Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aplikasi JAKI merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendukung pelayanan berbasis digital (e-service) yang dirancang untuk menciptakan kota pintar yang efisien dan efektif menjadikan Jakarta kota yang lebih baik dan layak huni. Saat ini aplikasi JAKI menjadi aplikasi kanal pengaduan yang paling banyak digunakan masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan pelayanan publik. Tingkat kepuasan pengguna e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI menjadi perhatian masyarakat mengingat aplikasi tersebut digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait tingkat kepuasan pengguna e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI sebagai bentuk pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengambilan data, yaitu metode kuantitatif dengan survei. Wawancara dan studi pustaka sebagai data pendukung. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI masuk ke dalam kategori baik. Hasil tersebut dibuktikan dari empat dimensi e-GovQual yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012). Namun, memang masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan pelayanan e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada tim pengembang aplikasi JAKI dan petugas lapangan agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

The JAKI application is one of the applications created by the government to support digital-based services (e-services) designed to create efficient and effective smart cities to make Jakarta a better and liveable city. At present the JAKI application is the most widely used complaint channel application by the public to report or complain about public service problems. The level of satisfaction of Jakrespons e-service users in the JAKI application is of concern to the public considering that the application is used by all levels of society. Departing from this, this study examines the level of satisfaction of Jakrespons e-service users in the JAKI application as a form of public service. The approach used in this study is quantitative, with data collection techniques, namely quantitative methods with surveys. Interviews and literature study as supporting data. The number of respondents in this study were 100 people obtained through online questionnaires. The results obtained from this study indicate that the satisfaction level of the Jakrespons e-service in the JAKI application is in the good category. These results are proven from the four e-GovQual dimensions proposed by Papadomichelaki and Mentzas (2012). However, there are still some obstacles experienced by the community in the use and implementation of Jakrespons e-services in the JAKI application in the field. Therefore, in this study there are several suggestions addressed to the JAKI application development team and field officers so that the application can be even better in the future."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Persepsi Pengguna Terhadap Faktor-Faktor Penentu Kesuksesan Sistem Pelayanan Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Elektronik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mempengaruhi birokrasi untuk memanfaatkannya sebagai salah satu sarana meningkatkan kinerja sebagai pelayan publik. Pelaksanaan pelayanan perizinan online sebagai salah satu bentuk implementasi e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan penelitian survey dalam desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 48 responden yang diteliti Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan perizinan elektronik di Jakarta adalah kualitas informasi, kualitas sistem, dukungan organisasi, kepuasan pengguna dan net benefit, sedangkan variabel kualitas pelayanan yaitu dimensi kehandalan petugas, empati dan responsiveness, serta dimensi jaminan keamanan tidak terbukti sebagai faktor pendukung kesuksesan sistem perizinan online

---

ABSTRACTThis thesis discusses the perception of the user towards the determinants of the success of the service system of licensing SIUP and TDP Electronically in the province of Jakarta. Information and communication technologies are evolving rapidly affect the bureaucracy to exploit it as one means of improving performance as public servants. Implementation of online licensing services as one form of implementation of e government aims to improve the quality of service of licensing in the city of Jakarta. This research uses a quantitative and qualitative approach with a descriptive survey of research in design. The results of this research show that from 48 respondents who examined the factors that influence the success of electronic licensing in Jakarta is the quality of the information, the quality of the system, support organizations, user satisfaction and net benefit, While the variable quality of service in dimension of empathi, keandalan responsiveness as well as the dimensions of the security assurance not proven as a supporting factor for the success of the online licensing system."

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"E-government berdampak signifikan pada administrasi publik di mana layanan publik beroperasi. Titik tolak penelitian ini adalah bahwa investasi dalam teknologi tidak bebas nilai dan diperlukan analisis realisasi manfaat e-government yang dikombinasikan dengan fokus pada nilai dengan framework value positions oleh Rose et al. (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan nilai yang diciptakan oleh implementasi JAKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ilustratif sebagai strategi analisis data. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilengkapi dengan data sekunder. Temuan penelitian menghasilkan bahwa nilai professionalism memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas yang dapat memungkinkan adanya penciptaan public record dan kesetaraan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Akan tetapi, kesetaraan ini belum tercapai dikarenakan JAKI belum mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, terutama penyandang disabilitas. Nilai efficiency memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas karena efisiensi yang tercipta dapat memungkinkan adanya penghematan sumber daya bagi internal pemerintah dan penghematan waktu serta biaya bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selanjutnya, JAKI digambarkan sebagai pendorong nilai service yang diasosiasikan dengan kepastian layanan 24/7 dan upaya pemerintah dalam pembentukan layanan citizen centric, tetapi ketidakcocokan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai kesenjangan terhadap proposisi nilai service. Di sisi lain, JAKI tidak digambarkan sebagai pendorong keterlibatan warga.

---

Point of departure in this study is that investments in technology are not value-free, they are necessary to identify the realization of the benefits of e-government combined with a focus on value. The purpose of this paper is to investigate how JAKI can substantially contribute to value generation in the public sector. This study uses a qualitative approach with illustrative methods. In-depth interviews and secondary evidence provide the empirical data for the analysis. The findings reveal that professionalism facilitates the creation of better services because it allows the creation of public records and equity for citizens in accessing services. However, this equity has not been achieved because JAKI has not been able to accommodate citizen inclusively. Efficiency facilitates the creation of better government and better services because the efficiency created can allow saving resources for internal government and saving time and costs for the citizens. Furthermore, JAKI is described as the value of service driver associated with 24/7 service assurance and in the establishment of citizen centric services, but the information mismatch as a gap to the service value proposition. On the other hand, JAKI is not described as a driver of engagement that accommodates in deliberative processes and decision-making."

"Penerapan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal pengaduan berbasis geo – tagging merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis sistem elektronik khususnya dalam layanan laporan pengaduan masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan laporan pengaduan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Dibandingkan dengan kanal pengaduan lain, aplikasi JAKI memiliki kelebihan dalam hal kelengkapan fitur seperti berbasis geo – tagging, fitur pemantauan tindak lanjut laporan pengaduan, dan fitur diskusi laporan dengan SKPD terkait. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka penggunaan aplikasi JAKI dapat dikatakan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal laporan pengaduan masyarakat di Jakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori antara model sukses sistem informasi menurut DeLone dan McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa mix method melalui wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 3 hipotesis yang ditolak dari total 9 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang ditolak tersebut mencakup information quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness, system quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, dan service quality tidak berpengaruh signifikan pada perceived usefulness.

---

The practice of the JAKI apps as a geo-tagging-based complaint channel is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in organizing an electronic system-based government, especially in public complaint reporting services so that it can make it easier for the public to report complaints and increase public participation to overcome various urban problems. Compared to other complaint channels, the JAKI apps has advantages in terms of completeness of features such as geo-tagging-based, follow-up monitoring features for complaints reports, and report discussion features with related SKPDs. However, data shows that in 2020, the number of JAKI apps usage can be said to have not been maximized. This study aims to identify the factors that influence the use of the JAKI apps as a channel for reporting public complaints in Jakarta. This study uses a combination of theories between the successful model of information systems according to DeLone and McLean and the Technology Acceptance Model (TAM). This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a mix method through in-depth interviews with several relevant informants and distributing questionnaires using Structural Equation Model (SEM) data analysis techniques. The results showed that there were 3 rejected hypotheses from a total of 9 hypotheses in this study. The rejected hypotheses include that information quality has no significant effect on perceived usefulness, system quality has no significant effect on perceived ease of use, and service quality has no significant effect on perceived usefulness."

"Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Ibukotanya, DKI Jakarta. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Jakarta Pusat menjadi lokus pada penelitian ini mengingat tingginya riwayat angka incidence rate (IR) COVID-19 yang menghambat penyelenggaraan pelayanan dan tingginya nilai Customer Satisfaction Index (CSI)-nya di tahun 2019. Berdasarkan fakta tersebut, Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Expectancy Disconfirmation Model untuk Menguji Kepuasan Publik pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jakarta Pusat dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19”. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepuasan publik (citizen satisfaction) pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota Jakarta Pusat dalam masa tanggap darurat COVID-19 berdasarkan analisis Expectancy Disconfirmation Model (EDM) yang dikembangkan oleh Van Ryzin (2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik kuantitatif melalui instrumen kuesioner yang disebar secara daring. Peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling dengan teknik accidental untuk penarikan sampel, dengan ukuran sampel 135 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan publik Kota Jakarta Pusat pada pelayanan Adminduk dalam masa tanggap darurat COVID-19 adalah rendah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru dalam penggunaan teori EDM of Citizen Satisfaction oleh Van Ryzin (2013) dengan indikator-indikator yang berasal dari Perceived Service Quality oleh Brady & Cronin (2001), yang menggabungkan dua paradigma: disconfirmation dan performance, dapat menambah daftar penelitian terkait kepuasan publik di Indonesia selain dari penggunaan teori EDM itu sendiri, SERVQUAL, SERVPERF, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian berupa adanya kecenderungan menjawab mid-point oleh responden yang disinyalir berasal dari fenomena satisficing menjadi faktor yang mempengaruhi analisis EDM, khususnya pada hubungan inti yang ada di dalam model. Namun, kecenderungan menjawab mid-point oleh responden dapat diatasi dengan menggunakan beberapa solusi, seperti penggunaan teknik wawancara mendalam atau beberapa metode yang dapat ditambahkan pada kuesioner: Bogus Pipeline, menghubungkan suatu perilaku dengan identitas yang tidak diinginkan (undesirable indentities) terkait perilaku tersebut, Q-sort, dan Item Count.

---

COVID-19 pandemic is an inevitable phenomenon for all countries around the world, including Indonesia and its capital city, DKI Jakarta. Citizen administrative service in Central Jakarta is the locus of this research due to its high incidence rate (IR) COVID-19 which disrupts the implementation of public services and due to its high Customer Satisfaction Index (CSI) in 2019. Based on those facts, the researcher conducts a study titled “Expectancy Disconfirmation Model Analysis to Test Citizen Satisfaction over Citizen Administrative Service in Central Jakarta during the COVID-19 Emergency Response Period”. This study aims to analyze citizen satisfaction over citizen administrative service in Central Jakarta during the COVID-19 emergency response period based on Expectancy Disconfirmation Model (EDM) by Van Ryzin (2013). This study uses a quantitative data collection technique through online questionnaires. The researcher uses nonprobability sampling with accidental technique and 135 respondents as the sample size. The result of this study shows that Central Jakarta’s citizen satisfaction over its citizen administrative service during the COVID-19 emergency response period is low. It can also be discovered that the result provides a new insight for the use of EDM theory of Citizen Satisfaction by Van Ryzin (2013) with indicators derived from Perceived Service Quality by Brady & Cronin (2001), which combines two paradigms: disconfirmation and performance, could contribute to the list of research related to public satisfaction in Indonesia apart from the use of the EDM theory itself, SERVQUAL, SERVPERF, and the Customer Satisfaction Index. Furthermore, the tendency to answer mid-point by respondents, which allegedly comes from the satisficing phenomenon, become a factor that influenced EDM analysis, especially on its core relationships. However, this tendency could be overcome by using several solutions, such as the use of in-depth interview techniques or several methods that could be added to the questionnaire: Bogus Pipeline, linking such behaviors with their associated undesirable identities, Q-sort, and Item Count."

"Pelayanan publik merupakan hal yang krusial dalam administrasi publik. Namun, pelayanan publik di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah masih belum optimal. Keterlibatan teknologi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut menghadirkan konsep electronic service. Aplikasi Tangerang Live merupakan sebuah bentuk pelayanan berbasis elektronik yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Pembentukan aplikasi Tangerang Live bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Tangerang untuk mendapatkan berbagai pelayanan publik hanya dalam satu aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas e-service (E-Service Quality) pada aplikasi Tangerang Live. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas e-service pada penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Papadomichelaki & Mentzas (2012) tentang indikator pengukuran e-GovQual yang telah disesuaikan. Teori tersebut terdiri dari empat dimensi dengan 21 item pertanyaan. Dimensi tersebut terdiri dari efficiency, trust, reliability, dan citizen support. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form yang disebarluaskan di Instagram, Twitter, Whatsapp, dan Line yang ditujukan kepada 403 responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas pelayanan elektronik pada aplikasi Tangerang Live tergolong baik karena keempat dimensi kualitas pelayanan elektroniknya sudah memenuhi kategori baik, tetapi dengan beberapa catatan. Catatan tersebut berupa permasalahan, seperti fitur yang tidak lengkap, sering terjadi error, serta petugas help desk kurang optimal.

---

Public services are crucial in public administration. However, public services in Indonesia, especially local government are still not optimal. Technological involvement is one of the effort to improve the quality of public services. Technological involvement in public services introduces the concept of electronic service. Tangerang Live application is an electronic-based service created by the Tangerang City Communications and Information Office. The establishment of the Tangerang Live application aims to make it easier for the Tangerang’s citizen to get various public services in just one application. This study aims to analyze the quality of e-service on the Tangerang Live application. The instrument used to measure the quality of e-service in this study is the theory put forward by Papadomichelaki & Mentzas (2012) about the e-GovQual measurement indicators. The theory consists of four dimensions with 21 question items. These dimensions consist of efficiency, trust, reliability, and citizen support. This study uses a quantitative approach with a mixed-method through a questionnaire distributed on Instagram, Twitter, Whatsapp, and Line that aimed at 403 respondents based on predetermined criteria. The results show that the quality of electronic services in the Tangerang Live application based on 403 respondents perspective is good but some obstacles were still found, such as incompleted features, system that often error, and helpdesk staff has not helped optimally. "

"ABSTRAKMemasuki era baru, dimana masyarakat jauh lebih kritis menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang konsisten dalam pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan regulasi kebijakan di bidang pelayanan umum, seperti halnya sistem penanganan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan pengguna Qlue atas pengananan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang didukung dengan wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pada ISO 10002:2014, karena merupakan best practice terkait dengan penanganan pengaduan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang relevan dengan permasalahan yang terjadi sehari-hari di Ibu Kota Jakarta. Selain itu, standar ini berlaku generik yang berarti dapat diadopsi oleh instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, manajemen pengaduan dengan ISO 10002:2014 menawarkan dua tujuan dasar, yaitu memuaskan pengguna dan peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan pengguna Qlue terhadap penanganan pengaduan sudah tinggi, namun terdapat 2 dimensi yang perlu diberi perhatian lebih, yakni peningkatan berkelanjutan dan responsivitas.

---

ABSTRACTIn the new era, where society is much more critical of demanding the implementation of good governance principles, the government needs to take consistent improvement measures in public services through improving the quality of government apparatus and policy regulation in the field of public services, as well as complaint handling systems public service. This study discusses the level of user satisfaction of Qlue Application over public service complaints. This study uses quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distribution supported by in depth interviews with informants, and literature studies. This research uses the principles in ISO 10002 2014, because it is the best practice related to the handling of complaints that are built on the principles that are relevant to the problems that occur everyday in the capital city of Jakarta. In addition, this standard applies generically which means it can be adopted by government agencies. Last but not least, complaint handling with ISO 10002 2014 offers two basic purposes users satisfaction and improving organizational performance. The results show that Qlue user satisfaction level on complaint handling is high, but there are 2 dimensions that need to be given more attention, that is continuous improvement and responsiveness."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapat  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota Depok  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok. Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).

---

This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.

This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.

The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community."