Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan tindak kejahatan yang masuk dalam ranah hukum pidana Tindak Pidana Umum. Street crime merupakan satu dari sekian tindak kejahatan tergolong dalam unsur pidana yang masih berkembang di masyarakat dan seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Pandemi COVID-19 memberikan indikasi peningkatan Tindak Pidana Umum yang cukup signifikan termasuk di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Penelitian ini mencoba untuk melihat efektifitas penegakan hukum khususnya pencegahan Tindak Pidana Umum dari aspek preventif di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Dalam menganalisis permasalahan penelitian di atas peneliti menggunakan teori pencegahan kejahatan, teori kejahatan jalanan serta teori manajemen SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tim VIPERS dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sudah cukup efektif dari kacamata penegakan hukum dilihat dari aspek perangkat hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Tangerang Selatan.

---

The police are law enforcement institutions that have the authority to carry out investigations and investigate crimes that fall under the realm of general criminal law. Street crime is one of several crimes belonging to the criminal element which is still developing in society and often creates disturbances to security and order. The COVID-19 pandemic has indicated a significant increase in general crimes, including in the jurisdiction of the South Tangerang Police. This study tries to see the effectiveness of law enforcement, especially the prevention of general crimes from a preventive aspect in the jurisdiction of the South Tangerang Police and to identify what factors influence its implementation. In analyzing the research problems above, researchers use crime prevention theory, street crime theory and human resource management theory. The results showed that the existence of the VIPERS Team in efforts to tackle street crime in the jurisdiction of the South Tangerang Police was quite effective from a law enforcement perspective from the aspects of legal instruments, legal structure and legal culture. This study also recommends several strategic steps in optimizing crime prevention efforts in the South Tangerang area."

"ABSTRAKKondisi penegakan hukum lalu lintas yang belum maksimal hampir terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah polres Tangerang Selatan.Sebagai salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta, Tangerang Selatanmenghadapi masalah yang cukup komplek dalam penegakan hukum lalu lintas, baikyang terkait infrastruktur sarana dan prasarana maupun kondisi sosial masyarakat.Peran sumber daya manusia dalam suatu lembaga ataupun organisasi sangatlahpenting. Sehingga bisa mewujudkan Kamtibmas yang maksimal pada wilayahPolres Tangerang Selatan. Perubahan lingkungan yang begitu cepat tentunyamenuntut pengelolaan sumber daya manusia secara baik antara pemahaman sistemataupun sumber daya manusianya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Satlantas Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pertama, implementasi penegakan hukum lalu lintas di wilayah PolresTangerang Selatan ditandai dengan pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat,Kemacetan Lalu Lintas yang belum teratasi, tingginya tingkat kecelakankeselamatan Lalu Lintas, dan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat sehinggaImplemetasi terhadap penegakan hukum lalu lintas belum bisa optimal. Kedua,Strategi manajemen sumber daya manusia dalam penegakan hukum lalu lintas diSatlantas Polres Tangerang Selatan dilakukan dengan strategi Engineering,Education, Enforcement, Encouragement, Emergency Preparedness and Response

---

ABSTRACTTraffic law enforcement conditions that have not been maximized almost occur invarious regions in Indonesia, including also in the Tangerang Selatan district policestation. As one of the buffer zones of the capital city of Jakarta, Tangerang Selatanfaces a fairly complex problem in traffic law enforcement, both related toinfrastructure of facilities and infrastructure as well as social conditions of thecommunity. The role of human resources in an institution or organization is veryimportant. So that can realize the maximum Kamtibmas in Polres TangerangSelatan. Such rapid changes in the environment necessitate the proper managementof human resources between the understanding of the system and its humanresources. This study used a qualitative approach and the selection of resourcepersons with purposive sampling technique. Research location at Satlantas PolresTangerang Selatan. The results showed that first, the implementation of traffic lawenforcement in Tangerang Selatan Police area was marked by increasing trafficviolation, unresolved Traffic Jam, high level of accident safety of Traffic, and lowcompliance of public law so that Implemetasi to law enforcement ago cross can notbe optimal. Second, Human Resource Management Strategy in traffic lawenforcement in Satlantas Polres Tangerang Selatan is done by strategy Engineering,Education, Enforcement, Encouragement, Emergency Preparedness and Response"

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."

"Tesis ini menguraikan tentang praktek penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Tangerang. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penindakan serta proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang diwarnai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Ialu lintas. Adapun untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang tujukan terhadap berbagai aktifitas yang dilakukan oleh anggota lalu lintas maupun para pemakai jalan khususnya para pelanggar lalu lintas.Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi didalam penegakan hukum lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku anggota yang sengaja memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya, tetapi peranan dari para pelanggar lalu lintas serta pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghindar dari ketentuan hukum juga memberikan andil yang cukup besar. Hal itu terlihat pada saat terjadi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas, yaitu adanya hubungan pertukaran antara kedua belah pihak, dimana masing-masing mengharapkan adanya imbatan atau keuntungan atas tindakan yang dilakukannya. Petugas mengharapkan adanya imbalan berupa uang dengan tindakannya dalam membebaskan pelanggar dari ketentuan tilang, sedangkan pelanggar mendapatkan keuntungan berupa terbebasnya dia dari tindakan tilang yang semestinya diberikan oleh petugas.Penyimpangan yang terjadi di Iingkungan anggota satuan lalu lintas sepertinya diakui, diijinkan dan dipertahankan, karena dilakukan oleh sebagian besar anggota tanpa adanya pemberian sanksi atau tindakan yang tegas dari kesatuannya. Dari sudut pandang teori fungsionalisme tentang penyimpangan dalam suatu kelompok atau organisasi, maka penyimpangan di lingkungan satuan lalu lintas tersebut sebenarnya mempunyai fungsi bagi organisasi atau kesatuannya, karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sehingga penyimpangan yang terjadi selama ini cenderung untuk diijinkan dan dipertahankan sampai pada batas-batas tertentu, dimana terhadap anggota yang dianggap melampaui batas pada akhirnya akan diberikan sanksi atau hukuman serta dikeluarkan dari kesatuan Ialu lintas."

"Pada tahun 2022 terkait penempuhan cara restorative justice dalam berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polres Cilegon dalam laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 Maret 2022 terkait pasal 351 KUHP terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Dodi Kusnadi terhadap Ahmad Khatib di wilayah kewenangan Polres Cilegon. Desain penelitian ini menggunakan analisis eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengeksplorasi penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan. Pendekatan kasus akan digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis berdasarkan standar atau pedoman yang umum dalam praktik hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN dipandang sebagai inovasi yang efektif dalam penyelesaian perkara dan dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku termasuk Pasal 5 Perpol 8 tahun 2021, yang didalamnya memuat persyaratan materiil untuk dapat melaksanakan keadilan restorative, yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak memberikan dampak pada konflik social, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan, tidak bersifat radikalisme dan separatism, bukan pelaku residivis, serta bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Namun dalam penerapan restorative justice, Polri harus melihat keadaan korban penganiayaan secara holistik, karena hukuman dan konsekuensi dari sanksi tidak sebanding. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk secara arif menelaah adanya penganiayaan secara komprehensif agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, ada efek jera dalam proses penerapannya

---

In 2022 regarding the implementation of restorative justice methods in various cases that occurred in the Cilegon Police area in report number LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 March 2022 regarding article 351 of the Criminal Code regarding cases of criminal acts of abuse committed by Dodi Kusnadi against Ahmad Khatib in the Cilegon Police area. This research design uses exploratory analysis. This research is research that explores the application of restorative justice in cases of abuse. A case approach will be used to obtain data that will be analyzed based on standards or guidelines that are common in legal practice. The findings of this research indicate that the application of Restorative Justice in resolving criminal acts of abuse report number LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN is seen as an effective innovation in resolving cases and is carried out in accordance with applicable legal rules including Article 5 of the Perpol 8 of 2021, which contains material requirements to be able to implement restorative justice, namely not causing unrest and/or rejection from the community, not having an impact on social conflict, not having the potential to cause division, not being radicalism and separatism, not being a recidivist perpetrator, and not being a criminal act of terrorism. , criminal acts of corruption, criminal acts against state security and criminal acts against people's lives. However, in implementing restorative justice, the National Police must look at the condition of victims of abuse holistically, because the punishment and consequences of sanctions are not comparable. Therefore, the National Police is required to wisely examine the abuse in a comprehensive manner so that similar incidents do not happen again, there is a deterrent effect in the implementation process."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan berpindah kantor atau apabila Notaris tidak ingin kehilangan klien karena berpindah kantor maka ia dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Menjadi masalah ketika Notaris tidak melakukan penentuan atas dua pilihan tersebut, dan tetap melaksanakan tugas jabatannya tanpa melakukan penyesuaian apapun. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris di wilayah yang mengalami pemekaran daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap Notaris yang tempat kedudukannya berada di daerah yang mengalami pemekaran daerah dan tidak melakukan penyesuaian atas tempat kedudukan ataupun atas Surat Keputusan Menteri miliknya, ialah Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a Notary domiciled in an area experiencing regional expansion associated with the Law of Notary UUJN and Notary Code of Ethics. Notary whose place of expansion is faced with two choices whether the Notary will adjust his domicile with his Minister'sDecree by moving office or if the Notary does not want to lose the client by moving the office so he can apply for the transfer of the position to the Minister. It becomes a problem when the Notary does not make the determination of the two options, and keeps his job duties without making any adjustments.

The problem of this thesis is how the legal effect on the position of Notary domiciled in the region experiencing the expansion of the region in view of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Notary Code of Ethics, how the role of the Regional Supervisory Board of Notary and Board of Notary Honor Notary in the region experiencing regional expansion.

The results of this study indicate that the legal consequences of a Notary whose place of residence is located in an area experiencing regional expansion and not adjusting to the domicile or to his Ministerial Decree, is that the Notary has committed a violation of UUJN and Notary Code of Ethics."

"Tesis ini tentang membahas tentang Peran Satlantas Polres Metro Tangerang Kabupaten dalam penertiban kendaraan omprengan di wilayah Kabupaten Tangerang (Studi kasus Trayek Balaraja-Tomang) Perhatian utama dalam penuiisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satlantas Polres Metro Tangerang Kabupaten terhadap kendaraan omprengan trayek Balaraja-Tomang dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) penegakan hukum secara preventifi dan (2) penegakkan hukum secara represitf Pendekatan yang digunakan adalah metodc kualitatif` dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstmktur. Hasil penclitian menunjukan: I) kegiatan kendaraan omprengan di wilayah Tangerang khususnya trayek Balaraja-Tomang dimulai sekitar tahun 1999. 2) Bentuk-bentuk hubungan/interaksi sosial yang terjadi antara pengemudi dengan pengemudi angkutan lainnya di jalur Balarja-Tomang meliputi: (1) hubungan kerjasama (cooperalion), (2) persaingan (competition, dan (3) perseiisihan (corylicy. 3) Terdapai beberapa faktor yang dijadikan penimbangan oleh Polantas Metro Tangcrang dalam menertibkan kendaraan omprengan, yaitu faktor pertimbangan melakukan penindakan dengan tilang dan faktor pertimbangan tidak melakukan pcnertiban. Faktor pertimbangan melakukan penindakan dengan tilang yaitu (1) atensi pimpinan, (2) operasi khusus, dan (3) individu petugas. Sedangkan faktor pertimbangan tidak ditertibkan kcndaraan omprengan tersebut yaitu: (1) kepentingan penumpang, (2) kebijakan pimpinan, (3) individu petugas Polantas dan (4) tidak adanya protes dari kendaraan umum resmi lainnya. Implikasi kajian dari tesis ini adalahz 1) Satlantas Polres Metro Tangerang harus banyak mclibatkan instansi lain selain Dinas Perhubungan dan Organda agar pemecahan masalah mengenai kendaraan ornprengan di wilayah Tangcrang dapat dilakukan secara terintegrasi antar instansi tersebut; 2) perlu adanya pemikiran dari Polres Metro Tangerang Kabupaten dalam memperbanyak jumlah petugas yang ditempatkan pada titik~titik rawan kemacetan lalu lintas seiring dengan makin banyaknya kendaraan omprengan terutama trayek Balaraja-Tomang; 3) perlunya menghidupkan kcmbaii keberadaan Bakorlantas yang dibentuk oleh Polri, Dinas Perhubungan dan Organda, sebagai badan yang menangani masaiah kendaraan omprengan diwilayah Kabupaten Tangerang.

---

This thesis about works through about Role Satlantas Polres Regency Tangerang Metro in order hackney vehicle at tenitorial Regency Tangerang(Balaraja Tomang's Route case study). Main attention in inscriptive this thesis is that order activity that done by Satlantas Polres Regency Tangerang Metro to route hackney vehicle Balaraja Tomang is divided as two a part which is: (1) Alae jurisdictional regulation preventif; and (2) Alae jurisdictional regulation repressive. Approaching that is utilized is kualitatifs method by methodics ethnography. Data collecting is done through watch, engaged watch and interview gets structure and not get structure. Observational result as follows: 1) Hackney vehicle activity at territorial Tangerang in particular route Balaraja Tomang is begun about year 1999. 2) Subjective forms/happening social interaction among driver with another transportation driver at Balaraja Tomang band covers; (1) Cooperative relationship (Cooperation), (2) Emulation (Competition) and (3) Dispute fcorgflicd. 3) There are some factor which made by judgment by Polantas Tangerang Metro in disciplinize hackney vehicle, which is judgment factor does discipline by tickets and factor judgment not do order. Judgment factor do order by tickets which is: (1)/ttensi is lead, (2) Special Operations, and (3) Officer Individuals. Meanwhile judgment factor be not been disciplinized that haekney vehicle which is: l)Passenger behalf; 2) Lead policy, 3) PoIantas's officer individual and 4) Don't mark sense to protest fiom another oH?icial common vehicle. Study implication of this thesis is: 1) Satlantas Pokes is Tangerang Metro shall there are many involve institution any other besides on duty communication and Organda that trouble-shooting hits hackney vehicle at territorial Tangerang gets to be done by integrated ala among that institution; 2) Need to mark sense thinking fiom Polres Regency Tangerang Metro in increases total resident ofiicer on the dot traiiic jam gristle along with becoming a lot of hackney vehicle especially route Balaraja Tomang; 3) lt need to reanimate formed Bakorlantas existence by Police, On duty communication and Organda, as body that handle hackney vehicle problem at territorial Regency Tangerang."

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba dengan mengambil kasus di Lapas Klas I Cipinang Wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus kepada pemolisian dalam pencegahan kejahatan sesuai dengan paradigma baru kepolisian yang telah bergeser dari reaktif menuju proaktif policing. Pemolisian yang proaktif sangat sejalan dengan pemikiran pencegahan kejahatan. Kejahatan narkoba telah menjadi perhatian seluruh dunia dan terdapat korelasi antara kejahatan dan narkoba di seluruh dunia (International Centre for the Prevention of Crime,2015). Pendekatan "rational choice theory" digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku manusia dalam melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perpsektif Pemolisian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keteraturan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kejahatan narkoba di lingkungan Lapas Klas I Cipinang dan strategi pemolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wawancara mendalam dengan stakeholder terkait dengan penelitian ini dan pengamatan terlibat terhadap kegiatan di Lapas menjadi instrument dalam pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi dan triangulasi terhadap berbagai informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang jauh melebihi kapasitas fasilitas yang ada sehingga interaksi antara bandar, pengedar dan pemakai menjadi satu yang dapat dengan mudah membangkitkan penggunaan narkoba di dalam Lapas. Jumlah petugas yang terbatas, berkualitas rendah dan kurang berintegritas menjadi faktor penting yang menyebabkan berkembangnya kejahatan narkoba. Keterbatasan sarana prasarana terutama penggunaan teknologi informasi belum mampu melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif. Strategi pemolisian oleh Polres Metro Jakarta Timur masih belum optimal untuk bersinergi dengan stakeholder terkait. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan menempatkan polisi sebagai ?leading sector? dengan pembentukan Satgas pencegahan kejahatan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Pemda, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas, tokoh agama dan masyarakat. Pemisahan kelompok tahanan dan terpidana, bandar, dan pengedar sehingga menghindari terjadinya peredaran narkoba dan interaksi diantara mereka

---

This study is to explore the phenomenon of Policing Strategy to Prevent the drug related crime at Cipinang Prison Class I within the Police Department Region in East Jakarta. The study is focusing on policing to prevent crime as s new paradigm shift from reactive to proactive policing. The proactive policing is in line with the idea and approach of crime prevention. The drug related crime has became the international issue and there is a correlation between crime and drug (International Centre for the Prevention of Crime,2015). The rational choice theory has been used in this study related to the human behavior involve crime particularly drug related crime (Serdar Kenan Gul,2009). Policing perspective is a set of activities which aims to maintain the community safety and social order. This study used qualitative approach to explore the drug related crime within the Cipinang Prison and the policing strategy developed by Police Department at East Jakarta. Indepth interview with relevan stakeholders to this study and participation observation to prison activities became the instrument to data collection. Analysis was conducted by categorizing and triangulate to some informations collected through interview, observation dan document review.

The study indicated that Cipinang Prison has the number of prisoner far beyond the capacity the prison so that the interaction among dealer, distributor and user of drug became intensively united so that enable them to get access to the drug at prison. The limited number of prison personnel, the lack of quality and integrity became the critical factor for the circulation of drug at the Cipinang prison. The lack of facilities especially the use information technology were hindered the implementation of supervision dan security effectively. Policing strategy conducted by Police Department at East Jakarta was not optimally synergized with the related stakeholders. Policing strategy to crime prevention must be conducted by police department as the leading sector by establishing the working group to implement the drug related crime and engaging the relevance stakeholders such as Regional Government, the Ministry of Law and Human Right especially Directorate General of Prison, Head of Prison institution, religious leader dan community. The separation of prisoner, drug dealer, distributor and user to avoid the circulation of drug and the interaction among them."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar terhadap perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) anggota polisi di wilayah hukum Polres Kota Tangerang. OCB dapat dimaknai sebagai perilaku ekstra dari individu yang melebihi deskripsi tugasnya. Polres Kota Tangerang merupakan Polres penyangga Ibukota Jakarta yang memiliki tingkat kejahatan cukup tinggi, sehingga konsep OCB perlu diterapkan oleh masing-masing individu anggota polisi di Polres Kota Tangerang. Variabel yang dapat mempengaruhi OCB antara lain adalah motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini salah satunya adalah mengenai deskripsi dari karakteristik masing-masing variabel, yaitu motivasi, keadilan organisasi, organisasi pembelajar dan OCB. Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kuantitatif dengan pegambilan data primer menggunakan metode survei. Survei dilakukan melalui penyebaran angket kepada sampel sebanyak 100 (seratus) anggota polisi di Polres serta 5 (lima) Polsek dengan tingkat kerawanan kejahatan paling tinggi dan yang paling rendah dengan populasi anggota polisi Polres Kota Tangerang. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan variabel motivasi, keadilan organisasi, organisasi pembelajar dan OCB di tiap-tiap unit fungsi Serse, Intel, Sabhara dan Polmas di wilayah hukum Polres Kota Tangerang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel OCB dengan nilai Adjusted R Square 89,3 %.

---

This research was conducted to examine the effect of motivation, organizational justice and learning organization towards police officer's organizational citizenship behaviour (OCB) in the jurisdiction of Kota Tangerang Police Resort. OCB can be interpreted as an extra behaviour from individuals who exceeded their main job description. Kota Tangerang Police Resort was Jakarta capital city's police office proponent that has a high criminal rate, therefore the concept of OCB need to be implemented by each police officer in Kota Tangerang Police Resort. Variable that can affect OCB are motivation, organizational justice and learning organizations.

One of the problem that been analysed in this study was the idea of each characteristic variable descriptions, which are motivation, organizational justice, learning organizations and OCB. This study uses quantitative research analysis with the retrieval of primary data using the survey method. The survey was conducted through questionnaires with sample of 100 (one hundred) police officers in the police station as well as 5 (five) sector police office with the highest and lowest crime vulnerability with the population Kota Tangerang Police Resort.

The results of the analysis show that there are no differences in motivation variables, organizational justice, learning organizations and OCB in each function unit of Serse, Intel, Sabhara and Community Policing in the jurisdiction of Kota Tangerang Police Resort. The conclusion of this study is that motivation variables, organizational justice and learning organizations have a positive and significant effect on OCB variables with the value of Adjusted R Square 89.3%."