Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjeasakan bagaimana penerapan program pencegahan terorisme yang melibatkan perempuan dimana program ini dilaksanakan oleh BNPT dan FKPT DKI Jakarta. Adapun peran perempuan menjadi agen perubahan dalam pencegahan terorisme ini dapat bebrbentuk sosialisasi kembali ke dalam kelompok yang ada dilingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penellitian ini berasal dari hasil observasi secara langsung pada kegiatan “Perempuan TOP ( Teladan, Optimis dan Produktif) Viralkan Perdamaian melalui FKPT DKI Jakarta”, dan melakukan wawancara kepada peserta yang hadir, narasumber atau pemateri, Kabid Perempuan FKPT DKI Jakarta dan juga BNPT sebagai penanggung jawab kegiatan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hasil bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terorisme, perempuan dapat menjadi agen perubahan dengan cara berperan aktif dalam komunitasnya, pentingnya pemilihan narasumber untuk membuat para perempuan tidak merasa digurui oleh pemateri, dan ditemukannya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam program pencegahan terorisme melalui perempuan.

---

This study aims to explain how the implementation of the terrorism prevention program involving women is carried out by the BNPT and FKPT DKI Jakarta. The role of women as agents of change in preventing terrorism can take the form of socialization back into groups in their surroundings. This study uses a qualitative approach. The data collected in this research came from the results of direct observation of the "Perempuan TOP (Teladan, Optimisis and Produktif) Viral Peace through FKPT DKI Jakarta" activities, and conducted interviews with participants who were present, resource persons or presenters, Kabid Women's FKPT DKI Jakarta and also BNPT as the person in charge of the activity. The results of this study are the findings that women have a very important role in preventing terrorism, women can become agents of change by playing an active role in their communities, the importance of choosing sources to make women not feel patronized by presenters, and the challenges faced by the government in terrorism prevention program through women."

"ABSTRAKPenulisan ini menjelaskan mengenai konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, dalam kaitannya dengan pelibatan komunitas di dalam pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Kebijakan pembentukan FKPT ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT sebagai lembaga pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dari hasil analisis, ditunjukkan bahwa pelibatan komunitas menjadi peran yang penting dalam pembentukan FKPT. Dalam pembentukannya, FKPT menggunakan pendekatan multi lembaga. Ditinjau dari konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, pembentukan FKPT merupakan mitra strategis BNPT. Didukung penerapan nilai kearifan lokal di masing-masing daerah, hal ini diharapkan dapat menjadi strategi deradikalisasi yang efektif dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explains community based crime prevention concept, in relation with involving the community in establishment of Coordination Forum for Terrorism Prevention FKPT in West Nusa Tenggara NTB , Aceh, and West Java. FKPT establishment policy was conducted by The National Agency for Combating Terrorism BNPT as an whose purposes are to prevent and combat terrorism in Indonesia. As the results of the analysis, the involving of the community becomes important role in FKPT establishment. Which is in practice, using a multi agency approach. Refer to community based crime prevention concept, FKPT establishment is the strategic partner of BNPT. Supported by implementation of local wisdom in each region, this policy is intended to be an effective strategy for deradicalization program in order to prevent terrorism in Indonesia. "

"Penelitian ini menganalisis tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) di Indonesia, menganalisis mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendaaan terorisme (TPPT) pada KUPVA BB yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam rangka pencegahan TPPU dan TPPT pada penyelenggara KUPVA BB di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggabungkan data-data hasil analisis penelitian doktrinal dengan data empiris yang berasal dari hasil penelitian lapangan. Penulis mendapatkan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Pengawas KUPVA BB dan Penyusun Kebijakan KUPVA BB dari Bank Indonesia serta FGD antara Bank Indonesia dengan Kementrian/Lembaga terkait serta Bank Indonesia dengan Asosiasi KUPVA BB dan Perwakilan 10 Besar KUPVA BB yang memiliki market share terbesar secara nasional. TPPU dan TPPT menjadi ancaman bagi negara Indonesia baik ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, ancaman terhadap kredibilitas Indonesia di mata internasional, ancaman terhadap risiko investasi dan TPPT menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan legal mandat kepada Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Penyelenggara KUPVA BB. Penyelenggara KUPVA BB rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan TPPU dan TPPT sehingga Bank Indonesia perlu melakukan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT pada Penyelenggara KUPVA BB. Tingginya risiko TPPU dan TPPT pada KUPVA BB, perkembangan teknologi, implementasi UU P2SK, kondisi geografis negara Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain serta status keanggotaan negara Indonesia sebagai Full Member FATF perlu ditindaklanjuti dengan upaya optimalisasi pencegahan TPPU dan TPPT pada penyelenggara KUPVA BB oleh Bank Indonesia baik dari sisi pengaturan, perizinan dan pengawasan, maupun kerjasama dengan Kementrian/Lembaga lain

---

This research analyzes the typology of money laundering and terrorism financing conducted through non-bank foreign exchange providers (KUPVA BB) in Indonesia. It also examines the mitigation of money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT) risks in KUPVA BB carried out by Bank Indonesia, as well as optimization efforts that can be undertaken by Bank Indonesia as the Supervisory and Regulatory Institution in preventing TPPU and TPPT among KUPVA BB providers in Indonesia. The study is structured using a doctrinal research method, combining data from the doctrinal analysis with empirical data obtained from field research. The primary data is sourced from interviews with supervisors of KUPVA BB and policy makers from Bank Indonesia, as well as Focus Group Discussions (FGD) between Bank Indonesia, relevant Ministries/Agencies, and the Association of KUPVA BB along with the Top 10 Representatives of KUPVA BB with the largest national market share. TPPU and TPPT pose threats to Indonesia, impacting economic stability, the integrity of the financial system, the country's credibility internationally, and investment risks, with TPPT further endangering the sovereignty of the Republic of Indonesia. The Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) legally mandates Bank Indonesia as the Supervisory and Regulatory Institution for KUPVA BB providers. KUPVA BB providers are vulnerable to exploitation by criminals engaging in money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT). Therefore, Bank Indonesia needs to make efforts to mitigate TPPU and TPPT risks among KUPVA BB providers. The high risks of TPPU and TPPT in KUPVA BB, technological advancements, the implementation of UU P2SK, Indonesia's geographical conditions bordering other countries, and Indonesia's status as a Full Member of FATF require follow-up actions to optimize the prevention of TPPU and TPPT among KUPVA BB providers by Bank Indonesia. This optimization includes regulatory measures, licensing and supervision, as well as collaboration with other Ministries/Agencies."

"Peningkatan peran dan partisipasi perempuan secara signifikan dalam kelompok teroris serta aksi terorisme beberapa tahun belakangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dan cukup mengejutkan dunia internasional. Meskipun perempuan masih memegang proporsi teroris yang jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan laki-laki, namun para sarjana dalam beberapa tahun terakhir mulai memusatkan perhatian mereka pada meningkatnya jumlah dan pentingnya perempuan dalam peran-peran ini. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur mengenai keterlibatan perempuan dalam terorisme sebagai fenomena hubungan internasional dengan menggunakan metode taksonomi yang bertujuan untuk mengklasifikasi 36 literatur berdasarkan kesamaan tema. Tulisan ini menekankan penemuan terhadap tiga tema umum dari literatur yang ada mengenai perempuan dalam terorisme yaitu: (1) motivasi perempuan berpartisipasi dalam kelompok teroris dan aksi teror; (2) peran perempuan dalam kelompok teroris dan aksi teror; dan (3) faktor pendukung keterlibatan perempuan dalam terorisme. Tinjauan literatur ini berupaya untuk menunjukkan konsensus, perdebatan serta kesenjangan dalam topik ini. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa kesalahpahaman terhadap motivasi, peran, dan faktor pendukung keterlibatan perempuan dalam terorisme dapat menyebabkan semakin langgengnya fenomena ini. Lebih lanjut, tulisan ini berargumen bahwa memahami motivasi, peran, dan faktor pendukung perempuan terlibat dalam terorisme merupakan bagian penting untuk dapat mengatasi fenomena ini.

---

The significant increase in the role and participation of women in terrorist groups and acts of terrorism in recent years, both in terms of quantity and quality, has become a phenomenon that has attracted attention and surprised the international community. Although women still hold a much smaller proportion of terrorists when compared to men, scholars in recent years have begun to focus their attention on the increasing number and importance of women in these roles. This paper is a literature review on the involvement of women in terrorism as a phenomenon of international relations using a taxonomic method that aims to classify 36 literatures based on similar themes. This paper emphasizes the findings of three general themes from the existing literature on women in terrorism, namely: (1) women's motivation to participate in terrorist groups and acts of terror; (2) the role of women in terrorist groups and acts of terror; and (3) supporting factors for women's involvement in terrorism. This literature review seeks to highlight the consensus, debate and gaps in this topic. This paper identifies that a misunderstanding of the motivations, roles, and supporting factors of women's involvement in terrorism can cause this phenomenon to last longer. Furthermore, this paper argues that understanding the motivations, roles, and supporting factors of women being involved in terrorism is an important part of being able to overcome this phenomenon.

"

"Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen JAT.

---

Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi.

Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General. "

"Penyebaran virus COVID-19 juga berdampak pada adanya perubahan pola dalam terorisme. Terorisme manfaatkan gangguan, ketidakpastian, dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 untuk menyebarkan ketakutan, kebencian dan perpecahan, sertameradikalisasi dan merekrut pengikut baru. Dengan melihat pada berbagai persoalan pergeseran pola interaksi masyarakat dari masapra COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 saatini, timbul pertanyaan penting terkait apakah strategi penanggulangan terorisme dengan model lama masih bisa relevan dipertahankan atau diperlukan adanya perubahan – perubahan signifikan di dalamnya. Dengan melakukan kajian terkait strategi penanggulangan terorisme, penilaian dan evaluasi kinerja, dan kejahatan terorisme, serta analisis dengan teoriperan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi strategi penanggulangan terorisme secara konvensional di masa pandemi COVID-19. Hasilpenelitianinimenyimpulkanbahwabahwa relevansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, namun masih membutuhkan beberapa perbaikan. Hingga, pada akhirnya, peneliti merumuskan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.

---

The spread of the COVID-19 virus also has an impact on changing patterns of terrorism. Terrorists take advantage of the disruption, uncertainty and economic hardship caused by COVID-19 to spread fear, hatred and division, and radicalize and recruit new followers. By looking at the various problems of shifting patterns of community interaction from the pre-COVID-19 period and during the current COVID-19 pandemic, an important question arises regarding whether the old-style counterterrorism strategy can still be maintained or significant changes are needed in it. By conducting studies related to counterterrorism strategies, performance assessment and evaluation, and terrorism crimes, as well as analysis with role theory, this study aims to explain the relevance of conventional counter-terrorism strategies during the COVID-19 pandemic. The results of this study conclude that the relevance of the counterterrorism strategy carried out conventionally by the Indonesian government in the past to be applied to the COVID-19 pandemic is considered good enough, but still needs some improvement. In the end, researchers formulated an ideal formation in countering terrorism during the COVID-19 pandemic."

"Penyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

---

The transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor's Team for Development Acceleration GTDA. The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type.

From the results of this study, it is known that the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation.

To increase public participation, the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption."

"Metode pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih kompleks dan variatif seiring dengan kemajuan zaman. Awalnya, metode yang digunakan bersifat konservatif seperti penggunaan kurir tunai dan melibatkan badan amal. Namun, saat ini teroris telah memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, khususnya dalam ranah perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup pemahaman tentang upaya perbankan dalam mendukung pencegahan pendanaan terorisme secara keseluruhan, terutama dalam konteks era digitalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan case-oriented analysis, yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti AVP AML Development Supervision dan Manager AML Development Supervision dari Compliance Division PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Koordinator Substansi Kelompok Legislasi dari Direktorat Hukum dan Regulasi PT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan sangat signifikan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme. Bank menggunakan sistem analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi pola keuangan yang mencurigakan atau anomali yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Untuk pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengimplementasikan regulasi dan standar internasional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Perbankan juga terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah, seperti PPATK, melalui pembentukan Public Private Partnership (PPP). Selain itu, kerjasama dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan US OPDAT dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Pihak Jasa Keuangan (PJK) terkait Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Massal (PPSPM).

---

Terrorism financing methods in Indonesia continue to grow increasingly in a complex and varied manner. From initially using conservative methods such as cash couriers, charities, they are now starting to take advantage of advances in financial technology, such as through banking in the era of digitalization. Thus, this research aims to understand and analyze banking institutions in identifying, reporting and preventing terrorist financing transactions, understanding and analyzing the role of banking in supporting efforts to prevent terrorism financing as a whole, as well as analyzing the role of banking in preventing terrorist financing in the context of the digitalization era. The analysis in this research was carried out using case-oriented analysis, namely an analysis method that aims to understand one or several cases in detail and in depth. The research method used is a case study, namely the role of banking in preventing terrorism financing in Indonesia. Research data was obtained by way of interviews with AVP AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Manager of AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Substance Coordinator of the Legislation Group of the Legal and Regulatory Directorate of Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The results of this research show that the role of banks in identifying, reporting and preventing terrorism financing transactions is in identifying suspicious transactions by banks using risk analysis systems and real- time transaction monitoring to detect unusual patterns or financial anomalies that could be related to terrorist activities. To prevent terrorism financing, banks use international regulations and standards such as KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering). Banks also collaborate with government institutions in efforts to prevent terrorism funding in the digital era, such as in addition to collaborating with PPATK in establishing PPP (Public Private Partnership) and collaborating with OJK, US OPDAT by holding training for PJK regarding AML CFT and PPSPM."

"The terrorism in human behaviour and community perspective is apart of all social process progress in communities. That is the case, the preventive measure against the terrorism not only to arrest the suspects. Understanding the terrorism not out off violent comprehension. This written made by a socio-cultural analysis in duty of make a fuss about terrorism with social conflict solve."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana karena penyandang dana juga termasuk pelaku dari tindak pidana terorisme. Menjerat master mind dalam hal ini penyandang dana sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan terorisme. Kasus bermula dari keterlibatan Koswara dalam mendanai kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dengan memanfaatkan Financial Technology. Dengan kehadiran Financial Technology menjadikan bentuk baru dan memberi peluang bagi pelaku terorisme untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya celah regulasi di dalam Financial Technology yang mendorong terjadinya pendanaan aksi terorisme. Melalui pendekatan follow the money diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menganalisis tipologi pendanaan terorisme guna mendukung upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipologi pendanaan terorisme Koswara terhadap kelompok MIT dilakukan dengan berbagai macam cara baik menggunakan pengiriman konvensional melalui Bank maupun melalui FinTech. Sumber pendanaan diperoleh dari sumber yang legal/sah melalui dana pribadi dan Infaq Simpatisan. Kemudian untuk metode perpindanahan dana tersebut melalui bank konvensional dan pemanfaatan layanan Financial Technology seperti e-wallet, e-commerce dan e-payment. Selanjutnya untuk kegunaan dana tersebut diperuntukan bagi kebutuhan logistik dan sumber daya kelompok MIT berupa 2 unit GPS dan kebutuhan keberlangsungan hidup para anggota kelompok MIT. Selanjutnya terkait penerapan regulasi pengawasan Financial Technology saat ini masih lemah. Perlu langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk mematikan sumber daya dari kelompok teroris dengan cara menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris guna memutus jejaring pendanaan kelompok tersebut. Kemampuan menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris diyakini mampu diterapkan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris lainnya di Indonesia.

---

The research is motivated by the criminalization of terrorism financing as a crime because the financial providers are also the perpetrators of terrorism. Capturing the master mind, in this case the fund provider, is very important in supporting the success of countering terrorism. The case begins from Koswara's involvement in funding the East Indonesia Mujahideen (MIT) group by utilizing financial technology. The presence of financial technology has created a new way and provided opportunities for terrorists to commit the crimes. This is due to the presence of regulatory loopholes in financial technology that encourages such financing of terrorism acts. Using the Follow the Money approach, it is expecyted that law enforcement agencies can reveal the situation and problems they face in analysing the typology of terrorism financing in order to support the efforts of preventing terrorism in Indonesia. The study employs the qualitative approach. Data is collected through several tehniques, such as literature study and interviews. The results of the study indicate that the typology of financing terrorism committed by Koswara given to MIT group is carried out in various ways, both using conventional transfers through banks and Fintech. The sources of fund are lega or legitimate through personal funds and symphatizers’contribution (infaq). Meanwhile, the methods of transferring funds are through conventional banks and financial technology services, such as e-wallet, e-commerce and e-payment. The funds are used to pay for logistics and resources of the MIT group, such as two GPS units and survival needs of the members of the MIT group. Due to the fact that the implementation of financial technology supervision regulations is currently still weak, the author recommends the relevant agencies to take comprehensive steps to close the resources of terrorist groups by analysing the typology of terrorist group funding in order to cut off the funding network of the group. The ability to analyse the typology of terrorist group funding is believed to be able to be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia."