Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam literatur ekonomi, masih terdapat perdebatan dimana literatur yang tersedia belum memberikan simpulan yang jelas tentang bagaimana kebijakan berbasis tempat seperti KEK dapat memengaruhi kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data pada tingkat kabupaten dan kota dari tahun 2005 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota yang memiliki KEK dan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten/kota tersebut, yaitu synthetic dari kabupaten/kota yang tidak memiliki KEK di wilayahnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki KEK, keberadaan KEK memiliki dampak yang bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada 4 kabupaten/kota dan penurunan tingkat kemiskinan pada 4 kabupaten/kota lainnya dengan rentang -2,426 sampai 1,231 persen.

---

Poverty remains a problem that Indonesia continues to face today. One effort made by the government to achieve economic growth and equality is the development of Special Economic Zones (SEZs). In economic literature, there is still debate, as the available literature still needs to provide a clear conclusion on how place-based policies such as SEZs can affect well-being. This research examines the impact of the existence of SEZs on poverty levels. By using data from 2005 to 2021 at the district and city level, this research uses the synthetic control method to estimate the impact of SEZs on poverty levels in each district/city with SEZs. It compares it with the counterfactual district/city, a synthetic of districts/cities that do not have SEZs in their region. The results of this study found that of the eight districts/cities that have SEZs, the existence of SEZs has a varying impact on poverty levels, with an increase in poverty in four districts/cities and a decrease in poverty in the other four districts/cities with a range of -2.426 to 1.231 percent."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive. "

"Tesis ini meneliti dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai place-based policy terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak KEK pada beberapa indikator ekonomi seperti PDB per kapita, lapangan kerja, upah tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di tingkat kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian KEK mengarah pada peningkatan PDB per kapita, lapangan kerja, dan upah tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kota dimana KEK diimplementasikan dibandingkan dengan kontrol grup. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dalam pemgimplementasian place-based policy di negara berkembang, khususnya Indonesia.

---

This thesis examines the impact of Special Economic Zones (SEZs) as a place-based policy for local economic development in Indonesia. Using difference-in-differences (DID) approach, the study analyses the impact of SEZs on key economic indicators such as GDP per capita, employment, labour wages, and income inequality at the city level. The findings indicate that establishing SEZs leads to increased GDP per capita, employment, and labour wages while reducing income inequality in the treated cities compared to the control cities. The research contributes to understanding place-based policies in developing countries, thereby filling the gap in empirical evidence."

"Penelitian ini menyelidiki konvergensi klub pada level kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model nonlinear time-varying factor yang diusulkan oleh Phillips & Sul (2007). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan insight terhadap peranan KEK dan faktor-faktor pembentuk konvergensi klub dengan menggunakan ordered logit model. Hasil penelitian dengan menggunakan PDRB riil perkapita menunjukkan adanya lima klub konvergen dan satu grup divergen pada kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi awal (initial condition) dari rata-rata lama sekolah, rasio investasi terhadap PDRB, indeks infrastruktur, dummy kabupaten/kota, dan dummy KEK memiliki peranan penting sebagai faktor pembentuk klub konvergen di Indonesia.

---

This study attempts to identify club convergence at the district level in Indonesia using the nonlinear time-varying factor model proposed by Phillips & Sul (2007). In addition, this study also aims to provide insight into the role of SEZ and the factors that responsible for the formation of club convergence by using an ordered logit model. The results of the study using real GDP per capita show that there are five convergent clubs and one divergent group in districts in Indonesia. Furthermore, this study also finds that the initial conditions of the average years of schooling, the ratio of investment to GDP, infrastructure index, district dummy, and SEZ dummy have an important role as a factor in forming a club convergence in Indonesia.

"

"Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan paling cepat berkembang di dunia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan ekonomi yang juga berkaitan dengan pengembangan pariwisata, yakni Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan merupakan salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas yang dicanangkan pemerintah adalah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penelitian mengenai KEK pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia hanya terbatas pada studi kualitatif dan lebih banyak terfokus pada KEK industri sementara KEK pariwisata juga berpotensi memberikan manfaat. Menggunakan data tingkat kabupaten/kota dari tahun 2000 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK Mandalika terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya KEK berdampak positif dan signifikan berkontribusi sebesar 1,485 persen terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun perkembangan pembangunan KEK Mandalika sampai dengan akhir tahun 2022 masih 55 persen.

---

In recent decades, tourism has become one of the most dynamic and fastest growing economic sectors in the world. The government issued an economic development policy which is also related to tourism development, namely the Special Economic Zones. One of the SEZs related to tourism development and one of the 5 Super Priority Destinations launched by the government is the Mandalika Special Economic Zone. Research on tourism SEZs on the economy in Indonesia is limited to qualitative studies and focuses more on industrial SEZs while tourism SEZs also have the potential to provide benefits.

Using district/city level data from 2000 to 2021, this study uses the synthetic control method to estimate the impact of the existence of the Mandalika SEZ on regional economic growth in Central Lombok Regency as measured by the Gross Regional Domestic Product (GRDP). The results of this study found that the existence of SEZs had a positive and significant impact contributing 1.485 percent to economic growth even though the development of the Mandalika SEZ until the end of 2022 was still 55 percent."

"Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi, mendorong investasi serta meningkatkan daya saing adalah pengembangan Special Economic Zone (SEZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK memfasilitasi kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, meningkatkan produktivitas masyarakat wilayah sekitar serta pemusatan kawasan ekonomi hingga daerah cepat tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh KEK di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi regional, baik terhadap wilayahnya serta terhadap Kabupaten/Kota di sekitarnya (spillover effect) dengan metode spasial ekonometrika yaitu Dynamic Spatial Durbin Model. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh KEK terhadap pertumbuhan wilayah hanya terdapat pada KEK Pariwisata sedangkan pada KEK Manufaktur belum berdampak signifikan. Pengaruh KEK pada pertumbuhan wilayah hanya pada jangka pendek. Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan adalah Pertumbuhan Wilayah sebelumnya, PMDN, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan PDRB. Sedangkan pada wilayah sekitar variabel yang berpengaruh adalah Pertumbuhan PDRB serta Informasi dan Komunikasi.

---

One of the strategies in economic development, encouraging investment and increasing competitiveness is the development of a Special Economic Zone (SEZ). (KEK). SEZs facilitate the region whose location has access to the global market, increases local productivity, and centralizes economic areas in fast-growing areas. The study aims to analyze the impact of SEZs in Indonesia on regional economic growth, both in its region and in its spillover effect with the method of spatial econometrics, dynamic spatial durbin model. The results of the study show that in Tourism SEZs, SEZ variables have a significant effect on regional economic growth, while in Manufacturing SEZs, SEZ variables do not have a significant effect. In general, SEZ is a short-term effect on regional economic growth. The significant control variables are Previous Regional Growth, Domestic Direct Investment (PMDN), Labor Force Participation Rate, Information and Communication Technology, Human Development Index (HDI), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth. Meanwhile, in the neighboring areas GRDP growth and Information and Communication Technology are significant variables."

"Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus zona pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 2 (dua) permasalahan di Tanjung Lesung yaitu regulasi dan infrastruktur wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah teori daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap berdaya saing karena memiliki permasalahan utama yaitu infrastruktur wilayah khususnya pembebasan lahan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan perlunya insentif daerah dalam bentuk Peraturan Derah untuk menarik minat investor agar Tanjung Lesung siap berdaya saing.

---

Tanjung Lesung has been designated as a Special Economic Zone of tourism zone based on Government Regulation No.26 of 2012. Since established as Special Economic Zone, there are two problems in Tanjung Lesung that is regulation and regional infrastructure. This research focuses on the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone. The theory used to analyze the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone is a destination competitiveness theory developed by Ritchie and Crouch. This research uses qualitative method.The result showed that Tanjung Lesung Special Economic Zone is not ready to compete because the main problem that is regional infrastructure particularly land acquisition. Researcher suggest that the Federal and Local Governments need to immediately accelerate the development of regional infrastructure and the need for regional incentive in the form of Local Regulation to attract investors so that Tanjung Lesung Special Economic Zone ready to compete."

"Di tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- undang (UU) Nomor 39 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Produk ini lahir untuk sebuah tujuan mulia: mempercepat pengembangan ekonomi, dan membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah, dalam kerangka satu kesatuan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEK dipilih sebagai terobosan untuk merealisasikan tujuan daripada KEK itu sendiri. Dilihat dari laporan tahunan Dewan Nasional KEK setiap tahunnya dari seluruh KEK yang sudah berjalan, masih diperlukan evaluasi pada KEK yang ada karena masih belum berjalan efektif. Pada kenyataannya evaluasi kemajuan program KEK sulit dilakukan karena setiap tahun terjadi perubahan pada indikator kinerja. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif merupakan kelemahan kritis di sebagian besar program KEK (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Pengelolaan setiap KEK dapat dianggap sebagai mengelola proyek, dan mengelola seluruh KEK dapat dianggap sebagai manajemen program. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja setiap KEK dalam manajemen program pada seluruh KEK, pada penelitian ini telah di analisa Key Performance Index (KPI) terhadap daftar manfaat. KEK di Indonesia memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian terdapat 31 KPI yang relevan dan dapat digunakan guna memantau kegiatan setiap KEK di Indonesia. Serta indikator penanaman modal asing merupakan indikator yag dianggap paling penting dalam pemantauan kegiatan KEK, diikuti indikator ekspor dan seterusnya.

---

In 2009, the Government of Indonesia passed Law (UU) Number 39 concerning the implementation of Special Economic Zones (KEK). This product was born for a noble purpose: accelerating economic development, and building a balanced development between regions, within the framework of one economic unitary unitary state of the Republic of Indonesia. KEK was chosen as a breakthrough to realize goals rather than SEZ itself. Judging from the annual report of the National SEZ Council every year for all SEZs that are already running, an evaluation of existing SEZs is still needed because they are not yet running effectively. In fact, evaluating the progress of the KEK program is difficult because every year there are changes in performance indicators. Lack of effective monitoring and evaluation is a critical weakness in most SEZ programs (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Management of each SEZ can be considered as managing a project, and managing all SEZs can be considered as program management. In order to increase the effectiveness of the performance of each SEZ in program management for all SEZs, this research has analyzed the Key Performance Indicators (KPI) against the list of benefits. SEZs in Indonesia have economic, social and environmental benefits. Then there are 31 KPIs that are relevant and can be used to monitor the activities of each SEZ in Indonesia. As well as the foreign investment indicator is the most important indicator in monitoring SEZ activities, followed by the export indicator and so."

"Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial ekonomi yang paling substansial. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan kegiatan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan, khususnya pasca wabah COVID-19. Dengan menggunakan model Least Squares Dummy Variable dan Random Effect Model dengan metode General Least Squares (GLS), penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengangguran terbuka, investasi dalam dan luar negeri dan COVID-19. Peningkatan angka pengangguran terbuka menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Peningkatan investasi domestik dan asing menyebabkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan data 9 tahun sebelum pandemi COVID-19, angka kemiskinan relatif lebih rendah setelah adanya wabah COVID-19.

---

Poverty is one of the most substantial socioeconomic issues. There are a lot of factors that are affecting poverty, including economic growth, open unemployment rate and investment activities. This research aims to analyze the impact of economic growth and open unemployment on poverty, especially after the COVID-19 outbreak. Using the Least Squares Dummy Variable model and Random Effect Model with General Least Squares (GLS) method, this study found that poverty rate is significantly affected by open unemployment rate, domestic and foreign investment and COVID-19. The increase in open unemployment rate leads to an increase of poverty rate in Indonesia. An increase of domestic and foreign investment leads to a decrease in poverty rate in Indonesia. However, when compared to data from 9 years prior to the COVID-19 pandemic, the poverty rate was relatively lower after the presence of COVID-19."