Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas pengelolaan Piutang PBB-P2 di Kabupaten Majene berdasarkan 5 Unsur SPI COSO. Pemerintah Kabupaten Majene mendapat kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam melakukan pengelolaan Piutang PBB-P2 sejak tahun 2014. Dalam praktiknya mengalami kendala diantaranya jumlah Piutang PBB-P2 macet mencapai 61,29% dari total piutang PBB-P2 berdasarkan klasifikasi umur piutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan wawancara dengan 2 Narasumber dan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 5 Responden, menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal BAPENDA Kabupaten Majene dalam pengelolaan Piutang PBB-P2 belum efektif dengan adanya kelemahan pada unsur lingkungan pengendalian dan pemantauan. Selain itu, hal yang menjadi penghambat pelaksanaan pengendalian internal adalah kepatuhan wajib pajak yang rendah karena kurangnya informasi yang memadai mengenai Piutang PBB-P2, dan perhitungan Piutang PBB-P2 yang kurang akurat karena tidak didukung dengan rincian yang jelas dan belum adanya pemutakhiran NJOP

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the internal control system for the management of PBB-P2 Receivables in Majene Regency based on the 5 Elements of COSO's SPI. The Majene Regency Government has received authority from the Central Government in managing PBB-P2 Receivables since 2014. In practice, it has experienced obstacles including the number of non-performing PBB-P2 receivables reaching 61.29% of total PBB-P2 receivables based on the age classification of receivables. This research was conducted using a qualitative descriptive method with a case study method. Based on interviews with 2 informants and the results of questionnaires distributed to 5 respondents, the results show that the internal control system for the Majene District BAPENDA in managing PBB-P2 receivables has not been effective due to weaknesses in the control and monitoring environment elements. In addition, things that hinder the implementation of internal control are low taxpayer compliance due to a lack of adequate information regarding PBB-P2 Receivables, and the inaccurate calculation of PBB-P2 Receivables because it is not supported with clear details and there is no NJOP update."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan Model HOT Fit. Evaluasi difokuskan pada SIPTL eksternal atau dari sisi auditee. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan objek penelitiannya adalah Inspektorat Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Evaluasi dilakukan pada aspek human (penggunaan sistem dan kepuasan pengguna), organization (struktur organisasi), dan technology (kualitas sistem, informasi, dan layanan). Pada aspek human atau manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), menunjukan kesesuaian bidang pengalaman, pengetahuan, dan kompetensinya. Pada aspek organisasi, pengendalian (controlling) hak akses sudah sangat baik berupa password pada masing-masing admin dan inputer SIPTL. Pada aspek teknologi, kecepatan akses antar halaman dan penambahan fitur pada aplikasi SIPTL sangat memudahkan. Dengan demikian, secara umum aplikasi SIPTL eksternal pada Inspektorat Kabupaten Majene telah efektif berdasarkan Model HOT Fit. Kekurangan SIPTL saat ini adalah tidak adanya pelatihan secara berkala terhadap pengguna, komunikasi dengan pengguna yang belum berjalan maksimal, tidak adanya pergantian password secara berkala, dan belum adanya update aplikasi secara berkala. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengevaluasi SIPTL internal yaitu dari sisi BPK RI sebagai pengguna serta penambahan objek penelitian sebagai perbandingan analisis.

---

This study evaluated the effectiveness of the Follow-up Monitoring Information System (SIPTL) of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) based on the HOT Fit Model. Evaluation is focused on external SIPTL or from the auditee side. This research is a qualitative research with a case study approach and the object of the research is the Inspectorate of Majene Regency, West Sulawesi. Evaluation is carried out on human aspects (system use and user satisfaction), organization (organizational structure), and technology (quality of systems, information, and services). In the human aspect or Human Resources (HR) management, it shows the suitability of the field of experience, knowledge, and competence. In the organizational aspect, controlling access rights is very good in the form of passwords on each admin and SIPTL inputer. In the technological aspect, the speed of access between pages and the addition of features to the SIPTL application are very easy. Thus, in general, the application of external SIPTL to the Majene District Inspectorate has been effective based on the HOT Fit Model. The disadvantages of SIPTL today are the absence of regular training of users, communication with users that has not run optimally, the absence of regular password changes, and the absence of regular application updates. Further research is recommended to evaluate internal SIPTL, namely from the side of the BPK RI as a user and the addition of research objects as a comparison analysis."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Atas Apartemen Strata Title Di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di DKI Jakarta sangat kompleks karena apartemen tersebut merupakan suatu kawasan yang masih dalam tahap pembangunan jangka panjang serta beberapa tower sudah dihuni, sehingga pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya ada yang menjadi kewajiban developer dan ada kewajiban penghuni, namun SPPT tersebut masih atas nama PT XXX.

---

This research discusses about the analysis implementation of Land and Building Tax Treatment of Rural and Urban PBB P2 on the Apartment Strata Title In Jakarta. The purpose of this study is to analyze the tax implemntation of land and building rural and urban areas PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.

The results of this analysis, Implementation and Building Tax Rural and Urban PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta is very complex because the apartment is an area that is still in the stage of long term development as well as some of the tower is occupied, so the fulfillment of tax obligation earth and building there is the obligation of the developer and there is no obligation occupants, but SPPT are still under the name of PT XXX."

"Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah.

---

Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue."

"Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques.

The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors."

"Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kota Tegal yang harus dipungut dan diadministrasikan sebaik mungkin. Demi mencapai target pendapatan, Pemerintah Kota Tegal menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah Daerah lainnya, yakni dengan mengimplementasikan kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBB-P2 dan aparat pemungut PBB-P2 di tingkat Kelurahan. Skripsi ini mendeskripsikan implementasi kebijakan yang diejawantahkan dalam dua program utama: Program Tahunan Undian Berhadiah bagi Wajib PBB-P2 dan Program Perlombaan Tahunan Kelurahan Pemungut PBB-P2 Terbaik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mendeskripsikan proses implementasi kedua program tersebut yang bertujuan untuk memotivasi baik Wajib PBB-P2 maupun aparat pemungut PBB-P2 di Kota Tegal agar mendukung proses pemungutan dan pengadministrasian PBB-P2 di Kota Tegal. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBBP2 Kota Tegal dan aparat pemungut PBB-P2 Kota Tegal.

---

Land and Building Tax Rural and Urban Sector (PBB-P2) is one source of local revenue Tegal to be collected and administered as possible. To achieve the target revenue, the City of Tegal using different approaches with other regional governments, namely by implementing appreciation policy towards PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus at the Village level. This thesis describes the implementation of the policy embodied in the two main programs: Annual Program Lottery for the PBB-P2 Taxpayers and Annual Competition Program for PBB-P2 Best Collector Apparatus. By using a qualitative approach, researcher describe the process of implementation of these two programs aimed at motivating both PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus in Tegal to support the process of collecting and administrating PBB-P2 in Tegal. The result of this research are qualitative description about appreciation policy towards Tegal City Land and Building Taxpayers and Tegal City Land and Building Tax Collectors."

"ABSTRAKBerlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan implikasi pada pelimpahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Namun, permasalahannya penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar masih belum mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan sebagai teori utama adalah konsep 7-S McKinsey yang terdiri dari system, structure, strategy, style, staff, skill, dan shared value. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian secara singkat disimpulkan bahwa sistem, struktur, strategi, gaya kepemimpinan, staf, keterampilan dan nilai bersama mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar.

---

ABSTRACTThe enactment of Law No. 28, 2009 about Regional Taxes and Levies gives implication to the delegation of Rural and Urban Property Taxes management to local government. However, the acceptance of Rural and Urban Property Taxes in Tanah Datar Regency has not achieve the target that has been set. This study discusses the factors that affect the acceptance of Rural and Urban Property Taxes in Tanah Datar Regency. The main theory that is used is the concept of 7-S McKinsey, which consist of the system, structure, strategy, style, staff, skill, and shared value. The study approach uses post positivist with the technique of collecting data in literature study and deep interview. The result of this study can be briefly concluded that the system, structure, strategy, style of leadership, staff, skill ,and shared value affect the failure of the achieving of Rural and Urban Property Taxes acceptance target in Tanah Datar Regency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian mutu (SPM) atas kinerja pemeriksaan yang dilaksanakan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. 6 (enam) komponen pada kinerja pemeriksaan yang dianalisis adalah perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, supervisi & reviu, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksan, dan evaluasi pemeriksaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPM. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengevaluasi dokumen pelaksanaan SPM dan hasil wawancara dengan pelaksana SPM dan penilai SPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan sistem pengendalian mutu namun, dalam pelaksanaannya masih perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang SPM bagi pemeriksa, pemenuhan kekurangan jumlah pemeriksa dalam susunan Tim Pemeriksaan, mengusulkan sistem manajemen mutu pada komponen pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM. Serta perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan SPM selama masa Pandemi Covid 19 dengan melakukan digitalisasi pada Sistem Aplikasi Pemeriksaan.

---

This study aims to evaluate the quality control system (SPM) for the performance of the audit of financial statements carried out at the BPK Representative of West Sulawesi Province. The six components in the audit performance analyzed are audit planning, audit implementation, supervision & review, reporting of audit results, follow-up monitoring of audit results, and audit evaluation. In addition, this thesis will also provide recommendations for improvements to improve the effectiveness of the implementation of SPM. This study used qualitative descriptive analysis by evaluating SPM implementation documents and the results of interviews with SPM implementers and SPM assessors. The results of this study show that overall the BPK Representative of West Sulawesi Province has implemented a quality control system but in its implementation it is still necessary to consider improving the understanding of SPM for auditors, fulfilling the shortage of auditors in the composition of the Audit Team, proposing a quality management system on the component of monitoring follow-up audit results, and strengthening supervision on the implementation of SPM. It is also necessary to make adjustments to the implementation of SPM during the Covid 19 Pandemic by digitizing the Audit Application System."