Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PPATS merupakan camat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Masih tergabungnya pengaturan terkait kewenangan PPAT dan PPATS menyebabkan adanya kerancuan terkait apa saja aturan yang hanya mengikat PPAT dan apa saja aturan yang juga mengikat PPATS Terdapat 6 orang PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di 2 kabupaten yang justru memiliki jumlah PPAT yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan 5 kabupaten lainnya yang tidak lagi terdapat PPATS. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan tugas dan kewenangan PPATS di Indonesia menurut PP 37/1998 juga perubahannya, serta eksistensi PPATS di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian yang berbentuk evaluatif yaitu menilai dan menguji suatu hal tertentu dengan memberikan rumusan peningkatannya, serta data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih tergabungnya aturan yang mengatur PPAT dan PPATS menyebabkan PPATS tidak optimal dalam menjalan kewenangannya. Eksistensi PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya evaluasi dan perubahan hukum terkait pengaturan kewenangan PPATS, serta didalaminya pertimbangan-pertimbangan penunjukkan PPATS.

---

PPATS is a subdistrict head appointed and authorized to make authentic deeds in areas where there are not enough PPAT. The incorporation of regulations related to the authority of PPAT and PPATS causes confusion regarding what rules only bind PPAT and what rules also bind PPATS. There are 6 PPATS in the Province of Bangka Belitung Islands spread across 2 districts which actually have more PPATS when compared to the other 5 districts where there are no more PPATS. This research is conducted to answer questions related to the duties and authority of PPATS in Indonesia according to PP 37/1998 and its amendments, as well as the existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province. The research method is normative juridical research, with an evaluative research typology, namely assessing and testing a certain thing by providing an improvement formulation, and the data used is secondary data supported by primary data. This research concludes that the incorporation of rules governing PPAT and PPATS causes PPATS not to be optimal in exercising its authority. The existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province is also considered no longer in accordance with its needs and authority. The suggestion that can be conveyed is the evaluation and legal changes related to the regulation of PPATS authority, as well as deepening the considerations for the appointment of PPATS."

"Prevalensi karies gigi yang ditunjukkan dengan decayed, missing dan filled teeth (DMF-T) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran faktor individu, rumahtangga dan kabupaten/kota terhadap kejadian karies gigi guna menyusun model pengendalian karies gigi di Kepulauan Bangka Belitung (provinsi dengan riwayat karies gigi tertinggi). Desain penelitian ini campuran (hybrid) antara ecological study dan cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner, pemeriksaan kesehatan gigi, pengambilan sampel air dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan regresi logistik multilevel (dengan mixed-effect model). Hasil penelitian menunjukkan faktorfaktor pada tingkat individu (frekuensi menggosok gigi, kebersihan gigi dan mulut dan kebiasaan makan makanan asam/bercuka), tingkat rumahtangga (jenis sumber dan keasaman air) dan tingkat kabupaten/kota (ketersediaan perawat gigi dan dokter gigi, angka gizi buruk dan besar anggaran kesehatan per kapita) berpengaruh terhadap prevalensi karies gigi berat pada penduduk dewasa, dimana secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi risiko karies gigi sebesar 73,6%. Model pengendalian karies gigi yang sesuai dengan kondisi Kepulauan Bangka Belitung adalah menggabungkan pengendalian faktor pada tingkat individu, rumahtangga dan kabupaten/kota.

---

Dental caries prevalence, indicated by decayed, missing and filled teeth (DMF-T), remains a global public health problem, including Indonesia. The objective of this research was to address the role of individual factors, households, and regency/municipality in explaining dental caries incidence, in order to formulate a model to control dental caries in Kepulauan Bangka Belitung—the province with the highest dental caries prevalence in Indonesia. This research was designed as a combination (hybrid) of cross-sectional and ecological studies. Quantitative and qualitative data were collected through interview, dental health examination by dentists, water sampling, and in-depth interviews. A multilevel logistic regression (mixed-effect) model was fitted to the data. The results show that the explanatory variables at individual (frequency of teeth brushing, dental and mouth hygiene, and acidic food consumption), household (main water source and acidity), and regency/municipality (availability of dentist and dental nurse, malnutrition, and per capita health budget) levels influenced the prevalence of severe dental caries among adults; they all explained 73.6% of the variation in risk of dental caries. The appropriate disease control model, given the local conditions of Kepulauan Bangka Belitung Province, is one that integrates control of risk factors at individual, household, and regency/municipality levels. "

"PPAT Sementara merupakan jabatan yang ditunjuk secara otomatis dari seorang Camat untuk melaksanakan tugas seorang PPAT dalam membuat akta di wilayah jabatan Pemerintahannya apabila di daerah tersebut belum cukup terdapat PPAT. Adanya perbedaan kompetensi dengan PPAT Notaris membuat kualitas PPAT Sementara menjadi dipertanyakan. Terpenuhinya formasi PPAT di suatu wilayah pun tidak menjadi suatu pertimbangan dari penunjukan seorang PPAT Sementara, seperti halnya di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai perbandingan kompetensi yang dimiliki oleh PPAT Sementara dengan PPAT Notaris serta urgensi pengangkatan PPAT Sementara di wilayah yang sudah terdapat banyak PPAT Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif yang menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Analisis yang digunakan kualitatif dengan hasil penelitian, yakni adanya perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh PPAT Sementara dan PPAT Notaris yang ditinjau dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan. Mengenai keberadaan PPAT Sementara di wilayah Kabupaten Tangerang pun seharusnya tidak menjadi urgensi karena di beberapa wilayah sudah tersebar banyak PPAT yang membuat PPAT Sementara di sini kurang diperlukan.

---

Temporary PPAT is an automatically appointed position of a Sub-District Head to carry out the duties of a PPAT in making deeds in the area of his Government position if there are not enough PPATs in the area. The difference in competence with a Notarial PPAT makes the quality of Temporary PPAT questionable. The fulfillment of the formation of a PPAT in an area is also not a consideration in the appointment of a Temporary PPAT, as is the case in Tangerang Regency. This is the subject matter of this research, namely the comparison of the competencies possessed by Temporary PPAT with Notarial PPAT and the urgency of appointing Temporary PPAT in areas where there are already many Notarial PPAT. The research method used is doctrinal with prescriptive research typology that uses secondary data supported by primary data. The analysis used is qualitative with the result is, namely the differences in competencies possessed by Temporary PPAT and Notary PPAT in terms of education and training provided. Regarding the existence of Temporary PPAT in Tangerang Regency, it should not be an urgency because in some areas there are already many PPAT spread out, which makes Temporary PPAT here less necessary."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tata Kelola Kolaborasi Ekowisata Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perhatian diberikan pada studi tentang tata kelola kolaborasi dianggap sebagai salah satu isu kunci keberhasilan dalam konteks pengembangan pariwisata Belitung sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Kontribusi dan peran masing-masing aktor baik dari pemerintah, swasta, masyarakat atau komunitas telah memberikan kontribusi positif sebagai upaya membangun kualitas pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative methods research eksploratori, dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara mendalam, review dokumen dan survey sehingga proses triangulasi dapat dilakukan secara lebih lengkap. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah, swasta, asosiasi, masyarakat dan komunitas. Sebanyak 13 orang informan telah diwawancarai dan 31 orang telah menunjukkan jawaban atas survei yang dilakukan. Hasil penelitian Praktik Tata Kelola Kolaborasi yang berlangsung di Kabupaten Belitung diinisiasi dengan adanya inovasi program dan kolaborasi yang berkembang dari proses bottom-up yang dipelopori oleh peran Komunitas Geosites dan Desa Wisata. Berikutnya Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa kepercayaan, nilai-nilai dan jaringan sosial atau dipersepsikan sebagai modal sosial (social capital) telah menjadi perekat dan mengikat masing-masing aktor untuk bersinergi sehingga berfungsi sebagai elemen dasar untuk membentuk kolaborasi yang baik. Penelitian ini menegaskan dan melengkapi model collaborative governance yang telah digagas oleh Ansell dan Gash. Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah menunjukkan peran modal sosial (social capital) merupakan faktor utama yang mendukung berjalannya tata kelola kolaboratif. Jika dalam model collaborative governance Ansell dan Gash tidak dengan tegas menyatakan modal sosial sebagai faktor utama berjalannya proses kolaborasi, penelitian ini telah menunjukkan peran modal sosial (social capital) sebagai landasan untuk inisiatif melakukan kolaborasi. Sebagai salah satu temuan dan novelty dalam penelitian ini, maka penulis menambahkan satu indikator pada dimensi Kondisi Awal (starting condition) pada proses kolaborasi dengan menambah latar belakang modal sosial (social capital) yang meliputi pengetahuan lokal (norma atau nilai-nilai budaya dan jaringan) yang berpengaruh pada pelaksanaan kolaborasi.

---

This research analyzes the Governance of Ecotourism Collaboration in Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province. Attention is paid to the study of collaborative governance which is considered one of the key issues for success in the context of Belitung tourism development as part of the UNESCO Global Geopark network. The contribution and role of each actor, whether from the government, private sector, society, or community, has made a positive contribution to build quality tourism that is sustainable and environmentally friendly. This research uses an qualitative methods research approach. In this research, data was obtained through in-depth interviews, document reviews, and surveys so the triangulation process could be carried out more completely. Research informants comprised elements from the government, private sector, associations, society, and community. A total of 13 informants were interviewed and 31 people provided answers to the survey conducted. The results of research on Collaborative Governance Practices that took place in Belitung Regency were initiated with program innovation and collaboration that developed from a bottom-up process spearheaded by the role of the Geosites Community and Tourism Village. Next, the results of this research have shown that trust, cultural values, and social networks perceived as social capital have become the glue and bind each actor to work together so that it functions as a basic element for forming good collaboration. This research confirms and complements the collaborative governance model initiated by Ansell and Gash. Based on research conducted, has shown that the role of social capital is the main factor that supports collaborative governance. If Ansell and Gash's collaborative governance model does not explicitly state social capital as the main factor in the collaboration process, this research has shown the role of social capital as a basis for collaborative initiatives. As one of the findings and novelty in this research, the author added one indicator to the dimensions of Initial Conditions and/or Collaborative Process by adding social capital background which includes norms or cultural values and social networks. which influences the implementation of collaboration."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana regulasi penambangan yang ada diKabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkandengan tingkat kerentanan sosial dan sumber penghidupan masyarakat. Thesis iniingin melihat gambaran kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan(Livelihood). Sampel diambil sebanyak 387 responden di wilayah Bangka Selatandengan menyebar kuesioner dan menggunakan metode simple random samplinguntuk responden menggunakan analisis bivariat untuk melihat signifikansi level danpearson correlation dengan menggunakan bantuan software. Hasilnya adalahadanya Kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan (Livelihood)masyarakat sekitar lahan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan.

---

This thesis discusses how existing mining regulation in South Bangka Bangka

Belitung province associated with the level of social vulnerability and livelihoods.

This thesis would like to see a picture of vulnerability (Vulnerability) and

Livelihoods (Livelihoods). Samples were taken as many as 387 respondents in the

South Pacific region by spreading the questionnaire and using simple random

sampling method to respondents using bivariate analysis to look at the significance

level and Pearson correlation using statistical software. The result is the existence

of Vulnerability (Vulnerability) and Livelihoods (Livelihoods) surrounding

communities tin mining land in South Bangka Regency."

"Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kecenderungan tingkat disparitas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2005-2012. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel fixed effect dan menggunakan indeks Williamson serta indeks Theil untuk mengukur disparitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2005-2012, (1) investasi pemerintah, pendapatan asli daerah (PAD), tenaga kerja serta aglomerasi industri signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Terjadi disparitas yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dan tergolong rendah. (3) Tingkat disparitas antar daerah di pulau Bangka lebih lebar dibandingkan dengan tingkat disparitas antar daerah di pulau Belitung dan disparitas antar pulau Bangka dan pulau Belitung.

---

The objective of this study is to analyze the factors that affecting economic growth and disparities trend between Province of Kepulauan Bangka Belitung districts on the period of 2005-2012. To measure the disparities, this study uses panel data regression with fixed effects model, Williamson index and Theil index. The results of this study indicate that on 2005-2012, (1) government investment, regional income, labor and industrial agglomeration have significant and positive effect on economic growth in the Province of Kepulauan Bangka Belitung districts. (2) There are disparities fluctuation with a declining trend and relatively low. (3) The level of disparity between districts in Bangka Island is wider than the disparity between districts in the Belitung Island and Bangka Belitung Island."

"Tulisan ini berangkat dari keinginan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertekad menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan. Sebagai daerah yang telah Iama dikenal sebagai penghasil timah, hampir seluruh kegiatan perekonomian bergantung pada industri timah. Dampak negatif dari perkembangan industri timah ini adalah eksploitasi yang berlebihan sehingga terjadi degradasi lingkungan. Perlu disadari cadangan timah kian menipis dan timah akan habis.Oleh karena itu penulis ingin menganalisis peranan sektor pariwisata (sektor hotel, sektor restoran dan sektor jasa hiburan dan rekreasi) yang diharapkan mampu menjadi andalan untuk menjaga kestabllan perekonomian daerah dimasa depan, Untuk itu akan dilihat kinerja sektor pariwisata ini dalam pembentukan output, nilai tambah bruto, permintaan antara dan permintaan akhir. Menganalisis keterkaltan ke belakang dan ke depan, angka pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja. Serta melihat dampak ekonomi konsumsi kepariwisataan terhadap kontribusi perekonomian daerah (output, nilai tambah bruto, upah/gaji, pajak tidak langsung, dan tenaga kerja).Model yang digunakan adalah model input output dengan memanfaatkan tabel input output Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2005 yang disusun dengan klasifikasi 45 sektor berdasarkan tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen. Dengan menggunakan model perekonomian tertutup dilihat kontrlbusi sektor pariwisata terhadap total sektor-sektor dalam perekonomian daerah dan terhadap sektor pariwisata sendiri dengan menggunakan tipe II.Hasil penelitian menunjukkan sektor pariwisata hanya berperan relatif kecil terhadap total permintaan perekonomian daerah, terlihat dari total permintaan akhir dan total permintaan antara sektor pariwisata yang masih sedikit. Peranan terbesar masih didominasi oleh sektor industri terutama industri timah. Demikian terhadap angka pengganda sektor pariwisata belum mampu masuk dalam sepuluh besar sektor utama pencipta pengganda terbesar. Rendahnya peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian ini tentunya butuh perhatian serius dari Pemerintah Daerah.Sektor pariwisata memiliki keterkaitan ke belakang atau daya penyebaran diatas rata-rata. Ini memlliki arti bahwa sektor-sektor pariwisata mempunyai kemarnpuan yang cukup tinggi untuk menarik pertumbuhan output industri hulunya. Dengan demikian sektor-sektor pariwisata akan menumbuhkan sektor-sektor pendukungnya. Pada keterkaitan ke depan atau derajat kepekaan sektor hotel dan sektor jasa hiburan dan rekreasi kemampuannya mendorong sektor hilir masih berada dibawah rata-rata derajat kepekaan. Namun sektor restoran memiliki keterkaitan yang tinggi dalam mendorong sektor-sektor lain. Hai ini menggambarkan sektor restoran relatif mampu melayani permintaan sektor-sektor lain.Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk memperoleh kontribusi yang besar dari sektor pariwisata, maka pelaksanaan investasi dan pelaksanaan program visit babel archi 2010 akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah."

"[Sepanjang 1.200 km garis pantai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat potensi ekonomi yang meliputi perikanan dan wisata bahari. Namun di sisi lain, kemiskinan justru terjadi di wilayah perdesaan yang didominasi oleh desa pesisir. Padahal disitulah letak sumberdaya kelautan dan perikanan berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor prioritas dari aktivitas ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan memproyeksikan estimasi investasi bagi pengelolaan sektor kelautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis Input Output digunakan untuk menentukan aktivitas ekonomi yang terkait di dalamnya. Dengan pendekatan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) diproyeksikan estimasi kebutuhan investasi selama kurun waktu 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor prioritas dikembangkan adalah wisata bahari; perikanan budidaya; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan hasil biota air lainnya; jasa kelautan; dan bangunan kelautan . Nilai ICOR Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 2.93, lebih efisien dibandingkan sektor kelautan secara nasional.;Bangka Belitung Province has 1,200 km coastline with big potential economic including fisheries and marine tourism. Otherwise, poverty has occurred in rural areas with dominated by coastal villages. While therein lies the marine and fisheries resources. This study aims to identify the priority sectors of economic activity associated with the marine sector and project investment estimate for the management of the marine sector in Bangka Belitung Province. Input Output Analysis is used to determine the priority of economic activity. With the approach of ICOR (Incremental Capital Output Ratio) projected of investment for 2015-2017 period. The results showed the priority sectors to be developed are marine tourism; aquaculture; fish processing; marine services; and marine building. ICOR for Marine development of Bangka Belitung Province is 2.93. It is more efficient than the national marine sector, Bangka Belitung Province has 1,200 km coastline with big potential economic including fisheries and marine tourism. Otherwise, poverty has occurred in rural areas with dominated by coastal villages. While therein lies the marine and fisheries resources. This study aims to identify the priority sectors of economic activity associated with the marine sector and project investment estimate for the management of the marine sector in Bangka Belitung Province. Input Output Analysis is used to determine the priority of economic activity. With the approach of ICOR (Incremental Capital Output Ratio) projected of investment for 2015-2017 period. The results showed the priority sectors to be developed are marine tourism; aquaculture; fish processing; marine services; and marine building. ICOR for Marine development of Bangka Belitung Province is 2.93. It is more efficient than the national marine sector]"

"Pemekaran daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan pendidikan di daerah pemekaran. Namun ditemukan partisipasi sekolah pada semua jenjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun dibandingkan Provinsi induknya setelah terjadinya pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran untuk melihat hubungan pemekaran daerah terhadap partisipasi sekolah. Dari hasil regresi data Susenas tahun 1992-2020, ditemukan bahwa pemekaran daerah menurunkan probabilitas anak bersekolah sebesar 3.81%. Probabilitas negatif paling besar terjadi pada jenjang SMA, dimana probabilitas anak bersekolah SMA turun sebesar 9.77% setelah terjadinya pemekaran daerah. Diikuti jenjang SMP dengan probabilitas sebesar 6.78%. Namun pada jenjang SD ditemukan tidak mempunyai hubungan dengan pemekaran daerah. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan serta pendidikan kepala rumah tangga mampu meningkatkan probabilitas anak bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisis kualitatif, ditemukan bahwa keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak bukan menjadi kendala. Namun adanya kesempatan menjadi tenaga kerja anak terutama di tambang timah serta budaya keluarga yang mendukung hal tersebut dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Ditemukan pula indikasi partisipasi sekolah membaik, seiring dengan menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

---

Regional expansions are expected to improve education services in the newly created regions. However, it was found that school participation at all levels in the Bangka Belitung Islands Province decreased compared to its parent province after the expansion. This study used mixed methods research to examine the relationship between regional expansion and school participation. The results of the 1992-2020 Susenas data regression found that regional expansion reduced the probability of children going to school by 3.81%. The greatest negative probability occurs at the senior high school level, where the probability of a child attending high school decreases by 9.77% after the regional expansion. Followed by the junior high school level with a probability of 6.78%. However, at the primary school level, it was found that it had no relationship with regional expansion. Household spending on education and the education of the head of the household can increase the probability of children going to school in the Bangka Belitung Islands Province. From the results of the qualitative analysis, it was found that economic limitations to sending their children to school were not an obstacle. However, the opportunity to become a child labor, especially in tin mines and family culture that supports this are considered to be factors that influence school participation. There were also indications of improving school enrollment, in line with the declining contribution of the primary sector to GDP (Gross Domestic Product)."