Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 116907 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Caecilia Kartika Marulita
Perbuatan Melawan Hukum Dikaitkan dengan Nilai Valuasi Objek Lelang Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.) = Unlawful Act Related to the Accountable Valuation Value of the Auction Object (Case Study Decision No: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.)
"Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena objek jaminannya dijual jauh dibawah harga pasar. Penelitian ini akan menjawab bagaimanakah pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata dan bagaimanakah metode valuasi objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Appraisal atau
Penilai Publik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui kajian terhadap bahan pustaka maupun data sekunder, serta studi kasus terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bdg. Bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata seharusnya tidak hanya dilakukan dengan menguji unsur pengertian PMH dalam arti sempit yaitu ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dan/atau pelanggaran atas kewajiban hukum pelaku, namun juga PMH dalam arti luas yakni bertentangan dengan kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kemudian, untuk menentukan dasar nilai yang akan digunakan sebagai nilai limit, setiap penilai/penaksir dalam melakukan valuasi objek lelang harus menggunakan pedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 205 yang
dikeluarkan oleh Majelis Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berlaku melalui pendekatan diantaranya pendekatanpasar, pendapatan, dan biaya
In carrying out an auction, a Limit Value is required to be determined by the Seller
(creditor) with market value as the first priority (upper limit) and liquidation value
as the last alternative (lower limit). The absence of provisions regulating the
fairness of limit value determination results in many civil lawsuits being filed by
executable parties seeking compensation because the collateral object is sold far
below the market price. This research will answer how the fulfillment of the element
of unlawful acts in determining the limit value of auctions in a civil lawsuit and the
valuation method for auction objects in the form of land and buildings based on
Appraisals or Public Appraiser, using juridical-normative research methods
through a study of literature and secondary data, as well as case studies on the
considerations of the Panel of Judges in the civil case number 213/Pdt.G/2020/PN
Bdg. The fulfillment of the element of unlawful act in determining the limit value of
the mortgage auction in a civil lawsuit should not only be carried out by examining
the element of unlawful act in the narrow sense, namely whether or not there is a
violation of the subjective rights of other people and/or a violation of the
perpetrator's legal obligations, but also unlawful act in a broad sense which is
contrary to good decency, or contrary to propriety, thoroughness, and prudence.
Then, to determine the basic value to be used as the limit value, each
appraiser/appraiser in valuing the auction object must use the guidelines in the
Indonesian Appraisal Standard (SPI) 205 issued by the Indonesian Appraiser
Profession Council (MAPPI) and Minister of Finance Regulation on Auction
Implementation Guidelines, through several approaches including market
approach, revenue approach, and cost approach"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cintya Amanda Labetta Arie Seno
Perbandingan Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak (Perbandingan Hukum Indonesia, Austria, dan California) = Comparisons of Parental Responsibility towards Children's Unlawful Conduct (Legal Comparisons between Indonesia, Austria, and California)
"Dewasa ini, seringkali dapat ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagai contoh antara lain adalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan data mayoritasnya melibatkan anak di bawah umur, kemudian adanya keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku penyerangan warga oleh gangster, dan juga perundungan. Tidak jarang perbuatan melawan hukum ini kemudian menuntut Pertanggungjawaban hukum dari anak di bawah umur, yang padahal jika ditinjau menurut undang-undang, maka karena faktor usianya dan/atau status perkawinannya, ia dianggap belum cakap secara hukum. Di sisi lain untuk menjawab permasalahan tersebut dan juga untuk melindungi pihak yang tidak cakap, undang-undang mengenal adanya lembaga perwakilan bagi pihak yang tidak cakap. Oleh karenanya terhadap Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada umumnya dilimpahkan kepada orang tua ataupun wali dari anak tersebut, hal ini dimungkinkan mengingat keberadaan Pasal 1367 KUH Perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kesalahan pihak lain yang berada dalam tanggungannya. Dalam praktiknya Pertanggungjawaban tersebut menjadi suatu isu yang menarik, oleh karena adanya keberagaman terkait definisi anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu dimana dalam beberapa ketentuan hukum tersebut terdapat batasan usia yang berbeda yang digunakan sebagai ukuran kedewasaan selain daripada status perkawinan, atau dalam ketentuan hukum lain seperti halnya hukum adat, maka terdapat standar ukuran yang berbeda untuk menentukan kedewasaan seseorang, yaitu dimana dalam hal ini kedewasaan tidak ditentukan berdasarkan usia, melainkan faktor lain. Selain itu, harus dilihat pula sejauh mana orang tua/wali harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berada dalam tanggungan mereka, hal ini yang mana berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban yang berlaku, dimana dalam perbuatan melawan hukum dikenal beberapa konsep Pertanggungjawaban yaitu diantaranya adalah liability based on fault, strict liability dan vicarious liability. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menganalisa, penulis menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif yaitu dengan studi kepustakaan serta metode perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kelemahan pengaturan dan implementasi dari beberapa negara yaitu Indonesia, Austria, dan California. Kesimpulannya, konsep tanggung jawab yang berbeda menghasilkan kriteria yang berbeda bagi orang tua untuk bertanggung jawab dan hal tersebut memiliki kelebihan serta kelemahannya tersendiri.
Unlawful conduct that are committed by minors could be mainly found in the current times. For examples are in the case of Traffic accidents, in which data shows that majority of it are involving minors, or in the case of gangster attack, and even in the case of bullying that also shows involvement of minors as the perpetrators. Oftentimes, these unlawful conducts then demand legal responsibilities from the minors, whom due to their age and/or marital status, are actually considered to be lacking legal capacity according to the law. On the other hand, serving as an answer to these problems and as a protection towards parties who lacks legal capacity, the law has recognized the existence of legal guardian or deputy for those considered to be lacking legal capacity, including minors. Therefore, legal responsibilities that rises out of minors’ unlawful conduct are generally delegated to the parents or guardians who are entitled to custody of the minors, this is given the existence of Article 1367 of Indonesian Civil Code which regulates that an individual shall be responsible not only for the damage caused by their own deeds, but also those that are caused by the action of the individuals they are responsible for, or caused by those under their supervisions. However, in its practice, the very exact legal responsibilities then had become an interesting issue, these are in regard to the various definition of minors according to Indonesian law. In which, there are different standard of age that are seen as a yardstick to determine one’s maturity in various laws that are available in Indonesia, other than that of marital status. In the other hand, a different standard to determine one’s maturity applies in some regulations such as in  customary law, that determine one’s maturity based on other factors rather than one’s ages. Aside from that, it must also be reviewed to what extent parents or guardians could be held responsible for unlawful conduct which committed by minors who are under their care, this is indeed closely related to the concept of legal liabilities in terms of unlawful conduct. In which, there are several concepts of liabilities that are being recognized, namely liability based on fault, strict liability, and vicarious liability. Based on these very reasons, therefore to analyze in regard to this matter the author uses a juridical-normative research method along with comparative method to find similarities and differences, as well as advantages and disadvantages of the existing regulations along with its implementation on various countries, such as Indonesia, Austria, and California. This research concludes that different concept of liabilities results in different criteria for parental responsibilities, each of which comprised its own advantages and disadvantages."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Habby Bayu
Akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa penguasaan atas tanah dan bangunan tanpa hak di Kota Pekanbaru (analisis putusan Pengadilan Tinggi Riau No: 26/PDT/ 2012/PTR = The law effects due to unlawful act in dispute of land and building controling without rights in Pekanbaru case no: 26/PDT/2012/PTR)
"Perbuatan melawan hukum dalam perkara No. 26/PDT/2012/PTR telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini disebabkan pihak penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan telah dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang di ajukan ke pengadilan negeri Pekanbaru serta dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 26/PDT/2012/PTR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dari segi hukum pidana yang melanggar tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang : Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya. Sehingga telah terbukti tergugat telah melakukan perbuatan melawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan metode logika deduktif.
Kesimpulan yaitu dimana tergugat telah melakukan Penguasaan dan Penggunaan Tanah secara Illegal, yaitu Tergugat telah melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasannya mengatakan ?Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga sangsi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasannya.
The unlawful act in case No. 26 / PDT / 2012 / PTR has met the elements of unlawful act as provided for in Article 1365 of Civil Code. This is due to the plaintiff as the party who feels aggrieved has been able to prove ownership of land rights in the District Court of Pekanbaru and upheld by the High Court Pekanbaru No. 26 / PDT / 2012 / PTR who already have permanent legal force, and has fulfilled the elements of unlawful act in terms of criminal law that violates. The defendant violated Government Regulation of law No. 51 Year 1960 About: Prohibition of Use of Land Without Permission of The Eligible or The Proxy. So that has been proven that the defendant be liable of unlawful act. The method used in this research is normative juridical methods. At this research, the conclusion draws will be carried out by the method of deductive logic.
It is concluded that the judge did not consider the terms of the criminal law that where the defendant has done Tenure and Land Use in Illegal, that Defendant had violated Article 2 of Law No. 51 Prp of 1960 on Prohibition of Use of Land Without Permission of The Eligible or The Proxy, which mentioned "Banned uses the land without permission entitled or authorized proxy ", so the judges should deciding cases consider this matter with the settlement dispute that the defendant not only got the sanction for damages materially, but exposed to penal sanctions as contained in Article 6 of Law No. 51 Prp Year 1960 on Prohibition of Use of Land Without Permission of The Eligible or The Proxy."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46601
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Agnes Alfreda Agathia
Perbuatan melawan hukum dalam pemindahan hak atas saham perseroan terbatas tertutup (studi kasus putusan No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL ) = Unlawful act in transferring rights over non publicly listed limited liability company s shares case study decision No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL
"[ ABSTRAK
Saham Perseroan Terbatas Tertutup merupakan benda yang dapat dipindahkan
kepemilikannya melalui perjanjian hibah dan/atau perjanjian jual beli.
Pemindahan hak atas saham melalui perjanjian ini harus tunduk pada persyaratan
dan juga tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun
Anggaran Dasar Perseroan agar sah secara hukum. Apabila syarat-syarat tersebut
tidak terpenuhi maka pemindahan hak atas saham itu dapat dikatakan sebagai
sebuah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dapat ditemui dalam putusan No.
604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Dua permasalahan utama yang akan dibahas dalam
penulisan ini adalah bagaimana tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan
Terbatas Tertutup melalui perjanjian jual beli dan hibah serta bentuk perbuatan
melawan hukum yang terjadi dalam perkara di atas. Penulisan dalam skripsi ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian
kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis skripsi ini, pelanggaran unsur esensialia
dalam suatu perjanjian pemindahan hak atas saham merupakan sebuah perbuatan
melawan hukum. Oleh karena itu penting bagi para pihak untuk patuh serta
memahami ketentuan umum perjanjian dan juga tata cara pemindahan hak atas
saham yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
ABSTRACT Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws., Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.]"
Universitas Indonesia, 2016
S62739
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aristia Budiany
Batalnya akta jual beli karena adanya perbuatan melawan hukum studi putusan mahkamah agung nomor 1006 k pdt 2013 = The cancellation of sale deed due to the existence of an unlawful act study supreme court verdict number 1006 k pdt 2013
"Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif Jenis datayang digunakan adalah data sekunder tipologi penelitian eksplanatoris jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer hukum sekuder dan hukum tersier Metode analisis data yang digunakan digunakan adalah metode analisis data kualitatif Penulisan tesis mengangkat pokok permasalahan pertimbangan putusan pengadilan negeri pengadilan tinggi dan mahkamah agung mengenai perolehan hak atas tanah setelah pembatalan akta jual beli dikaitkan dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimana akibat hukum batalanya akta jual beli karena adanya perbuatan melawan hukum Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah suatu syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat yang sifatnya tunai riil dan terang Jual beli adalah merupakan perjanjian maka dalam hal ini berlakulah syarat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jual beli tanah dapat batal demi hukum jika salah satu syarat materil tidak dipenuhi dalam arti penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya akibat hukum dari pembuatan akta jual tersebut di atas adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada Adapun sebaiknya jual beli dilakukan dihadapan PPAT dengan dibuktikan dengan AJB dan didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang haknya.
This thesis is a normative juridical research. The type of data that is used is secondary data, explanatory research typology, types of legal materials is the primary legal materials, legal sekuder and tertiary law. Data analysis method used is the method of qualitative data analysis. Thesis raised the subject-matter of judgment ruling court, high courts and the Supreme Court regarding the acquisition of land after the cancellation of the deed of sale associated with the Law and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and how the legal consequences about the cencellation deed of sale due to acts against law. Under Article 19 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration that PPAT deed is only a means of evidence and did not mention that the certificate is a necessary condition of legitimacy of a land purchase. Article 5 of UUPA mentions the National Land Law we are Customary Law that are cash, real and bright. Buying and selling is an agreement, then in this case the operator from the requirements for the validity of the agreement as specified in Article 1320 of the Civil Code. Buying and selling land can be null and void if one of the material requirements are not fulfilled within the meaning of the seller is not the person entitled to the land sold. the legal consequences of the sale deed is the deed mentioned above shall be deemed to have never existed. The purchase should be done before PPAT with evidenced by AJB and registered with the Land Office to ensure legal certainty for rights holders."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44978
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intania Selly
Keabsahan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dikaitkan dengan kewenangan penjual dalam menentukan nilai limit objek yang akan dilelang (analisis putusan mahkamah agung nomor 471K/Pdt/2015) = Validity of auction that executed by the state property office and auction (KPKNL) Bandung related to the authority of seller in determining the reserve price of object to be auctioned (analysis the decision of supreme court no 471K/Pdt/2015)
"Pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, nilai limit ditentukan oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Nilai limit yang ditentukan oleh kreditur terhadap objek eksekusi hak tanggungan dibawah NJOP adalah salah satu alasan debitur mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/Pdt/2014/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kewenangan penjual dalam menetapkan nilai limit objek lelang berdasarkan PMK Nomor 93/2010 dan PMK Nomor 40/2006 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 serta bagaimanakah keabsahan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa kewenangan penjual dalam menentukan nilai limit objek lelang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 berlaku ketentuan Pasal 35 ayat 2 jo Pasal 36 PMK Nomor 93/2010, dimana dalam menentukan nilai limit objek lelang tidak hanya didasarkan pada NJOP saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan apabila perkara diajukan pada saat berlakunya PMK 40/2006, maka berdasarkan Pasal 29 ayat 4 angka 2, harga limit barang yang dimaksud dalam pasal ini, dasar penilaiannya dapat dilakukan oleh Penilai Internal dengan memperhatikan NJOP, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 35 ayat 2, Pasal 36, Pasal 91 PMK Nomor 93/2010, Pasal 1 angka 3 UU PBB, dan Pasal 4 ayat 2 huruf b PP Nomor 71/2008, nilai limit objek lelang yang berada dibawah NJOP sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bandung.
The execution of auction of mortgage execution, reserve price is determined by the creditor as a guarantee rights holder. The reserve price that determined by the creditor to the object of mortgage execute under NJOP is one of the reasons the debitor filed a lawsuit to against the cancellation of the auction. One of those Decision that will be discussed in this thesis is The Decision of Bandung District Court No. 274 Pdt.G 2013 PN.Bdg jo The Desicion of Bandung High Court No. 319 Pdt 2014 PT.Bdg jo The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. The issues that will be discussed are how was the authority of the seller in determining the reserve price of the object auction based on PMK No. 93 2010 and PMK No. 40 2006 on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 as well as how was the validity of the auction conducted by KPKNL Bandung based on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. This research is a juridical normative with research type of descriptive analytic.
Based on the results of the research, we can conclude that the authority of the seller to determine the reserve price of the object auction in The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 applicable the provisions of Article 35 paragraph 2 jo Article 36 of PMK No. 93 2010, whereby in determining the reserve price of the object auction not only based on NJOP, but also influenced by other factors. Meanwhile, if the case is submitted when PMK 40 2006 is applicable, based on Article 29 paragraph 4 point 2, the reserve price that referred in this article, the basic assessment can be carried out by the Internal Appraiser regarding to NJOP, and based on the provisions of Article 1 paragraph 1, Article 35 paragraph 2, Article 36, Article 91 of PMK No. 93 2010, Article 1 paragraph 3 of PBB Act, and Article 4 paragraph 2 point b Government Regulation No. 71 2008, the reserve price of the object auction that under NJOP did not affect the validity of the auction that conducted by KPKNL Bandung."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47913
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arzanela
Perbuatan melawan hukum majelis pengawas pusat notaris dan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang di batalkan oleh majelis hakim (studi kasus putusan 294/k/tun/2021) = The unlawful act of the central supervisory board of notaries and the ministry of law and human rights which was canceled by the judge (case study of decision 294/k/tun/2021
"Pemberhentian Notaris secara tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat yang tidak sesuai dengan ketetapan dalam perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. hal ini berdasarkan kasus notaris x yang telah diberhentikan dari jabatannya atas dasar surat  keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat dalam surat Putusan nomor 11/B/MPPN/XII/2018. permasalahan dalam penelitian ini mengenai prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris x sebagaimana terdapat dalam Putusan MPPN nomor 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum  Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan korelasi antara keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris  atas nama X dari jabatan notaris di Kota Y yang telah dikuatkan melalui Putusan 294/K/Tun/2021 dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No 294/K/TUN/2021 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui pendekatan kasus putusan pengadilan serta pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris X yang berdasarkan Putusan MPPN 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 12 dan  13 Permenkumham Nomor 16/2021 tidaklah sesuai dengan penerapannyang seharusnya diterapkan sehingga hal trrsebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh menteri. (ii) korelasi pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri atas keputusannya memberhentikan Notaris X secara tidak hormat dengan unsur perbuatan melawan hukum yang tidak di pertimbangkan dalam Putusan 501/Pdt/2020/PT.DKI terkait keputusan pemberhentian yang tidak dihadiri oleh Notaris X pada dasarnya hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Permenkumham 16/2021dan hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh hakim.
Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fuad Buchari
Perlindungan hukum terhadap debitor yang hasil penjualan lelang tanahnya berada di bawah harga pasar dan nilai jual objek pajak studi kasus: putusan mahkamah agung Nomor 1714/K/PDT/2015 = Law protection to debtor whose proceeds of land auction are below market value and tax object sales value case study supreme court decision number 1714/K/PDT/2015
"Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan/mencairkan nilai suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Akan tetapi dalam praktik, gugatan baik pra lelang maupun pasca lelang sangat tinggi dan beragam motif yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah penetapan nilai limit.
Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan penetapan nilai limit yang menjadi tanggung jawab kreditor dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang hasil penjualan lelang tanahnya berada di bawah harga pasar dan nilai jual objek pajak NJOP.
Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis-normatif, tipologi deskriptif, menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis.
Kesimpulan dari tesis ini ialah Bahwa NJOP tidak dapat menjadi acuan untuk menentukan nilai limit dan nilai limit adalah sah selama dinilai oleh penilai atau penaksir. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.O6/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum cukup melindungi debitor khususnya dalam hal penetapan nilai limit.
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini agar menghindari sengketa kepada debitor dan kreditor dalam perjanjiannya menambahkan satu pasal mengenai penunjukan penilai independen apabila terjadi sengketa dan perlu adanya suatu revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan juga sudah waktunya untuk dibuatkannya suatu Undang-Undang bagi profesi penilai di Indonesia.
Auction as a legal institution has the function of creating disbursing the value of a good into a certain amount of money with an objective value. However, in practice, both pre auction and post auction lawsuits are very high and various motives behind it, one of which is the determination of the limit value.
The problem in this thesis is how the validity of the determination of the limit value that is the responsibility of the creditor and how the legal protection against the debtor whose the sale of the land auction is below the market price and the tax object sales value.
This thesis is the result of research with juridical normative method, descriptive typology, using secondary data, through literature study and form of descriptive analytical research result.
The conclusion of this thesis is that the tax object sales value can not be a reference to determine the value of the limit and the value of the limit is valid as long as it is assessed by the appraiser or appraiser. Regulation of the Minister of Finance No. 93 PMK.O6 2010 Year 2010 concerning Guidelines for Implementation of Auctions has not adequately protected debtors, especially in terms of determination of limit values.
Suggestions that can be given in this research to avoid disputes to debtors and creditors in their agreement to add one article on appointment of independent appraiser in case of dispute and need a revision of Regulation of Minister of Finance concerning instruction of auction implementation and also it is time to make a law for profession Appraiser in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48448
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fairuz Aridalfaza
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Terkait Pembatalan Lelang Oleh Pengadilan Akibat pengikatan Jaminan Kredit Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020) = Legal Protection Of Parties Related To Auction Cancellation By The Court Due To BIinding Credit Collaterals That Contain Unlawful Actions (Study Of Supreme Court Decision Number 664PK/PDT/2020)
"PMH yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit mengakibatkan batalnya lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020. Pembatalan lelang tersebut memberikan dampak hukum tertentu bagi para pihak dalam hal ini pemilik objek lelang yang sebenarnya, pembeli lelang, dan kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan terkait (1) perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pembatalan lelang; dan (2) perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan dalam rangkaian peristiwa penguasaan hak atas tanah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah sebagi berikut: (1) pemalsuan identitas debitur dikategorikan sebagai PMH dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan lelang; dan (2) bentuk perlindungan hukum bagi pemilik obyek lelang adalah berupa hak untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk membatalkan lelang; sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang (yang beritikad baik) adalah hak untuk mendapatkan kembali uang pembayaran atas obyek lelang yang dimenangkannya; untuk kreditur, berhak mengajukan tuntutan ke pangadilan atas pemalsuan identitas debitur dan membayarkan sejumlah ganti rugi. Oleh karena itu, disarankan bagi para pihak terkait lelang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kantor Pertanahan guna memeriksa riwayat kepemilikan tanah. Selain itu, hakim dalam menangani kasus serupa seyogyanya berpedoman pada SEMA No. 7/2012 guna melindungi pemenang lelang selaku pembeli beritikad baik.
The unlawful act committed by the debtor in the credit agreement resulted in the cancellation of the mortgage execution auction as happened in the case in the Supreme Court Decision Number 664PK/PDT/2020. The cancellation of the auction has certain legal impacts on the parties, in this case the actual owner of the auction object, the auction buyer and creditors. Therefore, this research was conducted to raise issues related to (1) unlawful acts which are the basis for canceling auctions; and (2) protection for parties who are harmed in a series of land rights control events. This legal research is a doctrinal research with an explanatory research type. The results of the research are as follows: (1) forgery of the debtor's identity is categorized as unlawfull act and can be used as a cause for canceling the auction; and (2) the form of legal protection for the owner of the auction object is in the form of the right to submit a claim to the Court to cancel the auction; while the form of legal protection for auction buyers who have good intentions is the right to get back the settlement for the auction object won; for the creditor, has the right to file a lawsuit against the court for fabricate the identity of the debtor and paying a sum of compensation. Therefore, suggested to the parties that involved in the auction to apply the precautionary principle and cooperate with the Directorate General of Population and Civil Registration and the Land Office to background check of land ownership. In addition, judges in handling similar cases should be guided by SEMA No. 7/2012 to protect auction winners as buyers with good faith."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sylvia Tantri
Implikasi hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan surat keterangan waris yang cacat yuridis : studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2013 = The legal implications of legal acts based on an unlawful heir testimonial : case verdict of Supreme Court of Indonesia Number 699 K/Pdt/2013
"Surat keterangan waris sebagai dasar untuk menentukan siapakah ahli waris dari seorang pewaris. Tesis ini akan membahas adanya kecacatan pada surat keterangan waris dimana telah terjadi peralihan hak dan telah dilakukan perbuatan hukum. Tesis ini bertujuan untuk mencari tahu apa akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dibuat berdasarkan surat keterangan waris yang cacat yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan memperhatikan teori hukum dengan putusan pengadilan atas permasalahannya. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa surat keterangan waris adalah surat dibawah tangan dan menyarankan bahwa surat keterangan waris ini diatur lebih jelas mengenai kewenangan untuk membuatnya sehingga tercipta unifikasi dalam hukum waris Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T43039
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>