnya gangguan dan waktu penanganan gangguan.

---

Information technology affects the organization's ability to achieve competitive advantage. The use of information technology can not be separated from the main requirement that the organization has a goal to improve the information technology business activities.

The importance of IT service in an organization is aimed to help company's business activity, PT. XYZ has a problem in the IT services to the users. The problem that often occur like policy, procedure, activity, documentation and HR related to the IT. PT. XYZ has to ensure that TI service is convenient with the needs and the activities of company's business. PT. XYZ expect any problems that arise can be given the solution for improvement. This research will tend to determine the condition IT service using COBIT 5 framework.

The expected outcome of this research is to get the value evaluation of IT service, KPI, process practice and the activities so that can help PT. XYZ in improving service performance which marked increase in the availability of services, reduced interference and disturbance handling time."

"ABSTRAKLembaga Manajemen Aset Negara LMAN adalah suatu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN yang bergerak dalam bidang optimalisasi aset negara. LMAN adalah lembaga yang didirikan pada November 2015 dan dalam strategi bisnisnya LMAN menyatakan kebutuhan adanya dukungan Teknologi Informasi TI terhadap kegiatan operasional LMAN dan integrasi eksternal dengan pihak lain. Dukungan TI tersebut dapat dinyatakan dengan kebutuhan adanya sistem TI LMAN. Pengembangan sistem TI yang baik memerlukan perancangan arsitektur TI yang mendeskripsikan komponen-komponen sistem informasi data dan aplikasi dan teknologi dari sistem tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan dari LMAN, arsitektur TI LMAN juga harus memenuhi kebijakan TI yang disyaratkan dari arsitektur TI Kementerian Keuangan yang ditentukan oleh otoritas TI Kementerian Keuangan yaitu Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang menganut prinsip Federated Architecture.Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur TI LMAN yang memenuhi kebutuhan bisnis LMAN dan kesesuaian dengan kebijakan Pusintek. Data kebutuhan arsitektur TI LMAN dikumpulkan dari wawancara dengan pimpinan dan staf LMAN, divisi arsitektur Pusintek, dokumen internal organisasi, dan peraturan-peraturan terkait. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan arsitektur TI adalah berdasarkan konsep Enterprise Architecture EA dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF The Open Group Architecture Framework dan metode TOGAF ADM Architecture Development Method. Arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan ketergantungan antara LMAN dengan DJKN terkait data dan proses terkait aset negara, dan pengaruh dari kebijakan Pusintek yang memberikan batasan dan juga peluang yang turut membentuk arsitektur TI yang dihasilkan. Lebih lanjut, rancangan arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan: pada wilayah arsitektur data, LMAN membutuhkan data awal dari aset negara dari DJKN, data terkait optimalisasi aset, dan data pendukung/perkantoran; pada wilayah arsitektur aplikasi, dari 31 aplikasi baru yang diidentifikasi, aplikasi-aplikasi ini dapat dikategorikan ke dalam: aplikasi internal LMAN, aplikasi dari DJKN, dan aplikasi bersama yang disediakan Pusintek; pada wilayah arsitektur teknologi, LMAN akan menggunakan layanan infrastruktur pusat data dan konektivitas yang disediakan Pusintek, dan adanya pembatasan komponen teknologi pengembangan aplikasi sesuai kebijakan Pusintek.

---

ABSTRACTState Asset Management Agency Lembaga Manajemen Aset Negara ndash LMAN is an Indonesian government institution that is under the authority of Indonesia Ministry of Finance and Directorate General of State Asset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ndash DJKN and have main activity of state asset optimalization. LMAN is founded on November 2015 and in their business strategy LMAN states there is a requirement of Information Technology IT support for LMAN operation activities and external integration to other parties. The support of IT can be expressed by the need of an LMAN IT system. In order to develop a good IT system it is required to design the LMAN rsquo s IT architecture, which will describe information system data and application and technology components of the system. Beside the need to meet LMAN rsquo s requirements, LMAN rsquo s IT architecture also have to complies with IT policies that governed by Ministry of Finance rsquo s IT authority ndash Center of Finance Information System and Technology Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ndash Pusintek with it rsquo s principle of Federated Architecture. The purpose of this research is to design LMAN rsquo s IT architecture that meets LMAN rsquo s business requirements and complies with Pusintek policies. LMAN rsquo s IT architecture requirements is gathered from interviews with LMAN rsquo s executive and staff, Pusintek rsquo s architecture division, LMAN rsquo s internal documents, and related regulations. The approach used in the design of the architecture are based on Enterprise Architecture EA concept, with the use of TOGAF The Open Group Architecture Framework framework and TOGAF ADM Architecture Development Method method.The resulted LMAN rsquo s IT architecture shows dependency of LMAN with DJKN in related to data and process of state asset management, and also the influence of Pusintek IT policies that contributes to restrictions and opportunities that shapes the resulted IT architecture. More detail, the resulted architecture design shows on data architecture domain, LMAN will need base state asset data from DJKN, asset optimalization related data, and office supporting data on application architecture domain, there are total of 31 new applications identified, these applications can be categorized into LMAN rsquo s internal application, DJKN applications, and common applications that provided by Pusintek on technology architecture domain, LMAN will utilize data center and connectivity infrastructure that provided by Pusintek, and the presence of restriction on application development components that governed by Pusintek. "

"Berkaitan dengan penerapan atau dukungan layanan TI yang ada saat ini terhadap proses bisnis perusahaan, dilakukanlah penelitian yang berkaitan dengan tata kelola TI. Penelitian yang dikerjakan ini berupa analisa terhadap tata kelola TI yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian dilakukanlah pengembangan usulan solusi berkaitan dengan tata kelola TI, dengan menggunakan standar Maturity Level berbasis COBIT.Kekuatan Maturity Level yang dimiliki VICO Indonesia perlu didukung engan pengelolaan faktor-faktor non teknis yang dapat menjadi kendala operasional bisnis. Seperti memperhatikan ketersediaan SDM yang handal dan bersifat jangka panjang, dan mempertimbangkan segala bentuk investasi TI dengan usia Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS. Hal-hal semata bermanfaat untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis.

---

Related to the applications or support of current existing IT services in the business processes of he company, this research is performed related to the IT governance. This research is performed by analyzing the IT governance at VICO Indonesia company, and to propose a solution related to IT governance, by using COBIT sytandard, focusing in MAturity Level valuation.The strength of Maturty Level of VICO Indonesia needs to be support with the management of non-technical factors which will became as operational obstacle. Concerns in availability and capability of human resources for the long term, and consideration in IT investment which in line with the PSC period should be manage to optimie the effectiveness and efficiency of business process."

"Karya akhir ini membahas tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi di butuhkan karena teknologi informasi (TI) merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis. Untuk mendorong proses transformasi bisnis, diperlukan adanya tata kelola teknologi informasi yang baik pada suatu organisasi tidak hanya dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, implementasi, pengawasan sampai penilaian tapi menggabungkan TI dalam fungsi organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan secara optimal.Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Arsip Nasional Republik (ANRI). Kerangka kerja yang digunakan adalah Process Assesment Model (PAM) COBIT 5 dengan menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder dari observasi lapangan dan dokumen organisasi.Hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di ANRI, sebagian besar masih berada pada kapabilitas level 0 dan tingkat kapabilitas yang diharapkan adalah level 3. Rekomendasi perbaikan proses mengacu pada best practice yang disarankan COBIT 5.

---

This thesis discusses the importance of information technology (IT) governance, information technology governance is needed because information technology (IT) is a key driver of business transformation process. To encourage the process of business transformation, IT governance is necessary for good information on an organization not only in terms of planning, organizing, procurement, implementation, monitoring to assessment but combines the functions of IT within the organization so that the organization can run optimally.

This study aims to measure the level of IT governance capabilities at the Center for Data and Information (Media Centre) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). The framework used is the Process Assessment Model (PAM) COBIT 5 by using primary data obtained from interviews and questionnaires, and secondary data from field observations and document organization.

Measurement results of process capability level of IT governance in ANRI, largely remained on the capabilities of level 0 and level of capability that is expected to level 3. Recommendation improvement process refers to the recommended best practice COBIT 5."

"Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang dengan cepat saat ini. Cepatnya perkembangan TIK memberikan dampak luas kepada setiap aspek kehidupan. Secara prinsip, TIK telah menjadi pemungkin (enabler) bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu kehadiran TIK membawa pandangan baru terhadap teknologi yang awalnya sebagai alat pengolah data menjadi penyedia informasi. Keberhasilan dalam memberikan layanan informasi dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, investasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam implementasi TIK seharusnya sejalan dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan harapan stakeholders.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kapabilitas layanan informasi di Kementerian Perdagangan dalam rangka meningkatkan kepuasan stakeholder. Pengukuran kapabilitas digunakan COBIT 5 dengan metode kualitatif dan metode studi kasus. Tahapan penelitian ini adalah analisis kondisi kedelapan proses COBIT 5, target perbaikan area proses, gap analysis dan penetapan strategi pencapaian kapabilitas. Hasil akhir dari penelitian ini berupa rekomendasi aktivitas kebijakan dan prosedur yang diadopsi dari ITILV3 2011, serta rekomendasi KPI bagi PUSDATIN.

---

Information and communication technology (ICT) has grown rapidly nowdays. The rapid development of ICT leads to wider impacts on every aspect of life. Principally, ICT has enabled an organization in order to achieve the goal. Therefore, the presence of ICT leads to new insight on technology which initially as a data processing tool has now become information provider. Success in providing information services can provide a positive impact to the organization and society in general. Thus, the investments should be aligned with organization objectives and stakeholder expectations.

This research aimed to assess the capabilities of information service at the Ministry of Trade in order to improve stakeholder satisfaction. Capability assessment use COBIT 5 with qualitative method and case study methods. Phases of this research are the analysis of the eight conditions of COBIT 5 processes, improvement target of area process, gap analysis and the establishment of strategies for achieving capabilities. The end result of this research is a recommendation for policy activites and procedures adopted from ITIL V3 2011, as well as KPI recommendations for PUSDATIN."

"Korps Lalu Lintas POLRI disingkat Korlantas POLRI merupakan satuan kerja pada tingkat Mabes POLRI yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Lembaga survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI menurun sebesar 6% dari 80,2% periode sebelumnya menjadi 74,1%. Tantangan permasalahan kedepan semakin kompleks terlihat. Korlantas POLRI dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan lalu lintas antara lain terkait penegakkan hukum lalu lintas, pelayanan publik penerbitan SIM, BPKB, STNK dan lain sebagainya. Masalah utama yang dihadapi adalah belum terwujudnya integrasi data antar sistem di masing masing unit kerja dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara terukur serta layanan publik yang dapat memudahkan masyarakat. Metode dalam pengumpulan dan pengolahan data melalui studi dokumen, observasi, internal FGD dan wawancara terhadap unsur pimpinan Korlantas POLRI dan melibatkan Expertis di bidang IT. Metodologi yang digunakan adalah Ward and Peppard serta didukung dengan tools analisis meliputi analisis Mission Model Canvas (MMC), analisis Value Chain, analisis Balance Score Card (BSC), analisis Critical Succes Factors (CSF), analisis PESTEL, McFarlan’s Strategic Grid, benchmarking dan tren SI/TI. Penelitian ini menghasilkan tiga strategi yaitu strategi bisnis SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang berupa roadmap SI, roadmap TI, dan roadmap manajemen SI/TI sebagai bentuk perencanaan strategis SI/TI organisasi.

---

The Traffic Corps National Police Republic Indonesia of abbreviated as Korlantas POLRI is a work unit at the level of the Police Headquarters which is under the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia responsible for the fields of security, safety, discipline and smooth traffic. Based on the results of the survey institute, it was stated that the level of public trust in the POLRI institution decreased by 6% from 80.2% in the previous period to 74.1%. The challenges of the problems ahead are increasingly complex. Korlantas POLRI is required to be able to solve traffic problems, including related to traffic law enforcement, public services for issuing driver's licenses, BPKB, STNK and SBST. The main problem faced is that there is no realization of data integration between systems in each work unit properly. This research aims to make strategic planning of information systems and information technology so that they can solve problems in a measurable manner and public services that can make it easier for the community. Methods in data collection and processing through document studies, observations, internal FGDs and interviews with elements of the leadership of the Korlantas POLRI and involving experts in the IT field. The methodology used is Ward and Peppard and is supported by analytical tools including Mission Model Canvas (MMC) analysis, Value Chain analysis, Balance Score Card (BSC) analysis, Critical Succes Factors (CSF) analysis, PESTEL analysis, McFarlan's Strategic Grid, benchmarking and SI / IT Trends. This research produce three strategies, namely SI business strategy, IT strategy and SI / IT management strategy in the form of SI roadmap, IT roadmap, and SI / IT management roadmap as a form of organizational SI / IT strategic planning."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di RSUD Pasar Rebo. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur proses TI tersebut adalah kerangka kerja COBIT 5. Hasil pengukuran adalah berupa tingkat kapabilitas TI saat ini dan target yang dapat dicapai, dan kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan setiap proses.Tingkat kapabilitas tata kelola TI RSUD Pasar Rebo saat ini berada pada level 1 (Performed), dengan nilai rata-rata kapabilitas semua proses adalah 1,10 dan tingkat kapabilitas yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 2 tahun adalah level 2 (Managed) dan dengan rata-rata tingkat kapabilitas proses adalah 2,28.

---

ABSTRACT

This study aims to measure the capability level of IT governance in RSUD Pasar Rebo. The study was using COBIT 5 framework to measure the IT process. The results of the measurement are the capabilities level of current IT and targets can be achieved in 2 years. Than to determine the recommendations for improvements of each process. Capability level for current condition is level 1 (Performed) with the average value of all process capability is 1,10, and the expected capability is level 2 (Managed) with the average value of the process capability level in 2,28."

"Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan pelayanan publik yang dilakukan untuk mendekatkan dan menyediakan pelayanan yang memadai dan mudah dijangkau oleh warga. Sebelum layanan dapat menyentuh masyarakat, kemudahan bagi operator pelaksana layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan pengguna SI/TI perlu juga diperhatikan. Terciptanya layanan yang cepat, mudah dan transparan dapat memberikan kualitas layanan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas layanan SI/TI di Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Sejauh mana kepuasan pengguna terhadap layanan SI/TI yang disediakan. Kepuasan terhadap kemudahan penggunaan layanan SI/TI merupakan salah satu dimensi dalam kualitas layanan dengan metode SERVQUAL. Kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan SI/TI dikaitkan dengan melihat mekanisme tata kelola SI/TI yang dilakukan terhadap beberapa proses COBIT 5 terpilih. Kepuasan pengguna terhadap layanan SI/TI mencapai kesesuaian di atas 74 % dari tingkat yang diharapkan. Prioritas harapan perbaikan terdapat dalam kualitas layanan dimensi Reliability yang dipetakan terhadap proses tata kelola TI dari 16 proses COBIT terpilih untuk diberikan usul perbaikan terhadap harapan tingkat kapabilitas proses COBIT level 3 (established) dan level 4 (predictable).

---

Population administration services and civil registration is a public service that provides adequate and easily accessible service. Above all services, convenience of all operators implementing this community service, which are IT/IS users is the key to the achieve quality service which is fast, easy and transparent.

This study was conducted to measure the level of service quality of IS / IT in the Department of Population and Civil Registration Jakarta. To measure the user satisfaction of the IS / IT service provided. Satisfaction to the ease of use of IS/ IT service is one of dimension in the measurement of service quality with SERVQUAL method. User satisfaction on service quality of IS / IT is associated with the mechanisms of IS/IT governance processes carried out on some selected COBIT 5.

User satisfaction of the IS/IT service achieve conformity over 74% of the expected level. Base on the mapped of SERVQUAL dimensions to the IT governance processes from selected 16 COBIT processes, The Reliability dimension is proposed for improvements to the expectations given the level of COBIT process capability level 3 (established) and level 4 (predictable)."