Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi yang masif dewasa ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan. TIK sebagai inti dari digitalisasi dan ekonomi digital dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan berperan penting dalam mendukung kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan TIK yang diproksikan dengan penetrasi internet terhadap indeks pembangunan berkelanjutan secara langsung dan melalui rantai transmisi melalui perdagangan dan Penanaman Modal Asing (FDI). Investigasi mencakup 10 negara ASEAN dari tahun 2006 hingga 2021. Saya menggunakan model regresi panel efek tetap yang digunakan sebagai regresi baseline dan model Instrument Variable-GMM untuk mengakomodasi potensi masalah endogenitas khususnya pada data TIK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICT dengan lag 1 tahun berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan berkelanjutan. Studi ini juga mengamati efek tidak langsung melalui FDI dan perdagangan.

---

Today's massive economic development has had a significant impact on environmental quality. ICT as the core of digitalization and the digital economy can improve environmental quality and has a crucial role in supporting the progress of the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This study aims to analyze the impact of ICT development proxied by internet penetration on sustainable development index directly and through the chain of transmission via trade and Foreign Direct Investment (FDI). The investigation encompasses 10 ASEAN countries from 2006 to 2021. I employ the fixed effect panel regression model used as the baseline regression and the Instrument Variable-GMM model to accommodate the potential of endogeneity problems especially on ICT data. The results indicate that ICT with a 1-year lag has a significant and positive effect on sustainable development index. The study also observes indirect effect through FDI and trade."

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap perkembangan pariwisata di negara-negara ASEAN. Pelanggan telepon selular dan internet broadband digunakan sebagai proxy untuk TIK. Selain itu, kami memperhitungkan seperti kualitas jalan, PDB perkapita dunia, PDB perkapita negara-negara anggota ASEAN, inflasi serta dummy Kebijakan ASAM ASEAN. Penelitian ini menggunakan data panel periode 2010-2018. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) Fixed Effect Model dan mengestimasi variabel interaksi internet dan PDB perkapita dunia serta PDB perkapita negara-negara anggota ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa, TIK memberikan pengaruh postif dan signifikan terhadap perkembangan pariwisata di ASEAN. Lalu untuk variabel kualitas jalan, PDB perkapita negara-negara anggota ASEAN, kebijakan ASAM ASEAN, dan variabel interaksi juga berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya variabel inflasi memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan.

---

This study investigated the impacts of Information and Communication Technology (ICT) on tourism development in ASEAN countries. Mobile-phones and broadband internet subscribers are used as proxies for ICT. In addition, we estimated quality of road, GDP per capita of world, GDP percapita ASEAN member countries, inflation and ASAM as ASEAN Policy as dummy. This study uses panel data for the 2010-2018 period. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) Fixed Effect Model and estimated the interaction variables internet and GDP per capita of world and GDP percapita ASEAN member countries. The results show that, ICT has a positive and significant impact on tourism developments in ASEAN. Then for quality of road, ASEAN ASAM policies, and interaction variables also have a positive and significant effect. Furthermore, the inflation variable has a negative and insignificant."

"ABSTRAKSeiring dengan terjadinya globalisasi banyak perusahaan-perusahaan dari negara maju yang berinvestasi di negara-negara berkembang terutama di Asia dan Asia Tenggara, melalui FDI. Tidak dipungkiri bahwa investasi asing yang masuk telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, terdapat argumen diantara peneliti bahwa terdapat faktor baru yang dapat mempengaruhi FDI. Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah dunia secara masif, termasuk dalam perekonomian. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara FDI dengan tingkat investasi di bidang TIK dan juga sebaliknya. Penelitian ini menggunakan data panel yang berasal dari 5 negara ASEAN dengan rentang waktu dari tahun 2007 sampai 2015. Dengan menggunakan metode fixed effect dan two sls ditemukan bahwa pada negara berkembang di ASEAN, selama periode 2007-2015, tingkat investasi pada TIK masih kurang signifikan dalam mempengaruhi FDI. Begitu juga sebaliknya, peningkatan pada FDI tidak mempengaruhi jumlah investasi di bidang TIK. Faktor yang signifikan dalam menentukan FDI adalah ukuran/besarnya pasar yang digambarkan oleh tingkat PDB. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar investasi asing yang dilakukan belum memasukkan faktor teknologi sebagai pertimbangan yang penting. Dapat dikatakan peran teknologi komunikasi dalam perekonomian di negara berkembang khususnya ASEAN secara relatif masih kecil jika dibandingkan dengan negara maju. Karena di negara maju TIK menjadi salah satu faktor dalam menentukan FDI.

---

ABSTRACT

Along with the globalization many companies from developed countries that invest in developing countries, especially in Asia and Southeast Asia, through FDI. It is undeniable that incoming foreign investment has become one of the sources of economic growth in developing countries. As society and technology advances, there is an argument among researchers that there are new factors that can affect FDI. Information and communication technology has changed the world massively, including the economy. Therefore this study aims to see how the relationship between FDI and the level of investment in ICT and vice versa. This study uses panel data from 5 ASEAN countries with a time span from 2007 to 2015. It was found that by using the fixed effect method and two SLS in developing countries in ASEAN, during the 2007-2015 period, the level of investment in ICT was insignificant in affecting FDI. Vice versa, an increase in FDI does not affect the amount of investment in ICT. A significant factor in determining FDI is the size of the market that is represented by the level of GDP. This shows that most of the foreign investments made have not included technological factors as important considerations. It can be said that the role of communication technology in the economy in developing countries, especially ASEAN, is still relatively small when compared to developed countries. Because in developed countries ICT is one of the factor that determine FDI."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh teknologi informasi dan telekomunikasi terhadap ekspor Intra-ASEAN-7 selama periode 2005-2013 dengan menggunakan metode estimasi fixed effect model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks akses teknologi informasi dan telekomunikasi dan variabel indeks penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam bisnis di negara eksportir dan negara importir, yang mana digunakan untuk melihat peranan teknologi informasi dan telekomunikasi, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ekspor Intra-ASEAN selama periode 2005 ? 2013. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini seperti GDP, remoteness dan dummy crisis juga ditemukan berpengaruh terhadap ekspor Intra-ASEAN selama periode penelitian ini.

---

This study attempted to identify the effects of information and telecommunications technology on exports performance of Intra-ASEAN-7 during the period 2005-2013 by using fixed effect model as the estimation model. The result showed that variable of access index to information and telecommunications technology and variable of business use index of information technology and telecommunications in the exporter and importer countries, which are being used to mitigate the role of information and telecommunications technology, have positive and significant impacts on export Intra-ASEAN during the period 2005-2013. In additon, control variables that being used in this study such as GDP, remoteness and the dummy crisis are also significantly influenced intra-ASEAN exports during the period of this study."

"Dalam suatu organisasi regional yang turut mengintegrasikan perihal perekonomian seperti ASEAN, adanya penanggulangan disparitas adalah penting dalam mencapai tujuan dari berbagai kebijakan. Eksistensi disparitas dapat diestimasi melalui teori konvergensi yang beranjak dari Model Pertumbuhan Solow. Penelitian ini memaparkan bagaimana ASEAN secara perlahan mengalami tren penurunan disparitas antar negara anggota pasca pemekaran keanggotaan ASEAN hingga meliputi Indochina dalam dua dekade terakhir. Namun penelitian ini juga menyibak bahwa peranan perubahan struktural signifikan proses konvergensi di ASEAN. Perubahan struktural ini dipicu oleh Krisis Finansial Asia yang memberi guncangan pada berbagai variabel makroekonomi di Asia Tenggara.

---

In a regional organization which accommodates economic integration like ASEAN, reduction of disparities is important to achieve the target of policies. The existence of disparities can be estimated by convergence theory, of which based on Solow Growth Model. This paper explains how ASEAN slowly experienced the reduction of disparities among its member states after the expansion at Indochina in the last two decades. However, this paper also shows that the impact of structural break play a significant role in the process of convergence in ASEAN. This structural break was triggered by Asian Financial Crisis that affected various macroeconomic variables in Southeast Asia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan dan pendapatan terhadap adopsi Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dan mengakomodasi analisis interaksi antara pendidikan dan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan instrumental variabel pada variabel pendapatan dengan menggunakan instrumen karakteristik rumah. Metode yang digunakan untuk mengestimasi dampak adalah metode two stage least square dengan menggunakan data dari SUSENAS 2018 dan PODES 2018. Level unit dalam penelitian ini adalah individu dengan menggunakan sampel sebanyak 804.703 sampel. Hasil menemukan bahwa terdapat interaksi antara pendidikan dan pendapatan yang berbeda pada adopsi TIK dan terdapat variasi pada jenis TIK yang berbeda.

---

This study discusses about the impact of education and income towards the adoption of information and communication technology in Indonesia and accommodate the analysis of interaction term between education and income. This study uses instrumental variables on income variables using house characteristics as the instruments. The method that used to estimate the results is the two-stage least square method using data from SUSENAS 2018 and PODES 2018. The unit level in this study is individuals using a sample of 804,703 samples. The result of this study shows that there is interaction term between education and income on ICT adoption and have different variations on different types of ICT."

"Kesepakatan global terhadap pemanasan global mendorong energi terbarukan dalam transisi energi. Namun, sepuluh negara ASEAN sangat bergantung pada 80% energi bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga transisi ini menjadi tantangan karena menghasilkan 4,7% CO2 emisi terhadap emisi global pada tahun 2020. Keamanan energi, keadilan energi, demokrasi energi, dan kewarganegaraan energi adalah faktor-faktor yang mendukung transisi energi yang sedang berkembang pada bidang gerakan sosial dan kemiskinan energi. Penelitian mixed-methods-sequential explanatory ini mengkaji transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metodologi penelitian sekuensial, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, PLS-SEM kuantitatif yang menggunakan data tahun 2000–2020 menentukan dampak transisi energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi energi, keamanan energi, transisi energi, dan pertumbuhan ramah lingkungan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Tetapi, kewarganegaraan energi tidak berdampak pada pembangunan berkelanjutan namun memberikan ke arah positif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau dan empat faktor lainnya membantu sepuluh negara ASEAN potential dalam menurunkan emisi CO2 mereka sebesar 0,764 (76,4%), dari 1,536 MtCO2 menjadi 362 MtCO2, dengan menganjurkan demokratisasi dominasi bahan bakar fosil dalam demokrasi energi, beralih ke energi terbarukan dalam keamanan energi, dan menekankan pentingnya untuk mereka melakukan transisi energi. Kedua, analisis isi kualitatif mengidentifikasi enam kategori mengenai fenomena transisi energi untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Keenam kategori tersebut adalah pembangunan ekonomi saat ini, tantangan energi terbarukan (regulasi, investasi, struktur pasar, dan teknologi), mendorong pelanggan, potensi transisi energi, mengukur pertumbuhan ramah lingkungan, dan dampak NDC terhadap peristiwa bencana dan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi dan pembangunan ekonomi saling terkait—tingginya permintaan energi bahan bakar fosil dan emisi CO2 dari ekspansi ekonomi baru-baru ini, menyebabkan bencana besar. Transisi energi memiliki kendala pada regulasi, pembiayaan dan investasi, struktur pasar, dan sikap individu terhadap akan energi bersih, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan untuk fokus pada faktor-faktor penting dalam demokrasi energi, keamanan energi, dan kewarganegaraan energi sebagai panduan ilmiah untuk kebijakan energi mereka dan mempercepat transisi energi melalui energi terbarukan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

---

A global warming agreement encourages renewable energy in the energy transition. However, ten ASEAN countries depend on 80% fossil fuel energy for their economic growth, making this transition challenging due to emitting 4.7% of global CO2 in 2020. Energy security, justice, democracy, and citizenship are the factors that support the emerging energy transition field in social movements and energy poverty. This mixed-methods research-sequential explanatory study examines the energy transition and sustainable development using sequential research methodology, both quantitative and qualitative. First, quantitative PLS-SEM using 2000–2020 data determines the impact of the energy transition on sustainable development. The result demonstrated that energy democracy, energy security, energy transition, and green growth impact sustainable development. Unfortunately, energy citizenship does not impact sustainable development but in positive direction. The findings indicate that green growth and four other factors helped ten ASEAN countries lower their CO2 emissions of 0.764 (76.4%), from 1.536 MtCO2 to 362 MtCO2, by advocating the democratization of fossil fuel dominance in energy democracy, shifting to renewable energy in energy security, and emphasizing the prominence of their energy transition. Second, qualitative content analysis identified six categories regarding the energy transition phenomenon to explain the quantitative findings. The six categories are current economic development, renewable energy challenges (regulation, investment, market structures, and technology), encouraging customers, energy transition potential, measuring green growth, and the NDC's impact on catastrophic events and sustainable development. Energy security and economic development were linked—high-demand fossil fuel energy and CO2 emissions from recent economic expansion cause catastrophic calamities. The energy transition has obstacles with regulations, financing and investment, market structures, and individual attitudes toward clean energy, renewable energy, and eco-friendly products. This study recommends focusing on the crucial factors of energy democracy, energy security, and energy citizenship as the scientific guidance for their energy policy and expediting the energy transition through renewable energy in achieveing their sustainable development."

"ABSTRAKDisertasi ini memiliki tujuan (1) mengestimasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut dan udara di ASEAN dan ASEAN?s dialogue partners, dan (2) menganalisis dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut dan udara di ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners terhadap ekonomi makro dan sektoral.Data panel dari impor jasa transportasi dan GDP negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners berdasarkan GTAP tahun 2005 (versi 6), tahun 2008 (versi 7) dan tahun 2012 (versi 8) digunakan sebagai analisis dalam gravity model. Data comlang_etno, comlang_off dan continent bersumber dari CEPII. GTAP versi 8 dengan asumsi IC-IRTS (model Francois, 1998) digunakan untuk menangkap manfaat yang lebih besar karena adanya eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners.Hasil penelitian menunjukkan rata-rata ekuivalen tarif impor sektor jasa transportasi laut dan udara negara anggota ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners masih relative tinggi yaitu 0 sampai dengan 20.49 persen. Penelitian ini juga menunjukkan walaupun Singapura adalah Negara yang secara tradisional terbuka terhadap perdagangan, namun memiliki hambatan ekuivalen tarif impor yang tinggi untuk jasa transportasi laut dari Philipina dan Indonesia. Rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi udara adalah 0 sampai dengan 11.2 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi laut. Hal ini menunjukkan hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut di negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partner lebih tinggi dibandingkan jasa transportasi udara.Sejalan dengan teori efek pro-kompetitif dari kebijakan perdagangan, eliminasi hambatan regulasi pada sektor jasa transportasi laut dan udara pada penelitian ini menunjukkan gain from trade yang lebih besar diperoleh dalam model CGE dengan asumsi IC-IRTS dibandingkan dengan PC-CRTS kecuali Thailand, Philipina, New Zealand dan India. Dengan asumsi IC-IRTS, eliminasi hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut dan udara menyebabkan China memperoleh peningkatan kesejahteraan dan PDB yang paling tinggi disusul Jepang dan Australia. Nilai perubahan neraca perdagangan China mengalami surplus yang sangat tinggi. Dengan asumsi IC-IRTS, negara ASEAN 5 yang tingkat kesejahteraannya menduduki posisi tertinggi karena eliminasi hambatan regulasi perdagangan jasa transportasi laut berturut-turut Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sedangkan untuk jasa transportasi udara berturut turut Indonesia, Malaysia dan Philipina. Untuk kasus eliminasi hambatan regulasi di sektor jasa transportasi laut, Negara ASEAN yang mengalami surplus neraca perdagangan adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia, Thailand serta negara lainnya mengalami defisit. Dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut Indonesia hanya memberikan insentif peningkatan output dan ekspor pada sektor jasa transportasi laut (sea transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel); perdagangan (trade); dan utility construction. Sedangkan untuk kasus jasa transportasi udara memberikan insentif peningkatan output pada sektor transportasi udara (air transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel), perdagangan (trade), utility construction; sektor transportasi lainnya (othertransp).Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ekuivalen tarif impor di sektor jasa transportasi laut dan udara relative lebih tinggi, (2) dengan asumsi IC-IRTS, dampak eliminasi hambatan regulasi di perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners hanya menyebabkan manfaat yang lebih besar pada sektor dan negara tertentu. Hal tersebut mengimplikasikan perlunya fasilitasi perdagangan di antara negara ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners. Fasilitasi perdagangan antar Negara anggota ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners diperlukan untuk mengatasi eksternalitas regulasi (perbedaan regulasi) yang akan mengurangi gain from trade seperti adanya oligopoli internasional di perdagangan jasa transportasi. Salah satu bentuk fasilitasi perdagangan adalah mengoptimalkan fungsi EDI dan ASEAN National Single Windows.

---

ABSTRACTThe purposes of this dissertation are (1) to estimate the regulatory barriers to trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's dialogue partners, and (2) to analyze the impact of the elimination of regulatory barriers to trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners on macro and sectoral economic.Panel data of transport services imports and the GDP of the ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners countries based on GTAP 2005 (6th version), 2008 (7th version) and 2012 (8th version) is used as an analysis in the gravity models. Comlang_etno, comlang_off and continent data are sourced from CEPII. GTAP 8th version assuming the IC-IRTS (Francois model, 1998) is used to capture greater benefits for elimination of regulatory barriers to trade in transport services sector in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners.The results show that the average of import tariff equivalents of the sea and air transport services sector in the member countries of ASEAN 5 and ASEAN Dialogue Partners is still relatively high at 0 until 20.49 percent. The research also indicates that while Singapore is a country that is traditionally open to trade, but it has higher import tariff equivalent barriers for sea transport services than the Philippines and Indonesia. The average of import tariff equivalent in air transport services is 0 up to 11.2 percent lower than the average of import tariff equivalent in sea transport services. This condition shows that regulatory barriers in sea transport services sector in five ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partners is higher than air transport services.In line with pro-competitive effect theory in trade policy, in this study the elimination of regulatory barriers in the sea and air transport services sector shows that the greater gain from trade is obtained in CGE model assuming IC-IRTS compared to PC-CRTs except Thailand, the Philippines, New Zealand and India. Assuming IC-IRTS, the elimination of regulatory barriers in the sea and air transport services sector causes China obtains highest increasing in welfare and GDP followed by Japan and Australia. Value of changes in China's trade balance has the highest surplus. Assuming IC-IRTS, ASEAN 5 countries that have higher level of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in sea transport services in consecutive is Indonesia, Malaysia and Singapore. Whereas for ASEAN 5 countries that have higher level of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in air transport services consecutive is Indonesia, Malaysia and Philippines. For the case of elimination of regulatory barriers in the sea transport services sector, ASEAN countries that have trade balance surplus are Malaysia, Singapore, and Thailand. Indonesia, Thailand and other countries have trade balance deficit. The impact of the elimination of regulatory barriers in trade of sea transport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output and exports in the sea transport services sector; textile and wearing apparel; trade); and utility construction. Whereas the impact of the elimination of regulatory barriers in trade of air transport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output in air transport sector; textile and wearing apparel, trade, utility construction; othertransp.The conclusions of this study indicate that (1) import tariffs equivalent in the sea and air transport services sector is relatively higher, (2) assuming the IC-IRTS, the impact of the regulatory barriers elimination in the transport services sector trade in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners only leads to greater benefits in certain sectors and countries. This condition implies that the need for trade facilitation between ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partners. Trade facilitation between ASEAN member countries and ASEAN's Dialogue Partners is needed to overcome regulatory differences which will reduce the gain from trade such as the existence of international oligopoly in transport services trade. One form of trade facilitation is optimization of EDI functions and ASEAN National Single Windows "