Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pelarangan judi di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 hingga 1982 mulai dari proses pelarangan judi hingga dampak yang ditimbulkan oleh pelarangan judi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel surat kabar, artikel majalah, buku, dan jurnal.Perjudian pernah dilegalkan di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin untuk menambah penghasilan pemda dari pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota. Pengganti Ali Sadikin, yaitu Gubernur Tjokropranolo melarang perjudian karena dianggap tidak sesuai dengan cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jakarta yang religius sosialistis. Pelarangan judi di Jakarta dimulai dengan penutupan Toto Greyhound pada tahun 1978 hingga pelarangan judi di seluruh Indonesia pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya PP nomor 9 tahun 1981.Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan judi menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya pemasukan pemda DKI Jakarta dari pajak judi yang mencapai 10 milyar rupiah setiap tahunnya dan banyak karyawan rumah-rumah judi yang kehilangan pekerjaan akibat pelarangan judi. Hal ini membuat pemda harus mencari sumber pemasukan baru untuk mengganti pajak judi yang dihapuskan serta menghadapi permasalahan yang timbul akibat perselisihan antara bekas karyawan judi dengan pengusaha judi mengenai pesangon. 

---

This study discusses the prohibition of gambling in Jakarta during the reign of Governor Tjokropranolo from 1977 to 1982, starting from the process of prohibiting gambling to the impact caused by the prohibition of gambling. The method used in this study is the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this study were newspaper articles, magazine articles, books and journals.

Gambling was legalized in Jakarta during the reign of Governor Ali Sadikin to increase local government income from taxes which were used to finance city development. Ali Sadikin's successor, Governor Tjokropranolo, banned gambling because it was deemed not in accordance with his ideals, namely to create a socialistically religious Jakarta society. The prohibition of gambling in Jakarta began with the closing of Toto Greyhound in 1978 until the banning of gambling throughout Indonesia in 1981 with the issuance of PP number 9 of 1981.

This research shows that the prohibition of gambling has had various impacts, such as the loss of revenue for the DKI Jakarta regional government from the gambling tax which reaches 10 billion rupiah each year and many employees of gambling houses who have lost their jobs due to the gambling ban. This forced the regional government to find new sources of income to replace the abolished gambling tax and to face problems arising from disputes between former gambling employees and gambling entrepreneurs regarding severance pay."

"Artikel ini membahas mengenai kebijakan Gubernur Tjokropranolo dalam meremajakan angkutan oplet. Dalam kebijakan ini oplet digantikan fungsinya ke jenis angkutan umum yang lebih modern yaitu mikrolet. Sebelumnya oplet hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, baru pada tahun 1960-an oplet resmi menjadi angkutan umum di DKI Jakarta. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang hanya berfokus kepada pelayanan dan perizinan oplet di luar kota Jakarta. Fokus penelitian ini adalah peremajaan oplet di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam proses heuristik penelitian, pencarian data berupa wawancara, arsip, dan surat kabar merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah kebijakan peremajaan oplet berhasil dijalankan, meskipun proses peremajaannya tidak berjalan dengan lancar. Pemerintah memberikan kemudahan untuk pemilik dan pengemudi oplet dalam mengganti angkutannya melalui Kredit Investasi Kecil (KIK). Namun kebijakan ini berdampak buruk bagi pemilik dan pengemudi oplet. Besarnya jumlah kredit yang harus dibayar membuat sebagian pemilik mikrolet bukan merupakan pemilik ataupun pengemudi oplet yang asli.

---

This article discusses the policy of Governor Tjokropranolo in rejuvenating oplet. In this policy, oplet has been replaced by other more modern types of public transportation, mikrolet. Previously, oplet was only used as personal transportation, until it is officially became public transportation in DKI Jakarta in 1960s. In contrast to previous studies which only focused on services and licensing for oplet outside Jakarta. This study focuses is the rejuvenation of oplet in Jakarta. The research method used is the historical method. In the heuristic process, interviews, archives, and contemporary newspapers are the main targets in this process. The results in this study were the oplet rejuvenation policy was successfully implemented, although the rejuvenation process didn’t run smoothly. The government provides convenience for oplet owners and drivers in changing their transportation through Small Investment Credit (SIC). Nevertheless, this policy has a bad impact for them. The amount of credit to be paid makes some mikrolet owners not the original owners or drivers of the oplet."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang masalah kependudukan yang merupakan persoalan penting bagi Jakarta karena sebagai beban berat bagi pemerintah Jakarta terkait dengan sarana dan prasarana kota. Dari penelitian ini ditemukan tentang bagaimana Pemerintah DKI Jakarta dapat menekan laju pertumbuhan penduduk Jakarta melalui program KB. Kemudian Jakarta dijadikan sebagai kota tertutup serta pencanangan dari pembangunan kota satelit di sekitar wilayah kota Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin dan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan kota Jakarta.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the problem of population which is an important issue for Jakarta because as a heavy burden for Jakarta rsquo s Government related to city infrastructure and facilities. From this research found about how Jakarta rsquo s Government can suppress population growth rate of Jakarta through family planning program. Then Jakarta became a closed city as well as the declaration of the development of satellite city in the vicinity of the city of Jakarta. The method used in this thesis research is by using historical method consisting of heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The purpose of this study is to provide an overview of the demographic conditions of Jakarta during the time of Governor Ali Sadikin and to provide an understanding of the problem of the city of Jakarta."

"[ABSTRAKSkirpsi ini membahas tentang Gerakan Bersih, Manusiawi dan Berwibawa yang dilakukan oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto dalam mengatasi problematika di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan sebuah gambaran mengenai Gerakan BMW di Jakarta pada tahun 1987-1992. Pemahaman akan gerakan BMW pada masa Gubernur Wiyogo ini diharapkan akan menimbulkan rasa kesadaran bagi Pemda DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta akan pentingnya kebersihan, rasa manusiawi dan kewibawaan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa Gerakan BMW berhasil mewujudkan kota Jakarta yang Bersih, Manusiawi dan Berwibawa dengan bukti tahun 1991 Jakarta Pusat memperoleh sertifikat Adipura dan setahun setelahnya Jakarta Timur mendapatkan pengharagaan Adipura, menindak tegas pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh swasta seperti Hotel Interhouse, Penambahan ruang terbuka hijau, peberian bantuan dana dan keterampilan bagi gelandangan, dan merutinkan program prokasih.ABSTRACTThis thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.;This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.;This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program., This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.]"

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika kehidupan kelompok waria di Jakarta selama periode tahun 1968-1982. Latar belakang penelitian muncul dari kemunculan kelompok LGBT dalam festival Citayam Fashion Week di Jakarta pada tahun 2022. Fokus penelitian adalah perubahan kebijakan pemerintah kota Jakarta dan implikasinya terhadap kondisi kehidupan waria di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, melibatkan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer, seperti koran dan majalah sezaman, ditemukan di Perpustakaan Nasional, sementara sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah berasal dari Perpustakaan Jalan Merdeka Selatan, Jstor, dan beberapa website resmi lainnya. Hasil penelitian menggambarkan perbedaan sikap dan kebijakan antara masa kepemimpinan Ali Sadikin (1966-1977) dan Tjokropranolo (1977-1982) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ali Sadikin menunjukkan sikap terbuka, mengakui eksistensi kelompok waria, dan menciptakan masa keemasan bagi mereka. Sebaliknya, Tjokropranolo mengambil pendekatan yang bersifat sosio-religius, dimana hal tersebut ditunjukan dengan peningkatan razia terhadap waria. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah kota Jakarta memiliki dampak signifikan pada kehidupan kelompok waria. Ali Sadikin mengintegrasikan mereka dalam masyarakat modern, sementara kepemimpinan Tjokropranolo menunjukan adanya pengabaian dan tekanan sosial, menyebabkan sebagian waria meninggalkan Jakarta.

---

This research aims to elucidate the dynamics of the transgender community (waria) in Jakarta during the period of 1968-1982. The research background stems from the emergence of the LGBT community in the Citayam Fashion Week festival in Jakarta in 2022. The study focuses on the shifts in Jakarta's municipal government policies and their implications on the living conditions of the waria community. The research methodology employed is historical, encompassing heuristic, verification, interpretation, and historiography stages. Primary sources, such as contemporary newspapers and magazines, were found at the National Library, while secondary sources, including books and scholarly journal articles, were obtained from the Jalan Merdeka Selatan Library, Jstor, and various official websites. The findings illustrate differences in attitude and policies between the tenures of Ali Sadikin (1966-1977) and Tjokropranolo (1977-1982) as the Governors of Jakarta. Ali Sadikin demonstrated an open-minded approach, acknowledging the existence of the waria community and fostering a golden period for them. On the other hand, Tjokropranolo took a socio-religious approach, which was demonstrated by the increase in raids on transgender people. The research concludes that changes in Jakarta's municipal government policies significantly impacted the lives of the waria community. Ali Sadikin facilitated their integration into modern society, while Tjokropranolo's leadership led to neglect and social pressure, prompting some waria individuals to leave Jakarta.

"

"Penelitian ini mengkaji dampak dari Transjakarta, sebuah sistem Bus Rapid Transit (BRT), terhadap transportasi umum dan kemacetan lalu lintas di Jakarta, Indonesia. Sebelum adanya Transjakarta, pertumbuhan Jakarta yang cepat melampaui perkembangan transportasi publik yang andal dan efisien. Moda transportasi yang ada tidak memadai, bahkan sering digambarkan sebagai "sekadar ada". Hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus pemerintah pada sektor ini. Masalah kemacetan turut memperburuk masalah transportasi di kota Jakarta. Menanggapi hal ini, Gubernur Jakarta, Sutiyoso memperkenalkan Transjakarta sebagai solusi permasalahan transportasi di Jakarta. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan skeptisisme, Transjakarta menjadi sistem BRT pertama di Asia Tenggara serta pelopor transportasi publik berbasis massal pertama di Jakarta. Tetapi, pengaruh Transjakarta terhadap pengurangan kemacetan masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat-surat kabar Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, dan The Jakarta Post, serta berbagai buku, majalah, dan jurnal penelitian terkait yang diperoleh secara daring maupun luring. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kejelasan mengenai dampak hadirnya Transjakarta dalam dinamika transportasi di DKI Jakarta.

---

This research examines the impact of Transjakarta, a Bus Rapid Transit (BRT) system, on public transportation and traffic congestion in Jakarta, Indonesia. Prior to Transjakarta, Jakarta's rapid growth outpaced the development of reliable and efficient public transport. Existing modes were inadequate, often described as merely “just existing.” This stemmed from a lack of government focus on the sector. Congestion problem is worsening the problem of the transportation sector in Jakarta. In response, Jakarta Governor Sutiyoso introduced Transjakarta as a solution for transportation problems in Jakarta. Despite facing challenges like budget constraints and scepticism, Transjakarta became the first BRT system in Southeast Asia and pioneer of the first mass-based public transportation in Jakarta. While successful in its initial implementation, its effect on congestion reduction was limited. This research employed a historical method consisting of four stages involving heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data was collected from newspapers (Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, The Jakarta Post), books, magazines, and online/offline research journals. The study aims to give clarity of the impact of Transjakarta on Jakarta's transportation dynamics. "

"Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Gubernur, Anies Baswedan. DKI Jakarta sebagai wilayah Ibu Kota dan pusat berbagai kegiatan membutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam menangani kondisi krisis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai tingkat aktualisasi crisis leadership pada Gubernur DKI Jakarta di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survei, yang kemudian ditunjang dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Lebih lanjut, jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 25 orang yang diperoleh melalui kuesioner, baik daring maupun luring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat aktualisasi crisis leadership pada Gubernur DKI Jakarta adalah tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan lima dimensi yang digunakan tergolong kedalam kategori tinggi sebagaimana mengacu pada Boin et al (2016) bahwa kelima dimensi tersebut meliputi sense making, decision making and coordination, meaning making, accounting, dan learning.

---

The Covid-19 pandemic that has been going on since 2020 is a challenge for DKI Jakarta led by a Governor, Anies Baswedan. DKI Jakarta as the capital city area and the center of various activities require the ability of a leader to handle crisis conditions. Based on this, this study examines the level of crisis leadership actualization of the Governor of DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic by using quantitative data collection techniques through surveys, which are then supported by in-depth interviews and literature studies. Furthermore, the number of respondents in this study was 25 people who were obtained through questionnaires, both online and offline. The results of this study indicate that the level of crisis leadership actualization of the Governor of DKI Jakarta is high. This is proven by the five dimensions used is classified as high as referred to Boin et al (2016) that the five dimensions include sense making, decision making and coordination, meaning making, accounting, and learning."

"ABSTRAKAbstrak Penelitian yang berjudul Kebijakan Penghapusan Becak di Jakarta Masa Gubernur Wiyogo ini membahas kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memutuskan untuk melarang pengoperasian becak di Jakarta pada tahun 1992. Kebijakan tentang permasalahan becak ini sebenarnya sudah berlangsung secara kontinu sejak tahun 1966, namun kasusnya baru dapat dituntaskan pada masa Gubernur Wiyogo tahun 1992. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menghapuskan becak di wilayahnya berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial, ekonomi, dan hukum terhadap para tukang becak. Kata kunci: Becak, Kebijakan Penghapusan Becak, Jakarta, Wiyogo.

---

ABSTRACTAbstract This study, Policy of Removing Pedicab in Jakarta in The Period of 1992 of Wiyogo Governor s Period, discuss Jakarta government s policy which decided to ban operations of pedicab in Jakarta in 1992. This policy rickshaw problem had been going on continuously since 1966, but it could be executed in 1992 during the governorship of Wiyogo. The method used is the historical method consists of four stages, there are heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the Jakarta government policy in eradicating rickshaws in that area impacted by the advent of social issues, economics, and law against the pedicab drivers. Keywords Pedicab, Removal Policies Pedicab, Jakarta, Wiyogo. "