Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaruh Etnisitas Yahudi sebagai dasar dari Negara Israel terhadap kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh Negara Yahudi yang berdiri di Tanah Israel dimana Tanah Israel juga merupakan pusat dari Kekristenan secara umum dan Gereja Katolik secara khusus. terhadap kepentingan Gereja Katolik di Tanah Israel. dalam hal ini beberapa sudut pandang yang melandasinnya baik filsafat teologi, sejarah, sosiologi, dan yurisdiksi. dengan menggunakan analisis teori nasionalisme etnis dari Hans Kohn dalam konteks Negara Israel, maka terdapat pengaruh kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel, khususnya pengaruh dalam hal keragaman ritus dan kota Yerusalam.

---

The influence of Jewish Ethnicity as the basis of the State of Israel on interest The bVatican City State in the State of Israel is very interesting to study. this research aims to understand the influence of the Jewish State that stands on the Land of Israel where the Land of Israel is also the center of Christianity in general and the Catholicn Church in particular. Against the interests of the Catholic Church in the Lnad of Israel. in this case, several points of view underlying it are used used such as theology, history, sociology, and jurisdiction. By using ethnic nationalism theoretical analysis of Hans Kohn in the context of the State of Israel, then there is influence of Vatican City State interest in the State of Israel. Especially the influence in terms of the diversity of rites and City of Jerusalem."

"Konflik antara umat manusia bisa terjadi karena masalah dan ideologi apa saja, seperti, kepentingan ekonomi, perebutan batas wilayah, faktor etnis, bahkan perebutan wanita atau harta. Bahkan, banyak konflik yang melibatkan faktor agama dan umat beragama, tidaklah murni menunjukkan semata-mata faktor perbedaan konsepsi agama itu sendiri sebagai penyebab konflik. Konflik antara Palestina dan Israel yang terjadi hingga saat ini berpangkal dari dicetuskannya Gerakan Zionisme International oleh seorang tokoh Bangsa Yahudi bernama Theodor Herzl pada tahun 1894. Gerakan politik dengan berlandaskan scmangat keagamaan ini bertujuan untuk kembali mempersatukan bangsa Yahudi yang hidup berpencar dalam diaspora ke dalam suatu tanah air nasional di Palestina, namun hal tersebut berdampak pada munculnya konflik antara bangsa Yahudi dengan bangsa Palestina yang sebelumnya telah menempati tanah tersebut. Tidak hanya sampai di situ, efek yang muncul juga terasa hingga ke negara-negara lain khususnya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengedepankan perspektif emik, serta melalui wawancara mendalam, dan penggunaan data-data sekunder berupa artikel, biografi, dan pernyataan-pernyataan informan di media massa, penelitian ini membahas tentang Sikap Opinion Leader Cendekiawan Kristen dan Islam terhadap konflik Israel-Palestina dan pemikiran mereka berkaitan dengan 'konflik tersebut. Cendekiawan tersebut ialah pertama, Abdurrahman Wahid, kedua, Hidayat Nur Wahid, opinion leader ketiga, Andreas Anangguru Yewangoe, keempat, adalah Benny Susetyo. Umumnya, responden memandang bahwa persoalan konflik Israel-Palestina bukanlah persoalan agama semata, melainkan konflik politik, meskipun di daiamnya terdapat nuansa keagamaan. Pada responden dari kalangan cendekiawan Islam, meskipun sedikit terlihat sentirnen keagamaannya, namun mereka tetap melihat bahwa konflik tersebut merupakan konflik "universal yang memiliki dimensi kemanusiaan yang juga bersifat "universal". Responden dari kalangan cendekiawan Kristen simpatik terhadap perjuangan bangsa Palestina, semata-mata bukan karena faktor agamanya, melainkan faktor kemanusiaannya yang lebih menonjol. Dalam pandangan mereka bangsa Palestina di situ jelas menjadi objek tertindas.

---

Conflict among humans can caused by ideology differences or anything, such as, economic needs, ethnical factors territorial factors, even women or treasure. Therefore, many conflicts involve religion factor, but it is not fair enough to show to point out only the differences in the religion conceptual itself as the reason of the conflict. Conflicts between Palestine and Israel that happened until this day was caused by the declaration of International Zionism movement by a Jewish figure named Theodore Herzl in the year of 1894. The politic movement that based on the religious spirit is aiming to re-unite the Jewish Nations that lived separately in Diaspora into a nation in Palestine, even tough it has an impact on the conflict that rise between Jewish with Palestinian and has settled that ground before. Not only till there, the effect that shown up also felt to other countries especially in the nation that have Moslem majority as the citizen. With using qualitative approach that put forward epic perspective, this research discussed about the Christians and Moslem intellectual opinion Leader attitude in the Israel-Palestine conflict and their background opinion, which related to the conflict. Those intellectual are Abdurrahman Wahid then Hidayat Nur Wahid, and from the Christians Andreas Anangguru Yewangoe and Benny Susetyo. Commonly, the respondents point of view obviously visible that the conflict between Israel and Palestine is not a matter of religion, the respondents point of view focus on that the Israel and Palestine conflict is a political conflict, even if the religion sentimental often attached on the respondents point of view, especially among the Moslem. But even thought, because the conflict is an "universal" conflict and have an humanity dimension so that the reason why the Christian side got sympathy to the effort of the Palestinian, not because the religion factor, but the humanity factor that must be supported, the respondents obviously viewed that Palestine is becoming the object of harassment and etc."

"

Artikel ini membahas konsep one-state solution yang dapat dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi konflik antara Palestina dan Israel serta tantangan-tantangan dalam mewujudkan gerakan one-state solution terhadap para pendukungnya. Tujuannya adalah untuk melihat persoalan solusi konflik Palestina-Israel secara lebih mendalam serta mengukur sejauh mana konsep one-state solution dapat menjadi sebuah gerakan politik yang jelas bagi rakyat Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat menilai potensi perkembangan gagasan one-state solution sebagai gerakan politik bagi masyarakat Palestina dalam mewujudkan hak-hak yang tak terlindungi oleh two-state solution, serta berkontribusi untuk mencarikan usulan pemecahan atas persoalan Palestina-Israel. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan metode studi pustaka, pengumpulan data yang memusatkan sumbernya pada penggunaan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Hasil dari penelitian ini adalah konsep one-state solution dapat dijadikan gerakan politik internasional yang dapat dipertimbangkan, untuk setidaknya menjamin kesetaraan hak bagi seluruh rakyat Palestina.

---

This article discusses the concept of the one-state solution, which can be considered an alternative to addressing the conflict between Palestine and Israel, as well as the challenges in realizing the one-state solution movement among its supporters. The goal is to explore the matter of resolving the Palestine-Israel issue more profoundly and evaluate the potential for the one-state solution to emerge as a distinct political movement for the Palestinian people. This research is expected to assess the potential for developing the idea of a one-state solution as a political movement for the Palestinian people in realizing rights that are not protected by the two-state solution, as well as contributing to finding proposals for solutions to the Palestinian-Israeli problem. This research applies a descriptive qualitative research method using a literature review approach, with data collection primarily focusing on the use of books and other literature as the main sources. The result of this research is that the one-state solution concept can be considered as an international political movement to at least ensure equal rights for all Palestinian people.

"

"State and Religion in Israel begins with a philosophical analysis of the two main questions regarding the role of religion in liberal states: should such states institute a 'Wall of Separation' between state and religion? Should they offer religious practices and religious communities special protection? Gideon Sapir and Daniel Statman argue that liberalism in not committed to Separation, but is committed to granting religion a unique protection, albeit a narrower one than often assumed. They then use Israel as a case study for their conclusions. Although Israel is defined as a Jewish state, its Jewish identity need not be interpreted religiously, requiring that it subjects itself to the dictates of Jewish law (Halakha). The authors test this view by critically examining important topics relevant to state and religion in Israel: marriage and divorce, the drafting of yeshiva students into the army, the character of the Sabbath and more."

"Peta perpolitikan Timur Tengah memasuki babak baru setelah UEA memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dalam sebuah kesepakatan Abraham Accord yang dimediasi oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kesepakatan normalisasi UEA-Israel muncul sebagai strategi balancing untuk merespon ancaman di kawasan serta mengetahui bagaimana respon serta dampak yang ditimbulkan dari negara-negara Timur Tengah dan dunia Arab atas kesepakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma neorealisme dengan konsep balancing sebagai pisau analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dalam menjawab berbagai persoalan yang diusung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan strategi balancing UEA meningkatkan pertahanan dan keamanan secara maksimal bersama dengan Israel untuk membendung potensi ancaman yang datang dari Iran, Turki, dan musuh potensial lainnya di kawasan. Normalisasi tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap pergeseran peta politik Timur Tengah sehingga memiliki dampak positif terhadap perekonomian di kawasan dan berdampak negatif terhadap eskalasi perebutan pengaruh Turki dan Iran di kawasan sebagai penentang kesepakatan normalisasi UEA-Israel.

---

The political map of the Middle East entered a new chapter after the UAE decided to normalize diplomatic relations with Israel in the Abraham Accords Peace Agreement mediated by former US President, Donald Trump. This study aims to analyze how the UAE-Israel normalization agreement emerged as a balancing strategy to respond to threats in the region and to find out how the response and the impact of Middle Eastern countries and the Arab world on the agreement. This study utilize the neorealism paradigm with the concept of balancing as an analytical tools. In addition, this research uses a qualitative method through a case study approach in answering the various issues raised. The results of this study indicate that based on the balancing strategy, the UAE increases defense and security to the maximum together with Israel to stem potential threats coming from Iran, Turkey, and other potential enemies in the region. This normalization has significant implications for shifting the political map of the Middle East so that it has a positive impact on the economy in the region and a negative impact on the escalation of the struggle for influence between Turkey and Iran in the region as opponents of the UAE-Israel normalization agreement."

"Tesis ini membahas mengenai apakah Palestina dapat dikategorikan sebagai Negara berdasarkan hukum internasional dan bagaimana status hukum alien occupation Israel atas Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Palestina dapat dikategorikan sebagai suatu Negara berdasarkan hukum internasional; pendudukan Israel atas Palestina dapat dikategorikan sebagai alien occupation berdasarkan hukum humaniter internasional, namun Israel melanggar aturan-aturan dalam Hague Regulation, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977.

---

This thesis discusses about whether the Palestinians can be categorized as a State under international law and how the legal status of the alien occupation of Palestine by Israel based on international humanitarian law. The study was a normative study with a descriptive design. The study concluded that Palestine can be categorized as a State under international law; Israel's occupation of Palestine can be categorized as an alien occupation under international humanitarian law, but Israel has violated the rules of the Hague Regulations, the Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol I 1977."

"Penelitian mengenai dukungan Amerika Serikat terhadap proses berdirinya negara Israel (1945-1949) telah dilakukan pada bulan Maret sampai Oktober 2005, tujuannya ialah untuk memaparkan motivasi dan fakto-faktor yang menentukan pengambilan kebijakan di Amerika Serikat. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengapa Amerika Aerikat memberikan dukungannya terhadap berdirinya Negara Israel. Penulisan ini mengambil sudut pandang dinamika perpolitikan domistik yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika. Sumbr-sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumbe primer diperoleh melalui sumber-sumber primer yang sudah diterbitkan, seperti pernyataan pengakuan kedaulatan dari Amerika terhadap Negara Israel, resolusi Majelis Umum PBB thun 1947, dan teks deklarasi berdirinya Negara Israel. Sebagian sumber tersebut terdapat dalam Public papers of the Presidents of the US: Harry Truman, 1948. Washington: United States Government Printing Office. 1946. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan situs internet. Situs internet yang digunakan adalah situs resmi Zionist Organization of America dan situs resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)."