Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, perusahaan semakin mencari cara untuk dapat berinteraksi dengan konsumen secara dekat dan personal untuk menciptakan brand experience yang baik di benak konsumen. Salah satu teknik yang semakin sering digunakan perusahaan adalah personalisasi oleh konsumen, dimana konsumen diberikan kesempatan untuk menciptakan produk dari berbagai pilihan yang disediakan agar sesuai dengan selera mereka. Dalam prosesnya, penelitian ini mengungkapkan pemahaman mengenai intensi konsumen untuk menggunakan platform personalisasi serta intensi mereka untuk membeli produk yang mereka personalisasi dalam platform tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa brand experience mendorong intensi konsumen untuk menggunakan platform personalisasi dan memediasi motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan intensi penggunaan

---

As technological advance, brands have an increasing arsenal to draw on in creating brand experience. One increasingly common tactic is product customization, whereby consumers are provided the ability to create their own products from a set of options. Respondents are those with an experience of using any vehicle customization toolkit provided by car manufacturer in Indonesia. In doing so, the study developed an understanding of consumers’ intention to use a customization toolkit and their subsequent intention to purchase customized products. The study found brand experience drives the intention to use a customization toolkit, mediating the relationship between individual factors and usage intentions. A customer’s prior experience and their intention to use a customization toolkit are also direct drivers of customized product purchase intention.. "

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory yang akan menggali lebih dalam pengalaman dan perilaku suami dalam menunggu istri melahirkan dengan seksio sesarea tidak terencana. Populasi dalam penelitian ini adalah suami yang menunggu istri melahirkan dengan seksio sesarea tidak terencana di rumah sakit Koja Jakarta. Jumlah sampel enam orang partisipan yang memenuhi kriteria inklusi dan telah mencapai saturasi data. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan telaah literatur. SeteIah analisa data kualitatif, peneliti mendapatkan lima tema, antara lain: 1. Suami merasakan cemas dan marah dalam mengambil keputusan segera terhadap persalinan seksio sesarea tanpa rencana, 2. Hal ini disebabkan karena persepsi suami terhadap ancaman keselamatan istri dan anaknya, 3. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah situasi & kondisi yang meningkatkan kecemasan meliputi informasi yang tidak jelas, trauma, keyakinan yang menentang seksio sesarea, belum ada pengalaman dioperasi dan tidak ada dana, serta situasi dan kondisi yang menurunkan kecemasan yaitu dukungan keluarga, teman, istri, pengalaman bekerja di lingkungan berbahaya, pengetahuan tentang seksio sesarea, budaya tradisi sebagai laki-laki dan ketersediaan dana, 4. Kondisi ini mempengaruhi perilaku suami dalam menunggu istri melahirkan, dengan strategi dan kopingnya, sehingga, 5. Suami mengharapkan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang jelas, komunikatif dan bersikap tenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa suami merasakan cemas dan marah saat memutuskan istri harus seksio sesarea segera tanpa rencana karena persepsinya terhadap ancaman keselamatan istri dan anaknya, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor kecemasan serta informasi dan sikap tenaga kesehatan. Untuk itu perlu pelaksanaan program ketas prenatal khusus ibu beserta pasangannya dan melaksanakan asuhan keperawatan dengan melibatkan peran serta suami.

---

This qualitative study used grounded theory approach which explore deeper on the experience & behavior of the husband who accompany their wife during non-elective sectio-cesarean surgery. The population of this study was husbands who accompany their wife during non-elective sectio-cesarean surgery in Koja hospital Jakarta. The number of participants was 6 participants who fulfill the inclusive criteria and reached data saturation. Data collection were using observation, deep interview and following by literature study. From the qualitative analysis it is found 5 different themes, which are 1. The husbands feel anxious & upset on deciding the non-elective cesarean surgery, 2. The perception of the husband on their wife & fetus condition, 3. The influence factors to their anxious are unclear information, trauma & disbelieve on cesarean surgery, lack of experience, lack of financial, 4. The influence factors that could decrease their anxious were support system from their family, friends, their-own wife, working experience on dangerous environment, well knowledgeable on cesarean surgery, the culture tradition as a man & financial support. This condition influence to the husband behavior & coping strategy when accompany their wife. 5. The participants (husband) expect health care team could inform & explain them well, patiently & effectively about anything related to their wife. From this study it could be concluded that the husband might feel anxious & upset when they accompany their wife during non-elective sectio-cesarean surgery because of the threaten feeling of loosing their wives & child new. The anxious & upset feeling was influenced by the anxiety factors & health team performance & attitude. Therefore, it is needed to implement pre-natal class program for mother & their spouse and the implementation of nursing care with spouse involvement."

"Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi Kreditur guna pelunasan hutang Debitur. Tesis ini membahas kekuatan eksekutorial sertipikat Hak Tanggungan terhadap barang jaminan Hak Tanggungan milik penjamin dan dikaitkan dengan Pasal 1831 dan 1832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tesis ini menggunakan penelitian hukum normative yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pihak ketiga sebagai penjamin lebih berhati-hati dan mencari informasi mengenai benda miliknya yang dijadikan jaminan apabila Debitur melakukan cidera janji dikemudian hari, dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih aktif dalam melakukan penyuluhan hukum atas akta yang dibuatnya, serta Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

The execution guarantee is the legal action to implement the court’s decree. This is made to fulfill the prestige which has become the rights of the accused as the winning party as stated in the court decree. The guarantee execution must be stated in the court decree since this is the formal procedure of the civil law. The Appeal Decree by the High Court of Justice, Republic of Indonesia Number 1569 K/Pdt/2011 analyze the item guarantee for the Obligation Rights owned by the third party whose position as the guarantee executed by the Creditor to settle the debts by the Creditor.

This thesis explores the power of the certificate execution as the Obligation Rights of the guarantor’s eights and related to Articles 1831 and 1832 Paragraph (1) of the Civil Code of Law. This thesis uses the normative law observation based on the secondary data and acts as a normative jurist.

The observation results suggest the third party as the guarantor to be more aware and seek information on the items’ ownership which later become the guarantee if the Debtor fails the promise and the Land Act by the Notary (PPAT) mist be more active in conducting the investigation on the act made, and the High Court of Justice must provide a legal balance in accordance to the constitution valid in deciding the matter discussed in this research."

"Jual beli tanah pada umumnya dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta jual beli dipergunakan untuk melakukan proses pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kantor Pertanahan setempat. Namun ketika syarat-syarat yang ditentukan belum terpenuhi maka dilakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan akta jual beli dengan menghadirkan pihak penjual atau tidak perlu menghadirkan pihak penjual kembali. Dalam praktek dapat terjadi pengikatan jual beli yang telah ditandatangani para pihak tidak dapat terlaksana, yaitu ketika pihak pembeli tidak dapat memperoleh izin membangun dari Pejabat atau instansi yang berwenang, sehingga pihak pembeli berubah status menjadi pemegang kuasa yang diberi kuasa oleh pihak pertama untuk memindahtangankan tanah dan atau bangunan tersebut kepada pihak lain.

---

Sales and Purchase in general are done with signing a Sales And Purchase Agreement by the seller and buyer themselves infront of an Official Certifier Of Title Deeds.The Sales And Purchase Agreement is used for processing the right on land and or building at the local National Land Authority Office. However when terms to do so have not yet been fulfilled, then the parties must sign an Agreement To Sell, later followed by signing the Seles And Purchase Agreement with or without the present of the seller. In practice, an Agreement To Sell that are signed sometimes cannot take place, which is when the buyer is not given a permission to build on the land from the authorized officer. In that case, the buyer’s status changed into an authorized party given by the seller to sell the land and or builing to other parties."

"Latarbelakang: Diperlukan program intervensi perubahan perilaku menyikat gigiyang berefek jangka panjang. Tujuan: membandingkan efektivitas metodeappreciative inquiry (AI) dengan dental health education (DHE) konvensionalterhadap pembentukan otomatisasi habit menyikat gigi. Metode: intervensikomunitas dilakukan dengan rancangan acak pada 164 anak usia 7-8 tahun di kota Madiun. Pengumpulan data dengan wawancara kuesioner dan pemeriksaan intra oral. Hasil: Proporsi anak yang mengalami otomatisasi pada kelompok AI lebih besar (63,8%) dibandingkan dengan kelompok DHE (22,1%) dan berbeda secara signifikan (P = 0.000; OR= 11.9, 95% CI = 4.794-29.497). Kesimpulan: metode appreciative inquiry lebih efektif dalam mengubah perilaku menyikat gigi dibandingkan DHE konvensional.

---

Background: Intervention program to achieve toothbrushing behavioural change with long-term effect still rarely implemented.

Objective: to compare the effectiveness of appreciative inquiry (AI) againts conventional health education approach for forming automaticity toothbrushing habit.

Methods: Randomized-Community Trial on 164 children age 7-8 years in Madiun City, data collection by interview and intraoral examination.

Results: automaticity proportion was significantly higher in the AI group (63,8%) as compared to conventional group (22,1%) (P = 0.000; OR= 11.9, 95% CI = 4.794-29.497).

Conclusion: appreciative inquiry was more effective than conventional health education approach for toothbrushing behavior change."

"Keberhasilan kegiatan pemasaran dan kesuksesan finansial pada suatu area komersial/pusat perbelanjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana salah satunya adalah faktor bauran penyewa (tenant mix). Proses analisis atas komposisi bauran penyewa dengan menggunakan metode consumer preference weighting dapat memudahkan pengembang dalam mengetahui secara tepat jenis–jenis penyewa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh para calon konsumen. Objek penelitian dalam studi ini adalah Travoy Hub, sebuah area komersial yang sedang dikembangkan oleh PT Jasamarga Related Business. Secara spesifik, terdapat 3 (tiga) parameter utama yang dapat menggambarkan model bauran penyewa secara efektif, yaitu kategori preferensi tenant (Preferred Main Tenant Category), kategori urutan tenant (Ranking of Main Tenant Category Preference), dan kategori kecenderungan pembelian produk tenant (Likelihood of Supporting Preferred Tenant). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan logika dari metodologi penelitian serta preferensi calon konsumen atas rencana penyewa yang akan beroperasi pada area komersial dimaksud, dengan menggunakan contoh suatu area komersial di daerah Jakarta Timur.

---

The success of financial and marketing activities in a commercial area/shopping center is influenced by several factors, one of which is the tenant mix factor. The process of analyzing the composition of the tenant mix using the consumer preference weighting method can facilitate developers in knowing exactly the types of tenants expected and needed by potential customers. The research object in this study is Travoy Hub, a commercial area being developed by PT Jasamarga Related Business. Specifically, there are 3 (three) main parameters that can effectively describe the tenant mix model, namely the Preferred Main Tenant Category, the Ranking of Main Tenant Category Preference, and the Likelihood of Supporting Preferred Tenant Category. The purpose of this study is to explain the logic of the research methodology as well as the preferences of potential customers for the planned tenants that will operate in the commercial area in question, using the example of a commercial area in the East Jakarta area."

"Upaya pemerintah mengenai peningkatan produksi target satu juta barel minyak pada tahun 2030 harus didukung oleh berbagai sarana yang menunjang peningkatan di industri minyak dan gas. Program tersebut dapat membawa dampak pada peningkatan stuktur lepas pantai. Dalam menunjang operasional eksplorasi dan produksi minyak dan gas dibutuhkan sarana berupa kapal. Salah satu tipe kapal yang banyak digunakan pada kegiatan lepas pantai di sektor hulu migas yaitu kapal jenis Anchor Handling Tug and Supply (AHTS). Kapal AHTS menyumbang valuasi kurang lebih 25% dari keseluruhan nilai pasar kapal lepas pantai global, menjadikannya jenis kapal lepas pantai terbesar kedua dalam hal jumlah porsi pasar. Jumlah nilai pasar kapal penunjang kegiatan lepas pantai diproyeksikan  mencapai $28,20 miliar pada tahun 2031. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan kebutuhan kapal AHTS untuk mendukung kegiatan operasi di sektor hulu migas. Namun dalam proses pengadaan kapal AHTS diperlukan banyak pertimbangan untuk memilih penyedia atau vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan. Salah satu upaya untuk penyelesaian masalah tersebut ialah dengan merancang suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu untuk memilih vendor. Karena kriteria bersifat kompleks, SPK akan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mendukung proses analisis menjadi lebih efektif. Dengan adanya SPK dapat meningkatkan efisiensi proses dari pengadaan kapal AHTS.

---

The government's efforts to increase the production of one million barrels of oil target by 2030 must be supported by various facilities that support improvements in the oil and gas industry. The program can have an impact on increasing offshore structures. In supporting oil and gas exploration and production operations, facilities in the form of ships are needed. One type of ship that is widely used in offshore activities in the upstream oil and gas sector is the Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) type ship. AHTS vessels account for a valuation of approximately 25% of the overall global offshore vessel market value, making them the second largest type of offshore vessel in terms of market share. The total market value of vessels supporting offshore activities is projected to reach $28.20 billion by 2031. This growth can be attributed to the increasing demand for AHTS vessels to support operations in the upstream oil and gas sector. However, in the AHTS ship procurement process, many considerations are needed to choose the provider or vendor that best suits the needs. One of the efforts to solve this problem is to design a Decision Support System (DSS) that can help to select vendors. Because the criteria are complex, the DSS will use the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to support the analysis process to be more effective. With the DSS, it can improve the efficiency of the AHTS ship procurement process."

"Tesis ini membahas mengenai otentisitas dari akta jual-beli yang didalamnya terdapat kesalahan penandatanganan. Kesalahan penandatanganan didalam akta berakibat pada hilangnya keotentisitas dari akta tersebut dan akta tersebut dapat batal demi hukum. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena tidak sempurna tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat selama tidak ada pihak yang dirugikan dan para pihak didalam Akta Jual-Beli mengakui perbuatan hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian Eksplanatoris dengan desain Preskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlu diadakan pelatihan penyegaran yang rutin bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah agar tidak terjadi kesalahan serupa; Perlu adanya penegasan terkait sanksi kepada PPAT yang lalai dalam mejalankan tugasnya; Perlu adanya suatu kejelasan mengenai pengertian dari akta otentik didalam akta PPAT itu sendiri.

---

This thesis discuss about authenticity of land rights transition deeds in which there is a mistake in the autograph of the party in Bekasi municipal. The mistake in the autograph of the deeds renders it to lose its authenticity and such deeds may condemn to be null by the law. Such deeds can still be used as the basis of registration of transfer of land rights in the Land Office as long as there is no injured party and the parties in the Deeds acknowledge the legal action. This research is explanatory research with Prescriptive design.The results of the study suggest that there should be regular refresher training for the Land Deed Official to avoid similar errors; There`s need to an exact enforcement concerning ethical conduct of the PPAT if its fail to do its bidding; There`s need to be a precise connotation on the authenticity of the land officer deeds."

"Masalah utama yang muncul pada klien gagal ginjal kronis yaitu kelebihan volume cairan akibat ketidakpatuhan terhadap pembatasan cairan. Ketidakpatuhan pada klien disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan motivasi diri klien dalam melakukan pembatasan asupan minum. Intervensi keperawatan yang dilakukan berfokus pada kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diri dan motivasi dalam pembatasan asupan cairan serta monitoring status cairan dalam rangka meningkatkan status kesehatan klien. Cognitive Behavioural Therapy CBT merupakan salah satu intervensi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesadaran klien tentang pentingnya program pembatasan asupan cairan. Namun, metode ini masih jarang dilakukan di lahan praktik. Intervensi CBT dalam studi kasus ini dilakukan dalam waktu satu minggu dengan melibatkan keluarga sebagai social support untuk mengontrol perilaku. Setelah dilakukan intervensi CBT, kesadaran diri dan motivasi klien meningkat ditunjukkan dengan klien berhasil melakukan pembatasan asupan cairan. Namun, secara klinis belum menunjukkan perbaikan dalam masalah kelebihan volume cairannya. Maka dari itu perlu dikaji lebih lanjut terkait faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kondisi kelebihan cairan pada pasien gagal ginjal kronis.

---

The main problems that appears on clients of chronic renal failure are excess fluid volume due to noncompliance to fluid restriction. Noncompliance in the client due to lack of awareness and self motivation of the client in the limitation of fluid intake. Nursing interventions focused on activities to improve self awareness and motivation fluid restriction as well as monitoring fluid status in order to improve client rsquo s health status. Cognitive Behavioral Therapy CBT is one of the intervention that can be given to increase client awareness about the importance of fluid restriction program. However, this method is still rarely done in practice areas. Intervention CBT in this case study was done within one week by involving the family as a social support to control client rsquo s behavior. After administration of CBT,self awareness and client motivation increased this is indicated by client succeeded to restrict his fluid intake. However, client haven rsquo t shown an improvement of excess fluid volume problem clinically. Therefore it is necessary to do a further study related to other factors that can cause an excess fluid volume in chronic kidney disease patients."

"ABSTRAKMelihat pertumbuhan penduduk yang cepat dewasa ini masalah perumahan dirasakan semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah perumahan sangat berbeda, oleh karena itu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu perhatian pemerintah adalah membangun rumah-rumah negara untuk tempat tinggal pegawai negeri sipil bersama dengan keluarganya. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada proses pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dengan cara sewa bell. Pokok permasalahan adalah mengapa proses pengalihan rumah negara harus dengan sewa beli tidak dengan pengikatan jual beli?, dan bagaimana pelaksanaan pengalihan rumah negara apabila menggunakan sewa beli?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Lalu setelah dilakukan analisa, kesimpulam dalam penelitian adalah bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara sewa beli, sedangkan rumah negara yang dapat dialihkan adalah rumahnegara golongan III saja, dan syarat-syarat dari pengalihan rumah negara dapat dilihat dari subjek dan objek perjanjian sewa beli rumah negara yang mempunyai kekhususan. Saran dalam penulisan ini adalah, sewa beli dalam masyarakat Indonesia lebih baik diatur dalam suatu undang-undang, karena dengan adanya undang-undang sewa bell, maka terdapat suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak guna menghindari kesimpang siuran, dalam merumuskan isi perjanjian sewa beli walaupun pembelinya pegawai negeri sipil harus tetap perlu dipertimbangkan, supaya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan dipihak penyewa beli dan penyeleksian calon pembeli rumah negara hendaknya dilakukan dengan teliti oleh pihak yang berwenang dan memprioritaskan kepada mereka yang belum mempunyai rumah."