Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas.

---

The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors."

"Segala tindakan terhadap harta bersama dalam perkawinan seharusnya dilakukan atas persetujuan suami dan istri. Hal tersebut dikarenakan sejak dilangsungkannya perkawinan, harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri, sepanjang tidak adanya perjanjian kawin, maka kepemilikan atas harta tersebut dilakukan secara bersama-sama. Namun dalam kenyataannya ditemukan tindakan terhadap harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan secara sepihak (dalam hal ini suami yang melakukannya) sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1594/Pdt.G/2022/PA.PLG. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi istri atas perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat oleh suami dan pertanggungjawaban notaris yang membuat akta wasiat tersebut. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahawa perlindungan hukum bagi istri atas harta bersama yang dijadikan objek wasiat oleh suami tanpa sepengetahuannya diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, yang mana berdasarkan kedua ketentuan tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat bertindak dan mengalihkan harta bersama, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun dalam kaitannya dengan notaris yang membuat akta wasiat atas harta bersama secara sepihak (tanpa sepengetahuan istri), dapat dinyatakan bahwa notaris tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) dan ayat (12), serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi administratif atau pun dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga oleh istri.

---

All actions regarding joint assets in marriage should be carried out with the consent of the husband and wife. This is because since the marriage took place, assets acquired by both husband and wife, as long as there is no marriage agreement, ownership of these assets is carried out jointly. However, in reality it was found that actions against joint property in marriage were carried out unilaterally (in this case the husband did it) as was the case in the Palembang Religious Court Decision Number 1594/Pdt.G/2022/PA.PLG. Therefore, this research is intended to analyze legal protection for wives for unlawful acts in making a will deed by their husband and the responsibility of the notary who made the will deed. This legal research takes a doctrinal form using secondary data collected through literature study. Next, the data was analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that legal protection for wives for joint property which is made the object of a will by the husband without his knowledge is regulated in Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 92 of the Compilation of Islamic Law, which is based on both provisions. It is stated that in order to act and transfer joint assets, it must be based on the agreement of both parties. As for the notary who makes a deed of will on joint assets unilaterally (without the wife's knowledge), it can be stated that the notary must be responsible in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (11) and paragraph (12), as well as Article 44 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Based on these provisions, the notary can be subject to administrative sanctions or be sued for reimbursement of costs, compensation and interest by the wife."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuatnya terhadap para pihak serta apakah Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan apabila dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan harus mentaati dan mengikuti perilaku dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan terkait dengan ketelitian dan kecermatan, karena apabila Notaris tidak membuat Akta sesuai dengan prosedur, maka akta tersebut dapat menjadi akta di bawah tangan.

---

A notary is a public official who has the authority to make an authentic Deed. To be described as an act of conscious creation should be made before the Notary Deed all the contents desired by the parties and in accordance with the Ordinance and/or procedures set out in UUJN. However, in practice there is a notary deed as a PPAT in particular deed of sale and purchase made by PPAT, but not based on ordinances and/or the applicable procedure, which became the principal issue is how the responsibility of the Notary as a PPAT in the making of the deed of sale and purchase he had made against the parties, as well as whether the notary in his capacity as a PPAT can be blamed when in the execution of the deed of sale and purchase one of the parties does not perform according to what exchanged. This research is a normative law that is explanatory.

Results of this research is the Notary who runs his post as Land Deed Officer (PPAT) can not be discharged his responsibilities as a Notary and must obey and follow the behavior and Notary Regulations stipulated in UUJN. Notary public in his capacity as a PPAT can be blamed and thoroughness associated with incredible detail, because if the notary public does not make the Act in accordance with the procedure, then the deed can be a certificate under his hand."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata dan pidana terhadap notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris dikaitkan dengan pernyataan utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1495K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379K/Pid/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengkaji doktrin-doktrin hukum terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Akta PPJB yang dibuat oleh notaris dikesampingkan oleh perjanjian lisan dan notaris dalam kasus yang diteliti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan Akta PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris, mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila dibandingkan dengan perjanjian utang piutang secara lisan yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti lain yang dapat menunjang kesaksian para pihak, sebagaimana pengakuannya bahwa telah melakukan perjanjian utang piutang secara lisan. Kedudukan Akta PPJB seharusnya tidak dapat dikesampingkan keabsahannya oleh perjanjian lisan dan notaris memerlukan perlindungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugasnya untuk menghindari tuntutan hukum yang merugikan. Perlindungan hukum secara perdata dan pidana bagi notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan Putusan Nomor 1495k/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379k/Pid/2021 tidak terpenuhi. Hal ini karena, Akta PPJB dalam kasus a quo merupakan akta partij, yakni akta perjanjian yang merupakan suatu tindakan hukum yang mengindahkan undang-undang melakukan kesepakatan dan memenuhi isi dari kesepakatan.

---

This research aims to analyze civil and criminal legal protectionfor notaries in the drafting of Sale and Purchase AgreementDeeds (SPAD) and the legal standing of SPADs drawn up beforea notary, in connection with oral debt acknowledgmentagreements based on Decision Number 1495K/Pdt/2020 andDecision Number 379K/Pid/2021. The study employs a doctrinalresearch method, which examines relevant legal doctrines. The secondary data utilized include primary, secondary, and tertiarylegal materials obtained through library research and documentanalysis. The results of the study reveal that the legal standing ofSPADs drafted by notaries is overridden by oral agreements. In the cases studied, notaries did not receive adequate legal protection. The SPAD, created in the presence of a public official(in this case, a notary), inherently possesses superior legal certainty compared to oral debt acknowledgment agreements, which lack legal certainty due to the absence of supportingevidence corroborating the parties’ testimony regarding the oral agreement. The legal standing of SPADs should not be set asidein favor of oral agreements, and notaries require stronger legal protections in the execution of their duties to prevent detrimentallegal claims. Civil and criminal legal protection for notaries in the drafting of SPADs, as examined through Decision Number1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021, is foundto be inadequate. This is because the PPJB Deed in the case a quo constitutes a partij deed, namely a contractual deed thatserves as a legal act adhering to statutory regulations, enteredinto by mutual agreement, and fulfilling the terms of theagreement."

"Tesis ini mengemukakan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada tesis ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PPAT setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("Permen ATR No.2 Tahun 2018"), perbandingan perlindungan hukum dan pengawasan antara Notaris dan PPAT dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta upaya hukum pembeli atas Putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018 dan perlindungan hukum terhadap pembeli. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap PPAT ini berbeda dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, walaupun dengan telah diterbitkan Permen ATR No.2 Tahun 2018. Profesi jabatan PPAT kurang dilindungi dibandingkan dengan Notaris yang memiliki organ Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi keputusan menyetujui atau menolak suatu pemanggilan penyidikan. Belum diterbitkannya petunjuk pelaksana dari Permen ATR No.2 Tahun 2018 membuat perlindungan hukum terhadap PPAT belum terlaksana dengan sempurna sebagaimana halnya terhadap Notaris.

---

This research reveals an analysis legal protection form for Land Deed Making Officials (PPAT) Subsequent to the Amendment of Article 66 of Law of the Republic of Indonesia No.2 Year 2014 Concerning Notary Profession based on the Decision of the Regional Supervisory Council No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018. The problem construction which discussed in this research is about the form of legal protection against PPAT after the issuance of regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of national Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 year 2018 about the Construction and Supervision of land deed official ("Permen ATR No. 2 years 2018"), the discrepancy of legal protection and supervision between notary Public and PPAT in providing the protection and legal certainty, and the buyer's legal efforts on the verdict MPD No. 57/UM/MPD/ Kab. Bogor/V/2018 and legal protection against buyers. This research method uses the normative juridical method, an analytical descriptive, with the library of data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The law protection for PPAT is different from the legal protection of the notary as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 on the Amendment to Law No. 30 of 2004, although with the published of Permen ATR No. 2 year 2018. The profession of the PPAT is less protected than the notary public who owns the organs of the notary assembly in making the decision to approve or reject a call of inquiry. Not published instructions for the implementation of Permen ATR No. 2 year 2018 makes legal protection against PPAT has not been carried out perfectly as is the case against notary."

"Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan dalam hal pembuatan akta otentik memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris adalah apabila Notaris itu sendiri telah berada dijalur yang tepat yaitu dengan memperhatikan semua dokumen-dokumen asli dalam proses pembuatan akta untuk para pihak yang bersangkutan dan menaati pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan Notaris tersebut sudah melindungi dirinya sendiri secara hukum meskipun terdapat gugatan dari pihak ketiga (bukan pihak dalam akta). Menyangkut gugatan pihak ketiga ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam hal ini, akta otentik tersebut mempunyai Asas Praduga Sah dimana akta tersebut tetap dianggap sah dimuka pengadilan sampai ada pihak yang membuktikan yang sebaliknya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris mendapatkan Perlindungan Hukum karena Notaris itu sendiri telah menaati aturan hukum yang berlaku pada saat proses pembuatan akta sekalipun ada gugatan dari pihak ketiga dan akta otentik yang dibuatnya mempunyai Asas Praduga Sah.

---

Notary is a public official who implement the occupation in providing legal services in private law of the creation of an authentic deed requires legal protection. Legal protection for notary is in Notary itself had been in the right track that having regard to all the original documents in the process of making the deed to the parties concerned and comply with the various laws and regulations that exist, so that the Notary’s act has already been protect legally while there may be a lawsuit from a third party (not a party in the deed). A lawsuit from the third-party will automatically affect the Notarial deed made. In this case, the authentic deed had a Legitimate basis for the presumption of an act which still considered valid upfront court until there is the party that proves the opposite. This thesis is using the method of research juridical normative with analysis of data in a qualitative manner. From the results of an analysis of the conclusions, may be drawn that a notary get the legal protection because the notary itself has obey the rule of law prevailing at the process of making the deed although there's a lawsuit from the third party and the authentic deed which has been made have the principle of presumption valid."

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang serta perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat pengganti untuk menciptakan kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai proses penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang agar terhindar dari sengketa serta konflik pertanahan dan mengenai kedudukan sertipikat pengganti karena hilang serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak dari sertipikat pengganti demi terciptanya kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang melibatkan berbagai pihak terkait diluar instansi Badan Pertanahan Nasional agar dalam proses penerbitannya terhindar dari tindakan hukum yang dapat menimbulkan sengketa serta konflik pertanahan seperti sertipikat ganda dan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan sertipikat hak atas tanah sebelumnya. Sertipikat hak atas tanah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi agar terdapat kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti dan mencegah terjadinya perbuatan hukum yang dapat menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan.

---

This research analyzes the issuance of replacement certificates of land rights due to loss as well as legal protection for replacement certificate holders to create legal certainty. The issues raised in this research are regarding the process of issuing replacement certificates of land rights due to loss in order to avoid land disputes and conflicts and regarding the position of replacement certificates due to loss as well as legal protection for rights holders of replacement certificates in order to create legal certainty regarding land rights. The method used in this research is doctrinal research with analytical descriptive research type. The results obtained from this research are that in the process of issuing replacement certificates because they are lost, various related parties outside the National Land Agency are involved so that the issuance process avoids legal action that can give rise to land disputes and conflicts, such as double certificates and replacement certificates of land rights because they are lost. the same legal position as the previous land title certificate. The previous land rights certificate is declared no longer valid so that there is legal certainty regarding land rights issued by a replacement land rights certificate and to prevent legal actions that could give rise to land disputes and conflicts."

"Jual beli Merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, yaitu mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga, meskipun jual beli tersebut mengenai barang yang tidak bergerak. dalam pelaksanaan jual beli, untuk mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan suatu akta yang dibuat di hadapan seorang pejabat pembuat akta tanah. pada pelaksanaannya seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diatur oleh beberapa peraturan mengenai Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah dan mengenai tanggung jawab PPAT yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat suatu Akta Jual Beli. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode hukum Normatif dengan tipe penelitian Ekspalanatoris. Hasil penelitian ini yaitu akibat dari peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil dalam jual beli. dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat Akta Jual Beli adalah dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat, sanksi denda karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sanksi pidana karena terbukti telah melakukan penipuan.

---

The sale and purchase is a consensual agreement, meaning that it has been born as a valid agreement, which is binding or has legal force at the moment an agreement is reached between the seller buyer regarding the basic elements, namely good and prices, even though the sale and purchase is about good that are not move. in the implementation of the sale and purchase. to obtain legal certainty, a deed is required to drwan up in the presence of an official who makes a land deed. in practice. a land deed making official has been regulated by several regulations concerning the position of land deed making official. th eproblems raised in this study are regarding the consequences of the transfer of land right based on illegitimate rights and the responsibility of PPAT which in carrying out its position abuses its authority in making a sale and purchase deed. to answer these problems, the normative law method is used with explanatory reasearch type. the results of this study are the result of the transfer of land deed based on illehal rights to be null and void because they do not meet the material requirements in buying and selling, and the responsibility of the land deed maker officer who in the exercise of his position abuses his authority in making the sale and purchase deed is subjectto sanctions in the form of admnistrative sanctions in the form of dishonorable dismissal for having committed serious violantions, fines for committing acts against the law, and criminal sanctions for being proven to have committed fraud."

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan 1) perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dan Inggris; dan 2) perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dengan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data primer berupa wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang asuransi, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi, BPKN, LPKSM dan BPSK, kewajiban perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning, kewenangan OJK untuk memerintahkan perusahaan asuransi memberhentikan perjanjian keagenan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, BPSK, dan pengadilan umum, serta pemberian sanksi kepada agen asuransi; sedangkan di Inggris, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi dan FOS, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi FOS, arbitrase, dan county courts; 2) Perbandingan antara Indonesia dan Inggris terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah adalah tidak adanya kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning di Inggris, tidak ada penyelesaian sengketa berupa arbitrase atau konsiliasi FOS, tidak ada penindaklanjutan dari FCA, serta tidak ada mekanisme pemberian sanksi kepada agen asuransi secara eksplisit di Inggris. Selanjutnya, saran dari Penulis adalah dibuatnya pengaturan perudangan mengenai masa tunggu yang wajib dilalui agen asuransi setelah pindah ke perusahaan asuransi yang baru.

---

This thesis discusses the problems of 1) legal protection for policyholders against act of Twisting and Churning in Indonesia and the UK; and 2) comparison of legal protection for policyholders against acts of Twisting and Churning in Indonesia and the UK. The research method used is normative juridical with the use of primary data in the form of interviews with parties experienced in the field of insurance, as well as secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done qualitatively. The results of this study are 1) in Indonesia, the form of legal protection against Twisting and Churning actions is by providing responsibility for compensation of losses to insurance companies, the right to make complaints to insurance companies, BPKN, LPKSM and BPSK, the obligation of insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning actions, OJK's authority to order insurance companies to terminate agency agreements, dispute resolution through LAPS SJK, BPSK, and general courts, as well as sanctions against insurance agents; while in the UK, the form of legal protection against Twisting and Churning is to provide liability for compensation to the insurance company, the right to complain to the insurance company and the FOS, as well as dispute resolution through FOS mediation, arbitration, and county courts; 2) The comparison between Indonesia and the UK regarding legal protection for policyholders against Twisting and Churning is that there is no obligation for insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning in the UK, there is no dispute resolution in the form of FOS arbitration or FOS conciliation, no follow-up from the FCA, and there is no mechanism for sanctioning insurance agents explicitly in the UK. Furthermore, the author's suggestion is to make a regulation regarding the waiting period that must be passed by insurance agents after moving to a new insurance company."

"Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan bagi terpidana. Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin menempatkan pihak ketiga beriktikad baik menderita kerugian karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangakan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang-barang itu disita pun tidak dapat mengahapus kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari, sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga beriktikad baik tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan maupun upaya keberatan terhadap putusan perampasan.

---

Implementation Efforts in the form of forced confiscation of goods suspected of a crime related cause a variety of potential harm to the parties that the goods / assets used as evidence in judicial proceedings . Potential losses incurred due to loss of control over property rights attached to the items seized for evidentiary purposes in court. Confiscation of goods as a means of proving that a court ruling which legally binding status will be determined either returns to the initial owner of the thing seized or even decided to deprived as indemnification of state efforts, the reason is the result of a criminal offense and additional penalties for convicted. Seizure and confiscation of goods is very likely to put third parties of good will suffer a loss due to a period of relatively long proceedings to obtain a legally binding decision, especially if it is decided to capture. While the return of goods to the initial owner of the goods - the goods seized were not able to erase losses suffered by the parties concerned because of the decrease in the value of the goods and the potential return on investment that should be avoided , while the legal provisions regarding the protection of assets belonging to third parties of good will are not clearly and strictly regulate how the remedy can be done either in the form of pretrial against forceful measures and efforts made objections against the decision of deprivation."