Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi faktor pendorong utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang tajam. Peningkatan emisi GRK tersebut selain dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlansungan hidup manusia, juga dapat menimbulkan kegagalan pasar (market failure). Menerapkan kebijakan pajak karbon merupakan salah satu intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta kebijakan earmarking sebagai instrumen alokasi pendanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah Indonesia dan tantangan dalam menerapkan kebijakan earmarking pada pendapatan pajak karbon. Karena berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Joel (2015) dan McCleary (1991) terdapat kelemahan dalam menerapkan kebijakan earmarking yaitu kekakuan anggaran atau mengurangi fleksibilitas anggaran pemerintah hingga menimbulkan adanya ketidakefesiensian apabila dana tersebut tidak terserap dengan sempurna. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki kesiapan yang matang terkait kebijakan earmarking pada pendapatan pajak karbon. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan komitmen pemerintah belum tersediannya sumber daya manusia untuk mengelola pendapatab dan prosedur atau kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan alokasi pendapatan. Disamping itu terdapat tantangan dalam menerapkan kebijakan earmarking terutama dari kemauan pemerintah dan desain kebijakan

---

Economic growth is the main driving factor for Green House Gas (GHG) emissions to experience a sharp increase. Besides affecting the ecosystem balance and threatening human survival, the increase in GHG emissions can also cause market failure. Implementing a carbon tax policy is one of the interventions that the government can carry out as well as an earmarking policy as an instrument for allocating funding. This study aims to analyze the readiness of the Indonesian government and the challenges in implementing earmarking policies on carbon tax revenues because, based on the concept presented by Joel (2015) and McCleary (1991), there are weaknesses in implementing earmarking policies, namely budgetary rigidity or reducing the flexibility of the government's budget to the point of causing inefficiency if the funds are not absorbed properly. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies in conducting analysis. This research concludes that the government is not ready for earmarking policies on carbon tax revenues. This readiness can see from the need for more clarity on the government's commitment to the unavailability of human resources to manage revenues and how procedures or policies govern the implementation of revenue allocations. Besides, there are challenges in implementing earmarking policies, especially from the government's will and the design."

"Pajak karbon merupakan hal baru yang akan diterapkan di Indonesia. Penerapan pajak karbon oleh Pemerintah dilakukan tidak serentak melainkan melihat dari kesiapan masing-masing sektor industri. PT XYZ yaitu perusahaan yang memproduksi baja dengan skala besar di Indonesia, merupakan salah satu potensi objek pajak atas pemberlakuan penerapan pajak karbon setelah tahun 2025. Penelitian sebelumnya menunjukkan analisis dampak akibat penerapan pajak karbon dan analisis teknologi produksi yang rendah karbon, namun belum ada yang melakukan evaluasi terhadap kesiapan strategis penerapan pajak karbon secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penerapan pajak karbon berdasarkan pendekatan rantai nilai Porter dan melakukan evaluasi kesiapan strategis penerapan pajak karbon berdasarkan 8 penentu pada Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Industry 4.0 Readiness Assessment for The Circular Economy. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus pada PT XYZ, melalui pengumpulan data dengan metode wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil temuan dari studi ini adalah terdapat dampak kenaikan biaya operasi dan investasi jika pajak karbon diimplementasikan. Namun secara jangka panjang penerapan pajak karbon akan berdampak pada efisiensi biaya energi, penurunan beban pajak dan dampak lingkungan, serta meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, hasil temuan mengenai tingkat kesiapan bahwa PT XYZ berada pada skala siap untuk implementasi pajak karbon. Atas analisis dampak dan evaluasi kesiapan yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan.

---

The carbon tax is a new initiative that will be implemented in Indonesia. The implementation of the carbon tax will not be carried out simultaneously but depends on the readiness of each industrial sector. PT XYZ is one of the biggest steel production businesses in Indonesia, may be one of the potential carbon tax objects in 2025. Previous research has resulted in an impact analysis of carbon tax implementation and low-carbon production technology, but none has comprehensively evaluated the industry's readiness to apply carbon tax. This study analyzes the impacts of carbon tax implementation based on Porter's value chain approach and assessed company strategic readiness based on eight determinants mentioned in the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Industry 4.0 Readiness Assessment for The Circular Economy. The method used in this research is a case study at PT XYZ through interview and documentation analysis. The findings of this study are that there is an impact of increasing operating and investment costs if the carbon tax is implemented. However, in the long term, implementing a carbon tax will have an impact energy costs efficiency, reduction in tax expense and environmental effects as well as improve the company image. Furthermore, the findings regarding the level of readiness that PT XYZ is at a ready scale for carbon tax implementation. Based on the impact analysis and readiness evaluation that has been carried out, several recommendations can be applied by the company."

"Isu perubahan iklim perlu segera ditangani secara serius. Di antara instrumen-instrumen kebijakan yang ada, instrumen yang tergolong baru adalah instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi berusaha menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini tidak diperhitungkan. Salah satu jenis instrumen ekonomi yang dinilai cukup efisien adalah pajak karbon. Efisiensinya dapat melebihi instrumen command and control dan cap-and-trade. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap segala kegiatan dan/atau barang yang menghasilkan dan melepaskan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ke atmosfer. Tujuan dari instrumen ini untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat timbulnya eksternalitas negatif berupa perubahan iklim. Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan pajak ini, di antaranya adalah Swedia dan India. Kedua negara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia yang juga berencana untuk menerapkan pajak ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengusulkan pengaturan mengenai pajak karbon, namun masih belum cukup mengakomodasi secara menyeluruh elemen-elemen pertimbangan yang penting dalam desain pajak karbon. Tidak semua senyawa emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto dan Amendemen Doha dikenai pajak karbon. Tarif pajak yang ditetapkan juga masih rendah dan belum ada jaminan penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan pendapatan dari pajak karbon tidak hanya dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim saja, namun terbuka untuk penggunaan lain. Ketentuan terkait pajak karbon sebaiknya diatur di dalam undang-undang tersendiri agar dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih komprehensif.

---

The issue of climate change needs to be taken seriously. Among the existing policy instruments, the relatively new instrument is the economic instrument. Economic instruments try to internalize environmental costs that have not been taken into account so far. One type of economic instrument that is considered quite efficient is the carbon tax. Its efficiency can surpass command and control and cap-and-trade instruments. The carbon tax is a tax imposed on all activities and or goods that produce and release carbon emissions resulting from burning fossil fuels into the atmosphere. The purpose is to correct market failures due to the emergence of negative externalities in climate change. Several countries have already implemented this tax, among them Sweden and India. These two countries can be used as lessons for Indonesia, which is also planning to implement this tax. The Draft Law (RUU) concerning the Fifth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures are set to regulate the carbon tax, but it is still not sufficient to fully accommodate the elements of consideration that are important in the design of the carbon tax. Not all greenhouse gas emission compounds under the Kyoto Protocol and the Doha Amendment are subject to a carbon tax. The tax rate set is also still low and there is no guarantee of reducing greenhouse gas emissions. The use of revenue from carbon taxes is not allocated only for climate change mitigation and adaptation, which is open for another use. Provisions related to carbon tax should be regulated in a separate act to accommodate a more comprehensive arrangement."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peluang dan tantangan penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di Indonesia dan bagaimana praktik penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam peluang yang dapat dimanfaatkan jika Indonesia menerapkan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon agar tercapai tujuan awal dari penerapan Pajak Karbon, yaitu Indonesia sudah memiliki Nationally Determined Contribution (NDC), terdapat badan khusus yang mengelola dana lingkungan hidup, ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, adanya sistem Climate Budget Tagging (CBT), penambahan akun pada APBN, dan pembelajaran dari penerapan earmarking pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan, tantangan yang dapat menghambat penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon, yaitu antara lain perlunya kejelasan definisi dari pengeluaran yang terkait, perbedaan kepentingan diantara stakeholder terkait, pengelolaan dana atas penerimaan pajak pusat di dalam APBN, dan resistensi terhadap penerapan Pajak Karbon. Selain itu, berdasarkan analisis perbandingan dengan dua negara lain yaitu Jepang dan Swiss, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Jepang adalah bahwa alokasi seluruh penerimaan dari Pajak Karbon kepada program energi atau lingkungan membuat praktik earmarking tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi secara logis, sehingga dapat melemahkan praktik earmarking. Di sisi lain, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Swiss adalah distribusi kembali kepada masyarakat dan perusahaan selaku pembayar pajak memberikan manfaat ekonomi secara logis. Selain itu, penetapan secara jelas dan spesifik terkait pengeluaran atau belanja alokasi dari penerimaan Pajak Karbon serta pencatatan dengan akun khusus terkait pengeluaran tersebut di dalam anggaran, dapat memperketat sifat hubungan atau linkage dalam praktik penerapan earmarking.

---

"

"Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia, terbukti bahwa emisi karbon terus meningkat, mencapai dua kali lipat jumlahnya dari tahun 2000. Kekhawatiran internasional dari meningkatnya emisi karbon menghasilkan perjanjian internasional berupa Paris Agreement, yang mengikat setiap negara dengan Nationally Determined Contribution (NDC), suatu target penurunan emisi karbon yang harus dicapai. NDC milik Indonesia mewajibkan penurunan jumlah emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Sebagai salah satu upaya penurunan emisi karbon, maka direkomendasi kebijakan yang memberdayakan instrumen pasar berupa carbon pricing. Salah satu instrumennya adalah pajak karbon yang dapat diimplementasikan dapat bentuk cukai, yaitu cukai karbon. Implementasi cukai karbon dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai yang perlu dipenuhi, bagaiamana upaya pemerintah untuk mewujudkan cukai karbon, serta potensi peningkatan penerimaan negara dari cukai karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai. Sampai saat ini, upaya pemerintah masih pada tahap awal dan belum fokus pada cukai karbon. Cukai karbon diperhitungkan berpotensi meningkatkan penerimaan negara sebesar 37-176 triliun Rupiah.

---

Climate change is one of the problems that Indonesia faces, proven that carbon emission keeps increasing, reaching twice its amount since 2000. The international concern from the increasing of carbon emission resulted an international agreement that is Paris Agreement, which ties each country with Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia’s NDC obligate a decrease of carbon emission amount to 29% by 2030. Therefore, as means to decrease carbon emission, there’s a policy recommendation by utilizing market instruments in a form of carbon pricing. One of the instruments is a carbon tax that could be implemented in form of excise, which is carbon excise. The implementation could be done through an extensification of excise goods. Therefore, the purpose of this research is to analyze whether carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise, how is the government’s effort to actualize carbon excise, and also carbon excise’s potential to raise government revenues. The result of this research shows that carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise. Government’s effort is still on the early stage and there’s no focus yet towards carbon excise. It is calculated that carbon excise has the potential to raise government revenues up to 37-176 billion Rupiah."

"Emisi global CO2 dari sektor energi bertumbuh hingga lebih dari 1,5% per tahun sejak 1990 sedangkan dari tahun 2010-2018, emisi CO2 nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per tahun. Indonesia berkomitmen melalui Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional dalam pembuatan kebijakan mengenai carbon pricing untuk mencapai target emisi nol bersih tahun 2060. Salah satu alat yang digunakan dalam menyusun portfolio energi guna memastikan suplai energi domestik pada saat transisi energi adalah pemodelan sistem dinamis. Fungsi pemodelan sistem dinamis adalah mengidentifikasi parameter utama yang mempengaruhi pergeseran energi bauran terhadap target energi dan emisi suatu negara. Pada penelitian ini, akan dibahas terkait pergeseran energi bauran di Indonesia sebagai akibat diimplementasikannya kebijakan pajak karbon sebagai salah satu tindak lanjut komitmen Net Zero Emission (NZE). Pergeseran energi bauran tersebut akan dibandingkan antara sebelum adanya implementasi dan setelah adanya implementasi pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pajak karbon terhadap transisi energi di Indonesia dan emisi Gas Rumah Kaca dalam mencapai tujuan komitmen NZE. Metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan pemodelan sistem dinamis yang dimulai dengan menggunakan pendekatan Diagram Sebab Akibat (Causal Loop Diagram) yang kemudian diperdalam dengan Diagram Aliran Stok (Stock Flow Diagram). Hasil validasi model memiliki kesalahan di bawah 10% sehingga model dapat diterima. Berdasarkan hasil simulasi, didapatkan semakin tinggi nilai pajak karbon, persentase energi terbarukan akan semakin meningkat sedangkan emisi karbon mengalami penurunan. Pada nilai pajak karbon 10 USD/tCO2e di tahun 2030 energi bauran di Indonesia sebesar 25,79% dan penurunan emisi sebesar 28,63% dibandingkan skenario BAU.

---

Global emission in the energy sector has grown by more than 1.5% per year since 1990, whereas national CO2 emission tends to increase by about 4.3% per year from 2010-2018. Indonesia has committed through National Energy Policy and National Energy General Plan in terms of Carbon Pricing policy to achieve the Net Zero Emissions target by 2060. One tool used to establish an energy portfolio in order to assure domestic energy supply when an energy transition happens is the Dynamic Modelling System. The purpose of the Dynamic Modelling System is to identify the main parameter which influences energy mix shifting within the energy and emission target of the country. This study will be discussed the energy mix shifts as the impact of Carbon Tax Implementation in Indonesia as one of the Net Zero Emission commitments. The shifting of the energy mix will be compared before and after the implementation of the carbon tax. The purpose of this study is to describe how the impact of carbon tax implementation on energy transition in Indonesia and greenhouse emissions for achieving Net Zero Emission. The methodology used is Dynamic System Modelling which starts from Causal Loop Diagram development up to Stock Flow Diagram enhancement. The model can be accepted due to model validation showing an error below 10%. Based on the simulation result, increasing the carbon tax implementation value causes an increase in the percentage of renewable energy and a decrease in carbon emissions. On the 10 USD/tCO2e carbon tax implementation scenario obtained in 2030 energy mix in Indonesia reach 25.79% and the emission reduction up to 28.63% compared to BAU Scenario"

"Perubahan iklim akibat peningkatan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi. Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, Indonesia sebagai salah satu peserta COP21 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam pasal 13 UU HPP sepakat untuk mengenakan pajak karbon mulai 1 April 2022 untuk sektor pembangkit listrik tenaga batubara dengan skema cap and tax. Namun, penerapan pajak karbon ditunda hingga tahun 2025. Aturan teknis pajak karbon dan mekanisme pasar karbon belum siap. Lebih lanjut, skema yang digunakan untuk pengenaan pajak karbon di pembangkit listrik tenaga batubara secara administratif rumit dan mahal. Di sisi lain, 66% produksi listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pengenaan pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara memiliki efek domino. Hasil penelitian sebelumnya menyarankan bahwa pajak karbon lebih baik dipungut di sumber hulu dimana metode pemungutan pajak secara administratif lebih mudah dan efisien. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon dengan melihat kesiapan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pemungutan pajak karbon dan mengevaluasi kesiapan perusahaan pembangkit listrik tenaga batubara untuk menerapkan pajak karbon. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pajak karbon tidak dirancang dengan baik saat penyusunan aturan. Selain itu, waktu untuk menerapkan pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga batubara kurang tepat. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerapan pajak karbon.

---

Climate change due to increase in earth's temperature is a serious threat to mankind and the earth. To overcome climate change and its negative impacts, Indonesia as a COP21 participant has committed to reduce 29% of GHG emissions by its own efforts and 41% by international support in 2030. Following up on this, the government regulate in article 13 of the HPP Law to impose carbon tax starting in April 1, 2022 for the coal-fired power plant sector with a cap and tax scheme. However, the implementation of the carbon tax was postponed until 2025. The technical rule for carbon tax and carbon market mechanism are not ready yet. Furthermore, the scheme used for carbon taxation in coal-fired power plants is administratively complex and expensive. On the other hand, 66% of electricity in Indonesia is still produced by coal-fired power plants. Imposing a carbon tax on coal-fired power plants have a domino effect. The result of previous study suggests that carbon tax is better collected in upstream sources where the tax collection method is administratively easier and more efficient. In addition, the Government should pay attention to the right time to implement a carbon tax by looking at the readiness of the industry. This study aims to analyze the design of carbon tax collection and evaluate the readiness of coal-fired power plants’ company to implement carbon tax. By using documentation and interview techniques, the results of the research show that the carbon tax was not well designed while drafting the rules. In addition, the timing of implementing carbon tax on coal-fired power plants was inappropriate. These factors result in delaying in the implementation of the carbon tax."

"Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia berencana menerapkan pajak karbon dengan skema pembatasan dan pajak (cap and tax). Skema ini dikatakan unik karena berbeda dari negara lain, yang mana implementasinya akan diselaraskan dengan mekanisme perdagangan karbon. Sementara, Indonesia sendiri perdagangan karbonnya masih dalam tahap perencanaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tidak cukup efektif untuk mendorong perilaku mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peluang dan tantangan dari kebijakan pajak karbon dengan skema cap and tax di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan Matriks Analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) yang ditinjau dengan asas perpajakan kemudahan administrasi (certainty, efficiency, convenience of payment, dan simplicity) serta beberapa variabel pengimplementasian carbon pricingyang dikemukakan oleh Wood (2018), yaitu salience, revenue, serta impacts on competitiveness and emissions leakage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang dari skema cap and tax, antara lain peluang penerimaan, kepastian hukum, regulasinya yang sangat dinanti oleh kelompok kepentingan, dan peluang wajib pajak dalam memperoleh pengurangan pajak. Kemudian, terdapat pula beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait kesederhanaan, bagaimana membangun ruang publik, penetapan tarif yang terlalu rendah, serta bagaimana menghindari potensi dispute akibat lemahnya sistem measurement, reporting, and verification (MRV). Dengan demikian, disarankan agar Pemerintah segera memberikan kepastian dengan menerbitkan aturan pelaksana pajak karbon, menetapkan tarif yang sesuai dan memperluas cakupan emisi, melibatkan pelaku usaha dalam proses kebijakan, serta memperkuat sistem MRV.

---

Through Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations, Indonesia plans to implement a carbon tax with a cap and tax scheme. This scheme is unique because it differs from other countries, where the implementation will be harmonized with the carbon trading mechanism. Meanwhile, Indonesia itself is still in the planning stage of carbon trading. This raises concerns because it is considered ineffective to encourage behavior to reduce greenhouse gas emissions. This study analyzed the opportunities and challenges of carbon tax policy with cap and tax schemes in Indonesia. The research approach used is qualitative, with data collection techniques through field studies (in-depth interviews) and literature studies. The analysis was conducted using the Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) Matrix Analysis which was reviewed with the taxation principles of administrative convenience (certainty, efficiency, convenience of payment, and simplicity) and carbon pricing implementation variables proposed by Wood (2018), namely salience, revenue, impacts on competitiveness and emissions leakage. This study’s results indicate several opportunities from the cap and tax scheme, including revenue opportunities, legal certainty, regulations that interest groups highly anticipate, and opportunities for taxpayers to obtain tax reductions. Then, several challenges must be faced, namely, simplicity, building public space, setting tariffs that are too low, and avoiding potential disputes due to weak measurement, reporting, and verification (MRV) systems. Thus, it is recommended that the Government immediately provide certainty by issuing carbon tax implementing regulations, setting appropriate rates and expanding the scope of emissions, involving businesses in the policy process, and strengthening the MRV system."

"Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat.

---

Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed."

"ABSTRAKPeningkatan kadar metana pada biogas hasil AD melalui proses penyisihan CO2 dibutuhkan agar biogas dapat dimanfaatkan sebagai bakan bakar mesin kendaraan, pembangkit listrik, dan pengganti gas alam. Teknologi adsorpsi menggunakan adsorben karbon aktif tempurung kelapa dapat diterapkan pada AD skala kecil karena relatif lebih murah dan dapat dioperasikan dengan mudah. Penelitian dilakukan dengan mengalirkan biogas sintesis 45 CH4 55 CO2 dan biogas hasil AD yang berasal dari kotoran ternak 59.7 CH4, 37,1 CO2 dan 3,2 gas lainya pada kolom adsorpsi bertekanan spontan. Perubahan karakteristik permukaan karbon aktif juga diamatati pada setiap tahapan regenerasi adsorben. Selain itu, pengamatan kapasitas adsorpsi CO2 pada berbagai tekanan dan suhu tetap 27oC dilakukan menggunakan CO2 murni 98 . Metana pada biogas telah berhasil dimurnikan hingga >92 pada debit 0,5 L/menit dan waktu tahanan 79,6 detik. Adsorben akan jenuh setelah pengaliran gas selama 60 dan 80 menit untuk gas sintesis dan biogas hasil AD pada jumlah adsorben sebanyak 266 gram. Terjadi perubahan luas permukaan karbon aktif setelah regenerasi termal pada 160oC selama 2 jam sebesar 7,51 dan efisiensi regenerasi adalah 67 . Keseluruhan proses adsorpsi akan mengikuti isotermal Freundlich. Teknologi adsorpsi menggunakan karbon aktif tempurung kelapa dapat menjadi pilihan teknologi untuk mengakomodir kebutuhan biogas yang memiliki kadar metana tinggi pada AD skala kecil.

---

ABSTRACTMethane enrichment in the biogas generated from AD through CO2 removal process is required, so that biogas can be used as fuel for vehicle engines, power plants, and natural gas substitutes. The adsorption technology using coconut shell activated carbon adsorbents can be applied to small scale AD because it is relatively cheaper and can be operated easily. The experiment was observed by passing biogas synthesis 45 CH4 55 CO2 and biogas from cattle manure 59.7 CH4, 37,1 CO2 and 3,2 other gases in spontaneously pressurized adsorption column. Changes in the characteristics of the activated carbon surface are also observed at each stage of adsorbent regeneration. In addition, observation of CO2 adsorption capacity at various pressure and fixed temperature 27oC was performed using pure CO2 98 . Methane in biogas has been successfully purified to 92 at 0,5 L min flowrate and 79.6 seconds retention time. The adsorbent will be saturated after gas flowing for 60 and 80 minutes for synthesis biogas and biogas from AD on the amount of adsorbent of 266 grams. A change of surface area of activated carbon after thermal regeneration at 160oC for 2 hours was 7.51 and regeneration efficiency was 67 . The entire adsorption process will follow Freundlich isotermalal. The adsorption technology using coconut shell activated carbon can be a technological option to accommodate the need for biogas that has high levels of methane in small scale AD."