Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga listrik adalah sumber daya yang vital dimana pengadaanya memiliki tingkat kompleksitas dan keamanan yang tinggi. Amanat pendistribusian Arus Daya Listrik di Indonesia diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara tunggal sehingga di lapangan tidak terdapat kompetitor dengan klasifikasi usaha sejenis. Ketiadaan opsi memilih jasa layanan distribusi tenaga listrik menjadikan konsumen rentan untuk dirugikan kendati hak-haknya telah dijamin pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Salah satu bentuk kerugian konsumen adalah ketidaksesuaian pemberian arus daya listrik dengan Tingkat Mutu Pelayanan serta pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan standar operasional. Belum adanya pedoman untuk memberikan mekanisme ganti kerugian pada arus daya listrik yang tidak sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan membawa kerugian bagi konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-normatif, skripsi ini menganalisis ketentuan hukum pelindungan konsumen ketenagalistrikan, pengawasannya, implementasi putusan pengadilan serta pertanggungjawaban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dari hasil analisis didapati bahwa Pemerintah Indonesia harus memberikan kompensasi yang layak dan mengoptimalkan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dari jual beli tenaga listrik. 

---

Electric power is a vital resource where its procurement has a high level of complexity and security. The mandate for the distribution of electric current in Indonesia was given to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) singly so that in the field there are no competitors with similar business classifications. The absence of an option to choose electricity distribution services makes consumers vulnerable to being harmed even though their rights have been guaranteed in the Power Purchase Agreement. One form of consumer loss is the incompatibility of providing electric power with the Service Quality Level and the construction of electricity facilities that are not in accordance with operational standards. The absence of guidelines to provide compensation mechanisms for electric current that is not in accordance with the Quality-of-Service level brings losses to consumers. Using a descriptive-normative research method, this thesis analyzes the legal provisions for the protection of electricity consumers, their supervision, the implementation of court decisions and the accountability of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). From the results of the analysis, it was found that the Government of Indonesia must provide appropriate compensation and optimize legal remedies for consumers who are harmed by buying and selling electricity."

"Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam rumah susun. Permasalahan tersebut bermula dari ketidakmampuan pihak PT. PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk memasok arus listrik sampai ke dalam bangunan rumah susun. Hal tersebu yang kemudian bermuara pada pengajuan laporan polisi dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun yang ditujukan kepada badan pengelola rumah susun terkait dugaan tindak pidana penyediaan listrik tanpa izin. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan mengenai ketenagalistrikan yang berlaku untuk rumah susun di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan terkait implikasi pengaturan mengenai ketenagalistrikan Indonesia terhadap pengelolaan iuran listrik rumah susun di Indonesia dan kekhawatiran akan keabsahan dan ketepatan penafsiran unsur tindak pidana yang diduga timbul dalam pengelolaan iuran listrik oleh badan pengelola rumah susun di Indonesia.

---

Housing are some of the most important basic needs of Indonesian society. Apartment was a housing concept created as an answer to the demand. But many problems arose as the concept grows. The management of the electricity in apartments is one of the problems we are facing today. The problem arose because Indonesia's state owned enterprise (PT. PLN), which managed electricity in Indonesia, was unable to transmit electricity to every unit in the apartments. The problem then brought us to a conflict between the residence and the manager of the apartment, which ended with a charge toward the apartment manager for an alleged criminal act for managing the electricity bills without any license. Moreover, along with the growth of the problem, many questions arose as to the legality and the fairness of the interpretation to the alleged criminal act."

"ABSTRAKCorporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkaitan erat dengan kegiatan sosial yang memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pada prakteknya, kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia memang dilakukan dengan kegiatan filantropi berupa sumbangan, inilah mengapa dapat ditemukannya kegiatan CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha bertajuk ldquo;donasi CSR rdquo; dengan melibatkan konsumen. Pada prakteknya tindakan ini menyebabkan penyimpangan karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana pelaksanaan CSR harus menggunakan biaya perusahaan dengan tidak dibantu oleh pihak lain. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang pelindungan konsumen, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam praktek pembebanan donasi CSR terhadap konsumen tersebut. Pelanggaran praktek pembebanan donasi CSR ini kemudian juga memberikan kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak-hak konsumen sebagiamana yang diatur pada Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen. Kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak konsumen atas nilai tukar, hak atas pelayanan yang benar dan jelas, serta kesukarelaan dalam memberikan donasi.

---

ABSTRACTCorporate Social Responsibility CSR as governed under Law No. 20 of 2007 is closely related to social acitivities that make a sustainable contribution into the community. In practice, CSR activities conducted by companies in Indonesia are in the forms of philantropic activities such as charity. Therefore, a CSR activity named ldquo CSR donation rdquo that is carried out by business players by engaging the consumers can be found. In pratice, this action is considered as an infringement as it violates the provisions of Limited Liability Companies Law specifying that CSR must be conducted using the company rsquo s own cost and not supported by any other party. Moreover, in the perspective of consumer protection, there are other violations identified in the practice of charging of CSR donation to consumers. This charging of CSR donation subsequently also causes disadvantage the consumers by violating the rights of consumers as specified under Consumer Protection Law. The disadvantage is in the forms of the violation of consumers rsquo right to exchange value, consumers rsquo right to proper and clear services and sincerity in the provision of donation."

"Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Pembahasannya dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan pendekatan filsafat hukum, ilmu ekonomi, dan singkronisasi hierarki hukum Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan analisa pengujian konstitusional yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa makna dari "efisiensi berkeadilan" dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Penormaan unsur tersebut terwujudkan dalam berbagai aspek pengelolaan, termasuk pengelolaan secara bersama, pengelolaan dengan baik, pengalaman dengan tepat guna, boleh merugi (untuk itu disubsidi) dan pengelolaan yang tidak boros biaya dan sumber daya sosial. Dalam penormaan dalam bidang ketenagalistrikan Indonesia, ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip "efisiensi berkeadilan".

---

This thesis discusses the implementation of the principle of "equitable efficiency" as contained in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment in legislations concerning electricity. This research is conducted by analyzing how the Constitutional Court interpret the element of "equitable efficiency" in the constitutional reviews of Law Number 20 Year 2002 and Law Number 30 Year 2009 on Electricity. This research is a normative study which uses legal philosophy and economics in synchronizing the hierarchy of laws of the Republic of Indonesia and the relevant constitutional reviews. The outcome of this research concludes that the meaning of "equitable efficiency " in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment is that the national economy should be organized to use the least amount of resources to achieve the greatest amount of welfare which could be enjoyed equitably by the all citizens. The concept is embodied in various aspects of management, including joint management, with good management, efficient managment, management which is allowed to make losses (and therefore is subsidised) and management which is not wasteful in costs and social resources. In regards to Indonesia's electricity sector, it was found that each electricty regulation has embodied at least one aspect of the principle of " equitable efficiency"."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan tindak pidana pencurianaliran listrik yang terjadi dalam penertiban kawasan Kalijodo. Penangan inimengambil kasus tindak pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh tokohKalijodo bernama Abdul Azis alias Daeng Azis yang ditangani oleh PolrestroJakarta Utara. Kasus tindak pidana pencurian aliran listrik oleh Daeng Azis inisendiri berawal dari permintaan PT.PLN Persero yang meminta pihakkepolisian melakukan pemeriksaan apakah terjadi pencurian listrik atau tidak diCafe Intan yang dilakukan tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Azis atau yanglebih dikenal dikawasan itu dengan nama Daeng Azis. Pencurian aliran listriktersebut dilakukan oleh tersangka Abdul Azis alias Daeng Azis dengan memintabantuan kepada karyawannya di Cafe Intan miliknya dengan cara melakukanpenyadapan listrik liar sambung langsung dari kabel PLN tanpa ijin di lantai 2 dua yang terdapat Box panel MCB Main Circuit Breaker , dimana didalamBox panel MCB Main Circuit Breaker terdapat MCB sebanyak 7 tujuh buahMCB terdiri dari 3 buah MCB 25A, 3 buah MCB 50A dan 1 buah MCB 10A yangmana 7 MCB tersebut digunakan untuk menyambung sambungan listrik tanpa alatpengukur PLN sambungan liar yang disalurkan ke ruangan-ruangan yangterdapat didalam Cafe Intan gedung B baru . Penggunaan aliran listrik secaraillegal tersebut diketahui setelah tim penyidik dari Sat Reskrim Polrestro JakartaUtara dan petugas PT.PLN Persero Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan,melakukan pemeriksaan di Cafe Intan milik Abdul Azis alias Daeng Azis.Tindakan ilegal yang dapat dikenakan dalam kasus tersebut adalah sanksi pidanapencurian ketenagalistrikan.Tindak pidana pencurian arus arus listrik ini jugadiakibatkan kurang tegasnya pihak PT. PLN Persero dalam proses pemeriksaanterhadap pemakai listrik yang hanya dikenakan sanksi administratif berupa dendaselain juga tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum PLN itu sendiribermain dengan pengguna jasa listrik tersebut, sehingga mengakibatkan kerugianbagi PT.PLN Persero .Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapencurian arus listrik di wilayah hukum Polestro Jakarta Utara dilakukan melaluiberbagai upaya diantaranya adalah upaya represif. Upaya represif merupakanusaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan hukumterhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik. Penindakan itu berwujudpenyidikan. Hal ini dilakukan agar kasus tindak pidana pencurian arus listriktersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dengan demikian pelaku tindakpidana pencurian arus listrik mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yangdiperbuatnya.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to explain the handling of the criminal act ofelectricity theft that occurred during the ordering of the Kalijodo area. The casetaken for this analysis is the crime of electricity theft perpetrated by Kalijodokingpin named Abdul Azis alias Daeng Azis handled by the North Jakarta MetroPolice. The case of electricity theft crime perpetrated by Daeng Azis began whenPT. PLN Persero requested the police to investigate the possibility of electricitytheft at Cafe Intan committed by Kalijodo public figure Abdul Azis or betterknown in that area as Daeng Azis. The electricity theft was committed by suspectAbdul Azis alias Daeng Azis with the help of his employees at his establishmentCafe Intan by way of illegal electrical tapping direct connection from PLN cablewithout consent on the 2nd second floor where the MCB Main Circuit Breaker panel box is located. Inside the MCB Main Circuit Breaker panel box there are 7 seven MCB that consist of 3 MCB 25A, 3 MCB 50A and 1 MCB 10A in whichall 7 MCB are used to make electrical connection without the measuring device ofPLN illegal connection which are distributed to the rooms inside the B building new of Cafe Intan. This illegal use of electricity was discovered after theinvestigation team from North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unitand officers from PT. PLN Persero Jakarta Raya Distribution Bandengan Areaperformed an inspection at Cafe Intan owned by Abdul Azis alias Daeng Azis.The illegal activity that is subject to sanction in this case is the electrical powertheft criminal sanction. This crime of electricity theft is also caused by the lack ofassertiveness of PT. PLN Persero in the inspection process of the electricity userwho is merely imposed administrative sanction in the form of a fine. Also, thepossibility of individuals from PLN itself colluding with the electricity usercannot be ruled out, thus causing losses for PT. PLN Persero . Law enforcementagainst perpetrators of the crime of electricity theft in North Jakarta Metro Policejurisdiction is carried out by various means including, among others, repressivemeans. Repressive means are efforts undertaken by police to take legal actionagainst perpetrators of the crime of electricity theft. This action takes the form ofinvestigation. This is done so that the criminal electricity theft case can be legallyresolved and therefore the perpetrator of electricity theft is punished accordingly"

"Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunanuntuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sertakegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggarakanusaha penyediaan tenaga listrik (bisnis ketenagalistrikan) dalam jumlah yangcukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik. Dalam bisnisketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Cara pengadaan tanah adabeberapa macam dengan cara yang berbeda-beda. Dalam praktek pengadaan tanahuntuk PLTU tersebut peran PPAT/Notaris hanya pada akhir proses pengadaantanah dan pengadaan tanah tersebut sering menjadi permasalahan dikemudianhari. Hal ini merupakan resiko yang seharusnya dapat dihindari apabila prosestersebut dilakukan secara benar dan mematuhi peraturan perundang-undanganyang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya proses Pengadaan Tanah dilakukandengan mengikut sertakan PPAT/Notaris sejak awal proses Pengadaan Tanahhingga selesai untuk menghindari atau meminimalkan resiko atas penyimpanganpenyimpangandan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknumoknumyang tidak bertanggung jawab.

---

Electric power has an important role in the implementation of development to

work on improving the welfare and prosperity of the people and economic

activity. To realize the necessary arrangements for the electricity supply business

(business electricity) in sufficient numbers, evenly, and with good quality and

reliability. In the electricity business, particularly the construction of Steam Power

(power plant), the soil becomes very important element. How to land acquisition

there are several kinds with different ways. In the practice of land acquisition for

the projects, the role of PPAT / Notary only at the end of the process of land

acquisition and land acquisition is often a problem in the future. This is a risk that

could have been avoided if the process is done correctly and comply with laws

and regulations. Therefore should be done with the Land Acquisition process

includes PPAT / Notary since the beginning of the process of Land Acquisition to

complete in order to avoid or minimize the risk of irregularities and / or illegal

actions carried out by rogue elements who are not responsible."

"Pada skripsi ini penulis memiliki tiga pokok permasalahan. Pertama, mengenai hak-hak apa saja yang merugikan konsumen mobil Ford, kedua, kewajiban dan tanggung jawab apa saja yang dilanggar oleh PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha atas pernyataannya untuk menghentikan seluruh operasinya di Indonesia, dan ketiga, apakah hasil putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia telah memberikan pertanggungjawaban yang cukup serta telah melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pengaturan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Bahwa dalam skripsi ini penulis menyimpulkan PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha telah melanggar beberapa hak subjektif konsumen Ford dan telah melakukan beberapa tindakan yang dilarang dan melanggar beberapa kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas tindakannya membuat suatu keputusan bisnis yang mendadak untuk menarik seluruh operasi bisnisnya di Indonesia, serta berdasarkan putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa hak-hak konsumen masih dapat terancam apabila ada keadaan yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan masih adanya ruang bagi pelaku usaha untuk melarikan diri dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya.

---

In this thesis the author main problems consist of three issues. First about Ford rsquo s consumer rights that have been harmed, second the violation against obligation and responsibilities violation did by PT Ford Motor Indonesia as the business owner relating to the action by stopping entire operations in Indonesia, and third whether the results of the mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia has provided enough accountability and protected consumer rights in accordance with the Law No. 8 in 1999 on the protection of consumer. In this thesis author use the juridical normative research method by using a secondary data collected through literature study techniques derived from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes PT Ford Motor Indonesia as business owner violated some of the subjective rights of the Ford rsquo s consumer and did some actions that are prohibited and violates some of its obligations as set forth in the consumer protection laws over his action made a sudden business decisions by pulling the entire operation of his business in Indonesia, as well as upon the verdict of mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia, the author conclude that consumer rights can still be threatened if there are unwanted circumstances occur in the future and there is still room for business owner to escape and not doing their obligations and responsibilities."

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."

"ABSTRAKPentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

ABSTRACTThe importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."