Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan membahas tentang mengapa mahasiswa asing yang belajar di Jepang memutuskan untuk belajar di Universitas Kyushu, Jepang. Dengan melalui internasionalisasi pendidikan tinggi, Universitas Kyushu telah menarik para mahasiswa asing untuk belajar di sana. Adapun para mahasiswa asing memiliki alasan-alasan tertentu tentang mengapa mereka memutuskan untuk belajar di universitas tersebut. Dengan menggunakan penelitian metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan kajian literatur untuk menganalisis keputusan para mahasiswa asing untuk belajar di sana dari sudut pandang embeddedness dan pilihan rasional (rational choice). Beberapa faktor seperti ketersediaan beasiswa, relasi dengan guarantor, biaya hidup yang murah, program studi yang berkualitas tinggi, lingkungan alam yang asri, dan kelengkapan fasilitas publik adalah beberapa alasan yang menarik para mahasiswa asing untuk belajar di sana. Mereka juga menerima saran dan bantuan dari hubungan pertemanan mereka yang mempengaruhi keputusan mereka untuk belajar di universitas tersebut.

---

This research will discuss why some foreign students studying in Japan decide to undergo their studies at Kyushu University. Thanks to the university's internationalization of higher education, Kyushu University has successfully attracted thousands of foreign students to study at the university. In this regard, foreign students have personal reasons for why deciding to study at the university. Using qualitative research methods, this research was conducted by way of interviews and a literature review to analyze the decisions of foreign students to study there from the perspective of embeddedness and rational choice. Factors such as the availability of scholarships, low cost of living, high-quality study programs, a well-preserved natural environment, and well-equipped public facilities are some of the reasons that attract foreign students to study there. They also receive recommendations and assistance from their colleagues (friends, academic supervisors, etc.) which influence their decision to study at the university."

"Pemberian remunerasi dinilai sebagai kebijakan yang efektif dalam meningkatkan gairah bekerja pegawai, serta menahan mereka dari perilaku korupsi. Kebijakan ini telah diimplementasikan di Indonesia, khususnya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, fenomena korupsi di kalangan ASN masih terus terjadi, baik sebelum maupun sesudah diberikannya remunerasi. Hal ini mengindikasikan adanya crime displacement sebagai bentuk adaptasi dari ASN dalam melakukan korupsi. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini melakukan analisis data dengan ditunjang oleh tiga teori, yakni crime displacement, rational choice, dan fraud triangle theory. Data diperoleh dari tiga kasus korupsi ASN di sektor pelayanan publik. Tulisan ini menemukan bahwa pertama, adanya crime displacement ini dipengaruhi oleh peluang, biaya, dan manfaat. Secara lebih spesifik, faktor-faktor ini dapat dijelaskan melalui choice structuring properties sebagai turunan dari rational choice theory. Kedua, adanya crime displacement ini adalah hasil dari interaksi antara tiga elemen fraud triangle, yaitu a non-shareable problems, general knowledge/technical skills, dan verbalization/rationalization.

---

Remuneration is considered as effective policy in increasing employee enthusiasm for work and restraining them from corrupt behavior. This policy has been implemented in Indonesia, especially for the State Civil Apparatus (ASN). However, corruption among ASN continues to occur, both before and after the remuneration is given. This indicates the existence of crime displacement as a form of adaptation from ASN in committing corruption. By using qualitative methods, this paper analyzes data supported by three theories: crime displacement, rational choice, and fraud triangle theory. The data was obtained from three ASN corruption cases in the public service sector. This paper finds that opportunities, costs, and benefits influence crime displacement. More specifically, these factors can be explained through the choice-structuring properties as a derivative of rational choice theory. Second, crime displacement results from the interaction between the three elements of the fraud triangle: a non-shareable problems, general knowledge/technical skills, and verbalization/rationalization."

"Keberadaan showroom di kawasan batik Trusmi kini menjadi wadah bagi sebagian besar pengrajin tradisional untuk mendistribusikan hasil produksi batiknya. Hal tersebut karena efektifitas dan fasilitas yang ditawarkan showroom kepada pengrajin. Uniknya, ada beberapa pengrajin tradisional yang lebih memilih melakukan produksi dan distribusi secara mandiri. Mereka memanfaatkan human capital dan social capital dalam menjalankan usaha batiknya. Pada tulisan ini saya akan memaparkan bentuk-bentuk human capital dan social capital sehingga keduanya menghasilkan pilihan rasional (rational choice). Tulisan ini juga berusaha memaparkan Usaha-usaha yang mereka lakukan dalam memutuskan suatu pilihan rasional dalam menjalankan usaha batiknya penting dilakukan di tengah proses distribusi yang baru dengan kemunculan showroom dan distribusi oleh pengrajin tradisional sendiri. Pendekatan etnografi saya gunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk pengetahuan tiap individu, serta hubungan sosial yang membentuk kepercayaan, obligasi, dan ekspektasi yang ada dalam hubungan antar individu.

---

The existence of the showrooms in the Trusmi batik now are become a distributor for most traditional craftsmen to complete their batik products. This is because the effectiveness and facilities offered by showrooms for craftsmen. Uniqueness things, there are several traditional craftsmen who prefer to do independent production and distribution. They use human capital and social capital in running their batik business. In this paper I will describe the forms of human capital and social capital so as to produce rational choices. This paper also tries to explain the efforts they made in making choices in their batik business are important to do in the midst of the new distribution process with the appearance of showrooms and distribution by traditional craftsmen themselves. I use ethnography perspective to understand the forms of knowledge of each individual, as well as social relationships that shape the beliefs, agreements, and expectations that exist in relationships between individuals."

"Pemilihan makanan merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan banyak faktor, mulai dari biologis hingga antropolgis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan makanan pada mahasiswa S1 Reguler Universitas Indonesia. Penelitian menggunakan desain studi cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan makanan dalam penelitian ini diukur menggunakan skor pemilihan makanan yang mencakup aspek kecukupan asupan zat gizi, variasi, dan keseimbangan zat gizi makro. Variabel independen yang dinilai berhubungan signifikan dengan skor pemilihan makanan berdasarkan penelitian ini adalah tempat tinggal, motivasi dalam memilih makanan, dan pengetahuan gizi.

---

Food Choice is a complex process involving different factors from biological to anthropological. This study was conducted to find the factors influencing food choice in undergraduate students of University of Indonesia. This study uses cross-sectional design with quantitative method. Food choice in this study were measured using food choice score which includes aspects of nutrition intake adequacy, variety, and macronutrient balance. Independent variables considered significantly related to food choice score in this study are place of recidency, food choice motivation, and nutrition knowledge."

"Meningkatnya usia wanita yang menunda menikah atau memilih tidak menikah (bankonka) menjadi masalah sosial yang serius di Jepang. Penurunan tingkat kelahiran berkontribusi terhadap perubahan drastis dalam komposisi populasi di Jepang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita tidak menikah di Jepang, seperti pendidikan, karier yang baik, dan kebijakan pemerintah terhadap wanita di Jepang. Kebijakan womanomics di Jepang sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kesetaraan gender melalui pendidikan dan dunia kerja bagi wanita telah menciptakan dilema. Di satu sisi perempuan dituntut untuk menjadi sosok intelektual tetapi sistem patriarki yang membatasi, mendorong perempuan Jepang menuntut kebebasan. Studi ini menganalisa pendidikan tinggi sebagai pilihan rasional untuk wanita Jepang dalam mewujudkan kebijakan wanita. Sementara peluang perempuan di sektor publik berbanding terbalik dengan peran mereka di sektor domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil data sekunder dalam jurnal. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi sangat mempengaruhi keputusan perempuan dalam memilih untuk menunda bahkan keputusan untuk tidak menikah sama sekali.

---

The increasing age of Late married women or choosing unmarried (bankouka) makes serious social problems in Japan. The decline in birth rates contributes to drastic changes in population composition in Japan. There are several factors that cause unmarried women in Japan, such as education, good careers, and government policy towards women in Japan. The womenomics policy in Japan as an effort to create gender equality through education and the world of work for women has created a dilemma. On the one hand women are required to be an intellectual but patriarchal system that restricts, encouraging Japanese women to demand freedom.

This study analyzes higher education as a rational choice for Japanese women in realizing womenomics policies. While women's opportunities in the public sector are inversely proportional to their role in the domestic sector. This research uses qualitative method by using the result of secondary data in journal.

The results of the analysis of this study indicate that higher education significant affects the decision of women in choosing to delay even the decision not to marry at all."

"Pemilu menjadi bagian penting di sebuah negara demokrasi seperi Indonesia, maka proses dan hasil pemilu jauh lebih penting dalam rangka membangun sebuah negara demokrasi yang mapan terstruktur, matang dan dewasa dalam kultur serta melahirkan pemimpin bangsa yang berdedikasi dan mempunyai integritas diri yang konsisten dan komit. Yang dibutuhkan dalam memapankan dan mematangkan demokrasi di negara berkembang seperti di Indonesia adalah dengan pendidikan politik. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka tentang esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya. Terdapat penekanan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik adalah individu yang tergabung dalam lembaga-lembaga politik dan non-politik. Keberhasilan pendidikan politik sangat menentukan keberhasilaan perilaku politik mendukung, membangun serta mengubah sikap pemilih irrational (berdasarkan kedekatan) menjadi pemilih yang rasional (berdasarkan kompetensi). "

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini menguraikan bagaimana pola dalam terjadinya pengoplosan LPG di Indonesia yang terdiri dari Rational Choice Theory dan The Absence of Capable Guardian sebagai penyebab dari terjadinya tindak pengoplosan LPG. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa, dengan adanya disparitas harga dan kurangnya kontrol distribusi LPG 3 Kg bersubsidi menyebabkan terjadinya pengoplosan LPG di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explain about the pattern of illegal filling in Indonesia which consist of Rational Choice Theory and The Absence of Capable Guardian as the cause of illegal filling. In this papers the author conclude that the existence of price disparity and lack of distribution control as the cause of illegal filling in Indonesia. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pemagangan menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh banyak mahasiswa untuk mengasah keterampilannya maupun membahas hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalani pemagangan tersebut. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan pendalaman data sekunder. Melihat manfaat dari pemagangan maka pemerintah pun mengadakan kurikulum magang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi pasar tenaga kerja. Akan tetapi, mahasiswa magang tersebut rentan mengalami eksploitasi karena masih minimnya perlindungan hukum yang diterima. Eksploitasi ini terjadi dikarenakan adanya kesenjangan definisi antara pemagangan pada hukum Indonesia dengan hukum Jepang. Hal ini terlihat pada hukum Jepang yang menganggap peserta magang sebagai pekerja sekaligus berlaku hukum ketenagakerjaan bagi peserta magang tersebut. Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak menganggap peserta magang sebagai pekerja. Hal ini mengakibatkan perbedaan beban kerja maupun perlindungan yang didapatkan ketika melaksanakan pemagangan. Hal inilah yang terjadi terhadap mahasiswa Universitas X yang melakukan pemagangan (Technical Intern Training Program) di Jepang. Sejatinya TITP yang diusung oleh pemerintah Jepang telah memiliki pengaturannya juga, tetapi dalam praktiknya kerap terjadi pelanggaran, terutama hak dari peserta TITP. Maka dari itu, tulisan ini bermanfaat bagi Indonesia terkhususnya bagi peserta magang Indonesia yang hendak mengikuti TITP agar dapat mengetahui perlindungan maupun hak dan kewajiban seperti apa yang seharusnya diperoleh.

---

This writing analyzes how internships serve as a means utilized by many students to hone their skills and discusses the rights and obligations that should serve as the foundation for undergoing such internships. The composition employs a doctrinal research method, supplemented with interviews with key informants and an in-depth analysis of secondary data. Recognizing the benefits of internships, the government has implemented internship curricula to prepare students for the labor market. However, interns are susceptible to exploitation due to the limited legal protection they receive. This exploitation arises from the disparity in the definition of internships between Indonesian law and Japanese law. Japanese law considers interns as workers, subjecting them to labor laws, unlike in Indonesia, where interns are not regarded as workers. This results in differences in workload and protection afforded during internships. This phenomenon is evident in the case of students from University X participating in the Technical Intern Training Program (TITP) in Japan. Although the Japanese government has regulations governing TITP, violations often occur in practice, particularly regarding the rights of TITP participants. Therefore, this writing is valuable for Indonesia, especially for Indonesian interns aspiring to join TITP, providing insights into the protections, rights, and obligations they should rightfully receive."