Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu menganalisis nilai tarif pajak efektif pada masing-masing klasifikasi industri berdasarkan IDX-IC, menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap laba dan beban pajak perusahaan, serta menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada tarif pajak efektif. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan klasifikasi IDX-IC. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan mixed method. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil rata-rata tarif pajak efektif perusahaan sampel pada tahun 2019 sampai 2021 berturut-turut adalah 26,87%, 24,51% dan 23,83% dengan sektor transportation and logistics memiliki rasio tarif pajak efektif paling tinggi di antara sektor lainnya. Analisis mengenai penurunan laba dan penurunan beban pajak yang dialami perusahaan pada masa pandemi hanya mempertimbangkan faktor pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada jenis industrinya. Hanya pada sektor healthcare dan infrastructure yang berkinerja lebih baik dibandingkan sektor lainnya pada masa pandemi COVID-19. Selain variabel pandemi COVID-19, variabel perusahaan grup yang digunakan dalam meneliti faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Sementara variabel kontrol ditetapkan berupa laverage, kepemilikan manajerial, capital intensity ratio, inventory intensity ratio, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sementara itu variabel perusahaan grup berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Untuk variabel kontrol diketahui hanya profitabilitas yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Adanya pengaruh rugi perusahaan anak terhadap laba konsolidasi menyebabkan rasio tarif pajak efektif lebih kecil dibandingkan tarif pajak efektif apabila bersumber dari perusahaan induk saja.

---

The aim of this research is to analyze related to the effective tax rate of companies for each classification sector based on the IDX-IC, to analyze the effect of the COVID-19 pandemic on corporate profits and tax burden, and to determine whether the factors used in this study have an influence on the effective tax rate of companies. A purposive sampling technique was used to determine the research sample, which consisted of companies listed on the Indonesia Stock Exchange classified based on the IDX-IC. The research approach used a mixed-methods approach. Based on the research, it was found that the average effective tax rate of the sample companies in 2019-2021 respectively, 26,87%, 24,51%, and 23,83%, with transportation and logistics sector have highest effective tax rate than other sectors. The analysis regarding the decline in profits and decreased tax burden experienced by companies during the pandemic only considers the COVID-19 pandemic factor. The COVID-19 pandemic has had varying impacts depending on the type of industry. Only the healthcare and infrastructure sector have performed better than other sectors during the COVID-19 pandemic. Apart from the COVID-19 pandemic variable, there are also group company variables used in researching the factors that affect the effective tax rate. While the control variables are defined as leverage, managerial ownership, capital intensity ratio, inventory intensity ratio, profitability, and company size. Based on the research results, the COVID-19 pandemic variable has a positive effect on the effective tax rate. Meanwhile, group company variables have a negative effect on the effective tax rate. For the control variable, it is known that only profitability influences the effective tax rate. The influence of subsidiary company losses on consolidated profits causes the ratio of the effective tax rate to be smaller than the effective tax rate if it comes from the parent company"

"Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia untuk pertamakalinya melakukan perubahan atas tarif Pajak Pertambahan Nilain (PPN) setelah hampir selama 38 tahun tarif tersebut tidak pernah mengalami perubahan. Tarif PPN yang sebelumnya adalah 10% diubah berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 07 tahun 2021 menjadi 11% dan 12%, namun tarif tersebut dapat diubah nilainya menjadi minimal 5% dan maksimal 15%. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apakah pengaruh harga terhadap expenditure bahan makanan kena PPN dan kemudian melihat implikasi atas hal tersebut terhadap beban pajak di tingkat pendapatan yang berbeda saat tarif PPN mengalami perubahan. Penelitian ini menggunakan data rumah tangga dari SUSENAS tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Metode Seemingly Unrelated Regression (SUR) digunakan untuk mengestimasi perubahan expenditure bahan makanan kena PPN atas harga. Adapun dalam menghitung proporsi beban pajak atas pendapatan dan melihat distributional effect adanya perubahan tarif PPN maka digunakan metode deskriptif statistik.

---

In 2021, the Indonesian government made changes to the Value Added Tax (VAT) rate for the first time after almost 38 years. The previous VAT rate of 10% was changed based on the Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Regulations number 07 of 2021. The rate change from 10% to 11% and 12%, but the rates can be changed to a minimum of 5% and a maximum of 15%. This study determine to find out what the price effect on food expenditure is subject to VAT and then look at the implications on the tax burden at different income levels when the VAT rate changes. This study uses household data from the 2020 SUSENAS by the Central Statistics Agency. The Seemingly Unrelated Regression (SUR) method is used to estimate the elasticity of food expenditure subject to VAT. Meanwhile, in calculating the proportion of tax burden on income and the implications of the distributional effect of changes in VAT rates, descriptive statistical methods are used"

"Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dari awal diterapkan menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Hingga pada akhir 2017 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put-15/PUU-XV/2017 yang membatalkan pengenaan pajak kendaraaan bermotor atas alat berat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan ditolaknya uji materi terhadap pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat berat pada tahun 2012, alasan dikabulkannya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun 2015, alasan dikabulkannya uji materi kembali terhadap pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat berat pada tahun 2017, serta mengalisis perlakuan pajak kendaraan bemotor atas alat berat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put-15/PUU-XV/2017.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Pihak pemilik alat berat sebaiknya tetap berkontribusi dalam pengenaan pajak kendaraaan bermotor atas berat, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor Put-15/PUU-XV/2017 bahwa selama masa tenggang waktu 3 (tiga) tahun, alat berat masih dapat dikenakan pajak. selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pajak terhadap alat berat kedepannya

---

The imposition of motor vehicle tax on heavy equipment which has been applied from the beginning generate various polemics in Indonesia. At the end of 2017, Constitutional Court of the Republic of Indonesia declared The Constitutional Court Judgement Number Put-15/PUU-XV/2017, which cancelled the imposition of motor vehicle tax on heavy equipment that has been applied before. This study aims to explain the reasons why there was rejection of material test on imposition of motor vehicle tax on heavy equipment in 2012, the reasons why there was granting of judical review on Law Number 22 2009 on traffic and road transport in 2015, The reasons why there was re-examination granting of materials against the imposition of motor vehicle tax on heavy equipment in 2017, and analyze the treatment of motor vehicle tax on heavy equipment after The Constitutional Court Judgement Number Put-15/PUU-XV/2017.

This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The owners of heavy equipment should still contribute to the imposition of heavy motor vehicle taxes, as defined in the decision of the Constitutional Court of Put-15/PUU-XV/2017 that for a period of 3 (three) years, the equipment may still be subject to tax. In addition, Directorate General of Fiscal Balance should engage all stakeholders in making the tax policy on future heavy equipment"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, ROA, leverage, capital intensity, inventory intensity, dan reformasi perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 88 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2015. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan ROA, inventory intensity, dan reformasi perpajakan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan capital intensity tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

---

The purposes of this research is to know the influence of firm characteristic and tax reform to effective tax rates. Variable used are firm size, ROA, leverage, capital intensity, inventory intensity, and tax reform. The sample of this study was 88 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2009 2015. The result showed that firm size positively affects the effective tax rates on companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2009 2015, otherwise ROA, inventory intensity, and tax reform negatively affects the tax avoidance. However, leverage and capital intensity did not influence the effective tax rates."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan cara pengujian statistik melalui model regresi data panel yang diolah menggunakan aplikasi STATA 12.0. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pengumpulan melalui teknik content analysis. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2008-2017. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah koneksi politik dan tata kelola perusahaan, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah tarif pajak efektif.Penelitian ini juga didukung oleh variabel kontrol, antara lain size,leverage, dan market to book value.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap tarif pajak efektif sedangkan koneksi politik cenderung tidak memilikipengaruh.

---

The aim of this research is to analyze the political connection and corporate governance on the tax aggressiveness at mining sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange by testing statistics through a panel data regression model which is processed by STATA 12.0. This study used secondary data with content analysis techniques. The research sample was determined by a purposive sampling technique at mining sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange during 2008-2017 period. The independent variables used in this study are political connection and corporate governance,while the dependent variable in this study is effective tax rates.This research is also supported by control variables, including company size, leverage, and market to book value. In this research, the results show that corporate governance has a significant positive effect on effective tax rate. Meanwhile,political connection has not a significant effect."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan cara pengujian statistik melalui model regresi data panel yang diolah menggunakan aplikasi STATA 12.0. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode gabungan (mixed methods), dimana metode kuantitatif sebagai metode utama, dan metode kualitatif sebagai metode pendukung atas hasil pengolahan data. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling pada perusahaan dalam indeks sektoral yang terdiri dari 9 sektor usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2009-2018. Adapun indeks sektoral terdiri dari yakni: sektor pertanian, sektor dasar dan kimia, sektor barang konsumsi, sektor keuangan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor pertambangan, sektor aneka industri, sektor properti, real estate dan konstruksi bagunan serta sektor perdagangan, jasa dan investasi.Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, leverage, proporsi komisaris independen dan kepemilikan pemerintah. Sementara variabel terikat pada penelitian ini adalah tarif pajak efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan,  tingkat profitabilitas serta  tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan  proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, meskipun dengan korelasi yang berbeda. Dimana ukuran perusahaan berkorelasi negatif, sementara tingkat profitabilitas dan tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan leverage dan faktor kepemilikan pemerintah cenderung tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

 

---

The aim of this research is to analyze the factors that affect the effective tax rates of company at 9 different sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange by testing statistics through a panel data regression model which is processed by STATA 12.0. The research approach used in this study is mixed methods, which the quantitative method as the main method, and the qualitative method as a supporting method.The research sample was determined by purposive sampling technique on companies in the sectoral index consisting of 9 business sectors listed on the Indonesia Stock Exchange with the study period 2009-2018. The sectoral index consists of: agriculture, basic and chemical sectors, consumer goods sector, financial sector, infrastructure sector, utilities and transportation, mining sector, various industri sectors, property sector, real estate and building construction as well as trade, services and investment. The independent variables used in this research are company size, profitability, leverage, the proportion of independent commissioners and government ownership, while the dependent variable is the effective tax rate (ETR). In this research, the results showed that company size, profitability (ROA) and corporate governance have a significant effect on effective tax rates, although with different correlations. Where the size of the company is negatively correlated, while the profitability ratio and corporate governance negatively affects the effective tax rate. Meanwhile, leverage and government ownership has not a significant effect.

 

"

"Penanaman modal asing memiliki posisi penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara sehingga negara berlomba mendapatkan penanaman modal asing dengan menetapkan insentif pajak berupa tarif pajak yang rendah. Dalam mengukur efektivitas insentif pajak tersebut, umumnya dilakukan menggunakan Statutory Tax Rate. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran yang lebih tepat digunakan adalah Effective Average Tax Rates (EATR), karena mampu menjelaskan insentif pajak yang diterima oleh penanam modal. Menggunakan data panel 70 negara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, disimpulkan bahwa tingginya EATR akan menyebabkan penanaman modal asing yang masuk ke dalam suatu negara menjadi lebih kecil

---

Foreign direct investment has an important position for the economic development of a country so that many countries compete to get foreign direct investment by setting tax incentives in the form of low tax rates. In measuring the effectiveness of these tax incentives, it is generally done using the Statutory Tax Rates. However, this study shows that the more appropriate measure to use is the Effective Average Tax Rate (EATR), because it is able to explain the tax incentives received by investors. Using panel data from 70 countries from 2017 to 2020, it is concluded that a high EATR will result in smaller foreign investment entering a country"

"Skripsi ini membahas mengenai perumusan kebijakan penggolongan tarif PBB di Kota Bekasi. Dengan disahkannya UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009, maka PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dalam proses pengalihan kewenangan tersebut, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan suatu dasar hukum bagi PBB, termasuk penggolongan tarif PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kota Bekasi merumuskan kebijakan penggolongan tarif PBB, proses perumusan dari kebijakan ini serta hal-hal apa saja yang dihadapi dalam proses perumusan kebijakan ini. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis seluruh pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

This thesis discusses about policy formulation of classification rates in Property Tax in Bekasi City. With the enactment of Law of Local Taxes and Local Charges Number 28 Year 2009, urban and rural property taxes are included in the local tax of district/city. In the process of transferring authority, all local governments are required to formulate a legal basis for property tax, including the classification rates of property tax by Bekasi local government.

This research was purposed to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about classification rates in Property Tax by Bekasi local government, the formulation of this policy, and any matters that are encountered in the process of formulating this policy. With qualitative approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions posed."

"Penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka dan relaksasi persyaratannya dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap kondisi pasar modal di masa pandemi Covid-19. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang signifikan menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengeluarkan insentif pajak tersebut. Namun, pada tahun 2020 tercatat masih banyak perseroan terbuka yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur. Penghitungan cost and benefit analysis dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari prospektus dan laporan keuangan dari beberapa perseroan terbuka yang memenuhi kriteria penghitungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan keempat persyaratan dan relaksasi pembelian kembali saham yang ditetapkan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian upaya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Initial Public Offering (IPO) bagi perseroan tertutup dan Right Issue serta Private Placement bagi perseroan terbuka. Terakhir adalah net benefit yang dihasilkan dari cost and benefit analysis yang dilakukan menunjukan hasil yang sangat positif.

---

The corporate income tax rates reduction for listed companies and the relaxation of requirements was issued by the government in response to capital market conditions during the Covid-19 pandemic. The significant decline in the Indonesia Composite Index (ICI) was one of the reasons for the issuance of the tax incentives by the government. However, in 2020 there were still a lot of public companies that have not fulfill the requirements to get a corporate income tax rates reduction. This study uses a qualitative research approach with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques that being used are field studies and literature studies. The cost and benefit calculation analysis in this study is based on data obtained from prospectuses and financial reports of several public companies that fulfill the calculation criteria. The results of this study indicate that the determination of the requirements and the relaxation of buyback are determined to obtain a reduction in the corporate income tax rate for listed companies respectively have a different backgrounds. Then, the efforts to fulfill the requirements to get an income tax rates reduction can be divided into two, that are Initial Public Offering (IPO) for private companies and Right Issues and Private Placements for listed companies. Finally, the net benefit resulting from the cost and benefit analysis carried out shows a very positive result.

"

"Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang turut mengelola pajak restoran. Masalah kepatuhan pajak restoran di Kota Padang Panjang berdampak pada jumlah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi masalah kepatuhan dan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak restoran dari 10% menjadi 5% pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak setelah kebijakan ini diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teori Implementation as A Political and Administrative Process oleh Grindle (1980). Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan tujuan penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang sudah baik. Namun, ketersediaan dana, perubahan jangkauan pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana penerimaan penerapan kebijakan ini masih butuh perhatian. Sedangkan kondisi kepatuhan pajak restoran sudah lebih baik dengan hadirya kebijakan penurunan tarif pajak restoran ini. Namun demikian, faktor penegakan hukum dan regulasi mengenai sanksi yang belum diatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

Restaurant tax is a type of tax regulated in Law Number 28 of 2009. Padang Panjang City, West Sumatra Province is one of the areas that also manages restaurant taxes. The problem of restaurant tax compliance in Padang Panjang City has an impact on the amount and realization of local tax revenues. To overcome the problem of compliance and tax revenue, the Regional Government issued a policy to reduce restaurant tax rates from 10% to 5% in 2018. The purpose of this study was to analyze the implementation of a policy of reducing restaurant tax rates in Padang Panjang City, as well as describe the factors that influence taxpayer compliance after this policy is implemented. This research uses the theory of Implementation as A Political and Administrative Process by Grindle (1980). This research approach is post positivist with descriptive research objectives and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the policy of reducing restaurant tax rates in the city of Padang Panjang has been good. However, the availability of funds, changes in the scope of implementation of the policy, as well as the acceptance of the implementation of this policy still need attention. While the condition of restaurant tax compliance has improved with the presence of this restaurant tax rate reduction policy. However, law enforcement and regulatory factors regarding unregulated sanctions are one of the factors influencing taxpayer non-compliance."