Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat tiga Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2020 salah satunya adalah PSAK No. 71: Instrumen Keuangan. PSAK No. 71 diterapkan oleh seluruh entitas atas instrumen keuangan yang dimilikinya. Tidak terdapat pengecualian dalam PSAK No. 71 bagi Dana Pensiun dalam menerapkan PSAK No. 71 tetapi kondisi yang terjadi adalah Dana Pensiun tidak menerapkan PSAK No. 71 karena adanya salah persepsi dari Dana Pensiun mengenai PSAK No 71 dan Dana Pensiun cenderung untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu SEOJK No. 9/SEOJK.05/2016 untuk penilaian investasi serta SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 untuk pelaporan keuangannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan Dana Pensiun tidak menerapkan PSAK No. 71 beserta isu yang muncul beserta dampaknya terhadap laporan keuangan Dana Pensiun. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis dokumen berupa arsip laporan keuangan dan seluruh informasi penunjang serta wawancara kepada direksi dan karyawan Dana Pensiun X serta auditornya. Hasil dari penelitian bahwa PSAK No. 71 wajib diterapkan di Dana Pensiun dan faktor yang menyebabkan PSAK No. 71 tidak diterapkan antara lain (1) kurangnya pemahaman mengenai ruang lingkup PSAK No. 71 dan (2) adanya persepsi yang kurang tepat tentang PSAK No. 71 bahwa bila sudah menggunakan nilai wajar berarti sudah menerapkan PSAK tersebut. Isu yang muncul dan dampaknya dari tidak menerapkan PSAK No. 71 yaitu (1) nilai aset dalam laporan keuangan kurang tepat dan kurang mencerminkan kondisi aset Dana Pensiun karena salah satu aset keuangan Dana Pensiun seharusnya ada penurunan nilai tetapi tidak diterapkan oleh Dana Pensiun dan (2) kurang pengungkapan sehubungan dengan pengungkapan instrumen keuangan dalam laporan keuangan yang membuat laporan keuangan menjadi kurang informatif. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan tambahan referensi terkait penerapan PSAK No. 71 di industri dana pensiun.

---

There is three Financial Accounting Standards that effectively applied on January 1, 2020 which one of them is PSAK No. 71: Financial Instruments. PSAK No. 71 applied for all entities for its financial instruments owned. There is no exception for Pension Fund to applied PSAK No. 71 but the condition occurred that Pension Fund did not applied because there is Pension Fund’s misperception in regards of PSAK No. 71 and Pension Fund tends to fulfil the regulations issued by Financial Services Authority namely SEOJK No. 9/SEOJK.05/2016 for investment valuation also SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 for the financial reporting. This study is for identifying factor that causing Pension Fund not applying PSAK No. 71 also the issues and the impact to the Pension Fund financial statements.

This study uses qualitative approach through document analysis such as financial statements and all supporting information also interviews with Pension Fund X’s directors and employees also the auditors. The result showed that Pension Fund have to applied PSAK No. 71 and the factor causing it namely (1) lack of understanding the scope of PSAK No. 71 and (2) there is misperception of PSAK No. 71 which using fair value means already applied PSAK No. 71. The issues and impact for not applying PSAK No. 71 namely (1) the total assets in the financial statements less precise and not reflecting the Pension Fund’s asset value since impairment is not applied to one of its financial assets and (2) less disclosure for financial instruments disclosure in the financial statements that caused the financial statement less informative. The outcome of this study is to give additional reference in regards applications of PSAK No. 71 in pension fund industry."

"[Skripsi ini membahas tentang program Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan Pensiun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah program Jaminan Pensiun wajib dilaksanakan oleh tenaga kerja di sektor formal, bagi pekerja informal yang menginginkan mendapatkan Jaminan Pensiun maka secara pribadi bisa mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

---

This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

, This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

]"

"Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena sebagai suatu badan hukum privat kekayaan Dana Pensiun Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya PT Pertamina (Persero). Selain itu, penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina seharusnya mengacu pada asas lex specialis systematis (asas sistematis khusus) yaitu dengan menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina menyebabkan kerugian badan hukum penyelenggara dan penerima manfaat pensiun bukan kerugian keuangan negara.

---

This study discusses the abuse of authority in the financial management of Pertamina Pension Fund. The act has been tried by applying Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The study examines the financial legal status of Pertamina Pension Fund in the concept of public finance and law enforcement towards losses in its financial management. This study is normative juridical research with analytical prescriptive method based on theories, concepts, and law regulations that are analyzed qualitatively. The study’s findings indicate that the financial legal status of Pertamina Pension Fund cannot be categorized as public finance because as a private legal entity, the assets of Pertamina Pension Fund are separated from the assets of PT. Pertamina (Persero) as the founder. In addition, law enforcement towards losses in the financial management of Pertamina Pension Fund must refer to the lex specialis systematic principle by applying more specific regulations governing Pension Funds Criminal Acts, namely Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because losses in the financial management of Pertamina Pension Fund causes losses to the provider and the pension beneficiaries not losses of public finances."

"Penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis lmplementasi Prinsip Good Pension Fund Governance Pada Dana Pensiun Bank Negara Indonesia". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang juga menimpa badan hukum Dana Pensiun sebagai pelaku kegiatan usaha. Dana Pensiun sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat bukanlah kegiatan tanpa risiko, hal ini telah terbukti dengan adanya beberapa kasus akibat missmanagement yang melibatkan dana pensiun besar di Indonesia belum lama ini. Missmanagement dalam hal ini salah satunya adalah karena lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu kunci utama untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.Permasalahan utama yang. ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Sejauhmana Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No, 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dapat mendorong terwujudnya implementasi Good Pension Fund Governance pada suatu badan hukum Dana Pensiun dan Sejauhmana Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dalam pengelolaannya telah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Good Pension Fund Governance.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, suatu metode yang dalam menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian menggunakan pendekatan atau berdasarkan aturan hukum yang ada, penelitian terhadap asas hukum yang terkait dengan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada dasamya Materi di dalam kedua peraturan ini secara yuridis, telah mengatur secara ideal bagaimana pengelolaan Dana Pensiun seharusnya dilakukan. Meskipun tidak secara tersurat, prinsip Good Pension Fund Governance tercantum dalam kedua peraturan ini namun materinya secara konsepsional telah mengarah kepada terwujudnya prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Kemudian yang kedua, pada dasamya Dana Pensiun BNI ini telah berupaya untuk melakukan pengelolan badan hukum Dana Pensiun berdasarkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance). Hal ini dibuktikan dengan upaya Pengurus Dana Pensiun Bank Negara Indonesia untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan koridor hukum yang ada."

"Dana pensiun memiliki peran penting bagi perekonomian baik dari segi mikro maupun makro. Secara mikro, dana pensiun merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang menyediakan pendapatan bagi individu pensiunan. Secara makro, pengelolaan aset dana pensiun dengan cara berinvestasi memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 Mercer dan CFA Institute mengeluarkan laporan yang isinyamenilai sistem dana pensiun berbagai negara. Dalam laporan tersebut Indonesia memperoleh peringkat ke-39 dengan nilai D. Sementara itu, Belanda memperolehperingkat ke-2 dengan nilai A. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, serta menilai sistem dana pensiun di Indonesia dan Belanda. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridisnormatif dengan melakukan studi komparasi antara regulasi Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Namun, bonus demografi tersebut tidak lama lagi akan selesai yang ditandai dengan tingginya rasio ketergantungan. Kemudian, apabila dibandingkan dengan sistem dana pensiunBelanda, sistem dana pensiun Indonesia memiliki beberapa kelemahan. Secara struktural, dana pensiun Indonesia yang kurang sempurna menyebabkan rendahnya tingkat kepesertaan. Hal tersebut berbeda dengan Belanda di mana tingkat kepesertaan mencapai angka yang sangat tinggi. Selain itu, secara teknis, dana pensiun Indonesia juga memiliki kelemahan dalam bentuk regulasi penempatan investasi yang bersifat kuantitatif sehingga dapat dikatakan cukup restriktif, terutama dengan adanya batas minimum investasi pada Surat Berharga Negara. Hal tersebut berbeda dengan Belanda yang bersifat kualitatif sehingga dapat dikatakan relatif longgar. Dengan demikian, berdasarkan fenomena demografi serta kedua kelemahan yang telah disebutkan, terlihat adanya urgensi untuk diadakannya reformasi sistem dana pensiun Indonesia baik dari segi struktural maupunteknis. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi individu pensiunan dan juga mendorong terciptanya pasar keuangan yang sehat dan karenanya berkontribusi bagi perekonomian secara luas.

---

Pension funds have a significant economic role from a micro and macro perspective. On a micro level, pension funds are a form of social protection that provides income for retired individuals. On a macro level, pension fund asset management in the form of investing positively impacts economic growth. In 2022, Mercer and the CFA Institute released an assessment report of various countries' pension fund systems. In the report, Indonesia was ranked 39th with a D score. Meanwhile, the Netherlands was ranked 2nd with an A score. This study aims to analyze, compare, and assess the pension fund systems in Indonesia and the Netherlands. Therefore, the research method used is

juridical-normative by conducting comparative studies between Indonesian and Dutch regulations. This study shows that Indonesia is currently experiencing a demographic dividend. However, the demographic dividend will soon be finished, marked by a high dependency ratio. Moreover, compared with the Dutch pension fund system, the Indonesian pension fund system has several weaknesses. Structurally, imperfections found in Indonesian pension funds result in low membership rates. This is different from the Netherlands where membership rates are very high. Additionally, from a technical

perspective, Indonesian pension funds also have weaknesses in the form of quantitative investment regulations that is relatively restrictive, especially with a minimum investment limit in government bonds. This differs from the Netherlands which are qualitative and therefore relatively lax. Consequently, based on the demographic phenomenon and the two weaknesses mentioned, there is an urgency to reform the Indonesian pension fund system from a structural and technical perspective. These reforms are expected to improve the welfare of individual retirees and encourage the creation of a healthy financial market that contributes to the economy at large."

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."

"Laporan Magang ini membahas tentang analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT bank H. PT Bank H merupakan sebuah institusi perbankan yang baru beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008. Laporan ini akan membahas secara lebih rinci mengenai kesesuaian metode penilaian penurunan nilai kredit dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) secara kolektif untuk kredit di PT Bank H terhadap PSAK 55 (revisi 2011) beserta prosedur analisis yang dilakukan oleh Konsultan PT E. Berdasarkan analisis Konsultan, terdapat perbedaan nilai CKPN kolektif untuk kredit antara PT Bank H dan Konsultan PT E karena adanya metode perhitungan yang kurang sesuai dengan praktik umum penerapan PSAK 55 (revisi 2011) di Indonesia. Konsultan kemudian memberikan rekomendasi metode perhitungan CKPN kolektif untuk kredit yang lebih sesuai dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2011). Secara keseluruhan perhitungan CKPN secara kolektif untuk kredit di PT Bank H tidak bertentangan dengan PSAK 55 (revisi 2011).

---

This Internship Report discusses about the analysis of SFAS 55 (revised 2011) application regarding loan impairment in PT Bank H. PT Bank H is a banking institution that started its operation in Indonesia in 2008. This report discusses in detail the suitability of loan impairment assessment method and the calculation of allowance for collective loan impairment losses (CKPN) alongside with analysis procedures performed by consultant from PT E. Based on consultant?s analysis, there is a difference in the value of allowance for collective loan impairment losses between PT Bank H and PT E consultant due to calculation method which is less in accordance with the application of SFAS 55 (revised 2011) common practice in Indonesia. Consultants then provide calculation method recommendations for allowance for collective loan impairment losses, which are more in accordance with SFAS 55 (revised 2011). The overall calculation of allowance for credit impairment losses in PT Bank H is not in contrary with SFAS 55 (revised 2011)."

"Karena besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima pada Jaminan Pensiun BPJS sebagaimana ditetapkan pada UU BPJS Nomor 40/2004 tidak terlalu besar, maka eksistensi program pensiun sukarela dari Pemberi Kerja yang diselenggarakan berdasarkan UU Dana Pensiun 11/1992 dapat terus dipertahankan sepanjang penyelenggara mampu melakukan sinergi dalam hal biaya, manfaat, atau sifat kepesertaan dengan program pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

---

Since the dues to be paid and benefit to be received under the mandatory BPJS Pension as regulated by Law on Social Security Agency Number 40/2004 are not significant, the existence of Employer’s voluntary pension programme as regulated by Law on Pension Fund Number 11/1992 can still be maintained insofar as synergies on cost, benefit, and nature of membership at both programmes can be achieved."

"Skripsi ini membahas tentang Dampak dari Konvergensi IFRS terhadap PSAK, khususnya PSAK 18 ( Revisi 2010 ) Tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus skripsi ini adalah pada industri Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hasil pembahasan pada skripsi ini menyimpulkan bahwa PSAK 18 (Revisi 2010) memiliki dampak pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dan Laporan Audit pada Industri Dana Pensiun khususnya Program Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terdapat perbedaan antara PSAK 18 tahun 1994 dengan PSAK (Revisi 2010 ), yaitu 1.Ruang lingkup, pada PSAK 18 tahun 1994 hanya membahas tentang akuntansi dana pensiun, sedangkan pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak hanya membahas dana pensiun tapi manfaat purnakarya, 2. Penyajian laporan keuangan, pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak ada neraca, 3. Nilai kini aktuaria pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi, sedangkan PSAK 18 tahun 1994 tidak diatur, 4. Investasi, pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan nilai wajar. Saran yang diperoleh dari penulisan ini ketika PSAK 18 (Revisi 2010) sudah berlaku efektif, yaitu pada 31 Desember 2012 adalah laporan keuangan disusun menjadi dua pelaporan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010) dan laporan keuangan yang sesuai dengan KMK 2345/ 509 , agar sesuai dengan isu kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika Dana Pensiun ingin menggunakan satu pelaporan saja maka sebaiknya, laporan keuangan sesuai KMK dilampirkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010).

---

This paper discussed about the impact of IFRS Convergence of PSAK, particularly PSAK 18 (1994) on Pension Fund to PSAK 18 (Revised 2010) about Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. This research is a qualitative design with a case study approach. The focus of this paper is on the Employer Pension Fund Industry. The result of the study in this paper concluded that PSAK 18 (revised 2010) has impacts on the recognition, measurement, and presentation and disclosure in the Financial Report and Audit Report on the Pension Fund Industry in particular Defined benefit plans.

There are the differences between PSAK 18 (1994) to PSAK 18 (revised 2010), that are, 1. The scope PSAK 18 ( 1994 ), only discussed about pension fund accounting, whereas in PSAK 18 ( revised 2010 ) not only discusses the pension fund but Accounting an Reporting by Retirement Benefit Plans, 2. Presentation on Financial Statements In PSAK 18 (revised 2010) there is no Balance Sheet, 3. The actuarial present value of the PSAK 18 (revised 2010) using Accrued Benefit Method or Projected Benefit Method approach, whereas didn't set up in PSAK 18 (1994), 4. Investments The PSAK 18 (revised 2010) using a fair value approach.

Advice obtained from this study when PSAK 18 (Revised 2010) has become effective on December 31, 2012 the financial statements are structured into two reporting of financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)and financial statements in accordance with the KMK 2345/509 to conform the STX compliance issue with applicable laws in Indonesia. If pension fund wants to use only one-reporting, it should, Financial Statements according to KMK 2345/509 attached to the Financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)"