Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan mengenai dinamika kebijakan deregulasi obat yang dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 085/MENKES/Per/I/1989 dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sejak tahun awal dari Orde Baru, harga obat di Indonesia terbilang mahal. Untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka Menteri Kesehatan dr. Adhyatma MPH menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 085/MENKES/Per/I/1989 tentang Obat Generik yang berguna untuk mendorong distribusi obat generik. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses obat dengan mudah dan juga merasionalkan penggunaan obat. Deregulasi obat tidak hanya berusaha untuk mempermudah akses terhadap obat murah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam perbaikan sistem kesehatan Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai reaksi dari pabrik farmasi dan pengusaha apotek yang terpengaruhi dari kebijakan deregulasi obat ini. Pada akhirnya, kebijakan ini belum berhasil secara maksimal karena harga obat yang belum turun. Namun, kebijakan ini berhasil memberikan obat alternatif yang murah, meskipun baru bisa didapatkan di rumah sakit pemerintah.

---

The purpose of this study was to explain the dynamics of drug deregulation policy which began with the issuance of the Minister of Health’s regulation 085/MENKES/Per/I/1989 using historical research methods. The historical research methods consist of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Since the start of the New Order, the price of medicine in Indonesia has been quite expensive. The Minister of Health, dr. Adhyatama MPH tried to fix the problem and improve public health by applying the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia, numbered 085/MENKES/Per/I/1989, concerning generic drugs which is useful for encouraging the distribution of generic drugs. With the issuance of this policy, it is hoped that the public can access drugs easily and also rationalize the use of drugs. The drug deregulation was not focused only on how to make drugs cheaper, but also a start in effort to fix the health system in Indonesia. This study also discusses the reaction of pharmaceutical manufacturers, pharmacists, and pharmacies to the deregulation and its effect. In the end, this policy still cannot reduce the price of drugs in the market. Though, this policy has succeeded in providing cheaper drugs as an alternative, even if it is only in the government funded hospital."

"Latar Belakang: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan belum diketahui hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan penerapan kebijakan protokol 3M dengan tingkat kepatuhan pengguna terhadap protokol kesehatan 3M fasilitas umum pada 12 provinsi di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang deskriptif analitik dengan menggunakan data hasil surveilans fasilitas umum PERDOKI periode Mei – November 2021. Sebanyak 126 fasilitas umum dari 12 provinsi dilakukan analisis. Variabel bebas adalah regulasi penggunaan masker, protokol jaga jarak, dan regulasi mencuci tangan. Variabel tergantung adalah tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan 3M. Analisis data bivariat menggunakan uji Chi-Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logstik. Hasil: Regulasi penggunaan masker berupa teguran langsung (p= 0.00) dan media promosi (p=0.017) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menggunakan masker. Protokol jaga jarak berupa pembatasan kapasitas (p= 0.004) dan penerapan lebih dari 2 metode jaga jarak (p=0.032) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menjaga jarak. Regulasi mencuci tangan berupa sarana cuci tangan (p= 0.000), penempatan sarana cuci tangan pada beberapa lokasi (p= 0.008), pengering tangan (p= 0.000), dan pengawas cuci tangan (p=0.027) memiliki hubungan dengan fasilitas umum yang penggunanya patuh mencuci tangan. Kesimpulan: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna yang lebih tinggi terhadap protokol kesehatan 3M di fasilitas umum.

---

Background: The implementation of COVID-19 prevention and control policies in public facilities in accordance with Decree of the Minister of Health No. 382 of 2020, which is tied to the level of compliance of public facility users with health protocols, is currently unknown. This study aims to determine the relationship between the application of the 3M protocol policy and the level of user compliance with the health protocol in 12 provinces of Indonesia. Method: This study used a descriptive analytic cross-sectional design utilizing surveillance results of PERDOKI public facilities. Twelve provinces' total of 126 public facilities were analyzed. Analysis of bivariate data using the Chi-Square test and analysis of multivariable data using logistic regression. Result: Regulation of the use of masks in the form of direct warnings and promotional media has a correlation with the level of compliance of users who use masks at a rate greater than 75%. The social distancing protocol in the form of capacity limitation and the application of more than two methods of keeping distance had a correlation with the level of user compliance in maintaining a distance of greater than 75%. There is a correlation between hand washing facilities, the placement of hand washing facilities in multiple location, hand dryers, and hand washing supervisors with public facilities whose users comply wash their hands. Conclusion: The application of Decree of Minister Health Number 382 of 2020 in public facilities has a relationship with a higher level of user compliance with health protocols in public facilities."

"Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan.

---

The import value of medicinal raw materials in Indonesia reached 11.4 trillion rupiah, which constituted 96% of the total drug raw material business in Indonesia in 2012. The Government has issued Presidential Instruction No. 6 of 2016 to develop the national pharmaceutical industry. The Ministry of Health then issued Minister of Health Regulation No. 17 of 2017 concerning the Action Plan for the Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices, one of which is to realize the independence of medicinal raw materials to meet domestic and export needs. This study aims to determine the implementation of the policy of independence of medicinal raw materials in the Minister of Health Regulation No. 17 of 2017. This research uses qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study uses the theory of policy analysis of Van Meter and Van Horn with variables of size and purpose, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, implementing dispositions, as well as economic, social, and political environments that influence policy implementation.

The results of the study are that the size and objectives of the policy are clear but are still constrained by resources, limited characteristics of implementing agencies, communication between organizations that are constrained across sectors, and implementing dispositions that are still insufficient in terms of understanding, economic, social and political environment. quite supportive. The conclusion of this study is that the implementation has not been run optimally with the constraints on the variables that are quite influential, namely communication between organizations because there are many stakeholders involved in implementing the policy. This research recommends the formation of a consortium or a body consisting of Ministries and Institutions, a data system for information on raw material needs and import values, and clear incentives and sanctions for policy implementers."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi registrasi obat Impor yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120 Tahun 2008 juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 dimana terdapat regulasi baru mengenai subjek pemohon dan ketentuan mengenai pengalihan teknologi Subjek pemohon hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi dan harus memuat ketentuan mengenai alih teknologi dalam waktu lima tahun Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai implementasi yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam melakukan penyesuaian dengan peraturan ini Hasil penelitian menyarankan bahwa pengaturan mengenai alih teknologi harus dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang memuat tentang prosedur dan ketentuan mengenai alih teknologi.

---

This thesis discusses about the implementation of Imported Drug Registration Based on Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1120 Year 2008 juncto Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1010 Year 2008 Regarding Drug Registration that there are new regulation about subject of the applicant and regulation about transfer technology Subject of the applicant must from pharmaceutical industry and must contain provisions on transfer technology within five years This research describe with description method about adjustment of this regulation by PT XYZ This research result suggested that the regulation about transfer technology needs to be clarified through the implementation regulation that contains provisions regarding procedures and technology transfer."

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."

"Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting."

"Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, serta kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.Implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003, akan tetapi masih banyaknya pelatihan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi disebabkan karena berbagai hal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan, antara lain: kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan dari unit penyelenggara pelatihan dan unit program dan lebih meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan serta membuat usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan tingkat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses the implementation of Training Certification and Accreditation Policy in the Health Sector. In order to improve the quality, professionalism and competence of health personnel required numerous attempts through education and training. One of the efforts taken by the Ministry of Health in order to improve the quality of education and training institutions, and the resulting quality of health workers is to apply and implement the standards of accreditation and certification of education and training institutions in the health sector.

Implementation of policies of accreditation and certification training in the health sector have been carried out based on the Decree of the Minister of Health No. 725 of 2003, but still much training in the health field that is not accredited due to various things. The design of this study is qualitative explanatory.

The results showed that there are still weaknesses in the implementation of the Accreditation and Certification Training in the Field of Health, among others: competence of the executive policy of the unit operator and unit training programs are still lacking and further improve coordination between central and local governments. Advised to authorities to be improvements in policy implementation accreditation training and certification in health and make a proposal to the government to improve policy level ministerial decision shall become government regulation."

"Evaluasi kesesuaian pelayanan kefarmasian di apotek mulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (medication error). Pelayanan dan pengkajian resep di Apotek Roxy Biak aspek administratif, farmasetika, dan klinis serta pengelolaan sediaan farmasi di Apotek Roxy Biak mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan disertai stok opname yang dilakukan setiap hari, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016.

---

Evaluation of the suitability of pharmaceutical services in pharmacies starts with acceptance, checking availability, preparation of pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials including drug dispensing, inspection, delivery accompanied by provision of information. At each stage of the prescription service flow, efforts are made to prevent medication errors. The service and review of prescriptions at the Roxy Biak Pharmacy in administrative, pharmaceutical and clinical aspects also management of pharmaceutical preparations at the Roxy Biak Pharmacy starting from planning, procurement, receipt, storage with stock taking which is carried out every day, destruction, recording and reporting has met the requirements of Minister of Health Regulation No. 73 of 2016. "