Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam memangku jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris. Akan tetapi, hingga saat ini, masih terdapat Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Hal ini dapat ditemukan di dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Snt dimana dalam hal ini Notaris telah bertindak secara tidak saksama dalam menjalankan jabatannya yang menimbulkan kerugian pada para pihak dalam akta. Notaris dalam hal ini telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik penggugat kepada tergugat tanpa persetujuan dan seizin penggugat. Dengan berpindah tangannya sertipikat tersebut mengakibatkan timbulnya cidera janji oleh tergugat kepada penggugat dimana tergugat sebagai pihak terhutag tidak menepati janjinya untuk melunasi pembayaran atas jual beli yang telah disepakati. Oleh karenanya, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap tindakannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini berbentuk yuridis- normatif dengan tipologi penelitian deskriptif- analitis. Selanjutnya, pada penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, Notaris sebagai salah satu pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan juga telah melanggar kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) seharusnya dikenai sanksi dikarenakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik karena telah bertindak secara tidak saksama sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya.  Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris tersebut dapat berupa sanksi perdata, sanksi administratif, dan/atau sanksi Kode Etik. Pemberian sanksi tersebut ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik, dan sumpah jabatan.

---

The notary is one of the public officials who are given the authority by law to make authentic deeds as a means of proof that has perfect evidentiary power. In holding his position as a public official, a Notary must adhere to the Law on Notary Office (UUJN), the Notary Code of Ethics, and the Notary's oath of office. The Notary Office Law (UUJN) has provided clear arrangements regarding the obligations and prohibitions of a Notary. However, until now, there are still Notaries who violate the provisions contained in the Notary Office Act (UUJN) and the Notary Code of Ethics. This can be found in Decision Number 15/Pdt.G/2021/PN Snt where in this case the Notary has acted inaccurately in carrying out his position which has caused losses to the parties to the deed. The notary, in this case, has handed over the plaintiff's Certificate of Ownership (SHM) to the defendant without the plaintiff's approval and permission. By changing hands, the certificate resulted in a breach of promise by the defendant to the plaintiff where the defendant as the debtor did not keep his promise to pay off the payment for the agreed sale and purchase. Therefore, the issue raised in this thesis is regarding the notary's responsibility for actions that are not by the Law on Notary Office (UUJN). This research is in the form of juridical-normative with a descriptive-analytical research typology. Furthermore, this study used secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from literature studies. In this study, a notary as a party that causes harm to other parties and has also violated the obligations as stipulated in the Notary Office Act (UUJN) should be subject to sanctions because they have violated the provisions of the Notary Office Act (UUJN) and the Code of Ethics. because it has acted inaccurately causing harm to other parties. Sanctions that can be imposed on the Notary can be in the form of civil sanctions, administrative sanctions, and/or Code of Ethics sanctions. The imposition of sanctions is intended so that in carrying out his position, a Notary must carry out the duties and responsibilities by the Notary Office Act (UUJN), the Code of Ethics, and the oath of office."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara perdata terhadap pembatalan akta autentik karena adanya perbuatan melawan hukum (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 570/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Tim). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dimana salah satu pihak dibuat melakukan perbuatan jual beli tanah dengan pihak lain oleh Notaris dan/atau PPAT kemudian terbit Akta Jual Beli tanah dan bangunan serta Akta Perjanjian Pengosongan tanah dan bangunan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan tipologi penelitian menggunakan penelitian bersifat analisis preskriptif. Hasil penelitian mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT di dalam pembuatan Akta Jual Beli dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT terkena membayar seluruh biaya ganti rugi yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana. Kemudian menunjukan, akibat hukum atas Akta Jual Beli dan Akta Perjanjian Pengosongan tanah dan bangunan yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan akta tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

---

This thesis discusses the civil responsibilities of a Notary/Land Deed Maker (LDO) for the cancellation of an authentic deed due to an unlawful act (case study of East Jakarta District Court Decision Number 570/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Tim). The main problem in this thesis is regarding the legal consequences and responsibilities of the Notary as LDO in making the Sale and Purchase Deed where one party is made to buy and sell land with another party by the Notary and/or LDO then the Deed of Sale and Purchase of land and buildings and the Deed of Agreement are issued. Clearing of land and buildings. To answer these problems, a normative juridical research method is used, which focuses on the use of secondary data and research typology using prescriptive analytical research. The results of the study regarding the responsibilities of a Notary as a LDO in making a Sale and Purchase Deed in terms of civil law, a Notary and/or LDO is exposed to paying all costs of compensation that arise jointly and severally, and in his position as a Notary and/or LDO can be subject to administrative sanctions, civil and criminal. Then it shows the legal consequences of the Sale and Purchase Deed and the Deed of Land and Building Clearing Agreement made by a Notary and/or LDO proven to have committed an unlawful act resulting in the deed being declared invalid and null and void."

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami istri yang berinisial B dan BS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial BH yang berkedudukan di Kota Tangerang. Pelapor menyampaikan pengaduan atas tindakan Notaris yang diduga melakukan tindakan tidak profesional tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang karena menurut pelapor, Notaris BH telah melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terkait dengan tidak dilaksanakannya pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian sistematis dan kualitatif. Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan UUJN dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum terhadap aktanya adalah akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS serta hakim yang mengadili mendegradasi kekuatan pembuktian akta, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Perjanjian dalam akta tetap sah, namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

---

The Law on Notary Position (UUJN) had clearly set out the obligations of and prohibitions for Notaries; however, there are still Notaries who have ignored those obligations and prohibitions in carrying out their professional work. This is evident in the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018, where the reporting party, a husband and wife with the initials of B and BS respectively, felt aggrieved due to the actions of a Notary domiciled in Tangerang City with the initial of BH. According to the reporting party, Notary BH had committed a violation of the mandatory obligations of a Notary by not carrying out the reading and signing of the deed in accordance with the provisions of UUJN, therefore the reporting party submitted a complaint regarding the Notary's alleged unprofessional act to the Regional Supervisory Council of Notaries of Tangerang City. Therefore, the problems raised by the author in this thesis are regarding to the responsibilities of Notaries, as well as the legal consequences of deeds which are not read and signed in accordance with the UUJN. This study was conducted in a form of normative juridical research with explanatory research typology, had utilized secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with data collection by document studies and interviews, had qualitative analysis method, and had resulted in the form of qualitative and systematic research. Notaries who do not read and sign deeds in accordance with the UUJN may be subject to civil sanction, administrative sanction, as well as other form of sanctions. As of the legal consequence of the deeds, such deed would still have evidentiary power as an authentic deed, but if any party filed a lawsuit to the court and the judge degrades the evidentiary power of the deed, then such deed shall only have evidentiary power as an underhand deed."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang keabsahan pemindahan hak atas saham pada PT AN dan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS yang telah dibatalkan oleh hakim. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis. Dapat dikemukakan 2 (dua) hasil analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, pemindahan hak atas saham pada Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham Nomor 42 Tanggal 28 November 2014 sebagian sah untuk 60 (enam puluh) saham karena telah memenuhi prosedur serta persyaratan pengambilan keputusan sirkuler dan syarat pemindahan hak atas saham tetapi sebagian lainnya tidak sah untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) saham karena tidak ada akta pemindahan hak atas saham. Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 tidak sah seluruhnya serta melawan hukum karena melanggar syarat pemindahan hak atas saham yaitu tanpa akta pemindahan hak atas saham dan tanpa persetujuan pemegang saham melalui RUPS; Kedua, notaris memiliki tanggung jawab atas pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 secara perdata berupa ganti rugi. Notaris juga dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat sebagai notaris oleh majelis pengawas notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi kode etik oleh dewan kehormatan notaris berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat dari keanggotaan organisasi notaris.

---

The General Meeting of Shareholders (GMS) related to changes in the composition of shareholders must be carried out by the procedures and requirements for implementing the GMS and the provisions for transferring rights to shares as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in reality, PT AN's GMS did not fulfill the requirements for transferring rights to shares, which resulted in the cancellation of the deed of the statement of the GMS decision as found in Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022. Therefore, this research was conducted by raising issues regarding the validity of the transfer of rights to shares in PT AN and the responsibility of the notary regarding the deed of the GMS decision, which the judge canceled. This doctrinal legal research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies which were then analyzed. It can be stated 2 (two) results of the analysis of this study, namely: First, the transfer of rights to shares in the Deed of Statement of Joint Contract of Shareholders Number 42 dated 28 November 2014 is partially valid for 60 (sixty) shares because it has fulfilled the procedures and decision-making requirements circular and requirements for the transfer of rights over shares, but the other part is not valid for 129 (one hundred twenty-nine) shares because there is no deed of transfer of rights over shares. The Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14, dated 24 December 2014 invalid as a whole and against the law because of a violation of the requirements for the transfer of rights to shares, namely without the deed of transfer of shares ownership and without the approval of shareholders through the GMS; Second, the notary has the responsibility for canceling the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14 dated 24 December 2014 in the form of compensation. Notaries can also be subject to administrative sanctions in the form of verbal/written warnings or respectful/disrespectful dismissal as a notary by the notary supervisory board. In addition, notaries can also be subject to code of ethics sanctions by the notary honor council in the form of verbal/written warnings or dismissal with respect/disrespect from the notary organization."

"Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Syarat objektif tidak terpenuhi pada akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Hal ini dibuktikan dengan Akta Kesepakatan Bersama dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa objek hibah bukan milik pemberi hibah. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibatalkan dan akibat hukum atas akta hibah yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data disajikan secara preskriptif. Hasil analisis adalah pembatalan akta PPAT oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan bukan karena kelalaian dan kesalahan dari PPAT, melainkan karena kelalaian dan kesalahan dari para pihak dalam perjanjian sehingga pada kasus ini PPAT tidak memiliki tanggung jawab baik dalam perdata, maupun administrasi terhadap pembatalan akta hibah tersebut. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif, maka akta hibah yang dibuat oleh PPAT batal demi hukum, perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum tetap dan dianggap tidak pernah ada suatu perikatan.

---

This thesis discusses the cancellation of an authentic deed by the South Jakarta Religious Court in the form of a grant deed made by PPAT. Objective requirements are not met in the deed of grant made by PPAT. This is evidenced by the Deed of Collective Agreement and Determination of the South Jakarta Religious Court which explains that the object of the grant does not belong to the grantor. The problems examined in this study are the PPAT's responsibility for the canceled grant deed and the legal consequences of the canceled grant deed by the South Jakarta Religious Court Decision. To answer these problems, normative legal research methods are used by using secondary data or library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis is presented prescriptively. The result of the analysis is that the cancellation of the PPAT deed by the South Jakarta Religious Court was not due to the negligence and fault of the PPAT, but because of the negligence and error of the parties in the agreement so that in this case PPAT has no responsibility both in civil and administrative matters for the cancellation of the grant deed. The legal consequences of not fulfilling the objective requirements, the grant deed made by the PPAT is null and void, the agreement has no permanent legal force and is considered to have never been an engagement."

"Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN.

---

Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners."

"Pada hakikatnya, notaris dalam menjalankan tugas serta jabatanya Notaris harus berpegangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat akta. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah pertanggungjawaban notaris Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sanksi hukum atas kelalaian secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang Dilakukan notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang digunakan primer dan sekunder, tipologi penelitian yang digunakan ekspalanatoris. Metode analsis data adalah analisis data kualitatif, Hasil penelitian ini berkenaan dengan tindakan notaris yang membuat akta perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya upaya hukum bagi notaris tersebut yang aktanya hanya batal demi hukum seharusnya dijatuhkan sanksi Perdata dan sanksi Administratif

---

In essence, notaries in carrying out their duties and positions, notaries must adhere to the UUJN and the Notary Code of Ethics so that when carrying out their duties the notary is always procedural as stated in the Notary Position Act and the Code of Ethics so that the deed made by the notary can provide legal certainty to the parties, who made the deed. The issues being discussed are the liability of the Notary in Civil Law and Administrative Law in the Making of the Deed of Agreement that is Not In Accordance with Article 1320 of the Civil Code and the Notary Position Act and legal sanctions for negligence in Civil Law and Administrative Law by the Notary in Making the Unauthorized Deed of Agreement. In accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the Law on Notary Positions Based on the Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL. The research method used is normative juridical, the data used are primary and secondary, the research typology used is explanatory. The method of data analysis is qualitative data analysis. The results of this study relate to the actions of a notary who makes a deed of agreement that is not in accordance with the terms of the validity of the agreement. Furthermore, legal remedies for the notary whose deed is only null and void should be subject to civil sanctions and administrative sanctions."

"Tulisan ini meneliti Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg berupa akta perdamaian. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu tanggung jawab Notaris yang melakukan Legalisasi terhadap Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara sepihak dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian yaitu penelitian secara diagnostik. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu terdapat 3 (tiga) simpulan dari rumusan masalah: pertama, kekuatan dari Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara sepihak yang tidak sah karena tidak terpenuhinya unsur dari syarat sahnya perjanjian, kedua, bentuk tanggung jawab Notaris yang melakukan Legalisasi terhadap Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara sepihak berupa pertanggungjawaban atas kepastian tanggal dan kebenaran tanda tangan para pihak dalam perjanjian serta tanggung jawab secara moral untuk menolak melakukan legalisasi karena tidak hadirnya salah satu pihak yang ada dalam perjanjian, dan ketiga implikasi dari akta perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg yaitu Notaris hanya menaati kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian dan tidak ada dampak dan sanksi bagi Notaris yang melakukan Legalisasi terhadap Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara sepihak dan dalam hal ini Notaris telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi. Maka, diharapkan notaris lebih berhati-hati dan seksama dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, dalam hal melegalisasi seharusnya Notaris terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya, sebaiknya Notaris menolak karena tidak terpenuhinya unsur dari syarat sahnya perjanjian, hal tersebut guna memberikan pengetahuan kepada para pihak agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari atau ada pihak yang merasa dirugikan.

---

This paper examines the Padang District Court Decision Number 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg in the form of a peace deed. The problem in this paper is the responsibility of the Notary who carries out the Legalization of the Cancellation Letter of the Sale and Purchase Agreement unilaterally in Decision Number 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg. To answer the problem, a normative juridical legal research method is used with a research typology, namely diagnostic research. The results of the research in this thesis are that there are 3 (three) main conclusions of the problem: first, the strength of the Letter of Cancellation of the Sale and Purchase Agreement unilaterally which is invalid because the elements of the legal requirements of the agreement are not fulfilled, second, the form of responsibility of the Notary who carries out the Legalization of the Cancellation Letter Sale and Purchase Agreement unilaterally in the form of responsibility for the certainty of the date and the truth of the signatures of the parties in the agreement as well as moral responsibility for refusing to legalize due to the absence of one of the parties in the agreement, and the third implication of the deed of peace in the Padang District Court Decision Number 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg, namely the Notary only obeys the agreement as stated in the peace deed and there is no impact and sanction for the Notary who legalizes the Letter of Cancellation of the Sale and Purchase Agreement unilaterally and in this case the Notary has made a mistake and should worn by san ksi. So, it is hoped that the notary will be more careful and thorough in carrying out his duties and positions, in terms of legalizing the notary should first provide legal counseling related to the deed he made, the notary should refuse because the elements of the terms of the agreement are valid, this is to provide knowledge to the the parties so that problems do not arise in the future or there are parties who feel aggrieved."

"Notaris adalah Pejabat Publik yang mendapat kewenangan dari Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan di bidang Perdata. Di dalam menjalankan jabatannya, banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana seperti kasus yang Penulis angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/K/Pid/2010 yang menghukum notaris dengan dakwaan "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik". Akan tetapi bila kita melihat dari wewenang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, akan teteapi tanggung jawab yang dapat dimintakan dari seorang Notaris adalah sebagai pihak yang "Turut serta memalsukan akta".

---

Notary is an official civil officer who gets his authority from the Country to do some part of civil administration. These days, we can see that many notaries break the law when he does his job, either break civil law or criminal law, like this Supreme Court Case with Register No. 1099/K/Pid/2010 which case sentence a notary with indictment of "Participating in ordering a person to put false information into a authentic deed". But if we look closely in notary duties and authority , we know that a notary can not be sentenced with the indictment of participating in ordering a person to put false information into authentic deed, because the indictment should be "Participating in making deed forgery"."

"Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap Pembatalan Akta Autentik yang disebabkan penyalahgunaan keadaan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta autentik Notaris/PPAT harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak yang membuat perjanjian dihadapannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang salah satu penghadap menyalahgunakan keadaan dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dibuatnya, dalam hal salah satu pihak menyalahgunakan keadaan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu, keabsahan akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang salah satu penghadap menyalahgunakan keadaan, adalah akta yang dibuat Notaris/PPAT tersebut merupakan akta autentik dan dinyatakan tetap sah sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dibuatnya dalam hal salah satu pengahadap menyalahgunakan keadaan apabila terbukti ada pihak yang menyalahgunakan keadaan dan merugikan salah satu pihak maka, Notaris/PPAT tersebut dapat dituntut secara perdata yaitu dengan mengganti kerugian. Notaris/PPAT harus menjalankan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum, mengenal klien dan memahami keadaan klien, Notaris/PPAT harus berani menolak membuatkan akta jika akta itu akan merugikan para pihak atau dirinya sendiri.

---

This thesis researching about the responsibilities of the Notary/Land Deed Making Official (LDO) on the Cancellation of the Authentic Deed due to misuse of circumstances, in the exercise of its duty and authority in the making of an Notary/LDO authentic deed shall put forward precautionary principles in the making of the Deed, thereby not causing harm to the parties to the agreement in front of him. Further the essence in this research is how the validity of the deed was made before the Notary/LDO, which was one of the parties to misuse the situation and how the responsibility of the Notary/LDO on the authenticity of the deed he made, one of which faced one of them abusing the situation. Research method used in this research is library research which is normative juridical by researching material of library or secondary material consisting of primary law material, secondary law materials and tertiary legal material. The result of this research is that the validity of the deed made before the Notary/LDO which is one of the parties to misuse the situation is that the deed made by the Notary/LDO is an authentic deed and is declared to be valid as long as there can be no circumtance abuse, and the Notary/LDO against the original Deed of which he is dealing with one of them abusing the circumstances is if it proves that the party is abusing the circumstances and disadvantage one of the party then the Notary/LDO can be prosecuted in a civil law by compensating for the loss. Notary/LDO must carry out procedures in carrying out their duties and obligations as public officials, get to know the client and understand the client`s situation, Notary/LDO must dare to refuse to make a deed if the deed will harm the parties or themselves."