Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan merupakan strategi pemerintah yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu nifas dan menekan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Dalam upaya meningkatkan metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pemasangan MKJP pasca persalinan khususnya IUD dan implant dibutuhkan peran bidan yang kompeten untuk terus mengajak ibu hamil bersedia menggunakan MKJP. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran kinerja bidan dalam jumlah pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan tersebut, tujuan ini bermaksud mengetahui kinerja bidan dalam terus berupaya meningkatkan kuantitas pemasangan MKJP dengan begitu bidan akan semakin terampil dan PUS/ ibu sebelum bersalin akan memilih MKJP tanpa ragu. Bidan yang semakin terampil dalam memasang KB maka akan meminimalisir resiko dari pemasangan MKJP. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa sebanyak 5 puskesmas (50%) mempunyai kinerja baik dan 5 puskesmas (50%) mempunyai kinerja buruk, sedangkan dari 9 variabel (umur bidan, lama bekerja, domisili, status kepegawaian, disiplin, pelatihan, motivasi, kepemimpinan, supervisi) terdapat 3 variabel yang memiliki nilai probabilitas (p value <0,05) meliputi umur bidan, status kepegawaian, pelatihan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja bidan dalam pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pasca persalinan di puskesmas. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan melakukan pelatihan secara berkala untuk memperbarui dan menambah motivasi dalam peningkatan KB pasca persalinan

---

The postpartum long-term contraceptive method is an effective government strategy in improving the health of postpartum mothers and suppressing the high rate of population growth. In an effort to improve long-term postpartum contraceptive methods by increasing the quantity and quality of postpartum MKJP installation, especially IUD and implants, a competent midwife role is needed to continue to invite pregnant women to be willing to use MKJP, especially postpartum. The purpose of this study is to determine the performance of midwives in the number of installations of long-term postpartum contraceptive methods and factors related to the performance of the midwife, this goal intends to know the performance of midwives in continuing to strive to increase the quantity of MKJP installations so that midwives will be more skilled and PUS / mothers before childbirth will choose MKJP without hesitation. Midwives who are increasingly skilled in installing kb will minimize the risk of installing MKJP. From the results of the study, it was found that as many as 5 puskesmas (50%) had good performance and 5 puskesmas (50%) had poor performance, while from 9 variables (midwife's age, length of work, domicile, staffing status, discipline, training, motivation, leadership, supervision) there were 3 variables that had a probability value (p value <0.05) includes midwife's age, staffing status, training has a significant relationship with the performance of midwives in the service of long-term contraceptive methods (MKJP) postpartum at puskesmas. For this reason, it needs to be improved by conducting training periodically to update and increase motivation in the improvement of postpartum birth control."

"Latar belakang: Penggunaan kontrasepsi yang efektif merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu. Rendahnya tingkat penggunaan alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) yang merupakan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) yang sangat efektif antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai metode tersebut. Konseling kontrasepsi antenatal dianggap sebagai faktor potensial dalam meningkatkan penggunaan AKDR pascapersalinan. Akan tetapi, meskipun telah menjadi bagian dari layanan rutin, efektivitas konseling kontrasepsi antenatal di center pendidikan kami masih jarang dipelajari. Metode: Tujuh puluh subjek yang menjalani pelayanan antenatal pada trimester ketiga di rumah sakit kami diikutkan dalam penelitian ini. Konseling kontrasepsi diberikan secara terintegrasi dalam kunjungan antenatal. Kuesioner yang mengukur pengetahuan, sikap dan pilihan kontrasepsi diberikan sebelum dan sesudah konseling kontrasepsi diberikan. Penggunaan metode kontrasepsi pascapersalinan dievaluasi setelah subjek melahirkan. Hasil: Lima puluh delapan subjek dimasukkan dalam analisis akhir. Sebelum konseling hanya 39,7 persen subjek yang memiliki tingkat pengetahuan baik, dan hanya 36,2 persen subjek memiliki tingkat sikap yang baik. Sedangkan setelah penyuluhan 75,9 persen subjek memiliki tingkat pengetahuan baik dan 72,4 persen subjek memiliki tingkat sikap baik. Sebelum konseling, AKDR hanya dipilih oleh 15,5 persen subjek, sedangkan pasca konseling 77,6 persen subjek memilih dan menggunakan AKDR sebagai metode kontrasepsi pascapersalinan. Kesimpulan: Konseling kontrasepsi yang diberikan antenatal dapat meningkatkan penggunaan AKDR pascapersalinan.

---

Background: Effective contraceptive use is one of a measure in decreasing maternal mortality rate. The low contraceptive prevalence rate of IUD as a LARC is partly caused by a lack of knowledge regarding the method. Antenatal contraceptive counselling is considered a potential factor in increasing the use of postpartum IUD. Though it has been a part of routine service, the effectiveness of antenatal contraceptive counselling in our center was seldom studied.

Methods: Seventy women who underwent antenatal care in the third trimester in our center were enrolled in the study. Contraceptive counselling was given integrated with antenatal care visits. A questionnaire for measuring knowledge, attitude, and contraceptive choice was given before and after contraceptive counselling. Postpartum contraceptive method usage was evaluated after birth.

Results: Fifty eight women were enrolled and included in the final analysis. Before counselling, only 39.7 percent of subjects had a good level of knowledge, and 36.2 percent subjects had a good level of attitude. While after counselling 75.9 percent of subjects had good level of knowledge and 72.4 percent subjects had a good level of attitude. Before counselling, IUD uptake was only 15.5 percent, while post-counselling, 77.6 percent of subjects chose and used IUD as their post-partum contraceptive method.

Conclusion: Contraceptive counselling given antenatal can increase postpartum IUD use."

"Prediksi pertambahan jumlah penduduk dunia menunjukkan Indonesia akan masuk ke dalam negara yang diprediksi akan mengalami pertambahan dalam jumlah besar. Penekanan nilai TFR menjadi salah satu cara dan mempresentasikan hasil kinerja dalam mengendalikan jumlah penduduk. Nilai TFR salah satunya dapat dipengaruhi oleh unmet need kontrasepsi karena berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi yang memengaruhi angka kelahiran. Nilai unmet need kontrasepsi di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan. Terdapat perbedaan angka penurunan unmet need kontrasepsi yang cukup signifikan antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dari tahun 2021 hingga 2023. Provinsi Riau dapat menurunkan nilai unmet need kontrasepsi sebesar 7,81% sedangkan Provinsi Kepulauan Riau hanya dapat menurunkan sebesar 3,12%. Padahal, kedua provinsi tersebut memiliki karakterisitk yang hampir sama, seperti kebudayaan dan kebiasaan masyarakat karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang paling berhubungan dengan kejadian unmet need kontrasepsi di Provinsi Riau adalah keterpaparan informasi tentang KB dari petugas (AOR 0,030 CI 95% 0,010-0,084) dan diskusi dengan suami (AOR 2,833 CI 95% 1,352-5,934). Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan status pekerjaan (AOR 1,639 CI 95% 1,011-2,660) dan tempat tinggal (AOR 2,554 CI 95% 1,034-6,306) sebagai faktor-faktor yang memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian unmet need kontrasepsi.

---

Population growth projections indicate that Indonesia will be among the countries expected to experience significant increases. Lowering the Total Fertility Rate (TFR) is one of the strategies to manage population growth effectively, and TFR serves as a key performance indicator in controlling population numbers. One of the factors influencing TFR is the unmet need for contraception, which is directly related to contraceptive use and birth rates. The level of unmet need for contraception in Indonesia is still far from the targeted goal. Between 2021 and 2023, there was a notable difference in the reduction of unmet need for contraception between Riau Province and the Riau Islands Province. Riau Province successfully reduced the unmet need for contraception by 7.81%, whereas the Riau Islands Province only managed a reduction of 3.12%. This is noteworthy because both provinces share similar characteristics, such as culture and societal habits, given that the Riau Islands Province was carved out from Riau Province. Research findings highlight that in Riau Province, the factors most associated with the occurrence of unmet need for contraception are exposure to family planning information from health workers (AOR 0.030, CI 95% 0.010-0.084) and discussions with husbands (AOR 2.833, CI 95% 1.352-5.934). In contrast, in the Riau Islands Province, employment status (AOR 1.639, CI 95% 1.011-2.660) and place of residence (AOR 2.554, CI 95% 1.034-6.306) are the strongest factors associated with the unmet need for contraception."

"Pelayanan KB di Indonesia masih tetap mengacu pada sistim kafetaria yang memberi keleluasaan kepada para peserta KB untuk memilih jenis alat kontrasepsi sesuai dengan keinginan masing-masing peserta. Menurut SDKI 2007, pemakaian metode kontrasepsi suntik memperlihatkan kecenderungan peningkatan, sebaliknya pemakaian metode kontrasepsi pil dan IUD cenderung menurun dari waktu kewaktu. Pemakaian metode IUD tahun 1991 sebesar 13,3%, 1994 menjadi 10,3%, 1997 menjadi 8,1%, 2003 menjadi 6,2% dan 2007 hanya 4,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ibu yang menggunakan kontrasepsi IUD, dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akseptor KB yang ada di wilayah kerja Puskesmas Alai Ilir Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan jumlah sampel 210 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Variabel penelitian ini adalah usia, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, biaya pelayanan, jumlah anak, dukungan suami dan sikap ibu terhadap penggunaan kontrasepsi IUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden yang menggunakan KB Non IUD sebesar 91% dan KB IUD hanya 9%. Ada perbedaan proporsi antara umur ibu, jumlah anak (paritas), biaya Pelayanan, pengetahuan dan sikap ibu terhadap penggunaan kontrasepsi IUD. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Dinas terkait meningkatkan sosialisasi tentang kontrasepsi IUD sehingga dapat mengurangi sikap negatif yang ada dimasyarakat, meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya peningkatan pencapaian akseptor KB IUD serta meningkatkan keterampilan petugas agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar.

---

Family planning services in Indonesia are still referring to cafeteria system which gives flexibility the planning participants to choose the type of contraceptives devices in accordance with the wishes of each participant. According to the Demographic and Health Survey 2007, the use of injectable contraceptive methods showed an increasing trend, whereas the use of pills and IUDs tended to decline over time. Use of the IUD method in 1991 at 13.3%, 1994 to 10.3%, 1997 to 8.1%, to 6.2% in 2003 and 2007 only 4.9%.

This study aims to determine the characteristic of women who uses contraceptive IUD, with cross sectional design. The population in this study were all of KB acceptors in working area of Health Center Alai Ilir Rimbo Ilir Subdistrict Regency of Tebo Jambi Province with a sample size of 210 respondents. The data was collected by direct interview method to respondents using questionnaire. The variables of this study are age, knowledge, education, employment, cost of service, number of children, support her husband and mother's attitudes toward contraceptive use IUDs.

The result showed that the proportion of respondents who use family planning Non IUD for 91% and KB IUDs only 9%. There is a difference between the proportion of maternal age, number of children (parity), the cost of service, knowledge and attitudes towards the use of contraceptive IUD's mother. Based on the research result suggested that the Departement-related increase socialization of IUD contraception in order to reduce the negative attitudes that exist in the community, enhance cross-sectoral cooperation in improving the achievement of family planning acceptor of IUD and to improve the skill of officers in order to provide services in accordance with the standards."

"Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang memiliki efektifitas tinggi, reversibel dan berjangka panjang. Namun dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah di berbagai wilayah. Padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan melalui program Jampersal yang didalamnya mengarahkan para peserta Jampersal untuk memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Tujuan penelitian ini ingin mengetahui hubungan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dengan keikutsertaan dalam program Jampersal, karakteristik akseptor dan faktor lainnya pada wanita usia subur di wilayah Puskesmas Margajaya Kota Bekasi. Desain penelitian adalah kasus-kontrol berpadanan dengan sampel penelitian 86 akseptor yang terdiri dari 43 kasus dan 43 kontrol. Populasi adalah wanita usia subur (15-49 tahun) yang mulai menjadi akseptor KB baru dari bulan Januari 2012 sampai Mei 2013 yang menetap di wilayah Puskesmas Margajaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan bermakna pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan jumlah anak hidup, tujuan menggunakan kontrasepsi, pengetahuan dan keterpaparan terhadap sumber informasi atau media massa tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

---

Long-acting reversible contraception (LARC) is a contraceptive method that has high effectiveness, reversible and long-term. But with many advantages, users Long - Acting Reversible Contraception (LARC) is still low in many areas. Though the government has issued wisdom through Jampersal program that includes directing the participants of Jampersal to use Long-Acting Reversible Contraception (LARC). The purpose of this study wanted to know the relationship between long-acting reversible contraceptive use with participation in the program Jampersal, acceptor characteristics and other factors in women of childbearing age in the health center Margajaya Bekasi. The study design was a case-control study sample corresponds with acceptor 86 consisting of 43 cases and 43 controls. Population is women of childbearing age (15-49 years) who started a new family planning acceptors from January 2012 to May 2013 who settled in the region Margajaya Health Center. The results showed a statistically significant association use Long- Acting Reversible Contraception (LARC) with the number of living children, the purpose of using contraception, knowledge and exposure to mass media sources or information about Long Acting Reversible Contraception (LARC)."

"Dalam menjalankan fungsi pelayanan RS berupa jasa kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima pelayanan kesehatan dibutuhkan karyawan dengan kinerja yang baik. Sistem penilaian kinerja dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan penilaian kinerja dengan metode 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja/bawahan dan diri sendiri dengan faktor individual, psikologis dan organisasi. Metode penelitian kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross sectional, menggunakan data primer kuesioner dan data sekunder telaah dokumen. Sampel penelitian sebanyak 52 responden di populasi unit pelayanan RS. Hasil penelitian didapatkan penilaian kinerja oleh atasan dan rekan kerja dengan distribusi yang sama sebanyak 34 orang (65,4%), sedangkan penilaian oleh diri sendiri menghasilkan penilaian baik lebih banyak yaitu 36 orang (69,2%). Variabel prakarsa yang paling dominan berhubungan dengan penilaian kinerja atasan (OR 4,1, 95%CI 1,2-15,3), rekan kerja (OR 3,9, 95%CI 1,1-14) dan diri sendiri (OR 6.1, 95%CI 1,3-17,5). Kesimpulannya terdapat hubungan antara tanggung jawab dengan penilaian oleh rekan kerja/bawahan dan diri sendiri. Dimana variabel prakarsa yang merupakan variabel independen paling dominan berhubungan dengan penilaian kinerja oleh atasan, rekan kerja/bawahan dan diri sendiri.

---

Working in the healthcare services must be concerned with the quality of the employee performance for the society. The performance appraisal system could be motivated the employee performance. This research is aim to understand the correlation between performance appraisal and 360° assessment tool which is involve several level of employee who work around them such as superior, peers and also itself with individual, psychologist and organization factors. The research methods is quantitative with correlational cross sectional approaches, which is collecting questioner as primer data and reliable documents as secondary data. The research sample is 52 respondents in the healthcare unit. The performance appraisal distribution from the superior/ higher and peers have the same number which are 34 persons (65,4%), the performance appraisal from itself is so much more  which is 36 persons (69,2%). The result is dominant variable is initiative which is correlation with the performance appraisal from the superior/higher (OR 4,1, 95%CI 1,2-15,3) , peers (OR 3,9, 95%CI 1,1-14) and itself (OR 6.1, 95%CI 1,3-17,5). The conclusion of this research, there is correlation within responsibility of the performance appraisal from peers and itself. Which is initiative variable is a dominant independent variable with the performance appraisal from superior/ higher and its correlation with performance appraisal from itself."

"Penduduk telah meningkat tujuh kali lipat selama dua ratus tahun terakhir, melampaui tujuh miliar pada 2011. Besarnya jumlah penduduk juga tidak tersebar merata, tercatat tujuh negara 'menguasai' setengah populasi dunia. China berada di daftar teratas, disusul India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, Pakistan dan Nigeria.Menurut SDKI (2007) Total Fertility Rate (TFR) di perkotaan sebesar 2,3 sedangkan di pedesaan sebesar 2,8.Penggunaan alat atau cara KB pada kelompok perempuan berstatus kawin usia 10-49 tahun dan pasangannya secara nasional adalah 55,85%.Jenis alat KB yang digunakan secara nasional,di dominasi dengan cara suntik (32,3%) selanjutnya pil (12,8%), AKDR/Spiral (5,1%), sterilisasi wanita (2,1%), susuk (1,4%), kondom (1,1%) dll. Puskesmas Pancoran Mas 2010 jumlah peserta KB aktif yang memakai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yaitu IUD 1501 akseptor (12,08%), MOP/MOW 553 akseptor (4,45%), dan implant 206 akseptor(1,66 %). Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2011. Desain penelitian menggunakan kasus control. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau simple random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 195 akseptor KB. Enam puluh lima untuk kelompok kasus yaitu pengguna metode kontrasepsi jangka panjang dan 130 lainnya untuk kelompok kontrol yaitu pengguna non metode kontrasepsi jangka panjang. Uji statistik menggunakan chi square test. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara umur ibu (p value = 0,007 dan OR 2,5), jumlah anak hidup (p value=0.000 dan OR sebesar 3,9), kelengkapan pelayanan KB (p value = 0,000 dan OR sebesar 5,6), jarak ke tempat pelayanan KB (p value = 0,001 dan OR sebesar 4,3), biaya penggunaan alat kontrasepsi (p value = 0,000 dan OR sebesar 2,6), pengetahuan tentang MKJP (p value= 0,004 dan nilai OR sebesar 2.6) dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Pancoran Mas.

---

The populations has increased seven times over the last two hundred years, exceeded seven billion in 2011. The large of population is not distributed evenly, also recorded seven country 'master' half the world's population. China was in the top list,followed India, The United State, Indonesia, Brazil, Pakistan, and Nigeria. According SDKI (2007) total fertility rate (TFR) in urban areas 2.3 while in rural areas amounted to 2.8. The use of tools or methods in family planning group is marriedwomen aged 10-49 years and their partners was 55.85% nationally. Types of contraceptives that are used nationally, dominated by injecting (32.3%) goes on the pil (12.8%), IUD/Spiral (5.1%), female sterilization (2.1%), implants (1.4%), condoms (1.1%),etc. Health centers Pancoran Mas 2010 the number of active family planning participants who wore a long term contraceptives methods (MKJP) i.e 1501 IUD acceptors (12.08%), 553 (4.45%) MOP/MOW acceptors, 206 (1.66%) implantsacceptors.

The purpose of the study to obtain information about the factor associateda long term contraceptives methods in The Work Area Community Health CentersPancoran Mas Depok 2011. Research using case-control design. Sampling was done randomly or simple random sampling. The number of samples in this study were as many as 195 family planning acceptors. Sixty five for the cases long term contraceptives method users and 130 other for the control group of non users of long term contraceptives methods users. Statistic test using chi square test.

The research results obtained there is a relationship between the mother's age (p value=0.007, OR=2.5), the number of children living (p value=0.000, OR=3.9), the number of living children (p value=0.000, OR=3.9), the completeness of service KB (p value=0.000, OR=5.6), the distance to the place of service KB (p value=0.001, OR=4.3), the cost of the use of birth control (p value=0.004, OR=2.6), long term contraceptives methods in The Work Area Community Health CentersPancoran Mas Depok 2011."

"Latar Belakang: MKJP merupakan salah satu indikator kinerja utama pada rencana strategis BKKBN dalam meningkatkan kepesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, namun demikian capaiannya masih rendah.Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan penggunaan MKJP pada Wanita Usia yang Tidak Menginginkan Anak Lagi di Pulau Kalimantan.Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian berjumlah 1034 responden. Analisis data menggunakan uji statistik regresi logistik.Hasil: Hasil analisis didapatkan persentase penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi di pulau Kalimantan adalah sebesar 12,9%. Hasil uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara pendidikan PT (p=0,01, OR=3,04), status ekonomi atas (p=0,024, OR = 1,9), dan sumber pelayanan KB (p=<0,001, OR = 3,88) dengan penggunaan MKJP. Sedangkan tidak terdapat hubungan antara usia, pekerjaan, tempat tinggal, pengetahuan, paritas, dukungan suami, dukungan petugas kesehatan, pengambilan keputusan berKB dan keterpaparan informasi dengan dengan penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi. Hasil analisis multivariat didapatkan variabel yang dominan berhubungan dengan penggunaan MKJP adalah sumber pelayanan KB. WUS dengan sumber pelayanan KB sebelumnya di sektor pemerintah berpeluang 6,07 kali untuk penggunaan MKJP dibandingkan WUS dengan sumber pelayanan KB di sektor swasta/lainnya setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, status ekonomi, sumber pelayanan KB dan keperpaparan informasi KB (pv=<0,001 OR=6,07 95% CI 3,371 -9,886).Kesimpulan: Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Rumah sakit / klinik/ bidan swasta dalam memberikan pelayanan MKJP.

---

Background: MKJP is one of the main performance indicators in the BKKBN strategic plan in increasing family participation in family planning and reproductive health, however, the results are still low.

Purpose: The aim of this study was to analyze the determinants of the use of MKJP in Women of the Age Who Do Not Want More Children on the Island of Borneo.

Method: This type of research is a quantitative study with a cross-sectional research design, using secondary data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS). The study sample consisted of 1034 respondents. Data analysis used logistic regression statistical test.

Results: The results of the analysis showed that the percentage of the use of MKJP for WUS who did not want any more children on the island of Kalimantan was 12.9%. The results of the bivariate test showed that there was a relationship between PT education (p=0.01, OR=3.04), upper economic status (p=0.024, OR = 1.9), and sources of family planning services (p=<0.001, OR = 3.88) with the use of MKJP. While there is no relationship between age, occupation, place of residence, knowledge, parity, husband's support, support from health workers, family planning decision-making and information exposure with the use of MKJP in WUS who do not want more children. The results of the multivariate analysis showed that the dominant variable related to the use of MKJP was the source of family planning services. WUS with previous sources of family planning services in the government sector had a 6.07 times chance of using MKJP compared to WUS with family planning service sources in the private/other sectors after controlling for the variables of education, economic status, sources of family planning services and exposure to family planning information (pv=<0.001 OR = 6.07 95% CI 3.371 -9.886).

Conclusion: The government needs to increase cooperation and collaboration with private hospitals/clinics/midwives in providing MKJP services"

"Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Penelitian menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan pada informan terpilih meliputi kepala dinas kesehatan, kepala bidang P2P, kepala bidang SDMK, kepala sub bagian umum, program, dan informasi, pengelola program malaria di dinas kesehatan, kepala puskesmas dan pengelola program malaria puskesmas di wilayah Kabupaten Jayapura. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Februari - Maret 2022 dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan telaah dokumen sebagai sumber data sekunder. Peneliti menggunakan pendekatan sistem dalam menilai input yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, sarana, dan perundangan. Pada proses adalah bagaimana penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan peningkatan sumber daya manusia serta untuk output yaitu angka API, SPR, dan ABER di Kabupaten Jayapura. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 dengan angka API adalah 100‰, SPR 24% dan ABER dibawah 10%. Hal-hal yang menjadi hambatan adalah kompetensi SDM yang belum memenuhi standar, ketersediaan dana yang belum memadai, dan manajemen sarana yang belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat.

---

Malaria is still a health threat to half the world's population, including in Indonesia where in 2020 the number of malaria cases reached 226,364 cases and 96% of these cases came from Papua Province. Jayapura Regency itself was ranked the fourth most malaria case in Papua Province in 2016 with 29,044 cases. This study aims to evaluate the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency in 2021. The study used a qualitative type of research method with a study case approach, conducted on selected informants including the Head of the Health Office, Head of the P2P Division, Head of HHR Division, Head of the General, Program and Information Sub-Section, Program Manager of Malaria in Health Office, Head of Puskesmas and Program Manager of Malaria in Puskesmas in Jayapura Regency. Data collection was carried out in February - March 2022 using in-depth interviews as the primary data source and document study as a secondary data source. Researchers use a systems approach in assessing inputs consisting of human resources, funds, facilities, and legislation. The process is how to find and treat patients, prevention and control of risk factors, epidemiological surveillance and outbreak control, improving information and education communication (IEC) and increasing human resources as well as for output, namely the number of API, SPR, and ABER in Jayapura Regency. It was found that the implementation of the malaria elimination program did not succeed in achieving the target of the control intensification stage that had been set out in the Guidelines for Malaria Control towards Elimination in 2030 in Jayapura Regency in Jayapura Regency Regulation number 44 year 2017 with API number is 100‰, SPR 24% and ABER below 10%. The things that become obstacles are human resources competencies that do not meet the standards, inadequate funding availability, and non-optimal management of facilities. It can be concluded that the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency has been implemented but has not been optimal. It is recommended that the regional government of Jayapura Regency can make the malaria elimination program a budget priority in the Jayapura Regency RREB. In addition, cross-sectoral collaboration that is incorporated in the Malaria Center needs to be reactivated and formulate Regional Action Plans (RAP) and and partnering with global funds, Unicef, NGOs, TNI, Polri, professional organizations and community leaders."