Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Down Syndrome adalah salah satu ragam disabilitas terbanyak di Indonesia yang jumlahnya terus bertambah berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (“Riskesdas”) tahun 2018. Demi menunjang kualitas hidup yang baik, Penyandang Down Syndrome memerlukan pelayanan kesehatan rehabilitatif yang dapat memberikan kesempatan untuk dapat hidup secara mandiri. Dalam hal ini, Penyandang Down Syndrome sebagai kelompok rentan dan Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rehabilitatif untuk membantu dan meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat produktif secara sosial dan ekonomis. Permasalahan yang dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah, secara khusus Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dalam hal pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan rehabilitatif bagi Penyandang Down Syndrome. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, serta menggunakan data sekunder melalui penelusuran studi kepustakaan dan wawacara. Berdasarkan metode penelitian tersebut, didapatkan hasil penelitian bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan rehabilitatif, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan sosialisasi, kompetensi tenaga kesehatan, serta perlu dibentuk mekanisme khusus untuk mempermudah pelayanan kesehatan rehabilitatif bagi Penyandang Down Syndrome. Selain itu, untuk mewujudkan hasil maksimal, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

---

According to Basic Health Research, Down Syndrome is one of the most common disabilities and still continues to rise its number in 2018. In order to enhance a better life quality, persons with Down Syndrome need to receive rehabilitative health care that can provide opportunities to live independently. In this case, as a vulnerable group and Indonesian citizens, persons with Down Syndrome have the right to proper rehabilitative health care that can help and improve their quality of life so that they can be socially and economically productive. The problems analyzed by the author in this study are regarding the responsibilities and roles of the government, in particular Ministry of Health, The Provincial and District/City Health Division, and Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan in terms of fulfilling the right to rehabilitative health care for persons with Down Syndrome. This research was conducted in juridical-normative method, a descriptive research approach, and secondary data obtained through library research and interviews. Based on the research method, it shows that the government has made various efforts to fulfill the right to rehabilitative health care, but there are still a number of things that can be improved related to the socialization, the competence of health workers, and it is necessary to establish a special mechanism to facilitate rehabilitative health care for persons with Down Syndrome. In addition, to realize the maximum results, collaboration from various parties are required, namely the private sector, community organizations, and the community."

"Pelaskanaan vaksinasi di Kota Palembang bagi penyandang disabilitas dinilai banyak mengalami permasalahan, seperti pelaksanaan vaksinasi yang dianggap tidak berjalan karena jumlah vaksinasi kepada disabilitas masih stagnan hingga infrastruktur penunjang yang masih minim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan vaksinasi di Kota Palembang bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu melalui kuesioner yang disebarkan kepada 70 penyandang disabilitas dan didukung dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 8 narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 94% dari responden menyatakan pelayanan vaksinasi yang ada di Kota Palembang sudah diakses dengan baik. Selanjutnya penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya perbedaan pelayanan vaksinasi yang diberikan diantara jenis-jenis disabilitas. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan vaksinasi kepada disabilitas di Kota Palembang, yaitu informasi yang disediakan oleh pemerintah kurang menyeluruh dan masih ragunya penyandang disabilitas untuk di vaksinasi sehingga angka capaian vaksinasi terhadap disabilitas masih stagnan.

---

The implementation of vaccination in the Palembang for disabilities is considered to have experienced many problems, such as the implementation of vaccination which is considered not working because vaccinations for disabilities is consistenly stagnant and supporting infrastructure is still less. The purpose of this study was to determine the accessibility of vaccination services in Palembang for persons with disabilities. This study uses a quantitative approach with data collection techniques using quantitative methods, namely through questionnaires distributed to 70 respondents with disabilities and supported by qualitative methods through in-depth interviews with 8 informants. The results of this study indicate that 94% of the respondents stated that the vaccination services in the Palembang were well accessed. Furthermore, this study also shows that there is no difference in the vaccination services provided between types of disabilities. However, there are still weaknesses in the implementation of vaccination for disabilities in the Palembang, the informations provided by the government is less exhaustive and disabilities are still hesitant to be vaccinated, so vaccination against disabilities is still stagnant."

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk tanggapan anak penyandang down syndrome terhadap pertanyaan, Berita faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya tanggapan-tanggapan tersebut. Tujuan penelitian ini bertolak dari anggapan bahwa anak down syndrome memiliki berbagai keterbatasan, khususnya dalam bidang Bahasa, walau demikian mereka tetap dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Penelitian ini merupakan studi kasus seorang anak perempuan berusia 6 tahun penyandang kelainan down .syndrome berbahasa Indonesia yang tergolong ringan. Berdasarkan data, ditemukan bahwa ada senibilan bentuk tanggapan ketika informan menanggapi berbagai pertanyaan, yaitu tanggapan yang sesuai dan berhubungan dengan pertanyaan, tanggapan berupa perintah, tanggapan berupa dramatisasi, tanggapan berupa tindakan nonverbal, tanggapan tidak sesuai, tanggapan tidak berbubungan, tanggapan berupa pengaIihan perhatian, tanggapan berupa ketidakacuhan, dan tanggapan berbentuk sikap diam. Tanggapan-tanggapan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perkembangan kognitif, pengetahuan dan kosakata, perhatian terhadap objek pembicaraan, dan partisipan yang diajak bicara. Aspek-aspek lain kemudian muncul dalam penelitian ini dan memerlukan penelitian lanjutan. Penelitian yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah penelitian mengenai: 1) Pengaruh jenis pertanyaan terhadap bentuk tanggapan yang diujarkan oleh penyandang kelainan keterbelakangan mental; 2) Perbandingan kemampuan percakapan anak penyandang DS dengan anak normal yang memiliki urnur mental yang lama; dan 3) Pemahaman konsep yang berhubungan dengan asosiasi semantis pada anak penyandang DS"

"Latar belakang: Anak penyandang sindroma Down mengalami keterlambatan perkembangan, terutama kemampuan kognitifnya. Hal ini menyebabkan rendahnya pengetahuan terhadap kesehatan gigi dan mulut. Metodeedutainmentdapat digunakan sebagai pendekatan khusus dalam mengedukasi kesehatan gigi dan mulut anak penyandang sindroma Down, menggunakan alat permainan edukatif busy book. Anak penyandang sindroma Down belajar dengan baik secara visual, oleh karena itu busy bookdapat dibuat sesuai dengan kondisi anak dalam memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut Metode: Penelitian eksperimental klinis ini terdiri dari 30 anak penyandang sindroma Down dengan rentang usia 8-13 tahun; dengan 15 anak mendapatkan edukasi kesehatan gigi dan mulut menggunakan busy book, dan 15 anak mendapatkan secara verbal konvensional. Rentang umur subjek dipilih setelah disesuaikan dengan mental anak normal usia prasekolah. Penelitian ini dilaksanakan di tujuh Sekolah Dasar Luar Biasa di DKI Jakarta dan Yayasan POTADS. Delta skor pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada anak penyandang sindroma Down pada kelompok busy bookdan kelompok verbal konvensional dianalisis perbedaannya menggunakan independent T-test(nilai p<0.05). Hasil: Terdapat perbedaan bermakna antara delta skor pengetahuan kesehatan gigi dan mulut anak penyandang sindroma Down melalui edukasi dengan busy bookdan verbal konvensional. Kesimpulan: Alat permainan edukatif busy bookdapat menjadi media pembelajaran efektif dalam mengedukasi kesehatan gigi dan mulut anak penyandang sindroma Down.

---

Introduction: Children with Down Syndrome are developmentally delayed particularly in cognitive ability, and it affects their oral health knowledge. An edutainment method can be used as special approach to educate them regarding the oral health knowledge, using the busy book. Down syndrome children has strength in visual memory, therefore the busy book has been customized for Down syndrome children to help them in learning the DHE.

Methods: This experimental clinical study included 30 Down Syndrome children (aged 8-13); 15 children had DHE using busy book (experiment group) and 15 children (control group) had conventional verbal DHE. The study was conducted in 7 special primary schools in Jakarta and POTADS foundation. This age range was chosen after adjustment of mental age of children without Down Syndrome. The scores of the dental health knowledge of children in experiment and control group were analysed and their differences measured using independent T-test (with p value <0.05)

Results: There is a statistically significant difference between delta score of dental health knowledge after DHE using busy book and after conventional verbal DHE (P<.05).

Conclusion: Busy book appears to be an effective learning tool for dental health education in Down Syndrome children."

"Penyandang disabilitas di dunia mengalami kesulitan hingga enam kali lipat lebih tinggi dalam mengakses layanan kesehatan dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas. Salah satu hambatannya adalah sikap petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sikap petugas kesehatan terhadap penyandang disabilitas dan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap tersebut. Penelitian menggunakan metode scoping review dengan memanfaatkan basis data PubMed, Scopus, EBSCOHost, dan SAGE dengan total artikel sebanyak 12 studi berupa 6 pendekatan kuantitatif dan 6 kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan sikap tenaga kesehatan terhadap penyandang disabilitas beragam dari berbagai dimensi sikap (kognitif, afektif, dan konatif). Sikap-sikap yang negatif antara lain 1) Kognitif: berupa bias implisit dan stereotip yang kerap terjadi terutama dalam pelayanan kesehatan maternal. 2) Afektif: berupa ketidaknyamanan, overprotective, dan kurangnya percaya dalam memberikan pelayanan yang adil. 3) Konatif: berupa pembuatan keputusan tanpa pertimbangan pasien, penolakan pengobatan, dan penggunaan bahasa ableist. Faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap negatif tenaga kesehatan yaitu pengetahuan dan frekuensi kontak yang rendah, kualitas hubungan yang buruk, tidak adanya relasi dengan penyandang disabilitas, praktik mandiri, lama bekerja lebih dari 20 tahun, usia tua, laki-laki, ras asia, tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah; orientasi politik konservatif, infrastruktur dan organisasi yang tidak sistematis, dan tidak adanya pengalaman.

---

Persons with disabilities (PWDs) around the world face a six times higher difficulty in accessing healthcare services compared to those without disabilities. One of the obstacles is the attitude of healthcare workers. This research was aimed to identify the attitudes and factors related to attitudes of healthcare workers towards PWDs. The research used a scoping review method using PubMed, Scopus, EBSCOHost, and SAGE databases with a total of 12 studies, comprising 6 quantitative and 6 qualitative approaches. The findings of the research showed diverse attitudes of healthcare workers towards PWDs across various attitude dimensions inlcluding cognitive, affective, and conative. Negative attitudes include: 1) Cognitive: biases and stereotypes, which are particularly evident in maternal healthcare services; 2) Affective: discomfort, overprotectiveness, and a lack of trust in providing equitable care; and 3) Conative: decision-making which decides without patients' consideration, treatment refusal, and the use of ableist language. The factors related to the negative healthcare workers attitudes include insufficient knowledge and infrequent contact, bad relationship quality, lack of interaction, independent practice, working for more than 20 years, older age, male, Asian race, lower education and income levels, conservative political orientation, lack of systematic infrastructure and organization, and no personal experience."

"Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali.

---

The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition."

"Latar Belakang: Sindroma Down merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh terjadinya trisomi pada kromosom 21.  Penyandang sindroma Down memiliki karakteristik fisik dan kondisi sistemik tertentu. Hal ini berhubungan dengan kondisi rongga mulutnya, terutama jaringan periodontal (gingiva) serta kebersihan gigi dan mulut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi gingivitis dan OHIS (Oral Hygiene Index-Simplified) pada penyandang sindroma Down usia 14 tahun ke atas di SLB tipe C di Jakarta. Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif potong lintang. Subjek penelitian adalah 174 penyandang sindroma Down usia 14 tahun ke atas yang bersekolah di SLB tipe C di Jakarta. Gingivitis diukur menggunakan Indeks Gingiva oleh Loe dan Sillness, sementara kebersihan gigi dan mulut diukur menggunakan OHIS oleh Greene dan Vermillon. Hasil: Hasil dari penelitian menunjukkan distribusi frekuensi gingivitis sebagai berikut; 3,45% bebas gingivitis, 47,13% gingivitis ringan, 40,80% gingivitis sedang, dan 8,63% gingivitis berat. Sementara, untuk distribusi frekuensi OHIS adalah sebagai berikut; 28,16% memiliki OHIS baik, 49,43% memiliki OHIS sedang, dan 22,41% memiliki OHIS buruk. Kesimpulan: Penyandang sindroma Down memiliki distribusi frekuensi gingivitis yang dominan pada gingivitis ringan dan sedang, sementara mayoritas memiliki OHIS sedang.

---

Background: Down syndrome is a genetic disorder caused by trisomy in chromosome 21. Individuals with Down syndrome have specific physical characteristics and systemic conditions. This may relate to their oral condition, such as periodontal tissues (gingiva) as well as their oral hygiene. Objective: The aim of this study is to know the frequency distribution of gingivitis and OHIS (Oral Hygiene Index-Simplified) in 174 individuals with Down syndrome aged 14 and above in SLB type C in Jakarta. Method: This study used a cross-sectional descriptive method. Research subjects were 174 individuals with Down syndrome aged 14 and above who went to school in SLB type C in Jakarta. Gingivitis was measured using Gingival Index by Loe and Sillness, while oral hygiene was measured using OHIS by Greene and Vermillon. Result: The result of this study showed a frequency distribution of gingivitis as follows; 3.45% were free of gingivitis, 47.13% had mild gingivitis, 40.80% had moderate gingivitis, and 8.63% had severe gingivitis. Frequency distribution of OHIS were as follows; 28.16% had good OHIS, 49.43% had fair OHIS, and 22.41% had poor OHIS. Conclusion: Individuals with Down syndrome had frequency distribution of gingivitis mainly in mild and moderate category, while the majority the subjects had fair OHIS."

"Pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dengan pergeseran paradigma di dalamnya. Di balik ketidaksempurnaan pengaturan hak atas pendidikan bagi difabel pada beragam peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya mengakomodasi pendidikan yang inklusif pada jenjang pendidikan tinggi. Usaha tersebut diejawantahkan dengan melibatkan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia; pengaturan dan implementasi tanggung jawab perguruan tinggi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Indonesia; penerapan tanggung jawab Universitas Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel; dan telaah pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan La Trobe University. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat preskriptif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel untuk mendapatkan saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan pendidikan bagi difabel dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum harmonis dan tidak dijabarkan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan tertentu; pengaturan terhadap akomodasi dan layanan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel yang diuraikan dalam beragam peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia; dan Universitas Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

Fulfilling the right to education for people with disabilities in Indonesia has come a long way and has experienced a shift in paradigm. Behind the imperfect arrangements for the right to education for people with disabilities in various laws and regulations, the government seeks to accommodate inclusive education at the higher education level. This effort is realized by involving higher education providers as the party responsible for fulfilling the right to education for students with disabilities. This study attempts to analyze problems related to the fulfillment of the right to education for students with disabilities in Indonesia; regulating and implementing higher education responsibilities in fulfilling the right to education for students with disabilities in Indonesia; the implementation of the responsibilities of Universitas Indonesia in fulfilling the right to education for students with disabilities; and a study of the implementation of the responsibility to fulfill the right to education for students with disabilities at the Brawijaya University, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, and La Trobe University. This research is a juridical-normative research and prescriptive in nature which is done by examining the literature regarding the fulfilment of the right to education for people with disabilities to obtain suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problems raised. The conclusions of this research are that the arrangement of education for students with disabilities and the implementation of inclusive education in Indonesia is not yet harmonious and is not well defined in certain laws and regulations; arrangements for accommodation and services for the right to education for students with disabilities that are described in various laws and regulations have not been implemented by the majority of universities in Indonesia; and that Universitas Indonesia has not fully fulfilled the right to education for students with disabilities as stipulated in statutory regulations"

"Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja.

---

This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients."