Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai inovasi kontrak elektronik baru, salah satunya adalah Blockchain Smart Contract yang mengandalkan sistem buku besar terdesentralisasi dalam bentuk digital yang beroperasi secara otomatis (self-executing) menggunakan cryptocurrency di blockchain. Dalam penerapannya transaksi elektronik blockchain smart contract yang dilakukan dengan kode komputer dan tanpa pihak ketiga dalam hal ini Notaris, dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dalam keabsahannya seperti legalitas dan permasalahan hukum. Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang pembuktiannya sempurna. Pada prinsipnya, konsep desentralisasi jaringan komputer melalui teknologi blockchain yang tanpa orang ketiga sebagai penjamin inilah yang menjadi sumber masalah, karena konsep desentralisasi tersebut menghapuskan middle-man yang berfungsi sebagai penjamin hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Dalam penelitian ini, Peneliti menghubungkan karakteristik blockchain smart contract dengan sistem Notaris konvensional terutama dalam menentukan identitas para pihak. Sistem identifikasi seperti tanda tangan elektronik (e-signature) dalam smart contract belum memadai. E-signature dalam smart contract ini cukup untuk menentukan identitas para pihak, tetapi tidak cukup jika dibandingkan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dikarenakan smart contract tidak dapat membedakan antara manusia dan robot. Meskipun demikian, smart contract masih dapat digunakan oleh Notaris dalam proses kenotariatan.

---

Along with technological developments, various new electronic contract innovations have emerged. One example is the blockchain smart contract, which relies on a decentralized ledger system in digital form that moves automatically (self-executing) by using cryptocurrency on the blockchain. With its application in electronic transactions carried out without human intervention, in this case, was Notary and based on computer code, it raises various questions regarding its validity, legality, and the problem of blockchain smart contract. The obligation of a notary in the making of an authentic deed. In principle, the concept of decentralization ledger through blockchain technology is the source of the problem because the concept of decentralization eliminates the existing middleman. To answer the problem, researchers use the normative type of research with a statutory approach and conceptual approach. In this research, researchers try to connect the characteristics of smart contracts with current Notary System regarding contracts, information and electronic transactions in Indonesia. The smart contract can fulfil several Notary elements, such as the protection of the parties. However, identification systems such as electronic signatures (e-signatures) in smart contracts are not sufficient. The e-signature in this smart contract is sufficient to determine the identity of the parties, but not enough when compared to a deed made by a notary because smart contracts cannot distinguish between humans and robots. The conclusion is the smart contract could not replace the Notary. However, smart contracts can still be used by a Notary in the notary process."

"Penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik, atau yang disebut dengan Fidusia Online, menawarkan banyak kemudahan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain membantu Ditjen AHU dalam memenuhi prinsip one day service, Fidusia Online juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran fidusia karena prosesnya yang sangat cepat, dengan sertifikat yang tersedia secara elektronik serta bertanda tangan elektronik. Namun disamping kemudahannya, terdapat beberapa potensi timbulnya permasalahan pada keautentikan sertifikat itu sendiri. Dengan sistem yg digunakan, terdapat risiko terjadinya kegagalan sistem yang menyebabkan keautentikan sertifikat jaminan fidusia menjadi terganggu, sehingga keautentikannya pun menjadi tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya risiko kegagalan sistem tersebut dan meganalisis kemungkinan penyelenggaraan pendaftaran fidusia dengan sistem yang lebih baik agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait sistem yang digunakan Fidusia Online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang ini memiliki kerentanan kegagalan sistem yang dapat mengganggu keauntentikan sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Dengan hadirnya teknologi Blockchain, permasalahan keautentikan tersebut dapat diminimalisir. Teknologi Blockchain akan membuat sertifikat jaminan fidusia yang tersimpan dalam sistem menjadi kekal (immutable), tidak mudah dirusak (tamper-proof), serta tidak mudah untuk diubah (unalterable), dibantu dengan Smart Contract untuk melakukan automatisasi pembayaran pendaftaran fidusia.

---

Electronic registration system of fiducia, or it called Fidusia Online, offers a lot of convenience in providing legal certainty to the community. In addition to helping Ditjen AHU as the organizer of fiduciary registration in fulfilling the one day service principle, Fidusia Online also provides convenience to the community in conducting fiduciary registration because the process is very fast, with the certificates that are available electronically as well as electronically signed. But besides its convinience, there are several potential problems in its authenticity of the certificate itself. With the system being used, there is a risk of system failure which causes the authenticity of the fiduciary certificate to be disrupted, hence the authenticity of certificate is not guaranteed.

This paper aims to determine the potential risk of system failure and analyze the possibility of implementing fiduciary registration with a better system so that these risks can be minimized. This paper used juridical normative method which uses written applicable laws and literatures, including researching library materials or secondary data which the aim to finding facts related to the system used by Fidusia Online.

The results of this research indicate that this system has a system failure vulnerability that can disrupt the authenticity of fiduciary certificate itself. With the presence of Blockchain technology, these issue can be minimized. Blockchain technology will make fiduciary certificates stored in the system immutable, tamper-proof, and unalterable, assisted by Smart Contract to automate payment of fiduciary registration."

"

Internet of things (IoT) seringkali menjadi target serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada perangkat mereka. Ini karena ekosistem IoT menggunakan sistem terpusat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Blockchain menggunakan sistem distribusi terdesentralisasi sehingga tidak memerlukan otoritas dari pihak ketiga untuk memberikan kontrol verifikasi dalam mengidentifikasi block transaksi yang ada di dalam node ini.  Penggunaan Blockchain dapat diimplementasikan ke dalam ekosistem IoT dalam mengelola aliran data dan transaksi dan dapat mengelola manajemen akses yang aman dan andal yang mendukung ekosistem tepercaya. Integrasi blockchain pada IoT membutuhkan metode Smart Contract sebagai solusi untuk mendukung konsep keamanan jaringan seperti kerahasiaan, integritas, dan keseterdiaan.

---

Internet of things (IoT) is often the target of Distributed Denial of Service (DDoS) attacks on their devices. This is because the IoT ecosystem uses a centralized system to control itself. Blockchain uses a decentralized distribution system so that it does not require authority from a third party to provide verification control in identifying transaction blocks that exist within this node. The use of Blockchain can be implemented into the IoT ecosystem in managing data flow and transactions and can manage secure and reliable access management that supports trusted ecosystems. Blockchain integration in IoT requires Smart contract method as a solution to support the concept of network security such as confidentiality, integrity and integrity.

"

"Kecanggihan teknologi mengubah pola aktivitas antar masyarakat dan berimbas pada berbagai bidang, termasuk di dalam jual beli tanah serta bangunan. Sebelum terciptanya teknologi sekarang, kegiatan jual beli benda tetap dilakukan dengan cara tradisional: calon pembeli melihat dan memilih properti, para pihak bersepakat untuk bertransaksi dengan harga tertentu, pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, pembubuhan cap dan tanda tangan pada akta, serta minuta yang dijahit pada bagian akhir akta. Pada teknologi blockchain dan fitur smart contract-nya, hal-hal demikian itu tidak lagi diterapkan, sebab ide dari terciptanya teknologi tersebut adalah meniadakan keterlibatan pejabat yang berwenang, sehingga para pihak saling terhubung secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli benda tetap di dalam satu ruang, yaitu ruang siber. Kemudahan bertransaksi yang disuguhkan oleh teknologi blockchain tidak serta-merta menihilkannya dari kekurangan. Ketiadaan regulasi terkait pemanfaatan teknologi blockchain untuk melakukan jual beli properti menghambat implementasi dari teknologi blockchain dan smart contractnya.

---

The advancement of technology has impact on the notarization process. Before blockchain technology being introduced, the notarization process had done in traditional manners: seller meets buyer, negotiation process, contract making, the parties should be known by the notary, the parties signed the contract, and so on. The idea of the blockchain technology’s existence i.e. to eliminate the function of the middleman is also changing the conventional ways to create a legal relationship. With blockchain-smart contract, the parties could be connected directly and virtually, to make more than just a contract but a ‘legally’ binding contract at one sitting. All the ease of transaction provided by the blockchain-smart contract does not necessarily eliminte itself from the disadvantage. The regulation-void related to the use of the blockchain technology obstructs the technology itself to be implemented."

"Seringnya terjadi keterlambatan ataupun gagalnya pengguna jasa dalam melakukan pembayaran memberikan efek yang besar kepada penyedia jasa. Tidak jarang pula dampak dari kejadian ini membuat banyak badan usaha jasa konstruksi mengalami kebangkrutan akibat terganggunya finansial pada badan usaha tersebut. Sistem pembayaran antara pengguna jasa ke penyedia jasa sudah diatur dalam perjanjian kontrak antara kedua belah pihak. Tetapi kontrak tersebut dirasa tidak membuat risiko keterlambatan atau kegagalan pembayaran ini berkurang. Permasalahan sering terjadi akibat masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang berada pada level manajemen. Pihak manajemen yang seharusnya memegang peranan penting dalam mengatur jalannya proyek seringkali gagal dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan berikutnya muncul pada di pihak pengguna jasa yang memang tidak ada keinginan untuk membayar penyedia jasa setelah pekerjaannya selesai. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mencari solusi dengan memperbaiki sistem pembayaran dengan prosedural yang terotomatisasi dan transparan sehingga semua pihak bisa memantau proses tersebut. Sistem ini akan dibangun dengan menggunakan smart contract yang dibangun di atas platform blockchain (Etherium) dan terintegrasi dengan data model BIM (Building Information Modeling). Dengan adanya sistem otomatisasi ini maka waktu pembayaran akan bisa dipercepat sehingga bisa menjaga kemampuan finansial semua stakeholder.

---

Often there are delays or failures from service users in making payments will have a great effect on service providers. Frequently the impact of this incident caused many construction service business entities to go bankrupt due to financial disruption to the business entity. The payment system between service users to service providers is regulated in a contractual agreement between the two parties. But the contract does not reduce the risk of delay or failure of payment. Problems often occur due to the lack of competence in human resources at the management level. Management who should play an important role in managing the project often fails to carry out their duties. The next problem arises on the part of service users who do not want to pay service providers after the work is completed. Therefore, this research tries to find a solution by improving the payment system with an automated and transparent procedural so that all parties can monitor the process. This system will be built using a smart contract built on the blockchain’s (Etherium) platform and integrated with BIM (Building Information Modeling) data models. With this automation system, the duration of payment can be accelerated so that it can maintain the financial capabilities of all stakeholders."

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkembangan jasa konstruksi semakin meningkat tiap tahunnya. Jasa kontraktor atau pemborong telah lazim digunakan untuk melaksanakan sebuah konstruksi bangunan sehingga menghasilkan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, Pihak pemborong harus bekerja untuk kepentingan pihak yang memborongkan. Sebaliknya pihak yang memborongkan juga harus membayar harga bangunan setelah memeriksa, menyetujui dan menerima hasil pekerjaan pemborong. Penggunaan standar kontrak yang telah dipersiapkan oleh pihak pemberi pekerjaan membuat pihak pemborong tidak dapat melakukan negosiasi, dapat menjadi permasalahan terhadap pelaksanaan perjanjian pemborongan sehingga tergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab para pihak secara hukum. Oleh sebab itu peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kewenangan notaris untuk membuat akta serta melakukan penyuluhan hukum sebelum dan saat pembuatan aktanya. Penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban serta resiko-resiko yang mungkin timbul akibat pembuatan akta tersebut. Notaris harus berperan sebagai penengah dan menjalankan tugas dan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral agar akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan para pihak yang membuatnya. Penulisan tesis dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat setelah menganalisa studi kasus ini bahwa peran notaris tersebut dalam perjanjian pemborongan antara PT X dan PT Y tidak ada karena draft perjanjian pemborongan tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT X.

---

Based on Central Bureau of Statistics show that the development of construction services is increasing every year. Contractor or contractor has been commonly used to carry out a construction resulting contract of work. In contract of work, Parties contractor must work in the interests of contracting parties. In the other hand, contracting parties must also pay the price of the building after checking, approve and accepting the results. The use of standard contract which has been prepared by contracting parties make the contractor can not negotiate, it can be a problem for the implementation of contract of work that depend on the fulfillment of the rights and obligations of the parties and the responsibilities of the parties legally. Therefore, the role of the notary in conducting legal counseling to the parties is important. This corresponds to a notary authority to make the deed and perform legal counseling before and during preparing the deed. Legal counseling is done to provide a balance of rights and obligations as well as the risks that may arise as a result of the deed. The notary must act as intermediary and perform tasks and duty to be honest, independent, impartial and neutral so that the deed can protect the interests of the parties who made it. This thesis use normative judicial research methods, using secondary data derived from primary and secondary legal materials. The conclusion after analyzed this case study is that the notary's role in contract of work between PT X and PT Y do not exist because the draft has been prepared in advance by PT X."

"Smart contract terinspirasi dari kontrak tradisional, dimana berperan sebagai dasar hubungan bisnis. Validasi dilakukan untuk memastikan smart contract sesuai dengan kontrak tradisional. Smart contract merupakan bagian fundamental dari blockchain bernama Ethereum. Blockchain adalah ledger terdistribusi dan diamankan dengan mekanisme konsensus berdasarkan kriptografi. Smart contract adalah program komputer yang disimpan di blockchain yang memungkinkan konversi kontrak tradisional menjadi paralel secara digital, maka akan berperilaku persis seperti yang diprogram. Blockchain dikenal memiliki immutability dengan memastikan blok-blok digabungkan dengan hash yang dienkripsi dalam blockchain, sehingga tidak ada yang dapat mengganggunya. Immutability sangat dibutuhkan untuk menjamin pencatatan dapat dipercaya, karena tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun. Namun, kebutuhan akan pengembangan fitur baru telah memunculkan teknik upgrade. Di sisi lain terdapat pihak yang tidak setuju apabila smart contract dapat diupgrade karena dapat merusak immutability dalam blockchain, karena melalui upgrade akan merubah perilaku dalam smart contract. Pada kasus dimana smart contract memerlukan lebih dari satu kali transaksi. Pada jeda waktu tersebut pengembang dapat mengupgrade smart contract sehingga perilaku smart contract dapat berubah, hal ini dapat merugikan pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan mekanisme upgrade yang transparan, sehingga dapat divalidasi. Pada penelitian ini mengusulkan sistem validasi smart contract untuk membantu pengguna publik memahami perilaku smart contract.

---

Smart contracts are inspired by traditional contracts, the basis for business relationships. Validation is done to ensure that smart contracts comply with traditional contracts. Smart contracts are a fundamental part of the blockchain called Ethereum. Blockchain is a distributed ledger and is secured by a consensus mechanism based on cryptography. Smart contracts are computer programs stored on the blockchain that allow the conversion of traditional contracts into digital parallels, so they will behave exactly as programmed. Blockchain is known to have immutability by ensuring that blocks are combined with encrypted hashes in the blockchain so that no one can interfere with it. Immutability is needed to ensure that records can be trusted because they cannot be manipulated by any party. However, the need for the development of new features has given rise to upgrade techniques. On the other hand, some parties disagree that smart contracts can be upgraded because they can damage the immutability of the blockchain. After all, upgrading will change the behavior of the smart contract, in cases where smart contracts require more than one transaction. During this time gap, developers can upgrade the smart contract so that the behavior of the smart contract can change, this can be detrimental to users. To overcome this problem, a transparent upgrade mechanism is needed, so that it can be validated. This study proposes a smart contract validation system to help public users understand the behavior of smart contracts."

"Dalam mencapai tujuan proyek yang efektif, efisien, serta aman diperlukan perencanaan metode konstruksi yang matang. Metode konstruksi pada proyek bisa berbeda-beda tergantung deskripsi dan desain dari proyek tersebut. Perencanaan metode konstruksi pada umumnya tidak sebentar, melibatkan banyak pihak, serta perlu pertimbangan dari segi biaya, sumber daya, dan safety. Salah satu proses berkelanjutan dan berpengaruh dalam pendefinisian metode konstruksi adalah penentuan sumberdaya, alat, tahapan kerja, serta penyesuaian teknis alat berat. Ditambah perlunya karakteristik perencanaan konstruksi untuk gedung pintar pada masa ini. Machine-learning yang dikombinasikan dengan sistem blockchain merupakan salah satu instrumen yang dapat mengakomodir proses dalam metode konstruksi terutama dalam pendefinisian schedule alat dan sumberdaya, serta tahapan konstruksi. Mulai dari perencanaan sampai integrasi-evaluasi dengan basis historical data. Digunakannya instrumen tersebut dalam penelitian hasilnya mampumendefinisikan proses perencanaan konstruksi yang sangat cepat dengan menggunakan data spesifikasi dan biaya bangunan, sehingga dapat meningkatkanproduktiftas proses perencanaan konstruksi, serta dibandingkan metode perencanaan manual dapat memberikan hasil yang lebih efisien dari segipenjadwalan sumberdaya dan alat, serta biayanya.

---

In achieving project objectives that are effective, efficient, and safe, careful planning of construction methods is required. Construction methods on projects may vary depending on the description and design of the project. Construction method planning is generally not short, involves many parties, and requires consideration in terms of costs, resources, and safety. One of the continuous and influential processes in defining construction methods is the determination of resources, tools, work stages, and technical adjustments of heavy equipment. Plus the need for construction planning characteristics for smart buildings at this time. Machine-learning combined with a blockchain system is one instrument that can

accommodate the process of construction methods, especially in defining tool and resource schedules, as well as construction stages. Starting from planning to integration-evaluation with the historical database. The use of these instruments in research results in being able to define fast construction planning process using building specifications data and budget, to increase the productivity of the construction planning process, and compared to manual planning methods can provide more efficient results in terms of scheduling resources and tools, as well as costs."

"Tesis ini membahas Peran Notaris dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sampai saat ini hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Kasus mengenai wanprestasi terhadap kontrak pengadaan dimana para pihak dalam kontrak menggunakan akta di bawah tangan yang dilakukan oleh Penggugat, mengakibatkan pengugat dikenakan sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kontrak Pengadaan Barang Jasa terutama pekerjaan kompleks baiknya dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terkait pelaksanaan kontrak sebelum penandatanganan kontrak. Hal ini akan membantu para pihak untuk mendapatkan perlindungan yang objektif dan memiliki kontrak yang lebih baik, antara lain dengan memiliki kesamaan pemahaman tentang definisi dari wanprestasi, dimana bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka pihak lain dapat melakukan tindakan sebagai sanksi. Hal ini akan meminimalisir potensi sengketa. Selanjutnya hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan permasalahan yang terjadi, dimana Penyedia telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan kontrak, sehingga terjadi pemutusan kontrak dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

---

This thesis discusses the role of the notary in the contract of procurement of government goods services, which until now has only been made in the form of a deed under the hand, so that it does not have perfect evidence strength. The case regarding breach of contract of procurement where the parties to the contract use an underhand deed carried out by the Plaintiff, resulted in the plaintiff being sanctioned by the Defendants Black List. This research is a qualitative research with a descriptive-analytical design. The results of the study suggest that the contract for the procurement of goods services especially complex works should be made in the form of a notarial deed, so that the notary can provide legal counseling related to the implementation of the contract before signing the contract. This will help the parties to obtain objective protection and have a better contract, among others by having a common understanding of the definition of default, where if one party cannot fulfill the obligations specified in the contract, the other party can take action as sanctions. This will minimize the potential for disputes. Furthermore, the judge in deciding the case will pay attention to problems that occur, where the Provider has defaulted by not completing the contract, so that the contract is terminated and subject to black list sanctions."

"Blockchain yaitu buku besar publik yang terdesentralisasi, terdistribusi secara digital yang ada di seluruh jaringan dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pencatatan transaksi. Blockchain dapat diterapkan pada aplikasi android dalam membantu industri medis seperti untuk memantau dan mencegah penularan Covid-19. Salah satu teknologi Blockchain yaitu smart contract dengan kode bekerja persis seperti yang diprogram dan tak dapat diubah di blockchain Ethereum. Pencegahan penularan Covid-19 dapat dilakukan dengan metode contact tracing yaitu metode penyimpanan data yang berisi informasi tempat dan waktu yang telah dikunjungi oleh pengguna. Pada penelitian ini akan dibangun aplikasi berbasis android dengan bahasa pemrograman Java dengan penerapan smart contract untuk menyimpan data hasil proses contact tracing dalam bentuk transaksi untuk memantau dan mencegah penularan Covid-19. Pengujian akan dilakukan pada smart contract dan performa aplikasi contact tracing. Pengujian pada smart contract dilakukan sebelum dengan menggunakan alat audit smart contract dan sesudah di sebarkan pada jaringan pengujian Ethereum menggunakan Remix IDE untuk berinteraksi dengan smart contract. Pengujian performa aplikasi contact tracing dilakukan dengan melakukan perbandingan performa dengan aplikasi PeduliLindungi dalam matriks penggunaan CPU, Frame Per Second (FPS) yang didapatkan dan App startup time atau waktu mulai aplikasi. Hasil pengujian pada smart contract yang didapatkan adalah smart contract yang aman dari serangan perentas, tidak ada bug dan efisien dalam biaya yang digunakan. Sedangkan hasil pengujian pada performa aplikasi yang didapatkan adalah perbandingan performa aplikasi contact tracing yang telah dirancang dengan performa aplikasi contact tracing yang telah ada

---

Blockchain is a decentralized, digitally distributed public ledger that exists throughout the network and can be used to facilitate the process of transaction records. Blockchain can be applied to Android applications to assist the medical industry such as to monitor and prevent the transmission of Covid-19. One of Blockchain technology is smart contracts with code that works exactly as programmed and immutable on the Ethereum blockchain. Prevention Covid-19 transmission can be carried out using the contact tracing method, namely the data storage containing information on places and times that have been visited by the user. In this study, an Android based application will be built with Java programming language with implementation of smart contracts to store data the results of the contact tracing process in the form of transactions to monitor and prevent Covid-19 transmission. Tests will be carried out on smart contracts and performance contact tracing applications. Testing on smart contracts is carried out before using a smart contract audit tool and after deploying it on the Ethereum test network using the Remix IDE to interact with the smart contract. Testing the performance of the contact tracing application is carried out by doing the following: performance comparison with PeduliLindungi app in usage matrix CPU, Frame Per Second (FPS) earned and App startup time start application. The test results on the smart contract obtained are smart contracts that are safe from hacker attacks, no bugs and cost efficient. While the test results on the application performance obtained are a comparison of the performance of the contact tracing application that has been designed with the performance of existing contact tracing applications."