Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseteruan Palestina-Israel sudah berlangsung demikian lama. Sejak awal konflik, masing-masing pihak, baik Palestina dan Israel, merasa berhak atas wilayah yang dipersengketakan dan berusaha menguasai serta mengembangkan kehidupan nasionalnya secara mutlak tanpa melakukan power sharing. Pihak Israel berusaha bersikeras mempertahankan wilayah yang telah didudukinya dengan alasan: ruang hidup (lebensraum), keamanan (buffer zone), strategis, ikatan emosional, dan masalah sumber daya. Sedangkan pihak Palestina berupaya keras pula untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah yang diduduki Israel dengan alasan sebagai tanah leluhur mereka.Sikap yang keras dari kedua belah pihak ini juga telah menyebabkan berbagai perundingan yang pernah diadakan selama ini berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan yang berarti bagi perdamaian kedua belah pihak. Kini Peta Jalan Perdamaian kembali disodorkan yang didukung oleh kelompok Kuartet (AS, PBB, UE, dan Rusia) sebagai sebuah upaya untuk memecahkan kebuntuan masalah konflik Palestina-Israel.Kehadiran Peta Jalan Damai ini diharapkan menjadi obat bagi konflik Palestina-Israel yang telah memakan banyak korban warga sipil yang tidak berdosa akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam mewujudkan harapan ini, maka Peta Jalan Damai menawarkan beberapa tuntutan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kebijakan atau tindakan yang dapat membantu dalam proses perdamaian. Efektivitas Peta Jalan Damai ini akan diuji dan dianalisa dari perspektif Resolusi Konflik dengan harapan dapat menemukan faktor-faktor yang akan menjadi pendukung dan penghambat bagi terlaksananya Peta Jalan Damai ini dalam memberikan solusi bagi konflik Palestina-Israel dengan tanpa meninggalkan pengalaman-pengalaman sejarah perdamaian yang pernah dilakukan sebagai cerminan dan pelajaran bagi upaya pencarian problem solving, walaupun kegagalan demi kegagalan adalah selalu menjadi jawaban atas semua upaya perdamaian yang telah dan pernah dilakukan oleh Palestina dan Israel.

---

The war of Palestina-Israel has been happened for a long time. Since the first conflict, both Palestine and Israel claimed that they had the right for the conflict district without doing a power sharing. The Israel tried very hard to depend the land that they had took control for some reasons: for the life, safety, strategic zone, emotional link, and natural resources. Palestine also tried very hard to struggle the - freedom of their district that have been holded by the Israel with the reason that the land was their ancestor land.

The persistent of the both side also caused all the negotiation that were helded by UN, US, Rusia, UE ended without having a good deal for the peace of the both side. Recently, the peace road map have offered again which was supported by US , Rusia, UE, and UN as the problem solving for breaking the conflict of Palestine-Israel. The present of this peace road map was expected by the world to be the problem solving of Palestine and Israel conflict, which had many victims from the civilian because of the both side war.

For getting this goal, the Peace Road Map offered some solutions for the both side to do the wisdom or the action that could help in peace processing. The effectiveness of the Peace Road Map will be exercised and analyzed by the perspective of conflict resolution to find some factors which can support or hamper for the Peace Road Map to give a solution for the conflict Palestine-Israel without leaving the peace history experiences which have been done as a reflection and a lesson for getting a problem solving. Even though, unsuccessful is always be the answer for the peace effort that have been done by Palestine and Israel."

"

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengkaji perluasan fungsi, tugas dan peran dari Korbrimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022 Papua. Selain itu untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan Operasi Damai Cartenz di Papua yang menggantikan operasi sebelumnya yakni Operasi Nemangkawi dan menjelaskan perlunya pengembangan fungsi dan peran Brimob Polri selain fungsinya sebagai satuan pemukul. Metode yang digunakan  yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelurusan berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua merupakan operasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel Brimob yang dikerahkan dalam operasi mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui strategi preemtif dan preventif. Personel Brimob yang diterjunkan dalam operasi damai ini menjalankan pengembangan fungsi, yakni meliputi fungsi intelijen, fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi binmas dan fungsi kehumasan. Kompetensi personel Brimob dalam menjalankan fungsi tersebut dibekali dengan pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Fungsi penegakan hukum masih dilakukan. Pendekatan komunikasi dialogis juga dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga mahasiswa. Standar operasional procedure  penting sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob dalam menjalankan fungsi dan perannya di Papua. Dari Operasi Damai Cartenz 2022 ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala diversifikasi peran Brimob dalam menjalankan operasi tersebut. Kendala tersebut adalah potensi gangguan berupa luas wilayah, kondisi cuaca, kondisi alam dan sebagainya, ambang gangguan seperti keberadaan KKB dan KKP dan segala aktivitasnya dan gangguan nyata seperti tindakan pidana yang dilakukan KKB dan KKP.

---

This research is motivated to examine the expansion of the functions, duties and roles of the Korbrimob in Operation Peace Cartenz 2022 Papua. In addition, to explain the urgency of implementing the Cartenz Peace Operation in Papua which replaced the previous operation, namely Operation Nemangkawi and explain the need to develop the functions and roles of Brimob Polri in addition to its function as a strike unit. The method used is qualitative method. Data were obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through browsing various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Peace Cartenz 2022 in Papua was an operation to maintain the stability of security and public order. Brimob personnel deployed in the operation prioritize a humanitarian approach through preemptive and preventive strategies. Brimob personnel deployed in this peace operation carry out the development of functions, which include intelligence functions, investigation and investigation functions, public relations functions and public relations functions. The competence of Brimob personnel in carrying out these functions is equipped with previous training and education. The law enforcement function is still being carried out. A dialogic communication approach is also carried out by approaching community leaders, religious leaders, traditional leaders, and also students. Standard operating procedures are important as guidelines for members of the National Police including Brimob in carrying out their functions and roles in Papua. From this Cartenz 2022 Peace Operation, there are factors that become obstacles to the diversification of Brimob's role in carrying out the operation. These obstacles are potential disturbances in the form of area, weather conditions, natural conditions and so on, disturbance thresholds such as the presence of KKB and KKP and all their activities and real disturbances such as criminal acts committed by KKB and KKP.

"

"Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan bagian dari sejarah yang dimiliki Timur Tengah. Di antara konflik-konflik yang terjadi, konflik Israel-Palestina merupakan konflik terlama dan belum sepenuhnya terselesaikan, Terobosan sangat signifikan yang dilakukan Israel dan PLO dalam konteks proses perdamaian di Timur Tengah ketika mereka mengadakan Kesepakatan Oslo I (13 September 1993) dan Kesepakatan Oslo II (28 September 1995). Namun, proses perundingan itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, baik dalam proses awal perjanjian maupun sampai pada tahap implementasi hasil kesepakatan.Melihat fakta ini, PLO di bawah kepemimpinan Yasser Arafat bersama pejabat-pejabat senior PLO berupaya melakukan proses diplomasi dengan pihak Isarel, yang akhirnya menghasilkan Kesepakatan Oslo I dan II. Peran PLO dalam Kesepakatan tersebut, tidak terlepas dan tujuan PLO yang fungsinya berubah dari pembebasan Palestina menjadi pembangunan sebuah negara yang berdampingan dengan Israel. Alat-alat untuk mencapai tujuan tersebut telah berubah dari perjuangan militer menjadi diplomasi aktif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan pertanyaan riset yaitu Bagaimana peranan PLO melalui jalur diplomasi aktif dalam Perjanjian Oslo I dan II ?Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu metode studi kasus untuk memaparkan upaya-upaya PLO dalam proses perundingan tersebut serta faktor-faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi jalannya proses perundingan damai di Oslo. Yaitu dengan menganalisa upaya PLO dalam perundingan damai dengan Israel, serta sikap Israel terhadap proses perundingan tersebut. Kemudian proses awal perundingan hingga tercapainya Kesepakatan Oslo I dan II. Pada penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, PLO menggunakan instrumen politik luar negeri berupa diplomasi aktif melalui mekanisme negosiasi. Terakhir, penulis menggambarkan peranan PLO sebagai aktor perunding yang terlibat aktif pada Perjanjian Oslo I dan II.Berdasarkan sistematika penulisan yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran PLO dalam perjanjian Oslo I dan II dilandaskan pada tujuan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina melalui meja perundingan serta mendirikan Negara Palestina Merdeka.

---

The conflict between Israel and Palestine is part of the history of the Middle East. Among the many conflicts that have occurred in the Middle East, the Israeli-Palestine conflict is the longest conflict, which has not completely been solved. The significant breakthrough in the context of the peace process in the Middle East, however, are made by Israel and PLO in Oslo Agreement I (September 13, 1993) and Oslo Agreement II (September 28, 1995). However, the agreement process did not run smoothly as had been expected, both in the initial process of the agreement and in the stage of its implementation.

From the beginning, PLO under the leadership of Yasser Arafat along with his senior officials had launched diplomatic initiatives with Israel, which led to Oslo Agreement I, and U. The role the PLO played in the Agreement was closely related to the PLO goals whose functions had changed from Palestine liberation to the development of a state in co-existence with Israel. The tools to achieve that goal have been changed from military struggle to active diplomacy. From what has been described above, the writer put forth the research question, i.e. what is the role of PLO through active diplomacy-in Oslo Agreement I and II?

To answer the above research question, the writer has adopted qualitative methodology, i.e. case study method to make clear the efforts of the PLO in the agreement process as well as the factors and constraints which had influences on the peace process in Oslo. This is done by analyzing PLO efforts in the peace process with Israel, the Israeli attitude toward the peace process and then the initial process of the agreement up to the achievement of Oslo Agreement I and IL In the resolution of Israeli-Palestine conflict, the PLO has adopted a foreign policy instrument in the form of active diplomacy through negotiation. In the last part, the writer has described the role of the PLO as an active actor in Oslo Agreement I and II.

Based on the above description, the writer has come to the conclusion that the role of the PLO in Oslo Agreement I and II was based on the goal to end the Israeli- Palestine conflict by means of negotiation and to establish an Independent Palestine State."

"Studi ini mendeskripsikan pembingkaian kejahatan perang pada konflik militer antarnegara dalam penerapan prinsip-prinsip jurnalisme damai pada pemberitaan di Kompas.com. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dengan metode analisis pembingkaian Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembingkaian yang digunakan pada pemberitaan tentang kejahatan perang sebagai isu kemanusiaan ataupun merugikan bagi warga sipil. Namun, artikel berita masih lekat dengan pembingkaian berita sumber rujukan dan prinsip jurnalisme damai masih kurang diterapkan pada beberapa artikel berita, sehingga organisasi media harus lebih memperhatikan aspek-aspek pembingkaian agar dapat merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, terutama perdamaian.

---

This study describes the framing of war crimes in interstate military conflicts in the application of the principles of peace journalism in news reporting on Kompas.com. This research is a descriptive, qualitative research conducted with the Entman framing analysis method. The results of the study indicate that the war crimes are framed as a humanitarian issue or detrimental to civilians. However, news articles are still framed similarly to its reference sources and the principles of peace journalism are not as thoroughly applied in several news articles, so media organizations must pay more attention to aspects of framing in order to reflect humanitarian values, especially peace."