Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak semua anak lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah orang tuanya sehingga Undang-undang mengatur bahwa anak tersebut hanyalah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin. Pengaturan mengenai anak luar kawin di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melahirkan hubungan keperdataan seorang laki-laki dengan anak luar kawin adalah melalui pengakuan anak. Namun pengakuan terhadap anak luar kawin tidak selalu dapat terjadi dengan mudah,  terutama jika si anak lahir tanpa pernah terjadinya perkawinan yang sah antara orang tuanya sehingga membutuhkan usaha lebih dalam hal membuktikan siapa ayah biologis dari anak tersebut. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/Pn.Tng dan Putusan Banding 109/Pdt/2022/PT.BTN. Metode Penelitian yang digunakan Penulis dalam menulis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder. Penulis akan menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan buku, jurnal, artikel, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Penelitian ini dan mengaitkannya dengan Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/Pn.Tng dan Putusan Banding 109/Pdt/2022/PT.BTN. Berdasarkan analisis yang dilakukan Penulis, belum adanya tes DNA ataupun alat bukti lain yang mampu membuktikan kedudukan si anak sebagai anak biologis ayahnya, juga tidak dilakukannya perkawinan antara ibu dan ayah dari anak tersebut sehingga pengakuan anak tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, masih terdapat disharmonisasi akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengakuan anak di Indonesia sehingga keberlakuannya masing-masing masih menimbulkan kebingungan dan ketidakselarasan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

---

Not all children are born as a result of their parents' legal marriage, so the law stipulates that the child only has a civil relationship with his mother. A children who born outside of legal wedlock are referred to as child out of wedlock. Regulations regarding children out of wedlock in Indonesia can be found in the Civil Code, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. One of the efforts that can be made to establish a civil relationship between a man and a child out of wedlock is through child recognition. However, the recognition of a child out of wedlock is not always easy, especially if the child is born without a legal marriage between the parents, so that more effort is needed in terms of proving who the biological father of the child is. This is similar to what happened in Verdict Number 746/Pdt.G/2021/Pn.Tng and Appeal Verdict Decision 109/Pdt/2022/PT.BTN. The research method used by the author in writing this research is normative legal research, the research conducted using secondary data. The author will analyze using laws and regulations, books, journals, articles, and writings related to this research and relate them to Verdict Number 746/Pdt.G/2021/Pn.Tng and Appeal Verdict 109/Pdt/2022/PT. BTN. Based on the analysis conducted by the author, there is no DNA test or other evidence capable of proving the child's position as the father's biological child, nor has a marriage been carried out between the mother and father of the child so that the recognition of the child is not in accordance with what is regulated in the Population Administration Law. Apart from that, there is still disharmony of laws and regulations governing the recognition of children in Indonesia so that their respective implementation still creates confusion and inconsistency between one law and another."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang anak yang lahir di luar perkawinan merupakan putusan yang bersejarah bagi hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini membuka peluang kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Tesis ini membahas mengenai apakah latar belakang terbitnya putusan tersebut juga bagaimanakah dampak berlakunya putusan terhadap akta pengakuan anak dan surat keterangan hak waris. Sebagai perbandingan, tesis ini juga memaparkan gambaran umum mengenai anak luar kawin di negeri Belanda. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbandingan kedudukan pengaturan anak luar kawin menurut hukum keluarga di Indonesia dengan hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyat China. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam keluarga dikaitkan dengan hubungannya dengan orang tuanya dan tanggung jawab orang tua dengan hak-hak yang didapatkan oleh anak luar kawin dalam hukum keluarga di negara Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat China, yang mana juga berbeda pula aturan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin tersebut.

---

Abstract

This thesis discusses on the comparison of the regulation of children born out of wedlock according to the family law in Indonesia, singapore and Peoples Republic of China. The core issues in this research that the writer raised are on the legal station of children born out of wedlock in its correlation with their kinship with their parents and the responsibility of parents toward their children born out of wedlock andthe civil rights of the children born out of wedlock according to the family law in People?s Republic of China, Indonesia and SingaporeThe legal research method applies a juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. This research concluded that there are distinctions on the ruling of the legal position of children born out of wedlock and the responsibilities of their parents according to the family law in People?s Republic of China, Indonesia and Singapore."

"Anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Maka dari itu, perlu ada upaya perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak anak luar kawin. Salah satu upaya hukum perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yakni pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin bertujuan agar anak luar kawin mendapatkan hak-haknya sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Pengakuan anak merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil setempat guna mendapatkan suatu bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam pelaksanaanya, yang dapat melakukan pengakuan anak luar kawin yaitu ayah kandung, hal tersebut dikarenakan ibu kandung secara langsung telah memiliki hubungan keperdataan dengan anak luar kawinnya. Namun, persetujuan ibu kandung merupakan hal wajib yang diperoleh ayah kandung untuk melakukan suatu pengakuan anak luar kawin. Pengaturan terbaru mengenai pengakuan anak luar kawin diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun, ketentuan pada pengaturan tersebut terdapat kejanggalan dikarenakan bertentangan dengan ketentuan mengenai pengakuan anak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakibatkan kerugian bagi anak luar kawin. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan kesimpulan bahwa Pasal 49 ayat ke- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memiliki berbagai kelemahan pada Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/Jkt.Pst dengan pembuktian bahwa ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku seluruhnya.

---

Child born out of wedlock does not have the same rights as a legal child. Child born out of wedlock does not have a civil relationship between them and their biological father. Therefore, they need a legal protection for the fulfillment of the rights of an out-of-wedlock child. One of the legal protection for an out-of-wedlock child is recognition of child. This kind of recognition of child aims to make an out-of-wedlock child to get their rights as an out-of-wedlock child that is recognized as legitimate. The Recognition of child is an important vents in Indonesia that must be recorded with the Local Civil Registration Office in order to obtain a written evidence that has the legal force of law. In practice, someone who can do recognize an out-of-wedlock child is the biological father, is it because the biological mother has directly had a civil relationship with the out-of-wedlock child. The consent of the biological mother is mandatory for the biological father to carry out a recognition of an out-of-wedlock child. The latest arrangements regarding the recognition of an out-of-wedlock child are regulated in Article 49 of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Population Administration Law. The article has a discrepancy because it is contrary to the provisions regarding the recognition of children in the Civil Code which results in losses for an out-of-wedlock child. The research method used in this study is normative juridical which is descriptive analysis. The results of this study will present the conclusion that Article 49 paragraph (2) of Law Number 24 of 2013 does not have strong legal force in Determination Number 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Pst with proof that the provisions regarding the recognition of extramarital children in the Civil Code are still in full force."

"Di Negara Indonesia terdapat begitu banyak Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi suatu masalah di mana terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan di dalamnya yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan lainnya timbul dan menghambat aktivitas bernegara. Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan saat ini di Indonesia tidak hanya berupa Judicial review, melainkan terdapat pula legislative review, dan executive review. Penelitian ini memfokuskan pembahasan terhadap kedudukan hukum kewenangan executive review yang memiliki pro dan kontra akan pelaksanaanya seperti halnya yang tertuang pada Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi yang dinilai memiliki bentuk baru dalam sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif, sedangkan untuk metode analisis data yaitu kualitatif. Penyelesaian Permasalahan disharmonisasi di luar pengadilan selama ini, dinilai tidak begitu berhasil. Dengan demikian untuk mendukung kebijakan reformasi regulasi oleh Presiden, maka kewenangan Mediasi Permasalahan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hadir sebagai alternatif penyelesaian permasalahan disharmonisasi yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaanya, hasil mediasi dinilai tidak efektif dikarenakan adanya hasil kesepakatan dari para pihak yang tidak terealisasikan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan penyelesaian permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di luar pengadilan dengan cara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dan diakomodir dalam suatu lembaga negara yang fungsinya dikhususkan untuk menangani permasalahan peraturan perundang-undangan pada pemerintah di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antar kelembagaan negara dalam mengharmonisasikan regulasi terhadap lingkup kewenangannya masing-masing.

---

In the State of Indonesia there are so many Regulations that it becomes a problem where there is disharmony or overlapping arrangements that cause other problems to arise and hinder state activities. Settlement of Disharmonization Current regulations in Indonesia are not only in the form of Judicial reviews, but there are also legislative reviews and executive reviews. This study focuses on the discussion of the legal position of executive review authority that has pros and cons of implementing it. This can be seen in Ministerial Regulation and Human Rights Number 2 of 2019 concerning the Settlement of Disharmonization of Laws and Regulations through Mediation which is considered to have a new form in the legal system in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with prescriptive research typology, while the data analysis method is qualitative. Settlement of disharmony matters outside the court all this time, is considered not very successful. Thus to support the policy of regulatory reform by the President, the authority of Mediation on Regulatory Issues at the Ministry of Law and Human Rights exists as an alternative solution to the problem of disharmony in the regulations in Indonesia. In the implementation, the mediation results are considered ineffective because of the agreement results from the parties that are not realized. Therefore, it is necessary to strengthen the authority to resolve the problem of disharmonization of regulations outside the court by being regulated by regulations that are higher in status and accommodated in a state institution whose function is devoted to handling regulatory issues in the government in Indonesia. This is intended to prevent disputes between state institutions in harmonizing regulations regarding the scope of their respective authorities."

"[ABSTRAKAnak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah akan menciptakan pada status anak luar kawin bagi anak bersangkutan. Konsekuensi normatif dari status anak luar kawin membawa pada tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keadaan tersebut tentu menghilangkan hak-hak konstitusional anak. Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi jawaban bagi anak luar kawin untuk memperoleh kembali hak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memfokuskan pada dua hal, yaitu perlindungan anak dan pertanggungjawaban ayah biologis melalui pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan oleh Pengadilan Negeri dalam menghadapi permasalahan anak luar kawin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, oleh beberapa Pengadilan Negeri yang dibahas dalam penulisan ini terlihat ketidakkonsistenan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan status keperdataan anak luar kawin. Sehingga, perlu adanya kejelasan tentang aturan dan prosedur yang mengatur tentang penetapan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut dari pihak pihak pengadilan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.ABSTRACTThe children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision.;The children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision., The children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision.]"

"Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah dilakukan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan. Apabila dalam suatu hubungan lahir seorang anak tanpa adanya ikatan perkawinan maka kedudukan anak tersebut adaah sebagai anak luar kawin. Untuk memberikan perlindungan, status dan kepastian hukum terhadap anak luar kawin tersebut perlu adanya pengesahan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut bagaimana proses tahapan pengesahaan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan dan bagaimana ketetapan hukum terhadap status kewarganegaraan anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses pengesahan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan pada prinsipnya sama dengan proses pengesahan anak luar kawin biasa yang kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Yaitu pengesahan dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Catatan Sipil. Ketetapan hukum terhadap status anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan yaitu memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan berusia 18 tahun atau sudah kawin apabila kedua orang tua tetap pada kewarganegaraan masing-masing. Tetapi apabila salah satu orang tua mengikuti kewarga negaraan pasangannya maka si anak mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya tersebut.

---

A marriage is legitimate if conducted according to the laws of each partner's religion and belief. The Marriage Law requires the couple to keep their marriage record. As stated in Article 2 of Marriage Law, if a child is born from a relationship without marriage then the status of the child is a child born out of wedlock. To provide protection, status, and legal status of the child born out of wedlock, ratification is required by registering the marriage of the parents.

Based on the description above, this thesis draws up the problem of stages of ratification process for children born out of wedlock from relationship of different citizenship and ratified legal provisions for children born out of wedlock from relationship of different citizenship. The author applies the juridical-normative literature research method, with the main data used are secondary data obtained from the literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data analysis used in this study is qualitative research that refers to the data examined by the author.

Based on results of the research, the author concluded that ratification process for children born out of wedlock from relationship of different citizenship is essentially similar to ratification process for children born out of wedlock from relationship between Indonesian citizens. The ratification is carried out simultaneously with the registration of the marriage of the parents in the Civil Registry Office. Ratified legal provisions regarding the status of children born out of wedlock from relationship of different citizenship include that the child has dual citizenships until the age of 18 years or married when the parents remain in their respective citizenships. But if one parent follow either parent's citizenship, the child's citizenship shall follow the citizenship of the parents."

"Lahirnya seorang anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Peristiwa seperti ini dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap anak luar kawin yang bersangkutan, dimana di dalam hukum kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang resmi. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, hukum memberikan solusi bagi anak luar kawin agar dapat memiliki kedudukan hukum yang sama sebagaimana anak sah, yaitu melalui pengesahan anak. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, dan bagaimana Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh hasil dari studi kepustakaan dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perkawinan poligami dan pengesahan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam memeriksa suatu perkara seharusnya memahami latar belakang beserta fakta-fakta dari suatu perkara dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The birth of a child from an unregistered polygamous marriage according to the prevailing laws is a juridical phenomenon that cannot be denied. As the part of legal events, unregistered polygamous marriages can bring further legal consequences to children born out of wedlock, which in law children born out of wedlock have a lower position than children born from legal marriages. Because of these differences, the law provides a solution for children born out of wedlock to have the same legal status as children born from legal marriages, namely through child legalization. This research will be continued by focusing on how polygamous marriage are regulated according to positive law in Indonesia, how is the procedures of legalizing out of wedlock children born in unregistered polygamous marriages, and how is the suitability of the Judge's decision with the prevailing legislation on Verdict Number: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. The author will answer these problems with the juridical-normative method using data collected from literature studies and legislation related to polygamous marriages and child legalization. The results of the study will show that a Judge in examining a case should understand the background and facts of a case and provide legal considerations in accordance with the prevailing laws and regulations."

"Hak waris menurut Hukum Perdata timbul pada saat seseorang meninggal dunia. Syarat utama untuk menjadi seorang ahli waris adalah adanya hubungan darah yang tercipta dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah didasarkan atas suatu perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah terjadi manakala suatu perkawinan tidak dicatatkan pada suatu lembaga yang kita kenal sebagai lembaga catatan sipil. Dengan demikian, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, tidak berhak menuntut pembagian waris. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/PDT/2008 Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil dan selanjutnya anak-anak hasil perkawinan tersebut dinyatakan sah dan berhak atas hak waris dari orang tua mereka.

---

Inheritance rights under civil law arise when someone dies. The main requirement to be an heiress is created from a relationship of marriage between a man and a woman. Law distinguishes between legitimate descendants and illegitimate descendants. Legitimate descendants based on the existence of a valid marriage, while the illegitimate descendants based on an invalid marriage. Unauthorized marriage occurs when a marriage is not registered in an institution we know as civil institutions. Thus, the children of the marriage that is not recorded, has no right to demand the distribution of inheritance. However, it should be noted that based on the Supreme Court Decision No. 2185 K/PDT/2008 Marriage is not registered can be requested court order for the marriage subsequently listed on the registry office and then the children of the marriage declared valid and entitled to the rights inheritance from their parents."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan dan proses pengangkatan anak di Indonesia, baik yang dilakukan antar WNI maupun pengangkatan anak antara WNI dan WNA. Tak hanya itu, dianalisis juga bagaimana pembatalan pengangkatan anak, khususnya terhadap Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari kekuasaan orang tua kandung atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak kepada kekuasaan orang tua angkat melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan. Pada praktiknya, tak jarang ditemukan kesalahan prosedur pengangkatan anak WNA oleh WNI di Pengadilan. Hal ini dikarenakan Hakim kurang memerhatikan masalah status kewarganegaraan anak angkat seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Padahal, pedoman Hakim untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak di Indonesia sejatinya telah diatur oleh SEMA tentang Pengangkatan Anak. Kini, sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, belum satu pun peraturan yang mengatur secara khusus pembatalan pengangkatan anak di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, Hakim dalam pertimbangan hukum masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara pembatalan pengangkatan anak. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak

---

This paper analyzes the regulations and processes of child adoption in Indonesia, both among Indonesian citizens and between Indonesian citizens and foreigners. Moreover, this paper also analyzes how the annulment of child adoptions, especially District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. This paper is compiled using the doctrinal legal research method. Child adoption is a legal action that transfers the rights of a child from the authority of the biological parents to the authority of the adoptive parents through a court decision or court decree. In practice, the procedure of adoption foreign child by Indonesian citizens frequently were not in accordance. This because, the Judges were less concerned regarding the adopted child’s citizenship status, as found in District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Meanwhile, the Judge's guidelines of child adoption in Indonesia have actually been regulated by the SEMA regarding Child Adoption. Recently, there is also Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption and Minister of Social Affairs Regulation No. 110/HUK/2009. However, neither regulation specifically regulates the annulment of child adoption in Indonesia. In District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., the Judges referred to the regulations that were relevant to the case of annulment of child adoption. This is the obligation of the Judge to examine and decide cases of annulment of child adoption."