Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada periode Januari 2015 hingga Desember 2016, terjadi peristiwa yang disebut sebagai “krisis pengungsi Eropa” atas kasus sekitar 2,5 juta yang mengajukan suaka di negara-negara Uni Eropa. Pemerintah Prancis melakukan pembongkaran kamp pengungsian di Calais dengan dalih keamanan negara. Pembongkaran ini dilakukan dengan tujuan untukmengurangi jumlah pengungsi yang hendak menyeberang ke Inggris. Penelitian ini membahas dampak dari pembongkaran kamp pengungsi Calais terhadap hubungan keamanan Prancis-Inggris. Metode sejarah digunakan dalam artikel ini dengan menggunakan metodologi analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Permasalah pengungsi di Calais, latar belakang partai pendukung penguasa di Prancis saat itu dan dalih pembongkaran kamp pengungsi di Calais menjadi perdebatan baik di dalam negeri Prancis maupun dengan pemerintah Inggris. Di antara ke tiga aspek tersebut, ternyata aspek latar belakang partai pendukung penguasa di Prancis saat itu yang paling dominan dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Pengaruh tersebut memicu kedua pemerintahan untuk mengubah kebijakan yang ada dengan kebijakan yang baru untuk mengurangi krisis kemanusiaan yang ada di Calais walaupun kedua partai penguasa yang ada di Prancis dan Inggris berbeda.

---

From January 2015 to December 2016, the "European refugee crisis" saw around 2.5 million people apply for asylum in EU countries. The French government dismantled the refugee camp in Calais under the pretext of state security. This demolition was carried out with the aim of reducing the number of refugees who wanted to cross into the UK. This research discusses the impact of the dismantling of the Calais refugee camp on French-British security relations. The historical method is used in this article using Norman Fairclough's critical discourse analysis methodology. The refugee problem in Calais, the background of the ruling party in France at the time and the pretext for dismantling the refugee camp in Calais were debated both within France and with the British government. Among these three aspects, it turned out that the background aspect of the ruling party in France at that time was the most dominant compared to the other two aspects. This influence triggered the two governments to change the existing policy with a new policy to reduce the humanitarian crisis in Calais even though the two ruling parties in France and Britain were different."

"Isu krisis pengungsi global telah menjadi masalah mendesak dan kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan jumlah pengungsi akibat konflik, bencana alam, dan ketidakstabilan politik menantang komunitas global dalam memberikan respons yang tepat. Banyak negara menolak pengungsi dengan alasan menjaga keamanan nasional, namun pengungsi juga membutuhkan perlindungan. Pandangan yang hanya berfokus pada keamanan nasional mendorong pengungsi hidup dalam kerentanan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan, dengan mempertimbangkan konsep keamanan manusia agar pengungsi dianggap sebagai subjek keamanan. Pendekatan Indonesia sering didominasi oleh keamanan nasional, namun terdapat indikasi bahwa negara ini tetap menerima pengungsi melalui kebijakan, kolaborasi, dan partisipasi dalam forum internasional. Apabila dalam keterbukaan tersebut pengungsi tidak dilindungi aspek keamanannya maka Indonesia dapat meningkatkan bentuk ketidakamanan pada pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat kemudian dari segi apa elemen keamanan manusia muncul dalam upaya pengelolaan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menerapkan analisis konten (content analysis) terhadap berbagai upaya, dokumen kebijakan resmi, hingga keterlibatan kolaborasi Indonesia dengan berbagai aktor. Dengan mengkomparasi pada konsep keamanan manusia dari UNDP 1994 dan CHS 2003, ditemukan bahwa elemen keamanan manusia pada upaya Indonesia muncul dari relasi tiga faktor pengaruh: Tekanan norma global HAM, inherent local values dan kolaborasi antar aktor lintas sektor. Tiga faktor ini mendorong Indonesia pada akhirnya untuk mempertimbangkan aspek keamanan pengungsi dengan dibentuknya kebijakan, kerjasama dengan organisasi internasional dan partisipasi Indonesia pada forum internasional Upaya Indonesia ini pada konsep keamanan manusia berada pada tataran ide, komponen dan strategi yang diterapkan oleh negara.

---

The global refugee crisis has become an urgent and complex issue in recent decades. The increasing number of refugees due to conflicts, natural disasters, and political instability challenges the global community to provide appropriate responses. Many countries refuse refugees citing national security concerns, but refugees also need protection. A perspective focused solely on national security pushes refugees into vulnerability. Therefore, a more inclusive approach is needed, considering the concept of human security to view refugees as security subjects. Indonesia's approach is often dominated by national security, but there are indications that the country still accepts refugees through policies, collaborations, and participation in international forums. If the security aspects of refugees are not protected in this openness, Indonesia may increase forms of insecurity for refugees. This research will examine how elements of human security emerge in refugee management efforts in Indonesia. This study uses a qualitative method, applying content analysis to various efforts, official policy documents, and Indonesia's collaborative involvement with various actors. By comparing the concept of human security from UNDP 1994 and CHS 2003, it is found that elements of human security in Indonesia's efforts emerge from the interrelation of three influencing factors: pressure from global human rights norms, inherent local values, and cross-sector actor collaboration. These three factors ultimately push Indonesia to consider the security aspects of refugees through the formulation of policies, cooperation with international organizations, and participation in international forums. Indonesia's efforts within the concept of human security are at the levels of ideas, components, and strategies implemented by the state."

"ABSTRAKTerbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masalah keamanan dan stabilitas di kawasan ini, terutama untuk menghindari bahaya komunis. Pada saat itu isu keamanan ini dianggap sebagai hal yang sensitif, namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda dalam kerjasama ini. Tesis ini membahas berbagai tantangan ASEAN dan dampak masalah keamanan di masa mendatang. Akibat perkembangan di berbagai bidang dan dinamika perubahan hubungan internasional di kawasan ini, maka masalah keamanan juga semakin komp]eks. Dalam melihat tantangan keamanan ASEAN ini didasarkan pada konsep keamanan komprehensif, dimana masalah keamanan sekarang ini tidak hanya mencakup masalah militer, namun juga masalah non-militer yang semakin mengemuka sebagai penyebab masalah keamanan tersebut. Oleh karena itu penulis membagi tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam masalah keamananannya yaitu tantangan keamanan konvensional dan non-konvensional. Tantangan konvensional merupakan tantangan yang umumnya sudah ada, bahkan sudah ada sebelum ASEAN berdiri namun masalah ini belum terselesaikan dengan tuntas masih ada sampai sekarang, seperti masalah teritorial, separatisme, nasionalisme/kedaulatan. Sedangkan tantangan keamanan non-konvensional merupakan tantangan yang tidak biasa timbul, bahkan masih dianggap baru yang sulit diidentifikasi. Umumnya akibat perkembangan dan perubahan yang terjadi seperti masalah migrasi, lingkungan hidup, narkotika dan obat terlarang, krisis ekonomi, sumber-sumber kekayaan laut, HAM dan demokratisasi. Untuk itu penulis pertama sekali mencoba melihat apa saja yang menjadi tantangan keamanan ASEAN di masa mendatang. Dari hal ini maka penulis kemudian mencoba melihat bagaimana dampak tantangan tersebut bagi ASEAN. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, surat kabar sebagai sumber data primer yang mendukung pembahasan. Dalam memandang tantangan keamanan ini didasarkan pada konsep pemikiran keamanan komprehensif yang dikemukakan oleh David Dewitt dan Muthiah Alagappa dan menggunakan teori keamanan regional yang dikemukakan oleh Donal K. Emmerson, Lasswell, Kaplan serta teori deterrence oleh Henry Kissinger dan balance of power. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASEAN yang tentu saja menimbulkan dampak ini, akan turut menentukan strategi dan kebijakan keamanan ASEAN serta masa depan organisasi ini di masa mendatang. "

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan secara teoritis dan empiris fenomena perubahan Strategi Keamanan NATO setelah terjadinya disintegrasi Uni Soviet dan perubahan sistemik di Eropa Timur.Terdapat tiga variabel yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu: Disintegrasi Uni Soviet dan Perubahan Sistemik di Eropa Timur sebagai variabel pengaruh dan Strategi Keamanan NATO sebagai variabel terpengaruh.Pengertian disintegrasi adalah proses perpecahan suatu negara menjadi berbagai negara yang lepas dari pemerintahan pusat. Disintegrasi Uni Soviet diawali dengan melemahnya kekuasaan pusat sebagai akibat dari kebijaksanaan Mikhail Gorbachev yang menghembuskan angin keterbukaan dan kebebasan di nagara itu. Kudeta yang terjadi pada bulan Agustus 1991 oleh kelompok radikal konservatif telah mernpercepat proses disintegrasi.Eropa Timur mencakup semua negara yang berada di sebelah timur Jerman sampai ke pegunungan Ural di Rusia dimana sebagian besar merupakan anggota Pakta Warsawa. Eropa Timur merupakan suatu wilayah dimana telah terjadi perubahan mendasar dan secara menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahannya.NATO adalah organisasi atau aliansi militer yang berdiri pada tahun 1949 sebagai sarana untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan melalui tindakan bersama sesuai dengan Piagam Perjanjian Atlantik Utara. Aliansi militer ini ditujukan untuk menangkal ancaman militer Uni Soviet dengan memadukan kekuatan konvensional dan nuklir guna melindungi negara-negara Eropa Barat.Penelitian dilakukan melalui metode deskriptif - analisis yang bertujuan untuk mencari keterhubungan antara dua variabel independen dan variabel dependen. Untuk menunjang kebutuhan pengkajian tersebut di atas, dipergunakan teknik pengumpulan data dengan carra riset kepustakaan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa disintegrasi Uni Soviet dan perubahan sistemik di Eropa Timur mempengaruhi perubahan strategi keamanan NATO."

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh dari konsep munculnya konsep String of Pearls,sebuah konsep yang pertama kali muncul pada tahun 2005 dalam laporan Darikonsultan Departemen Pertahanan AS mengenai aktifitas China yang semakinmeningkat di Samudera Hindia, terhadap dinamika keamanan regional. Berangkatdari regional security complex theory (RSCT) yang dikemukakan Barry Buzanmengenai signifikansi dan otonomi dari level keamanan regional, penulismencoba mencari tahu apakah pengaruh dari munculnya titik-titik pengaruhgeopolitik China di sepanjang Samudera Hindia dan Laut China Selatan (bentuknyata dari String of Pearls) terhadap kompleks keamanan Asia Timur dan AsiaSelatan. Dengan menggunakan variabel-variabel dari kompleks keamananregional yang dijelaskan oleh Buzan, penulis melakukan peneltian kuantitatifuntuk menjawab permasalahan tersebut, di mana String of Pearls sebagai variabelpolaritas menjadi variabel independen, variabel batasan geografis, struktur anarki,dan pola amity/enmity menjadi variabel antara (intervening variable) dan akhirnyatransformasi kompleks keamanan sebagai variabel dependen. Dalam penelitianini, ditemukan hasil bahwa String of Pearls menyebabkan transformasi eksternalkompleks keamanan regional Asia Timur dan Asia Selatan dan membentukkompleks keamanan Asia yang solid. Hal ini disebabkan oleh meningkatnyaabsolute power dan kapasitas interaksi India dan di saat yang sama terjadi aktifitaspenguatan dan perluasan jariangan quasi alliance di antara sekutu-sekutu ASsementara di saat yang sama melakukan hedging terhadap China sebagai bentukantisipasi untuk merespon semakin menguatnya kapabilitas kekuatan laut China.India pada akhirnya menjadi bagian dari struktur polaritas dari kawasan AsiaTimur, menyebabkan peleburan batasan geografis antara kompleks Asia Timurdan Asia Selatan dan akhirnya terjadilah transformasi eksternal tersebut.

---

AbstractThis Thesis focus on the impact of String of Pearls concept (originated from a2005 report for US Defense Ministry by Booz allen Hamilton about the increasingChina activity in Indian Ocean) for regional security dynamics. With Buzan?sregional security complex theory (RSCT) as the basis, about the significance andauthonomy of regional securitylevel, the author try to find out the impact of realform of String of Pearls for the composing variables of East Asia and South Asiasecurity complex. With the using of regional security complex variables (asexplained by Buzan), the autor conduct a quantitative research to answer theresearch question, where String of Pearls as polarity variable become independentvariable and measured with Bueno De Mesquita?s systemic polarity measurementmethod. Boundary, anarchic structure, and amity/enmity pattern as interveningvariable and security complex transformation as dependent variable. In thisresearch, the author found that String of Pearls causes external transformation ofEast and South Asia security complex and formed a fully pledges Asia securitycomplex. This happened because the increasing of India?s absolute power andinteraction capacity, while at the same time there were activities of strengtheningand expanding quasi alliance networking between US allies and hedging towardsChina as a respond of the increasing of China sea power capability. Because ofthat, India become the part of East Asia polarity structure, and with that theboundary between East and South Asia melted and the external transformationoccurred."