Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam perusahaan menjadi jauh lebih penting untuk membuat hidup kita sejahtera dan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lembaga keuangan sebagai salah satu pihak utama dalam pembangunan berkelanjutan berperan sebagai perantara bagi dunia usaha untuk dapat menghasilkan barang atau jasa yang mana praktik atau kebijakan usahanya dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Investasi bertanggung jawab, terutama dalam aset infrastruktur, adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keuangan dan ESG serta menghasilkan financial returns yang berkelanjutan melalui hasil sosial dan/atau lingkungan penerima investasi. PT DII merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan investasi bertanggung jawab khususnya di bidang infrastruktur di Indonesia. Walau berorientasi pada laba, PT DII telah menanamkan aspek keberlanjutan sejak didirikan melalui penerapan strategi ESG investing dan praktik terbaik berdasarkan standar internasional. PT DII menggunakan balanced strategy content yang tercermin dalam produk, praktik, dan kebijakannya. Manajemen internal dan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh PT DII yang tergolong sebagai proyek berkelanjutan telah membantu memberikan kontribusi bagi pembangunan negara melalui strategi ESG investing yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

---

Environmental, social, and governance (ESG) aspects within companies have become significantly more important to make our lives prosperous and the world a better place. Financial institutions, as one of the key players in sustainable development, serve a role as an intermediary for businesses to be able to produce goods or services in which their business practices or policies may have a positive or negative impact to the community and the environment. Responsible investment, especially in infrastructure assets, is one way to reduce financial and ESG risks and generate sustainable financial return through investees’ social and/or environmental outcomes. PT DII is a financial institution that implement responsible investment specifically in the infrastructure sector in Indonesia. Although commercially driven, PT DII has embodied sustainability aspects since its establishment through the implementation of ESG investing strategies and best practices based on international standards. PT DII utilizes the balanced strategy content which is reflected in its products, practices, and policies. Internal management and infrastructure projects financed by PT DII which are classified as sustainable projects have helped in contributing to the country’s development through its ESG investment strategy which eventually contributes to sustainable development.

"

"Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia. 

---

Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan proses dari praktik sekuritisasi aset terkini yang dilakukan oleh Jasa Marga, sebuah BUMN Jalan Tol terbesar di Indonesia. Menjadi menarik karena business nature perusahaan yang tidak memiliki aset keuangan seperti piutang yang dapat disekuritisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aset keuangan yang disekuritisasi ternyata sintetis atau buatan, berupa surat berharga hak atas pendapatan atas salah satu ruas jalan tol di masa mendatang. Selain itu, ditemukan juga bahwa EBA Jasa Marga memiliki praktik yang berbeda dengan EBA pada umumnya serta memiliki finance cost yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi. Dengan demikian, sekuritisasi aset bisa saja dijadikan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi namun perusahaan harus memiliki aset keuangan riil untuk disekuritisasi serta mampu menekan tingginya biaya dalam penerbitan EBA.

---

This research aims at studying the entire process of the latest asset securitization practices conducted by Jasa Marga, the biggest Toll Road State Owned Enterprise in Indonesia. It becomes interesting as the business nature of the company who does not have financial assets such as receivables that can be securitized. The results of the study found that securitized financial assets are synthetic or artificial, in the form of securities of rights upon revenues of one of the toll roads in the future. In addition, it was also found that Jasa Marga ABS has different practices compared to ABS in general and has higher financial costs compared to bonds. Therefore, asset securitization may become an infrastructure financing alternative particularly for companies with high leverage ratio but they should have real financial assets to securitized and able to reduce the high costs of issuing ABS. "

"Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok. Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah.

---

One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal.

SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond."

"ABSTRACTInfrastruktur pedesaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pertanian, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan dapat dicapai secara optimal yaitu dengan melibatkan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa statistik deskriptif dengan pengambilan data melalui survey, studi kasus, dan analisa arsip. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan berupa harta benda, dimana faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan adalah faktor usia dan jenis pekerjaan. Dari hasil penelitian, adanya keterlibatan masyarakat tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan, hal ini ditunjukkan dengan semakin baik nya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

ABSTRACTRural infrastructure is very influential on agricultural growth, economic development, and village poverty alleviation. Development of sustainable rural infrastructure can be achieved optimally by involving the village community. This study aims to identify community involvement in sustainable rural infrastructure development. The research method used is descriptive statistical analysis with data collection through survey, case study, and archival analysis. Furthermore, the results of the research show the form of community involvement in rural infrastructure development in the form of property, where factors that influence the community to participate in rural infrastructure development are the factors of age and type of work. From the results of the study, the involvement of the community can support the development of sustainable rural infrastructure, as indicated by better economic, environmental, and social aspects. "

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh auditor KAP TWR terhadap seluruh transaksi pihak berelasi PT. DII. Pembahasan dimulai dengan pengidentifikasian seluruh pihak berelasi PT. DII dan seluruh hubungan serta transaksi dengan pihak berelasi yang terjadi pada tahun berjalan. Laporan ini selanjutnya membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan atas keseluruhan laporan keuangan PT. DII, prosedur audit yang dilakukan atas transaksi pihak berelasi PT. DII, hasil dari pelaksanaan prosedur audit dan analisis atas pelaksanaan serta hasil dari prosedur audit yang dilakukan. Laporan magang ini menyimpulkan bahwa pengungkapan atas hubungan dan transaksi pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor KAP TWR telah sesuai dengan standar audit internasional ISA 550 tentang pihak berelasi.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the audit procedures conducted by KAP TWR auditor to all related parties transactions of PT. DII. The discussion begins with the identification of all related parties PT. DII and all transactions with related parties in the current year. This report further discusses the audit procedures performed on the entire financial statements of PT. DII, audit procedures performed on related party transactions of PT. DII, the result of the implementation of audit procedures and analysis of the implementation and results of audit procedures undertaken. This internship report concludes that disclosures of related parties rsquo;relationships and transactions are in accordance with PSAK 7 regarding Disclosure of Related Parties and the audit procedures conducted by KAP TWR auditor are in conformity with international audit standars ISA 550 about related parties."

"Keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia membuat Pemerintah Indonesia menerapkan skema kerjasama dengan swasta yang di dalamnya, perbankan menjadi sumber peminjam dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan perbankan saati ini dengan mencari faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman oleh Perbankan dalam menyetujui keputusan memberikan kredit. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan kuisioner yang datanya dianalisis dengan metode AHP dan analisa resiko serta wawancara. Hasil penelitian adalah perbankan masih merasa kurang nyaman terhadap faktor - faktor tertentu khususnya kapasitas perusahaan sponsor dan pembebasan tanah serta diperoleh 20 faktor ? faktor dominan yang mempengaruhi kenyamanan perbankan dalam memberikan keputusan pinjaman.

---

Budget limitation for infrastructure development in Indonesia causes Indonesia's Government to develop a cooperation scheme with the private sector which the banks becomes the source for lending. This research is designed to find the level of comfort for bank by finding dominant factors concerned by banks in giving lending decision. This research used questionnaires which are analyzed with AHP, risk analysis, and interviews and finds that banks are still less comfortable in some factors especially in the capacity of the project sponsors and land acquisition problems also there are 20 dominant factors that affect bank's comfort in giving lending decision."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pinjaman luar negeri pemerintah dan dampak yang ditanggung akibat rendahnya penyerapan pinjaman. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria yang terdapat pada peraturan tentang pengadaan pinjaman luar negeri dengan kondisi saat ini yang dikaitkan dengan sebab, akibat, tindak lanjut, dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan di antaranya perencanaan kegiatan kurang akurat, kurang harmonisnya aturan pengadaan ADB dan pemerintah, manajemen pelaksanaan kegiatan yang buruk, lamanya penyampaian No Objection Letter, dan pembebasan lahan yang belum selesai. Akibat yang ditanggung pemerintah berupa pembayaran commitment fee.

---

The research is a case study that aims to analyze the factors causing low disbursement of government external loan and its consequences when the case occurs. The analysis is performed by comparing several criteria in the regulations related to foreign loans procurement with the current condition, and taking into account the causes, the impacts, the executions, and the advices.

The result shows the factors causing the low disbursement are less accurate in planning, unsynchronized between ADB's and government's rules for procurement, poor execution, timing consuming in delivering the No Objection Letter, and unfinished land acquisition. The consequence of low disbursement is a burden to keep paying of the commitment fee."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."