Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, pertumbuhan minuman siap saji terus meningkat di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya pemberian informasi kandungan gula, garam, dan lemak melalui media informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha. Hal tersebut membahayakan konsumen sebab dapat meningkatkan risiko terkena Penyakit Tidak Menular. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas pemberian informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji sebagaimana yang telah diwajibkan dalam peraturan yang ada. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh Penulis adalah bagaimana pelindungan konsumen terhadap informasi kandungan tersebut; tanggung jawab dari pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kandungan gula, garam, dan lemak; serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Melalui penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya konsumen mendapatkan haknya atas informasi kandungan gula, garam, dan lemak terhadap minuman siap saji yang dibelinya sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha minuman siap saji yang tidak mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak.

---

Currently, the growth of ready-to-drink drinks continues to increase in Indonesia. However, this was not accompanied by the provision of information on the content of sugar, salt, and fat through information and communication media by business actors. This endangers consumers because it can increase the risk of contracting noncommunicable diseases. Therefore, this study is intended to discuss the provision of information on the content of sugar, salt, and fat in ready-to-drink drinks as required by existing regulations. The things that are discussed by the author are how consumers protect the information contained in it; responsibility of business actors who do not provide information on the content of sugar, salt, and fat; as well as guidance and supervision conducted by the Department of Health. Through juridical-normative research, it can be concluded that consumers should have their rights to information on the content of sugar, salt, and fat in the ready-to-drink drinks they buy so that businesses must be held responsible if they do not comply with these provisions. In addition, the government needs to increase guidance and supervision of ready-to-drink beverage businesses that do not include information on the content of sugar, salt, and fat. "

"Penggunaan nitrogen cair dalam industri pangan semakin populer karena efek dramatis yang dihasilkannya. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan olahan siap saji dengan nitrogen cair “Chiki Ngebul” atas hak-haknya yang terlanggar dengan meninjau mengenai nitrogen cair beserta kegunaannya dalam pangan, pengaruh penggunaannya terhadap kesehatan, pelanggaran regulasi oleh pelaku usaha berdasarkan masalah hukum tersebut, sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha, dan peran pengawasan serta pembinaan dari pemerintah terhadap kasus ini. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan nitrogen cair dalam produk pangan olahan siap saji hingga saat ini belum diatur melalui regulasi yang khusus. Terhadap penggunaannya pada pangan olahan siap saji seperti “Chiki Ngebul” dapat menimbulkan beberapa risiko dan permasalahan kesehatan. Diperlukan upaya yang terus-menerus dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan nitrogen cair pada produk pangan olahan siap saji. Regulasi yang jelas dan ketat, termasuk pemantauan produksi dan inspeksi produk, serta penyuluhan kepada produsen dan konsumen tentang risiko dan tindakan pencegahan yang tepat, sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kepuasan konsumen.

---

The use of liquid nitrogen in the food industry has become increasingly popular due to its dramatic effects. However, it also raises concerns regarding safety and consumer protection. This thesis discusses the legal protection of consumers who consume ready-to-eat processed food products with liquid nitrogen, specifically focusing on the case study of "Chiki Ngebul". This research adopts a juridical-normative approach with qualitative data analysis methods based on secondary and primary data obtained from literature, relevant legislation, and interviews. The analysis examines the use of liquid nitrogen in food, its impact on health, violations of regulations by business operators related to legal issues, sanctions that can be imposed on these operators, and the role of government supervision and guidance in addressing this case. The research findings indicate that the use of liquid nitrogen in ready-to-eat processed food products, such as "Chiki Ngebul," is not currently regulated specifically. This lack of regulation poses risks and health issues for consumers. Continuous efforts are needed to monitor and control the use of liquid nitrogen in ready-to-eat processed food products. Clear and strict regulations, including production monitoring and product inspection, as well as education for both producers and consumers about the risks and proper preventive measures, are crucial in ensuring the safety and satisfaction of consumers. The government plays a significant role in supervision and guidance regarding this case. Effective oversight and enforcement of sanctions against business operators who violate regulations can promote compliance. Guidance and support should also be provided to producers to enhance their awareness and knowledge of the proper use of liquid nitrogen in food products. In conclusion, this thesis emphasizes the legal protection of consumers who consume ready-to-eat processed food products with liquid nitrogen, particularly focusing on the case of "Chiki Ngebul." The research highlights the need for clear and strict regulations, monitoring and inspection of production, as well as education for producers and consumers to address the risks and ensure consumer safety and satisfaction in consuming ready-to-eat processed food products using liquid nitrogen."

"Produk pangan olahan merupakan salah satu jenis pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dewasa ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kesehatan, gaya hidup, dan penurunan berat badan. Tidak jarang pula, produk pangan olahan tersebut mengandung klaim berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal tersebut pelindungan konsumen memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Pada saat ini, terdapat fenomena penggunaan jasa maklon oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk pangan olahan karena dapat memotong biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai pihak yang mengemban tanggung jawab apabila terjadinya klaim berlebihan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan mengenai pangan dan klaim sudah cukup jelas pengaturannya, namun yang menjadi permasalahan adalah belum belum banyak peraturan yang mengatur mengenai jasa maklon. Dalam jasa maklon sendiri, terdapat 2 (dua) pihak yang berperan sebagai pelaku usaha, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Oleh sebab itu, pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang penting untuk mengatur mengenai hal tersebut, serta memastikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam jasa maklon itu sendiri.

---

Processed food products are one type of food that is widely consumed by people today. This is motivated by several factors, such as health, lifestyle, and weight loss. Not infrequently, these processed food products contain product overclaims, causing harm to consumers. In this case, consumer protection has a very important role to prevent and overcome product overclaims on processed food products. Currently, there is a phenomenon of using contract manufacture services by business actors in producing processed food products because it can cut production costs. This has led to questions about who bears responsibility in the event of excessive claims. This research is in the form of normative juridical and uses a qualitative approach. In Indonesia, there are various regulations regarding food and claims that are quite clear, but the problem is that there are not many regulations governing contract manufacture services. In contract manufacture services itself, there are 2 (two) parties who act as business actors, resulting in confusion regarding the responsibility to consumers in the event of product overclaims. Therefore, the government and the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) have an important role in regulating this matter, as well as ensuring justice for business actors and consumer that involved in the contract manufacture services itself.

"

"Skripsi ini membahas pencantuman klasula-klausula baku pada perjanjian pengguna dari produk rokok elektrik Relx yang diimpor serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Klasula-klausula baku tersebut ditetapkan secara sepihak di perjanjian pengguna oleh pelaku usaha yakni Shenzhen Relx Technology Co., Ltd sebagai produsen dan PT Garda Distribusi Teknologi sebagai importir dari rokok elektrik Relx. Adapun klasula tersebut menetapkan pelepasan tanggungjawab pelaku usaha dari kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian saat menggunakan produk rokok elektrik Relx. Selain itu terdapat ketentuan yang ditetapkan pada perjanjian pengguna oleh pelaku usaha berkaitan dengan keberlakuan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang harus tunduk pada hukum Hong Kong serta penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase di Hong Kong Arbitration Centre. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pencantuman klausula-klausula baku pada perjanjian pengguna produk rokok elektrik impor merk Relx melanggar ketentuan baik secara subtansi dan format penulisan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Sehingga perlu dilakukan perubahan pada perjanjian pengguna produk rokok elektri Relx serta pembentukan peraturan lebih khusus mengenai rokok elektrik impor untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.

---

This undergradute thesis discusses the implementation of standard clauses stipulated in user agreement of Relx as an imported electronic cigarette that has potential to causes a loss toward consumer. These standard clauses unilaterally determined by Shenzhen Relx Technology Co., Ltd and PT Garda Distribusi Teknologi as producer and importer of Relx electronic cigarette in user agreement. However, the standard clauses regulate that both producer and importer release their liability to provide compensation toward the consumer for their loss caused by the usage of Relx electric cigarette. Furthermore, there are provision regarding the governing law and dispute settlement process for any issues arising out from the user agreement that shall be governed by Hong Kong Law and settled through arbitration process in Hong Kong Arbitration Centre. The method used in this study is normative juridicial with the results of research indicate standard clauses stipulated in user agreement of Relx electronic cigarette violates both substance and format of writing regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Law. Thus, it is necessary to revise the user agreement of Relx electric cigarette and set the implementing regulation regarding imported electric cigarette to protect the interests of consumer in Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan penyelenggaraan, pengaturan pelindungan konsumen, dan peran pemerintah pada sektor pendidikan nonformal khususnya kursus dan pelatihan daring. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berperan dalam memberikan keterampilan praktis, pengetahuan khusus, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi pendidikan (educational technology) semakin pesat. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan efektif bagi peserta didik. Kemendikbud bertanggung jawab atas pengawasan seluruh pendidikan nonformal, namun dalam praktiknya tidak demikian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian akan pelindungan hukum terhadap peserta didik sebagaikonsumen lembaga pendidikan kursus dan pelatihan daring.

---

This paper analyses the implementation arrangements, consumer protection arrangements, and the role of the government in the non-formal education sector, especially online courses and training. This paper is prepared using doctrinal research method. Non-formal education is an education path outside formal education that is structured and tiered. Non-formal education plays a role in providing practical skills, specialised knowledge, and training relevant to the needs of individuals and society. In today's digital era, the development of educational technology is accelerating. This technology can be utilised to create more interactive, interesting and effective learning methods for learners. The Ministry of Education and Culture is responsible for the supervision of all non-formal education, but in practice this is not the case. This creates uncertainty over the legal protection of learners as consumers of online courses and training institutions."

"Direktur Utama (Dirut) PT. Garam dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga dijatuhkan Pidana Penjara selama 2 Tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik karena melanggar Pasal 9 Ayat (1) Huruf h Jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap Pidana Penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlalu rendah, sehingga JPU melakukan Banding, namun Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan pertimbangan Dirut PT Garam terbukti melakukan Tindakan pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf h UUPK, akan tetapi Tindakan tersebut adalah bukan tindak pidana. Atas Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut, JPU mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT. Garam dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap pelanggaran atas penjualan garam impor yang tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan impor garam. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah PT Garam dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata dan Pidana. Perlindungan Hukum bagi Konsumen telah diatur pada beberapa Undang-Undang seperti Pasal 19 UUPK tentang Tuntutan Ganti Kerugian, 61-63 UUPK Tentang Sanksi Pidana, Pasal 86 dan 91 UU PANGAN tentang Standar Mutu Pangan dan Izin Edar. Kesimpulan Penelitian ini, Konsumen yang merasa dirugikan oleh PT. Garam dapat menuntut ganti kerugian ke BPSK ataupun ke Pengadilan Negeri, Selain itu, menurut penulis pemakaian Pasal 9 Huruf (h) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/PID.SUS/2019 kurang tepat dikarenakan pertimbangan hakim kasasi menitikberatkan bahwa Garam PT Garam tidak sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditetapkan.

---

President Director (CEO) of PT. Garam has been officially and convincingly found guilty, resulting in a 2-year prison sentence by the Judge of Gresik District Court for violating Article 9 Paragraph (1) Letter h of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The Public Prosecutor deemed the prison sentence imposed by the Gresik District Court Judge to be too lenient, so the Public Prosecutor filed an Appeal. However, the Surabaya High Court overturned the Gresik District Court's verdict, considering that the CEO of PT Garam was proven to have taken actions under Article 9 Paragraph (1) Letter h of the Consumer Protection Law, but those actions were not criminal offenses. In response to the Court of Appeal's decision, the Public Prosecutor filed a Cassation Legal Effort, requesting the cancellation of the Surabaya High Court's verdict and the affirmation of the Gresik District Court's verdict. The purpose of this study is to determine the responsibility of PT. Garam and the Legal Protection for Consumers regarding the violation of selling imported salt that does not comply with the specified import salt provisions. This study uses a normative legal research method with a descriptive research approach. The results of this study indicate that PT. Garam can be held liable both in Civil Law and Criminal Law. Legal protection for consumers is regulated in several laws, such as Article 19 of the Consumer Protection Law concerning Claims for Damages, Articles 61-63 of the Consumer Protection Law regarding Criminal Sanctions, Article 86 and 91 of the Food Law concerning Food Quality Standards and Distribution Permits. In conclusion, consumers who feel aggrieved by PT. Garam can seek compensation through the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) or the District Court. Additionally, according to the author, the use of Article 9 Letter (h) in Supreme Court Decision No. 36 K/PID.SUS/2019 is not appropriate because the cassation judge emphasized that the salt produced by PT Garam did not meet the specified specifications."

"Skripsi ini menganalisis pengaturan mengenai standardisasi pusat kebugaran di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen dan perlindungan hukum atas cedera konsumen yang disebabkan oleh pusat kebugaran yang tidak memenuhi standardisasi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai standardisasi pusat kebugaran, namun untuk suatu pusat kebugaran mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI), harus mengajukan melalui Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tersebut berlaku sebagai SNI untuk pusat kebugaran. Di sisi lain, terkait standardisasi lebih detail terkait pusat kebugaran di Indonesia belum diatur jelas. Saat ini, standar yang ada lebih berfokus pada perizinan usaha melalui sistem OSS dan NIB, serta pedoman umum dari asosiasi seperti APKI dan PPKI. Ketiadaan standardisasi spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen, sehingga diperlukan pengembangan dan implementasi standar yang lebih komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha pusat kebugaran terhadap cedera konsumen yang disebabkan oleh fasilitas yang tidak terstandarisasi. Pelaku usaha diwajibkan menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, memberikan informasi yang akurat, dan menyediakan fasilitas yang memenuhi standar keamanan. Bila terjadi cedera, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama, kompensasi, dan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban, baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan, dengan kemungkinan sanksi bagi pelaku usaha mulai dari tindakan administratif hingga pidana. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan hak bagi konsumen dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha pusat kebugaran untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanannya.

---

This thesis analyzes the regulations regarding the standardization of fitness centers in Indonesia as a form of consumer protection and legal protection against consumer injuries caused by fitness centers that do not meet standardization. This thesis is compiled using doctrinal research methods. In Indonesia, there are no specific regulations regarding the standardization of fitness centers. However, for a fitness center to obtain the Indonesian National Standard (SNI), it must apply through the Online Single Submission to obtain a Business Identification Number (NIB). The NIB serves as the SNI for fitness centers. On the other hand, more detailed standardization related to fitness centers in Indonesia is not clearly regulated. Currently, existing standards focus more on business licensing through the OSS and NIB systems, as well as general guidelines from associations such as APKI and PPKI. The absence of specific standardization potentially creates legal uncertainty and risks for consumers, thus requiring the development and implementation of more comprehensive standards. The Consumer Protection Act regulates the responsibility of fitness center business operators for consumer injuries caused by non-standardized facilities. Business operators are required to ensure consumer safety by implementing clear Standard Operating Procedures (SOP), providing accurate information, and offering facilities that meet safety standards. In case of injury, business operators are responsible for providing first aid, compensation, and indemnification as per the applicable regulations. Consumers have the right to seek accountability, either through out-of-court dispute resolution or through judicial channels, with possible sanctions for business operators ranging from administrative actions to criminal penalties. Thus, this law provides rights protection for consumers and establishes clear obligations for fitness center business operators to ensure the safety, security, and comfort of their service users."

"Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) hal yakni bagaimana tingkat pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen terkait Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial, bagaimana kesesuaian isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dengan ketentuan peraturan yang ada dan yang terakhir apa saja kendala dan solusi untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah tingkat pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen terkait Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dianggap cukup baik, walaupun masih memiliki kelemahan. Lalu tidak adanya kesesuaian isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dengan ketentuan peraturan yang ada. Perlindungan konsumen terhadap isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial harus mampu mengatur mengenai aspek transparansi atau akuntabilitas. Lalu juga harus mampu mencerdaskan konsumen dengan cara pemberian edukasi, literasi dan sosialisasi kepada konsumen mengenai Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial. Kendala yang dihadapi di sini juga berkaitan dengan pelaku usaha yang belum memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, domain dari pengawasan klausula baku, tidak adanya badan usaha jejaring sosial di Indonesia dan kerja sama internasional yang belum tentu sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan disahkannya RUU PDP dan penyegaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

---

The three major issue of this thesis are: the level of consumer’s knowledge about consumer protection related to Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks, the suitability of the contents of Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks with the existing regulations, the constraints and it solutions for consumer’s protection against Privacy Policy on Terms and Conditions on the social networks. This thesis is using normative-empirical legal research method. The conclusion: the consumer’s knowledge level about consumer protection related to Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks is considered quite good, although it still has weaknesses. There is no correlation between contents Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks with the existing regulations. Consumer’s protection to the contents Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks must be able to regulate aspects of transparency or accountability. Then also must be able to educate consumers by providing literacy and socialization to consumers about Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks. The emerging constraints that can be described are business actors who have not complied with Government Regulation No. 71 of 2019, the domain of standard clause supervision, the absence of social networking business entities in Indonesia, international cooperation which are not necessarily suit with rules in Indonesia. The solution that can be given is by passing the PDP Bill and refreshing Law No. 8 of 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jaminan produk makanan halal di Indonesia dan keberlangsungan pelaksanaan dari peraturan-perturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian kepustakaan dengan cara menelaah norma hukum tertulis berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya melalui peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan halal di Indonesia meskipun memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, berupa penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar peraturan label produk makanan halal belum cukup tegas.

---

His Thesis is focusing on regulations regarding legal protection for the consumers about Halal Edibles Certainty in Indonesia, about the application of the regulations, and about Institutions focusing on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles. The method used in this research is Juridical Normative which uses Primary Data through interview, and also Secondary Data by using Literature Studies. This research concludes that regulations on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles in Indonesia are finely tuned, although there are some weaknesses. That is found the imposition of legal and sanctions enforcement for the Edible Producers whom broke the law of label for Halal Edibles is not firm enough."

"Perkawinan merupakan salah satu acara paling krusial dalam hidup manusia. Dalam melakukan persiapan pernikahan, calon pengantin dapat menunjuk sebuah wedding organizer untuk membantu mempersiapkan segala hal. Jika calon pengantin merasa tidak memerlukan wedding organizer, calon pengantin dapat memesan vendor pernikahan secara terpisah. Seiring dengan perkembangan teknologi, calon pengantin tidak perlu lagi untuk mendatangi vendor pernikahan tersebut secara satu persatu, melainkan dapat melalui sebuah platform yang menyediakan tempat bagi vendor pernikahan untuk dapat menawarkan barang dan/atau jasanya kepada konsumen. Salah satu platform bidang pernikahan yang ada di Indonesia adalah X. Namun dalam proses jual beli, vendor pernikahan kerap kali tidak melakukan apa yang diperjanjikan di awal. Hal tersebut tentu merugikan konsumen. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus yang dialami konsumen bernama CK. CK merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan vendor Y di mana tempat CK memesan paket foto dan video untuk pernikahannya. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh vendor yang ada pada platform pernikahan dan bagaimana penyelesaian terhadap kerugian yang dialami konsumen terhadap vendor yang wanprestasi pada platform pernikahan X.

---

Marriage is one of the most crucial events in human life. In making wedding preparations, the bride and groom can appoint a wedding organizer to help prepare everything. If the bride and groom feel they don't need a wedding organizer, the bride and groom can order a wedding vendor separately. Along with the development of technology, the bride and groom no longer need to visit the wedding vendors one by one, but can go through a platform that provides a place for wedding vendors to be able to offer their goods and/or services to consumers. One of the wedding platforms in Indonesia is X. However, in the buying and selling process, wedding vendors often do not do what was promised at the beginning. This is certainly detrimental to consumers. One of the cases that occurred was the case experienced by a consumer named CK. CK felt aggrieved by the actions of vendor Y where CK ordered a photo and video package for his wedding. Therefore, the author wishes to conduct research on how legal protection is for consumers who are harmed by vendors on the wedding platform and how to resolve losses experienced by consumers against vendors who default on the wedding platform X."