Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, khususnya Pulau Bangka telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Pengelolaan timah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, terkait dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh tambang timah inkonvensional, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai tambang inkonvensional, dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan ketentuan mengenai timah yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tambang timah, khususnya tambang inkonvensional telah menimbulkan berbagai dampak di Pulau Bangka, baik itu dampak pada aspek ekonomi, sosial-budaya dan terutama lingkungan hidup di mana banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengaturan mengenai timah di Indonesia masuk ke dalam pengaturan minerba, dalam tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dan pedoman teknis serta peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat menggunakan izin pertambangan rakyat, beserta ketentuan lanjutannya untuk mengatasi akar permasalahan tambang inkonvensional. Instrumen lingkungan hidup dan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat digunakan juga untuk mendukung kebijakan tersebut. Pengaturan terkait smelter dan pemegang IUP serta penegakan hukum digunakan juga untuk memaksimalkan pengawasan dan penertiban tambang inkonvensional serta sebagai langkah untuk mengakui tambang inkonvensional secara hukum. Agar kebijakan-kebijakan dapat diterapkan pemerintah harus mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat di Bangka-Belitung sebagai dasar pemberian izin pertambangan rakyat, yang merupakan kunci dari kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tingkat peraturan daerah untuk menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat terkait penambangan yang semakin berkembang saat ini.

---

Tin management in the Bangka-Belitung Archipelago Province, especially Bangka Island, has been carried out for centuries. Tin management raises various problems. These problems will be discussed in this thesis, related to the environmental impacts caused by unconventional tin mining, regulations in Indonesia governing unconventional mining, and policies that can optimize existing provisions regarding tin. The method used in this research is juridical-normative. From this research, it can be concluded that tin mining, especially unconventional mining, has caused various impacts on Bangka Island, both the impact on economic, social, and cultural aspects and especially the environmental aspects where there is a lot of pollution and environmental damage. Regulations regarding tin in Indonesia are included in mineral and coal regulations, at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines as well as regional regulations. To overcome these problems, the government can use people's mining permits, along with further provisions to address the root causes of unconventional mining. Environmental instruments and good mining engineering principles can also be used to support this policy. Arrangements related to smelters and IUP holders as well as law enforcement are also used to maximize supervision and control of unconventional mines and as a step to legally recognize unconventional mines. For this policy to be implemented, the government must accelerate the formation of the People's Mining Area in Bangka-Belitung as the basis for granting people's mining permits, which is the key to this policy. In addition, an update is needed at the regional regulation level to adapt to current developments in community needs related to mining."

"Persaingan yang semakin kuat mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan competitiveness. Competitiveness merupakan hal penting dalam persaingan. Melalui penilaian competitiveness, perusahaan dapat mengetahui penilaian pada kemampuan operasional dan manajemen perusahaan, menganalisis kelebihan, kekurangan, dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Penelitian ini membahas mengenai penilaian competitiveness pada perusahaan AM dengan menggunakan metode factor analysis dan metode cluster analysis, untuk mengetahui main competitor dan cluster dimana perusahaan dapat bersaing. Terdapat 13 variabel yang di ambil dari annual report perusahaan sebagai indikator penilaian competitiveness. Data yang digunakan adalah data annual report tahun 2009 - 2012 dari 28 perusahaan dalam industri pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan AM berada pada cluster moderate capital and moderate competition. Main competitor dari perusahaan AM adalah perusahaan TINS. Prioritas faktor yang harus diperhatikan perusahaan AM untuk meningkatkan competitiveness yaitu business efficiency, company size, dan company sustainability.

---

In recent years mining industry is becoming more competitive that makes company improves its competitiveness. Competitiveness is one of the important things in competition. Through competitiveness assesment is to make value judgments on company’s operations and ability of management, additionally, analyze the company realtive competitive strengths, weakness, and competitive position in the industry. This research will explain about competitiveness assesment in AM company by using the method of factor analysis and cluster analysis, to figure out its specific position also its competitor. Research data was obtained from annual report since 2009 to 2012 of 28 mining companies in Indonesia. 13 variables were examined for competitiveness assesment based on study literature and expert rating. Factor analysis and cluster analysis shows that AM company is part of moderate capital and moderate competition cluster and its main competitor are TINS company. Further review in analysis indicates the important factors to improve competitiveness are business efficiency, company size, and company sustainability."

"Pencabutan izin usaha pertambangan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan batubara menimbulkan permasalahan terkait pelaksaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ditemukan kasus yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau setelah izinnya dicabut, kewajiban reklamasi dan pascatambangnya tidak dilaksanakan. Padahal sudah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasatambang bawa sanksi administratif berupa penabutan izin usaha pertambangan batubara tidak mengilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasatambang. Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan kekurangan yang ada dalam pengaturan mengenai reklamasi dan pascatambang. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan batubara yang telah dicabut tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

---

Revocation of coal mining business licences as a form of administrative sanction toward holders of coal mining business licenses raises problems related to the implementation of reclamation and postmining obligations. It was found that the holder of coal mining business licenses in Bengkulu Province and Riau Province after its licenses are revoked, its reclamation and postmining obligations are not implemented. Whereas it has been stated explicitly in Government Regulation Number 78 Year 2010 about reclamation and postmining that administrative sanction in the form of revocation of coal mining business licences does not eliminate its obligation to do reclamation and postmining.

Reclamation and postmining must be implemented to restore environmental functions that are disrupted by the activity of coal mining. This research will attempt to elaborate on the issue and elaborate in the lack of government regulation related to reclamation and postmining. The method in writing this thesis is normative juridical method. The results of this research indicate that the holder of coal mining business licence that has been revoked does not carry out the reclamation and postmining obligations. "

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis penerapan PSAK No. 33 (Revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang bergerak dibidang industri pertambangan batubara. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi PT Bukit Asam (Persero) Tbk atas aktivitas pegupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan yang kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing kebijakan akuntansi. Hasil dari laporan magang ini menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pengukuran atas aktivitas pengupasan lapisan tanah PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan pengungkapannya telah sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009). Untuk kebijakan akuntansi atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Sedangkan untuk kebijakan akuntansi atas pengukurannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008.

---

The internship report explain the analysis of the implementation of SFAS Number 33 (Revised 2011) on Accounting of General Mining in PT Bukit Asam (Persero) Tbk, which is engaged in coal mining industry. This report also describe the accounting policies PT Bukit Asam (Persero) Tbk on soil stripping activities and environmental management activities that analysed for the each accounting policies. The result of this internship report concluded that the accounting policies on the recognition and measurement of soil stripping activities in PTBA was compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011) and the disclosures of soil stripping activities was refer to SFAS Number 1 (Revised 2009). The accounting policies on the recognition, presentation and disclosure of environmental management activities in PTBA were compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011). For the measurement of environmental management activities in PTBA also complies with the ESDM Minister Regulation Number 18 2008."

"Pada PT. "X" penambangan yang dilakukan adalah tambang terbuka dan sistim continuous mining atau penambangan menerus dengan serangkaian alat yang terdiri dari Bucket Wheel Excavator, Belt Wagon, Conveyor Excavating yang merupakan peralatan gali, angkut dan muat sampai kepenumpukan batubara. Dalam perhitungan jam jalan kerja dari peralatan tambang tersebut saat ini ada beberapa halangan seperti : halangan terencana, halangan sistim tambang dan halangan tak terduga. Dalam tulisan ini yang akan di bahas adalah hanya pada halangan tak terduga. Dalam optimalisasi jam jalan alat tambang akibat halangan tak terduga ini yang dilakukan adalah memperbaiki cara kerja dari peralatan tambang tanpa mengubah dari sistim tambang yang ada, tetapi dengan memperbaiki operasi penambangan secara teknis dan non teknis yang penekanannya pada sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini adalah berupa peningkatan jam kerja efektif dari alat tambang sehingga secara langsung hasil produksi dapat meningkat, ini semua dengan usaha mengurangi waktu yang terbuang percuma akibat cara kerja yang kurang efektif dan perawatan peralatan yang kurang sempurna.

---

The mining activity that is carried out by PT. "X" is surface mining type using continuous mining sytem. The equipment being implemented among others are Bucket Wheel Excavator, Belt Wagon and Conveyor Excavating which are functionning as digging, transporting ang loading equipment. During the recording of the working hour of the equipment, there were some obstacles, mining system obstacles and unestimated obstacles. In this thesis discussion will be more stressed in the unestimated obstacles. In optimising the working hour of the equipment affected by the unestimated obstacles improvement is proposed to be carried out without any changing to procedures with more emphasis in human resources. Result of this research is the improvement of the effetive working hour of the equipment whic will directly affect the productivity of PT.X as a whole, due to the minimisation of the wasted time and in effective working method and equipment maintenance."

"Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya adalah tidak lengkapnya dokumen lingkungan sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Maka, Pemerintah setelah itu mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur bahwa penataan IUP dilakukan dengan mengevaluasi tata cara penerbitan IUP Mineral dan Batubara melalui 5 kriteria aspek, yakni administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.Hasil dari evaluasi 5 kriteria aspek atas IUP ini yang selanjutnya menghasilkan status dan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP yang telah dinyatakan memenuhi 5 kriteria aspek tersebut. Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menata, kebijakan ini di sisi lain juga memaksakan ketaatan/kepatuhan compliance terhadap pemegang IUP untuk menaati/mematuhi 5 kriteria aspek evaluasi tersebut agar IUP nya dapat menjadi IUP Clear and Clean. Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Clear and Clean dengan mengaitkannya sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan melalui pendekatan manajemen lingkungan dan tipologi kebijakannya.

---

The objective of Clear and Clean policy at the beginning is to manage the Mineral and Coal Mining Business License IUP due to the findings of administration and territoriality issues during the IUP issuance process by Provincial Government and or Local City Government based on their authority. However, other issues had also been found afterwards during the IUP issuance process, one of them is the incompletion of environmental documents which is required in order to run a mining business, thus, Government subsequently invoke a Minister of Energy dan Mineral Resources Regulation which regulates that IUP management is conducted by evaluating the IUP issuance procedure through 5 criterias, which are administration, territoriality, technical, environment, and financial.

The evaluation that is conducted on IUP through these 5 criterias hereafter resulting a Clear and Clean status and certificate for the IUP holder which declared the IUP holder has met all the 5 criterias. As a policy that aims to manage, this policy in the other hand is also forcing a compliance towards IUP holder to comply all the 5 evaluation criterias in order to have their IUP as Clear and Clean IUP. This thesis discusses Clear and Clean policy by associating it as an instrument of environmental law compliance through environmental management approach and the typology of its policy."

"Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya, guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya dalam bentuk natura.

---

Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the economic incentives by means of giving authority to the government to establish the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work (PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to follow a development on the current coal mining operations to-date, and require more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal sales percentage which formerly agreed in-kind."

"Konsumsi bahan bakar terus bertambah dan saat ini hanya mengandalkan sebagian besar pada minyak bumi, yang suatu saat nanti pasti akan habis. Oleh karenanya, perlu adanya usaha untuk menggantikan peran minyak bumi. Salah satu usaha adalah pencairan batubara secara langsung. Namun saat ini proses tersebut belum dapat dikomersialkan karena belum dapat bersaing dengan produk petroleum baik dari segi ekonomis dan spesifikasi. Untuk itu penggunaan pelarut (coprocessing) yang berasal dari residu vakum minyak bumi diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut Heavy vacuum gas oi/ (HVGO) dan Short resfdu termasuk residu vakum minyak bumi. HVGO yang masih dapat diolah lebih lanjut menjadi fmksi diesel dan kerosene. Sedangkan short residu sangat sulit untuk dipross kembali sehingga harga jualnya pun relatif lebih rendah. Jadi dengan penerapan coprocessing batubara dan residu vakum minyak bumi diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi pencairan batubara. Coproccssing dilakukan dalam reaktor autoclave 1 L, menggunakan batubara Banko tengah dengan rasio pelarut/batubara adalah 2, temperatur 450°C, tekanan awal gas H2 12 MPa, waktu reaksi adalah 60 menit. Menggunakan katalis limonit soroako dengan konsentrasi 3 % daff sebagai Fe Serta rasio mol Sulfur/Fe adalah 3. Yield distilat netto dengan menggunakan Short residu mempunyai nilai yang tertinggi yaitu sebesar 55.38 % w daff dibandingkan pelarut GO dan Coal-derived yang besarnya hanya 43.10 dan 17,80 % w daff Hal ini disebabkan Short residu mempunyai reaktifitas yang lebih baik dalam pencairan batubara. Juga, dengan menggunakan pelarut short residu akan dihasilkan CLB sebesar 21.94 % w daff. Berarti kandungan CLB yang dihasilkan dengan menggunakan short residu Iebih rendah daripada HVGO yang sebesar 27.24 % w daff. Selain menghasilkan yield distilat yang tinggi dengan fraksi CLB yang rendah, coprocessing dengan pelarut short residu mengkonsumsi hidrogen lebih rendah yaitu -1,58 % w daff dibandingkan HVGO dan Coal-derived yang besamya -2.15 dan -2.64 % w daff sehingga short residu adalah pelarut donor hidrogen yang baik."

"ABSTRAKSeri penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui persentase substibusi kokas impor dengan briket semikokas tipe telur milik PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PYBA) pada industri pengecoran besi tuang menggunakan dapur tukik membuktikan bahwa briket semikokas telah dapat mensubstirusi 20% kebutuhan pemakaian kokas. Keterbatasan untuk melakukan substitusi dalam jumlah lebih dari 20% dikarenakan briket semikokas memiliki kekurangan dalam hal sifat fisik yaitu kekuatan tekan yang rendah dan ukuramgva yang kecil. Karenanya pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan tekan dan memperbesar ukuran briket tanpa mengubah bahan baku batubara yang digunakan Penelitian dimulai dengan mencoba bahan pengikut yang Iain yaitu campuran clay 10%/w dengan variasi komposisi aspal 2,5%/w, 595/w dan 7,5%/w, serta memperbesar ukuran briket menjadi Iipe silinder berdiameter 3 inch dan tinggi 7 cm.Proses briketasi menggunakan tekanan 300 kg/cmz, dilanjutkan tahap karbonisasi (drying) briket pada temperatur 200°C (karbonisasi 1) dan 300°C (karbonisasi II). Proses pengujian karakteristik briket dilakukan dengan pengvgfian kekuatan jatuh, kelmatan tekan, komposisi, dan nilai kalor.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa briket dengan campuran bahan pengikat tersebut memenuhi spesifikasi briket semikokas untuk pengecoran besituang. Nilai paling optimal dicapai oleh briket dengan campuran clay 10%/w dengan variasi komposisi aspal 7.5%/w yang Ielah melalui proses karboninisasi tahap kedua. Karakterislik bribe! yang dicapai yaitu kuat jatuh mencapai 98,5%, /mal lekan 29 kg/cm2, nilai kalor 7746,1 cal/gram, dan kandungan carbon 82,1 %/w, sulfur 0,55%/w, serta /cadar air 6,93%/w."