Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya.

---

This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

"

"Tesis ini bertujuan menganalisis mengenai pertanyaan penelitian, mengapa Benelux melakukan kerjasama keamanan untuk memperkuat Common Foreign and Security Policy (CFSP) Uni Eropa'Bagaimana Benelux mendukung kebijakan Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina (2014-2022), serta pendekatan apa yang dilakukan Benelux untuk itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitik dengan menganalisis data-data yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan empat level analisis teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan menggunakan konsep keamanan kooperatif di tiap tingkat analisis tersebut. Temuan penelitian ini, Benelux dalam mendukung CFSP Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina belum kolektif secara institusional. Faktor kepentingan domestik Benelux tetap menjadi pertimbangan masing-masing negara. Selain itu ketergantungan Benelux terhadap Uni Eropa sebagai suatu kekuatan, sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan Benelux.

---

This thesis aims to analyze the research question, why is the Benelux conducting security cooperation to strengthen the EU CFSP? How the Benelux supported the EU's policy in response to the Russian-Ukrainian war (2014-2022), as well as what approach the Benelux took to it. This research uses a qualitative method with descriptive analytics by analyzing data sourced from secondary data. This study used four levels of analysis of the theory of the Regional Security Complex by Barry Buzan and used the concept of cooperative security at each level of analysis. The findings of this study, the Benelux in supporting the EU CFSP in responding to the Russian-Ukrainian war have not been institutionally collective. The factor of domestic interests of the Benelux remains the consideration of each country. In addition, the Benelux's dependence on the European Union as a power, is very important in maintaining the security stability of the Benelux."

"Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme.

---

Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones."

"[Tesis ini membahas tentang prioritas kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan pada periode 2009-2014. Kebijakan Luar Negeri (KLN) India telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Diawali dengan kebijakan yang menggunakan pendekatan idealisme, KLN India dalam perkembangannya bergeser menjadi kebijakan yang pragmatis. Pragmatisme dalam KLN India terlihat dalam prioritas KLN negara tersebut terhadap Pakistan. Pada awal masa kemerdekaan kedua negara, hubungan India-Pakistan relatif berada dalam tensi tinggi. Setelah memasuki periode 2000an, India terlihat memilih strategi yanglebih bersifat kooperatif terhadap Pakistan. India menilai cara ini lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif yang selama ini dilakukan.Melalui analisis menggunakan kerangka pemikiran dari Kaarbo, Lantis, Beasley, dan Kumar didapatkan kesimpulan bahwa dijadikannya bidang militer, terorisme, dan ekonomi sebagai prioritas dalam KLN India terhadap Pakistan pada periode 2009-2014 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah kepentingan nasional dan strategi pemerintah India dalam memperjuangkan kepentingan tersebut. Dan faktor eksternal adalah hubunganIndia – AS, hubungan India - Rusia dan hubungan Pakistan – Tiongkok;This thesis discusses about India's foreign policy priority towards Pakistan in the period of 2009 - 2014. India's foreign policy has evolved from time to time. Since it changes its foreign policy to idealism approach, the policy becomes pragmatic nowadays. It can be seen from their priority towards Pakistan. In the beginning of their independence, the relation between India and Pakistan is in high tension. In the period of 2000's, India tends to choose cooperative strategy toward Pakistan. Through foreign policy theory by Kaarbo, Lantis, Beasley, and Kumar, this thesis finds that India's foreign policy priority toward Pakistan are divided into three subjects, which are military, terrorism, and economy. These priorities are caused by internal and external factors. The internal factors are India's national interests and the government's strategy. Meanwhile, the external factors are the relations of India - US, India - Russia, and Pakistan - China., This thesis discusses about India's foreign policy priority towards Pakistan in theperiod of 2009 - 2014. India's foreign policy has evolved from time to time. Sinceit changes its foreign policy to idealism approach, the policy becomes pragmaticnowadays. It can be seen from their priority towards Pakistan. In the beginning oftheir independence, the relation between India and Pakistan is in high tension. Inthe period of 2000's, India tends to choose cooperative strategy toward Pakistan.Through foreign policy theory by Kaarbo, Lantis, Beasley, and Kumar, this thesisfinds that India's foreign policy priority toward Pakistan are divided into threesubjects, which are military, terrorism, and economy. These priorities are causedby internal and external factors. The internal factors are India's national interestsand the government's strategy. Meanwhile, the external factors are the relations ofIndia - US, India - Russia, and Pakistan - China]"

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri China yang menolak rencana sanksi tambahan yang diusulkan oleh negara-negara Barat di tahun 2011-2012 terkait program nuklir Iran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Kebijakan luar negeri China tersebut merupakan hasil dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berasal dari tekanan struktur internasional, yang kemudian diterjemahkan lagi oleh peningkatan power China dan kepentingan China terhadap minyak Iran. Hal ini membuat China lebih mementingkan hubungan baiknya dengan Iran dan menjaga agar isu nuklir Iran tidak menimbulkan ketidakstabilan pada dunia internasional.

---

ABSTRACTThis thesis focus about China?s foreign policy which is rejected additional sanctions that proposed by Western powers in 2011-2012 related Iran's nuclear program. This research is a qualitative with case study method. That China's foreign policy is the result of the influence of external and internal factors. External factor comes from the pressure of the international structure, which is then translated also by power increase of China and Chinese interests against Iranian oil. This makes China more interested in good relations with Iran and keep the Iranian nuclear issue not to cause instability in the international world."

"Kebijakan luar negeri Malaysia (KLN Malaysia) merupakan fenomena hubungan internasional yang menarik untuk ditelusuri. Malaysia merdeka pada tahun 1957 setelah sebelumnya berada di bawah kekuasaan Inggris. Malaysia, didukung dengan posisi geografis yang strategis, berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling terbuka di dunia. Malaysia pada gilirannya turut berhasil membentuk posisi yang diperhitungkan, baik dalam tingkat regional ataupaun global. Dalam tulisan ini, penulis membahas KLN Malaysia dengan meninjau 100 literatur akademis terkait yang terbit sejak tahun 1963 hingga 2023. Literatur-literatur tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tema besar. Pertama, dasar-dasar dalam KLN Malaysia, mencakup ide-ide dalam KLN Malaysia, sikap Malaysia dalam politik internasional, aktor utama dalam KLN Malaysia, dan faktor domestik dalam KLN Malaysia. Kedua, isu-isu dalam KLN Malaysia, yaitu militer dan strategis, ekonomi politik internasional, Malaysia dengan organisasi internasional, Malaysia dengan Persemakmuran, dan Malaysia dengan major powers. Terakhir, dimensi kawasan dalam KLN Malaysia yang mencakup empat kawasan, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Antartika. Tinjauan pustaka ini turut menyertakan konsensus, perdebatan, dan celah keilmuan mengenai topik ini. Tulisan ini menunjukkan Malaysia, yang pada awalnya merupakan small state, berhasil mengaktualisasikan sumber daya sehingga saat ini menjadi bagian dari kelompok negara middle power. Terlepas dari banyaknya literatur yang ada, topik KLN Malaysia membutuhkan penelitian lanjutan untuk melengkapi kerumpangan akibat sedikitnya pembahasan pada beberapa era kepemimpinan perdana menteri tertentu.

---

Malaysia's foreign policy (Malaysia's FP) is an interesting international relations phenomenon to be explored. Malaysia became independent in 1957 after previously being under British rule. Malaysia, supported by its strategic geographical position, has succeeded in becoming one of the countries with the most open economies in the world. Malaysia, in turn, has succeeded in establishing a position to be reckoned with, both at the regional and global levels. In this paper, the author discusses KLN Malaysia by reviewing 100 related academic literature published from 1963 to 2023. These literatures are grouped into three major themes. First, Malaysia's FP fundamentals contain ideas in Malaysia's FP, Malaysia's outlook on international politics, Malaysia's FP leading actor, and domestic factors in Malaysia's FP. Second, issues in Malaysia's FP include military and strategic, international political economy, Malaysia with international organizations, Malaysia with the Commonwealth, and Malaysia with major powers. Finally, the regional dimension in Malaysia's FP includes four regions; Southeast Asia, East Asia, Middle East and Antarctica. This literature review includes consensus, debate, and literature gaps. This paper shows that Malaysia, which was initially a small state, has succeeded in actualizing its resources, so it is now part of the middle power group. Despite a large amount of existing literature, the topic of KLN Malaysia requires further research to complete the gaps due to the need for more discussion on specific eras of prime ministerial leadership"

"Kebijakan Luar Negeri Republik India merupakan salah satu fenomena hubungan internasional yang signifikan untuk diteliti mengingat kemungkinan kontribusi kepada pemikiran non-barat. Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1947, kebijakan luar negeri India telah konsisten mengalami perkembangan. Namun, masih belum ada pemetaan literatur dalam topik ini. Berdasarkan latar ini, penulis akan meninjau perkembangan literatur tentang kebijakan luar negeri Republik India. Tulisan ini akan meninjau 86 literatur yang telah ditelaah oleh penulis berdasarkan tema serta pengaruhnya kepada dunia akademis. Menggunakan metode taksonomi, kumpulan literatur akan dibagi menjadi tujuh kategori tematis. (1) Fondasi Kebijakan Luar Negeri India, (2) Dimensi Kawasan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (3) Peran Aktif Kebijakan Luar Negeri India di Tingkat Global, (4), Tantangan Keamanan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (5) Isu Ekonomi dalam Kebijakan Luar Negeri India, (6) Soft Power dalam Kebijakan Luar Negeri India, (7) Bahasan Minor dalam Kebijakan Luar Negeri India. Beberapa bagian kategori tersebut kemudian akan dibagi lagi kedalam sub-kategori untuk memberikan gambaran yang lebih detil akan kumpulan literatur. Penjabaran tulisan akan dimulai dari memberikan latar belakang akan pemilihan subjek studi literatur, lalu tinjauan pustaka akan literatur yang telah ditemukan, kemudian diteruskan dengan membahas konsensus, perdebatan, serta celah-celah dari penelitian terdahulu. Dari hasil tinjauan pustaka, ditemukan bahwa paradigma realis dapat ditemukan secara dominan. Selain itu, India memiliki fondasi kebijakan luar negeri yang kaya dan kuat, terlihat dari banyaknya ide-ide dan cara pandang yang belum masuk pada arus utama- karenanya membuka kemungkinan untuk mengembangkannya ke paradigma yang lengkap. Berdasarkan penemuan penulis, perlu adanya penelitian lebih lanjut akan peran politik serta dinamika domestik dalam kebijakan luar negeri India. Selain itu, studi akan pemikiran non-barat yang berasal dari India juga perlu untuk ditingkatkan sebagai bagian dari pengayaan ilmu hubungan internasional

---

The foreign policy of the Republic of India is one of the significant phenomena of international relations to be studied in light of its possible contribution to non-Western thought. Since its independence in 1947, India’s foreign policy has consistently experienced development. So far, no academic literature has classified Indian foreign policy. Thus, the author will review the literature concerning the foreign policy of the Republic of India. This paper will review 86 literatures which have been surveyed by the author based on theme and its impact to the academic world. Utilizing taxonomy method, the collection of literature will be divided into seven thematic categories. (1) Foundations of Indian Foreign Policy, (2) Regional Dimensions in Indian Foreign Policy, (3) Active Role of Indian Foreign Policy at Global Level, (4) Security Challenges in Indian Foreign Policy, (5) Economic Issues in Indian Foreign Policy, (6) Soft Power in Indian Foreign Policy, (7) Minor Discussions in Indian Foreign Policy. Several parts of the categories will then be further divided into subcategories to provide a more detailed look at the collection of literature. The exposition of the paper will start by providing the background of the selection of the literature subject, then a review of the literature that has been found, followed by discussing the consensus, debate, and gaps from previous studies. From the literature review, a realist paradigm was found to be dominant. Also, India has a rich and strong foundation of foreign policy, evidenced by many ideas and viewpoints that have yet to enter the mainstream- hence opening up the possibility of developing it to a full-fledged paradigm. Based on the findings of the author, further research is needed on the political role and domestic dynamics within Indian foreign policy. Furthermore, studies of Indian non-Western thought need to be increased as part of the enrichment of international relations scholarship. "

"ABSTRAKTiongkok adalah satu-satunya negara di Asia yang kebijakan luar negerinya berorientasi kepada negara great power hingga tahun 1979. Pasca open door policy, Tiongkok mulai membuka diri terhadap dunia internasional termasuk ASEAN sebagai kawasan tetangga. Tahun 1996 secara resmi Tiongkok menjadikan ASEAN sebagai mitra dialog permanen dan sekaligus sebagai arah baru orientasi kebijakan luar negerinya. Tulisan ini kemudian akan menjelaskan motif dibalik pemilihan ASEAN sebagai prioritas baru orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok dengan menggunakan kerangka teori kebijakan luar negeri. Indikator analisis yang digunakan adalah sintesa argumen K.J. Holsti, Synder dan Rosenau yaitu faktor internal, eksternal dan leadership sebagai penyebab perubahan kebijakan luar negeri.Temuan skripsi ini pertama, faktor internal yang berpengaruh adalah faktor ekonomi domestik dan perkembangan strategi politik di Tiongkok. Kedua, faktor eksternal yang berpengaruh adalah hegemoni AS dan eksistensi regional ASEAN. Ketiga, faktor leadership dan ideologi pemimpin Tiongkok yang reformis-konservatif. Terakhir, Kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini lebih bersifat pragmatis dengan lebih mempertimbangkan untung-rugi dari pada landasan nilai dan ideologi negaranya.

---

ABSTRACT

Tiongkok is the only country in Asia that foreign policy is oriented to the great power state until 1979. Post open door policy, Tiongkok began opening up to the international community, including ASEAN as a neighboring region. In 1996, officially Tiongkok became a permanent dialogue partner of ASEAN as well as a new direction of its foreign policy orientation. This undergraduate thesis will explain the motive behind the election of ASEAN as a priority foreign policy orientation of Tiongkok by using the theoretical framework of foreign policy. Analysis indicator used is the synthesis of argument KJ Holsti, Synder and Rosenau which are internal factors, external and leadership as the cause of the change in Tiongkok?s foreign policy.

The first findings of this research, internal factors that influence Tiongkok?s foreign policy are the domestic economic factors and the development of political strategy. Secondly, the external factors that influence are the existence of US hegemony and the ASEAN region itself. Third, the leadership factor and the reformist-conservative ideological of Tiongkok?s leader. Finally, Tiongkok's foreign policy today is more pragmatic with more considering the cost-benefit than foundation of values and ideology of the country itself."

"ABSTRAKDiplomasi dikenal secara eksklusif dilaksanakan hanya oleh negara dan pejabat pemerintah pusatnya. Namun pada perkembangannya diplomasi juga mulai dilakukan oleh pemerintah daerah/kota yang kemudian dikenal sebagai diplomasi kota. Diplomasi kota adalah sebuah bentuk mekanisme diplomasi dimana pemerintah kota berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lain untuk merepresentasikan dirinya dan mencapai kepentingan daerahnya. Pada implementasinya, diplomasi kota memberikan banyak keuntungan karena secara khusus dilakukan oleh daerah yang tentunya mengetahui keunggulan dan kekurangan masing-masing. Namun, masih didapati ketimpangan pelaksanaan diplomasi kota di berbagai daerah di Indonesia. Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan ldquo;bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi kota sebagai salah satu upaya strategis kebijakan luar negeri Indonesia? rdquo;Dengan tujuan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian akan melihat bagaimana implementasi, peluang dan tantangan diplomasi kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Dengan mendasar pada teori Multi-Level Governance penelitian ini mencoba membuktikan bawa untuk melaksanakan kegiatan diplomasi kota yang optimal perlu sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Pada akhirnya, penelitian berhasil menyimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi diplomasi kota di daerah membutuhkan penanganan yang berbeda. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai focal point dalam hubungan internasional Indonesia masih diperlukan untuk optimalisasi kegiatan diplomasi kota di Indonesia, sehingga harmonisasi arah kebijakan diplomasi Indonesia di segala lini pemerintahan dapat tercapai.

---

ABSTRACTDiplomacy was known to be carried out exclusively by nations and its central officers. However, as it develops, diplomacy was also conducted by provincial municipal government and known as city diplomacy. City diplomacy is a diplomacy mechanism in which municipal government interact with other actors in international relation to represent their city and pursue their interest. In the actual implementation, city diplomacy brings many benefits because it is specifically used by the provincial municipal government which certainly knows the advantages and disadvantages of its own territory. However, imbalance still occur from the conduct of city diplomacy in various regions in Indonesia. This fact prompted a question about how the Indonesian government can optimize city diplomacy as one of its strategic Indonesian foreign policy With the aim of answering the question, this research look into the implementations, opportunities and challenges of the city diplomacy in Indonesia. The research methods of this paper were qualitative by using literature survey and in depth interview as the methods to gather data and information. By using the Multi Level Governance theory, this paper try to prove that synergy and coordination between the central and municipal government are crucial in order to optimize city diplomacy.Ultimately, the study had concluded that each of the challenges that arise in the implementation of city diplomacy requires different treatment. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia rsquo s role as the focal point of Indonesia rsquo s international relations are needed to optimized the city diplomacy in Indonesia, so that harmony in each administrative level can be achieved."