Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada pemilihan umum India tahun 2019, untuk pertama kalinya partai Bharatiya Janata Party (BJP) mampu meningkatkan perolehan kursi dan suaranya secara signifikan di Telangana. Padahal Telangana merupakan salah satu negara bagian yang dalam sejarahnya sangat sulit ditaklukkan oleh BJP. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan oleh BJP pada pemilu tahun 2019 di negara bagian Telangana dengan menggunakan model pemasaran politik yang dikemukakan oleh Cwalina, Falkowski, dan Newman. Melalui dua elemen kunci dari model tersebut, yaitu pengembangan dan penyebaran pesan kampanye penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BJP memiliki pengaruh penting pada peningkatan perolehan suaranya di Telangana. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam kampanye pemilu 2019, BJP menetapkan segmen pemilih Hindu sebagai target segmen yang akan diprioritaskannya di Telangana. BJP kemudian merancang pesan kampanye dengan mengangkat isu tentang ancaman yang dihadapi umat Hindu dan menggambarkan bahwa BJP adalah satu-satunya partai yang dapat mengamankan kepentingan umat Hindu. Pesan kampanye tersebut lalu disebarkan melalui dua cara, yakni secara langsung melalui kampanye tatap muka dan termediasi melalui media sosial. Strategi ini pada akhirnya membuat BJP berhasil mengkonsolidasikan suara pemilih Hindu dan meningkatkan perolehan suaranya di Telangana.

---

In the 2019 Indian general election, for the first time the Bharatiya Janata Party (BJP) was able to significantly increase its seat and vote share in Telangana. Even though Telangana is one of the states which in its history has been very difficult to conquer by the BJP. Through a qualitative approach, this study discusses the strategy used by the BJP in the 2019 elections in the state of Telangana using the political marketing model put forward by Cwalina, Falkowski, and Newman. Through the two key elements of the model, namely the development and dissemination of campaign messages, this research explains how the strategy undertaken by the BJP has an important influence on increasing vote share in Telangana. This research concludes that in the 2019 election campaign, the BJP determined the Hindu voter segment as the target segment to prioritize in Telangana. The BJP then drafted a campaign message by raising the issue of the threats faced by Hindus and portraying that the BJP is the only party that can secure the interests of Hindus. The campaign message is then disseminated in two ways, namely directly through face-to-face campaigns and mediated through social media. This strategy ultimately allowed the BJP to consolidate the votes of Hindu voters and increase their vote share in Telangana."

"Sebagai partai nasional dengan ideologi hindu garis keras dan lemah pada wilayah di luar India Utara, diperlukan strategi khusus bagi partai Bharatiya Janata Party (BJP) untuk meningkatkan eksistensinya pada negara bagian yang bukan basis tradisionalnya. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya BJP mampu meningkatkan perolehan suaranya secara signifikan di negara bagian Benggala Barat menjadi 18 kursi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan oleh BJP pada Pemilu tahun 2019 di negara bagian Benggala Barat menggunakan model political marketing yang dikemukakan oleh Bruce I. Newman. Melalui tiga elemen kunci dari model tersebut, yaitu voter segmentation, candidate positioning dan strategy formulation and implementation, penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BJP dan timnya memiliki pengaruh penting pada perluasan basis kekuasannya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih Hindu masyarakat Benggala Barat sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya dan isu yang berkembang di wilayah Benggala Barat, di mana menghasilkan bahwa segmen masyarakat yang dominan dan sejalan dengan ideologi BJP adalah masyarakat Hindu Bengal yang sedang mengalami peningkatan masalah komunal. Selanjutnya BJP memposisikan dirinya dengan membentk citra sebagai pelindung umat hindu dan satu-satunya alternatif bagi masyarakat. Kemudian untuk semakin menempatkan BJP di benak pemilih, BJP membentuk platform kampanye yaitu menekankan pada isu identitas agama, dan menjangkau pemilih dengan jaringan akar rumputnya dan media sosialnya.

---

As a national party with a hardline and weak Hindu ideology in areas outside North India, a special strategy is needed for the Bharatiya Janata Party (BJP) to increase its existence in states that are not its traditional base. In 2019, for the first time the BJP was able to significantly increase its vote share in the state of West Bengal to 18 seats. Through a qualitative approach, this study discusses the strategy used by the BJP in the 2019 elections in the state of West Bengal using the political marketing model proposed by Bruce I. Newman. Through the three key elements of the model, namely voter segmentation, candidate positioning and strategy formulation and implementation, this study explains how the strategy undertaken by BJP and its team has an important influence on the expansion of its power base. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategy used by the BJP in gaining the votes of the Hindu voters of the West Bengal community so that it affects the final election results. This study concludes that in achieving its victory the BJP first tried to understand the insights of its voters and the issues developing in the West Bengal region, which resulted in that the dominant segment of society and in line with the BJP's ideology was the Bengal Hindu community which was experiencing increasing communal problems. Furthermore, BJP positioned itself by forming an image as the protector of Hindus and the only alternative for the community. Then to further place the BJP in the minds of voters, the BJP formed a campaign platform that emphasizes on the issue of religious identity, and reaches out to voters with its grassroots network and social media."

"Selebritisasi politik merupakan fenomena di mana selebriti yang dengan modalitasnya bermetamorfosis menjadi politisi. Hal itu terwujud dalam rekrutmen dan pencalonan selebriti oleh partai politik untuk menduduki jabatan politik, baik di eksekutif maupun legislatif, dalam sebuah pemilu. Rekrutmen dan pencalonan selebriti oleh partai politik yang berkaitan dengan figuritas atau popularitas selebriti, dinilai sebagai bentuk pragmatisme partai dalam rekrutmen politik. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang memicu munculnya pragmatisme Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif terhadap selebriti pada pemilu-pemilu era reformasi (2004 – 2019). Teori rekrutmen oleh Pippa Norris menyatakan bahwa sistem politik, yaitu peraturan/hukum dan sistem pemilu, memengaruhi proses rekrutmen legislatif. Penelitian ini menemukan bahwa pragmatisme PAN dalam melakukan rekrutmen terhadap selebriti didorong oleh celah peraturan hukum, dan konsekuensi penerapan sistem pemilu proporsional terbuka sejak Pemilu 2009. Selain itu, penulis juga menemukan pergantian kepemimpinan di tubuh PAN memengaruhi strategi rekrutmen selebriti sebagai calon anggota legislatif, yang berdampak pada pergeseran citra PAN dari partai agamis menjadi partai ―selebriti‖.

---

Celebritization is a phenomenon in which celebrities with their capital metamorphose into politicians. This phenomenon is manifested in the nomination of celebrities who are recruited by political parties in elections to hold political positions, wheter it's executive or legislative. The nomination of celebrities by political parties in the election is related to the celebrity's figure or popularity which is considered as a form of pragmatism shown by the party in conducting political recruitment. This research attempts to explain the factors that trigger the emergence of political party pragmatism in the recruitment of celebrities in legislative level in Partai Amanat Nasional (PAN) in the nomination of celebrities in the elections in reform era (2004-2019). Theory of recruitment by Pippa Norris states that political system, which is the rule of law and the electoral system, affects the process of legislative recruitment. This study concludes that the pragmatism that emerged in PAN in their legislative recruitment towards celebrities is driven by laws and the consequences of the open-list proportional systems since 2009 election. Writer also found that the influence of leadership change in PAN has an impact on shifting the image of PAN from a religious party into a ―celebrity‖ party."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi politik Bharatiya Janata Party dalam meraih suara pemilih pemula pada pemilihan umum Lok Sabha di India tahun 2014. Pemilih pemula menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan Lok Sabha tahun 2014, melihat peningkatan signifikan jumlah pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya. Diperkirakan dari 834 juta, 120 juta diantaranya adalah pemilih pemula. Pemilihan Lok Sabha tahun 2014 menjadi babak baru dalam perpolitikan India, di mana untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, suatu partai berhasil meraih kursi mayoritas di Lok Sabha dan itu bukanlah Kongres melainkan BJP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur. Teori yang digunakan yaitu Model Marketing Politik oleh Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski dan Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, dan Newman mengemukakan bahwa dalam proses marketing politik terdapat setidaknya tiga elemen kunci, yakni pengembangan pesan politik, penyebaran pesan, dan pembangunan hubungan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih pemula sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya sebelum menyebarkan pesan, di mana menghasilkan bahwa masyarakat India lebih terktarik dengan Narendra Modi dibanding partainya sehingga kampanye BJP berfokus pada brand Modi. Selanjutnya BJP membangun hubungan dengan pemilihnya dengan menawarkan solusi-solusi terhadap keresahan masyarakat pada pemerintahan United Progressive Alliance (UPA) yang dipimpin oleh partai Kongres selama dua periode. Strategi yang digunakan BJP dinilai lebih unggul dan efektif dibandingkan BJP, terutama dalam penggunaan media sosial.

---

This thesis discusses the political strategy of Bharatiya Janata Party (BJP) in gaining the voting of first-time voters in the Election of the Lok Sabha 2014 in India. First-tme voters become one of the factors that influenced the results of the 2014 Lok Sabha election, seeing the significant increase of the voters turnout compared to previous elections. It is estimated that from 834 million voters, 120 million of them are the first-time voters. The 2014 Lok Sabha election became a new chapter in Indian politics, where for the first time in 30 years, a party secured a single majority of seats in Lok Sabha and for the first time it was not Congress but BJP.

This research uses qualitative methods by collecting data from literature studies. The theory used is the Political Marketing Model by Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski and Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, and Newman suggest that in the political marketing process there are at least three key elements: the development of political messages, message dissemination, and relationship building. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategies used by BJP in gaining the votes of first-time voters who affects the final results of the election.

This study concludes, that in achieving its victory BJP first tried to understand the views of its voters before spreading the message, which resulted that Indian voters are more interested in Narendra Modi than his party so that the BJP campaign focused on the Modi brand. Furthermore, the BJP builds relationships with its voters by offering solutions to public unrest in the government of the United Progressive Alliance (UPA) led by the Congress party for two periods. The strategy used by BJP is considered superior and effective compared to BJP, especially in the use of social media."

"Penelitian ini membahas mengenai pemilihan umum dan gerakan lingkungan di India. Sejak kemerdekaan India pada tahun 1947, orientasi utama pembangunan di India adalah merekonstruksi perekonomian dalam negeri dan ketahanan pangan, sedangkan sektor pertanian dan pengelolaa sumber daya air terpuruk akibat kelemahan dalam hal investasi dan inovasi. Kondisi ini kemudian menimbulkan krisis sumber daya air akibat dari kelemahan tata kelola dari pemerintah. Odisha merupakan negara bagian di wilayah timur India yang dilanda krisis sumber daya air berkepanjangan. Gerakan “No Water No Votes” merupakan sebuah gerakan boikot yang hadir sebagai upaya dari penduduk Odisha untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum Lok Sabha 2019. Dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini digunakan konsep Protest Voting yang dikemukakan oleh Alvarez, Kiwet, dan Nunez untuk menjelaskan bagaimana Gerakan “No Water No Votes” dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum India di Odisha 2019. Melalui dua indikator di dalam konsep tersebut, blank, null, and spoiled ballots, dan None of the Above. Penelitian ini menemukan bahwa, Gerakan “No Water No Votes” berhasil mempengaruhi penurunan perolehan suara partai Biju Janata Dal (BJD) pada pemilihan umum 2019. Partai BJD merupakan partai regional yang mendominasi di Odisha selama hampir dua dekade.

---

This study discusses the general election and environmental movement in India. Since India's independence in 1947, the main orientation of development in India has been to reconstruct the domestic economy and food security, while the agriculture and water resources management sectors have suffered from weaknesses in investment and innovation. This condition then led to a water resources crisis as a result of weak governance from the government. Odisha is a state in eastern India that has been hit by a prolonged water resource crisis. "No Water No Votes" movement is a boycott movement that was present as an effort from the Odisha people to influence the results of the 2019 Lok Sabha general election. With a qualitative approach, this study using Protest Voting concept by Alvarez, Kiwet, and Nunez to explain how the "No Water No Votes” movement can affect the outcome of the Indian general election in Odisha 2019. Through the two indicators in the concept, blank, null, and spoiled ballots, and None of the Above. This study found that, the "No Water No Votes" movement succeeded in influencing the decline in the Biju Janata Dal (BJD) party's vote acquisition in the 2019 general election. The BJD party was the regional party that dominated in Odisha for almost two decades."

"Tulisan ini membahas mengenai pengaruh sosok Narendra Modi terhadap kemenangan yang diraih oleh Bharatiya Janata Party pada Pemilihan Umum Lok Sabha 2019. Narendra Modi telah muncul menjadi sebagai sosok yang berpengaruh di India sejak pelaksanaan Pemilu 2014, ketika untuk pertama kalinya Modi terjun dalam politik tingkat Nasional dan mampu membawa BJP menjadi pemenang, dan menjadi Perdana Menteri. Kemenangan BJP bersama Modi kembali terulang pada pemilu 2019 dengan peningkatan jumlah kursi di Parlemen Lok Sabha. Argumentasi penulis ialah bahwa kemenangan BJP pada 2019 ini merupakan pengaruh dari sosok Narendra Modi sebagai kandidat dari BJP. Penulis menggunakan teori dari Pierre Bourdieu yakni Capital Theory untuk memaparkan mengenai berbagai jenis modal yang dimiliki oleh sosok Narendra Modi dalam mempengaruhi preferensi pemilih masyarakat India pada Pemilu 2019.

---

This research explain the influence of Narendra Modi's figure on the victory achieved by the Bharatiya Janata Party at the 2019 Lok Sabha General Election. Narendra Modi has emerged as an influential figure in India since 2014 Indian General Election, when for the first time Modi entered national-level politics and able to bring BJP to be the winner, and become the Prime Minister. The BJP victory with Modi was repeated in the 2019 elections with an increase in the number of seats in the Lok Sabha Parliament. The author's argument is that the BJP's victory in 2019 is happened because the influence of Narendra Modi's figure as a candidate for the BJP. The author uses the theory from Pierre Bourdieu, namely Capital Theory, to explain the various types of capital owned by Narendra Modi in influencing the preferences of Indian voters in the 2019 Election."

"Suksesi melalui proses pemilihan umum merupakan momen penting bagi kelangsungan demokrasi, begitu pula menjadi momen yang rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Negara, demokrasi dan netralitas, penting untuk memastikan sikap netral dari aparatur negara pada masa pemilu. Baik yang bersifat birokratis, seperti ASN, maupun instrumen ketertiban umum dan ketahanan nasional seperti TNI/Polri. Pelayanan yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi sepatutnya didasarkan pada profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Netralitas juga dimaknai bahwa pemerintahan hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tetapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka, penelitian ini bertujuan melakukan analisa terhadap kecenderungan keberpihakan Polri terhadap penguasa dalam kontestasi politik Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, penelitian ini akan berupaya menjawab bagaimana implementasi netralitas Polri di masa depan dalam perspektif pemolisian demokratis di Indonesia. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan kajian pustaka. Analisis penelitian ini dilakukan secara hierarkis linier. Dalam konteks ini, penulis melihat penerapan birokrasi yang netral dan Polri yang menerapkan democratic policing belum tercermin dalam konteks pelaksanaan dan pengamanan pada masa Pemilu, khususnya dalam konteks penelitian ini, Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, Polri dan seluruh jajarannya harus melakukan adaptasi dan bertransformasi untuk menjawab semua tantangan yang membentang. Terutama mengingat dengan hadirnya masyarakat digital yang dapat bertindak sebagai civil oversight melalui media sosial.

---

Succession through the election process is an important moment for the continuity of democracy and a moment that is prone to abuse of power, corruption, and social conflicts. Regarding the relationship between the State, democracy, and neutrality, it is critical to ensure the neutrality of the state apparatus during the election period. Not only bureaucracy, such as civil servants but also keepers of public order and national security such as the military and the police. Public services provided by the bureaucratic apparatus should be based on professionalism instead of political interests. Neutrality also means that the government should not side with group interests but act based on a professional attitude with credible individual abilities and a high level of capability. The research aims to analyse the inclination of Indonesian National Police (Polri) towards incumbent on political contestation, such as election, in 2019. Furthermore, the current research will attempt to shed light on implementing the police neutrality model in the future based on the perspective of democratic policing in Indonesia. The research employs the qualitative approach using a case study design. Data are collected through interviews, triangulation, and literature review. The analysis of this research is carried out in a linear hierarchical manner. In this context, the author argues that the implementation of a neutral bureaucracy and democratic policing has not been reflected in the general election context especially during the 2019 general election. Polri needs to answer all the challenges that arise especially considering a digital community that can act as a civil oversight through social media.

"

"Penelitian ini menganalisa mengenai proses pembiayaan politik caleg perempuan pada pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan kerangka pembiayaan politik dari van Biezen, sebagai teori utama, dan dilengkapi dengan konsep pembiayaan politik berbasis gender, personal vote, dan patronase. Pembiayaan politik yang tinggi di Indonesia diakibatkan perubahan sistem proposional dari tertutup (Orde Baru) menjadi terbuka (Reformasi) dan celah dalam aturan pembiayaan politik. Tingginya pembiayaan politik menyebabkan caleg perempuan terpilih banyak berasal dari kekerabatan politik. Temuan dari penelitian ini bahwa proses pembiayaan caleg perempuan dari kalangan elit dan petahana tidak menunjukan masalah. Pemasukan dana kampanye berasal dari diri sendiri. Sedangkan pengeluaran terbesar diperuntukan untuk kunjungan ke dapil dan APK. Tidak adanya pencatatan sesuai realitas di lapangan menunjukan celah dalam regulasi pembiayaan tidak hanya dalam aspek transparansi, tetapi juga dalam aspek regulasi pemasukan dan pengeluaran serta ketersediaan dana publik. Penerapan kuota gender di Indonesia yang mendorong pencalonan kandidat perempuan dengan modalitas tinggi menunjukan bahwa perlu adanya tindakan afirmasi dalam pembiayaan politik. Hal ini dikarenakan penggunaan kuota gender tidak mendorong perubahan ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial dan ekonomi. 

---

This study analyzes the political financing process of female candidates in the 2019 elections. This study uses qualitative research methods by collecting data through interviews and literature studies. This study uses the political financing framework of van Biezen, as the main theory, and is complemented by the concepts of gender-based political finance, personal votes, and patronage. High political finance in Indonesia is due to a change in the proportional electoral system from closed (New Order) to open (Reformasi) and loopholes in political financing rules. The high level of political funding causes many of the elected female candidates to come from political kinship. The findings of this study that the process of financing female candidates from the elite and incumbent did not show a problem. Income from campaign funds comes from oneself. While the largest expenditure is intended for visits to electoral districts and APKs. The absence of records according to field reality shows gaps in financing regulations not only in the aspect of transparency, but also in terms of regulation of revenue and expenditure as well as the availability of public funds. The implementation of a gender quota in Indonesia that encourages the nomination of women candidates with high modality shows that there is a need for affirmations of gender-based political financing. This is because the use of gender quotas does not encourage changes in gender inequality in social and economic structures."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis hambatan calon presiden perseorangan di Indonesia. Alasan yang melatar belakangi ialah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terkait calon presiden perseorangan padahal sebelumnya mengabulkan judicial review calon kepala daerah perseorangan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan kehendak awal (original intent), calon presiden perseorangan tidak dikehendaki oleh MPR. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum, telah berhasil ditemukan dua jenis hambatan, hambatan normatif dan hambatan empiris. Hambatan normatif calon presiden perseorangan (independen) ialah, original intent tidak menolak secara tegas calon perseorangan hanya diam tenggelam dengan isu lainnya. Sedangkan hambatan empiris, terdiri atas 3 bentuk: hambatan dukungan minimal, hambatan kampanye, dan hambatan pasca pemerintahan terbentuk. Hambatan yang paling dikhawatirkan dari keseluruhan ini ialah hambatan pasca pemerintahan terbentuk yang menciptakan divided government. Setelah melakukan perbandingan dengan 12 negara Amerika Latin, dapat disimpulkan hambatan divided government sebenarnya dapat dicegah dengan cara membangun koalisi kohesif.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the barriers of independent presidential candidates in Indonesia. The reason behind this is that the Constitutional Court rejected judicial review related to independent presidential candidates even though previously it granted judicial review of independent candidates for regional heads. The Constitutional Court refused with consideration of the original intent, the independent presidential candidate was not wanted by the MPR. Using a historical and legal comparison approach, two types of obstacles; normative obstacles and empirical obstacles have been found. The normative obstacle of independent presidential candidates is that the original intent did not expressly reject independent candidates which it drowned out other issues. While empirical barriers consist of 3 forms: minimal support barriers, campaign barriers, and post-government barriers are formed. The most worrying obstacle of this whole is the post-government obstacle which creates divided government. After making comparisons with 12 Latin American countries, it can be concluded that the obstacles to divided government can actually be prevented by building a cohesive coalition.

---

"

"Partai Gerindra merupakan bagian dari 18 partai politik baru yang ikut pemilu 2009, dan mengusung figur kontroversial Prabowo Subianto sebagai capresnya. Kondisi tersebut menempatkan Partai Gerindra pada posisi ke tiga sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa kekuatan partai baru dengan mengusung tokoh yang kontroversial namun partai tersebut bisa tetap yakin dan konsisten membawa partai Gerindra melangkah sebagai partai terdepan dengan menggalang massa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kekalahan partai Gerindra dalam mengusung nama calon presiden Prabowo menjadi cambuk yang besar bagi massa pendukung Prabowo Subianto karena gagal membawa kemenangan. Hal ini membutuhkan evaluasi dari berbagai elemen dalam tubuh partai untuk kedepannya Partai Gerindra mampu membawa nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia.Dalam Tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai acuan penulis, adapun rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam membangun politik pencitraan Partai Gerindra melalui sosok Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perumusan masalah itu dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara individu intensif (mendalam). Wawancara mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan terwawancara berbicara panjang lebar mengenai sesuatu topik. Selain data dari wawancara mendalam, penelian ini menggunakan data-data dari buku beserta artikel yang berhubungan dengan AD/ART partai Gerindra, catatan pemerintah, media massa, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitianPada saat musim kampanye politik 2014 Partai Gerindra berperan dalam melakukan politik pencitraan Prabowo Subianto. Langkah politik pencitraan yang dilakukan Partai Gerindra terhadap Prabowo diantaranya adalah Partai Gerindra melakukan kampanye politik yang cukup intens di berbagai media publik, baik internal maupun lokal. Kemudian Gerindra konsisten menarik perhatian anak muda untuk ikut terjun ke politik dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bisaberdiri dibawah kaki sendiri. Dengan membuat sistem pengkaderisasi yang belum dimiliki partai lainnya membuat partai gerindra mencetak anak-anak muda yang berkualitas untuk membangun negara. Selain menggunakan jasa media, Partai Gerindra juga melakukan komunikasi politik secara dialogis keberbagai segmentasi masyarakat misalnya kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan guru. Langkah-langkah strategi politik pencitraan tersebut menghasilkan tanggapan yang beragam. Sebagian tetap menilai Prabowo dengan citra kontroversialnya dan sebagian besar.

---

Gerindra is part of 18 new political parties that is running in the election of 2009, and carries a controversial figure Prabowo as president candidat. The conditions put Gerindra in the third position as a major party in Indonesia. This is a phenomenon that the strength of a new party by bringing a controversial figure, but the party can remain confident and consistently bring Gerindra party stepped down as the party leading up to raise mass each year continues to grow. Gerindra party's defeat in nominating presidential candidates Prabowo a whip which was great for the supporters of Prabowo for failing to bring victory. This requires an evaluation of the various elements within the party for the future Gerindra capable of carrying the name Prabowo as leader of the nation of Indonesia.

In this thesis, the formulation of the problem is what kind of strategy, that Gerindra party do in build imegary political of Gerindra party through the figure Prabowo of the election in 2014. Formulation of the problem was described by using research methods.

The method that used in this thesis is using the qualitative research. This qualitative study is using the technique of intensive individual interviews (in-depth). In-depth interviews based on an interview guide, open-ended questions, and informal investigations to facilitate the discussion of issues in a way that half-structured or unstructured. Open-ended questions are used to allow the interviewees to speak at length on a topic. In addition to the data from in-depth interviews, this study presented by using data from the book as well as articles related to AD / ART Gerindra party, government records, mass media, internet, and other sources that are relevant to the research.

By the time of the political campaign season in 2014 Gerindra political role in doing imaging Prabowo. Political steps undertaken imaging Gerindra against Prabowo include Gerindra do fairly intense political campaign in various public media, both internally and locally. However, Gerindra as consistenly may to attract young people follow in politic with purpose to become strong nation. By creating a group system which is there is no other party using this system, it makes Gerindra party create young people that has quality to build the country and Gerindra Party do some politic communication dialogical to various society, for example the workers, students, farmers, fishermen and teachers. There are a lot of argument about this strategy, most of them still have opinion about the controversial imager of Prabowo."