Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas dinamika Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada masa Demokrasi Terpimpin di mana terjadi tekanan politik dan ekonomi terhadap GKBI dari pihak-pihak yang berideologi komunis dan pihak pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan adanya pergeseran prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini akan membahas dinamika GKBI dimulai sejak masa transisi hingga akhir Demokrasi Terpimpin saat tekanan ideologi komunis mendominasi. GKBI merupakan gabungan koperasi batik terbesar  di Indonesia dengan hak tunggal impor dan distribusi kain mori/cambrics (pool cambrics) sebagai bagian dari penyederhanaan arus bahan baku industri batik sejak tahun 1953. Namun, menjelang munculnya Dekrit Presiden 1959, GKBI terseret ke dalam tekanan ideologi komunisme yang menghadapkan mereka pada dinamika koperasi yang sangat berbeda dibandingkan masa Demokrasi Liberal. Hal tersebut tidak terlepas dari karakter GKBI sebagai koperasi yang otonom serta dipengaruhi pemikiran koperasi Mohammad Hatta yang tidak sejalan dengan pihak komunis dan pemerintah. Akibat konflik ideologi tersebut terjadi intimidasi terhadap GKBI secara sistematis dan mempengaruhi prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini menggunakan metode sejarah terhadap sumber berupa wawancara, arsip, dokumen terjilid, surat kabar sezaman, buku, dan jurnal, yang diperoleh dari ANRI, Perpusnas RI, DPAD DI Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Balai Besar Tekstil Bandung, Kantor Pusat GKBI Jakarta, Kantor Koperasi Mitra Batik Tasikmalaya, dan lewat daring.

---

This article discusses the dynamics of the Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)   during the Guided Democracy period when there was political and economic pressures on GKBI from parties with communist ideology and the Guided Democracy government which resulted in the shifting of principles, role, and management structure of the GKBI. The discussion on the dynamics of GKBI began with the transition towards Guided Democracy until the end of Guided Democracy, when the communist ideological pressures dominated. GKBI is the largest batik cooperative association in Indonesia with the sole right to import and distribute mori/cambrics (pool cambrics) as part of a simplification of the flow of raw materials for the batik industry since 1953. However, before the issuance of the 1959 Presidential Decree, GKBI was dragged into the pressure of communism ideology which exposed them to very different dynamics and cooperative principles, compared to Liberal Democracy period. This is inseparable from GKBI’s character as a autonomous cooperative and the influence of Mohamad Hatta's cooperative thought. Resulting from this ideological conflict was the systematic intimidation of GKBI which gave influence to the principles, role of GKBI and even GKBI's management structure itself. This article utilizes historical methods for sources in the form of interviews, archives, bounded documents, contemporary newspapers, books and journals obtained from ANRI, National Library of Indonesia, DPAD DI of Yogyakarta, Center for Crafts and Batik in Yogyakarta, Bandung Center for Textiles, Central Office GKBI Jakarta, Mitra Batik   Cooperative   Office in Tasikmalaya, and online sources."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh politik terhadap perkembangan sastra Indonesia padamasa Demokrasi Terpimpin 1959?1965. Sastra merupakan pencerminan masyarakat.Melalui karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan yangpengarang sendiri ikut berada di dalamnya. Karya sastra menerima pengaruh darimasyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Yangdimaksud dengan politik yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan.Seperti ideologi, partai, dan kebijakan pemerintah. Masa demokrasi terpimpin dimulaisejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959 hingga kejatuhanSoekarno pada tahun 1966. Sejak dikeluarkan dekrit, di Indonesia dikenal semboyanpolitik sebagai panglima, di mana segala sesuatu harus sesuai dengan kebijakan politik.

---

ABSTRACTThis thesis examines the political influence to the development of indonesian literary at

the time of Guided Democracy 1959-1965.Letters is the refflection of community.

Through the literarry works, the writter express the social problem in which the writer

itself deal with.Literrary works are affected by the people and influences the people at the

same time. Politics is all about the power such as ideology, party, and government

policy.The time of Demokrasi terpimpin was started from the dekrit presiden on July 5,

1959 to the end of Soekarno regime on 1966. Since dekrit was released, there was a

motto politics as as a leader, where all of the things must fit the political policy."

"Tesis ini membahas dinamika politik di dalam Nahdlatul Ulama Selama Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1967. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan sumber tertulis. Pada saat itu sikap utama NU adalah untuk menerapkan akomodatif terhadap kebijakan politik Soekarno yang terkait dengan penerapan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sikap akomodatif ini memungkinkan NU untuk memasuki pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan mengamankan keberadaannya selama periode itu. Di sisi lain, deamenor akomodatif ini telah menerima perlawanan dari beberapa pihak dalam NU. Mereka yang tidak setuju dengan politik akomodatif umumnya berasumsi bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis dan berbahaya bagi NU. Kelompok ini mulai muncul sikap baru di dalam NU yang menentang keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin. Pendapat kelompok ini mulai tampak dominan pada fase terakhir Demokrasi Terpimpin dan membuat NU lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan rezim pemerintahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam NU sebenarnya diuntungkan karena membuat sikap NU lebih dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi politik pada waktu itu.

---

This thesis discusses political dynamics in the Nahdlatul Ulama During Guided Democracy in 1959-1967. The method used in this study is a historical method using written sources. At that time, NUs main attitude was to apply accommodative to Soekarno's political policies related to the implementation of the Guided Democracy system in Indonesia. This accommodating attitude allowed NU to enter the Guided Democracy government and secure its existence during that period. On the other hand, this accommodating deamenor has received resistance from several parties within NU. Those who disagree with accommodative politics generally assume that Guided Democracy is an undemocratic and dangerous government system for NU. This group began to emerge a new attitude within NU who opposed its involvement in Guided Democracy. The opinion of this group began to appear dominant in the last phase of Guided Democracy and made it easier for NU to adjust to changes in government regimes. The results of this study explain that differences in views within NU actually benefit because it makes NUs attitude more dynamic to adjust to the political conditions at that time."

"ABSTRAKStudi ini dilatarbelakangi oleh masalah ketidakadilan sosial yang masihmenjadi masalah dasar di Indonesia sejak era kolonial. Para pemikir politikIndonesia terdahulu termasuk Sukarno, tertarik pada sosialisme sebagai sumberpemikiran yang dapat menjawab masalah tersebut. Hal ini menjadi dasarpemikiran bagi perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan negara Indonesiaterkait pengelolaan kekuasaan dan peran negara yang ditujukan untukmewujudkan keadilan sosial tanpa adanya kapitalisme dan imperialisme. Olehkarena itu, tesis ini membahas dua hal penting. Pertama, konsepsi sosialismeIndonesia menurut Sukarno. Kedua, praktik sosialisme Indonesia pada masaDemokrasi Terpimpin. Tesis ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran politikSukarno tentang sosialisme Indonesia dan praktiknya pada masa DemokrasiTerpimpin.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialismedalam perspektif marxisme. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan teoripendukung seperti: teori sosialisasi politik, teori tradisionalisme Jawa, dan teorinegara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiandeskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustakaterhadap teks pemikiran Sukarno berupa artikel, buku, dan pidato, serta berbagailiteratur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.Studi ini menyimpulkan bahwa konsep pemikiran politik Sukarno tentangsosialisme Indonesia dirumuskan dengan mengikuti konsep pemikiran marxisme.Praktik sosialisme Indonesia diterapkan dengan cara memperkuat negara melaluikekuasaan Demokrasi Terpimpin dan peran negara dalam ekonomi melaluiEkonomi Terpimpin. Temuan penelitian ini adalah pemikiran marxisme tidakditerapkan secara murni dalam konsepsi sosialisme Indonesia. Meskipunsosialisme Indonesia mendapatkan pengaruh yang dominan dari pemikirankomunisme, tetapi sosialisme Indonesia merupakan bentuk revisionisme terhadapmarxisme. Secara implisit Sukarno juga mendapatkan pengaruh tradisionalismeJawa dalam merumuskan konsepsi sosialisme Indonesia. Praktik sosialismeIndonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih menampakkan kekuasaannegara yang cenderung bercirikan negara neo-patrimonial dan peran negarabersifat otonomi relatif.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi politik dapat diterapkandalam studi ini. Teori sosialisme dalam perspektif marxisme tidak sepenuhnyadapat diterapkan. Teori tradisionalisme Jawa dapat diterapkan untuk menganalisisciri khas sosialisme Indonesia. Dan teori negara dapat diterapkan untukmenganalisis praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

ABSTRACTThe study was motivated by the problem of social inequality that was stillbeing a basic problem in Indonesia since the colonial era. Former Indonesianpolitical thinkers including Sukarno interested in socialism as a sources of ideasthat can address the problem. It is become the rationale for the struggle forindependence and the Indonesian state governance related to use of power androle of the stated aimed at social justice without capitalism and imperialism.Therefore, this thesis discusses two important things, first, the conception ofIndonesia socialism according Sukarno?s thought. Second, the thesis alsodiscusses the practice of Indonesia socialism in the Guided Democracy era. Thisthesis aims to reconstruct the Sukarno?s political thought of Indonesia socialismand its practice in the Guided Democracy era.The main theory that used in this research is the theory of socialism in theMarxism perspective. In addition, this study also reinforced by supporting theoriessuch: the theory of political socialization, the theory of Java traditionalism, andthe theory of state. This study used a qualitative approach to the type ofdescriptive analytical research. Data was collected through a literature review ofthe Sukarno?s thought from articles, books, and speeches and various otherliteratures related to the object of this study.The study concludes that the concept of Sukarno?s political thought ofIndonesia socialism formulated by following the concept of the thought ofMarxism. The practice of Indonesia socialism was implemented by strengtheningthe state through the power of Guided Democracy and the role of state in theeconomy through Guided Economy. The research findings of this study is thethought of Marxism was not implemented purely in the conception of Indonesiasocialism. Although Indonesia socialism was getting predominant influence of theideas of communism, but it is a form of revisionism of Marxism. ImplicitlySukarno also gets the influence of Java traditionalism in formulating theconception of Indonesia socialism. The practice of Indonesia socialism during theGuided Democracy is more revealing power of state tends characterized by neopatrimonialstate and the role of the state is the relative autonomy.The theoretical implication shows that political socialization can beapplied in this study. The theory of socialism in the Marxism perspective is notfully applicable. The theory of Java traditionalism can be applied to analyze thehallmark of Indonesia socialism. And the theory of state can be applied to analyzethe practice of Indonesia socialism during the Guided Democracy."

"Permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimana proses ketatanegaraan yang berlangsung pads masa Demokrasi Terpimpin dengan melihat hubungan antara Soekarno, PKI dan AD. Topik ini menarik untuk diangkat karena terjadi konflik politik antara PKI dan AD untuk memperebutkan kekuasaan, dimana mereka juga saling memperebutkan simpati dari Soekarno. Berdasarkan hat tersebut permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perpolitikan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang melibatkan Soekarno, PKI dan AD serta bagaimanakah Soekarno mempertahankan politik perimbangan kekuatan (balance of power) dalam kaitannya dengan mempertahankan kekuasaan di satu pihak dan perebutan kekuasaan antara PKI dan AD dipihak lain.Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Politik dari David Easton, Teori kekuasaan dari Roberth Bierstedt, Teori Kharismatik dari Benedict R.O.G. Anderson dan Soemarsaid Moertono, Teori Partisipasi Politik dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, teori Partai Politik dari Sigmund Neumann, Teori Militer dari Finer, serta Teori Kekuasaan Negara dari Bertrand Russel. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis.Hasil temuan penelitian ini adalah Soekarno, PKI dan AD adalah tiga kekuatan yang saling mendukung dan membutuhkan pada masa Demokrasi Terpimpin. PKI sebagai pendukung Soekarno di bidang kekuasaan politik dan AD menjadi kekuatan Soekarno dalam menjalankan Demokrasi Terpimpin. Persoalan muncul ketika adanya perbedaan ideologi dan sudut pandang antara AD dan PKI. PKI tetap dipertahankan oleh Soekarno karena la tidak memiliki organisasi pendukung sehingga membutuhkan PKI sebagai pengimbang posisinya dengan AD. Segitiga persoalan ini semakin tajam sehingga mengakibatkan terjadinya pemberontakan G30S/PKI 1965 yang menewaskan petinggi-petinggi AD dan Soekarno dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.Teori Politik, Teori kekuasaan, Teori Kharismatik, Teori Partisipasi Politik Teori Partai Politik, Teori Militer, dan Teori Kekuasan Negara berinspiikasi positif terhadap konflik yang terjadi antara Soekarno, PKI dan AD.

---

The research question of the research is how the process of state administration is in the Guided Democracy by seeing the relation of Soekarno, Indonesian Communist Party (PKI), and the Army. The topic is interesting to be discussed because there was a political conflict between PKI and the Army to gain power and sympathy of Soekarno. Based on that, the problem in this thesis is how the political situation in Indonesia which involved Soekarno, PKI and the Army is. Other problem is how Soekarno maintained the balance of power between those two political actors related to his own power as a president.

Theories applied in the thesis are theory of politics from David Easton, theory of power from Roberth Bierstedt, theory of charisma from Bennedict ROG Anderson and Soemarsaid Moertono, theory of political participation from Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, theory of political party from Sigmund Neumann theory of military from SE Finer, and theory of state power from Bertrand Russell. This research applies qualitative research method and the technique of analysis is descriptive analytic.

The result of the research is that Soekarno, PICT, and the Army was three political powers which support each other in the era of Guided Democracy. The role of PKI was to support Soekarno in politics and the Army became the power resource for Soekarno in running Guided Democracy. Problem rose when there was an ideological conflict between PKI and the Army. The party was protected by Soekarno because he did not have any organization to support his political power. Thus, PKI became his equilibrium factor of his power against the Army. This triangle of politics sharpened so that culminated in the tragedy of G30SIPK.I in 1965 which killed some generals from the Army and Soekarno was expected as the most responsible person related to the tragedy.

Theories mentioned above have positive implication on the conflict of Soekarno, PKI and the Army."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh situasi bangsa Indonesia yang sedang mencari format demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya mengkaji kekuatan dan kelemahan implementasi teori dari pemikiran politik Barat tentang demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, tesis ini berusaha mencari alternatif demokrasi dari pemikiran tokoh Indonesia.Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa Soekarno menolak Demokrasi Parlementer dan bagaimana pemikiran politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. Teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut adalah teori sosialisasi politik dari Gabriel Almond, teori demokrasi dari Robert Dahl, William Ebenstein dan Lyman Tower Sargent serta teori partai politik dari R.H. Soltau, Gabriel Almond dan Duverger. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode penelitian pustaka (library reseach).Adapun kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Soekarno menolak Demokrasi Parlementer karena (1) hanya bersifat demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi (2) melindungi keberlangsungan sistem kapitalisme (3) menimbulkan instabilitas politik. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong-royong antara semua kekuatan Nasional. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pemungutan suaa (voting).Soekarno menekankan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat dalam suasana kekeluargaan dalam Demokrasi Terpimpin sehingga demokrasi tidak mengenal oposisi. Dalam menerjemahkan konsepsi ini ke dalam perangkat politik, Soekarno membentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari perwakilan semua partai di parlemen dan membentuk Dewan Nasional yang berisi golongan fungsional sebagai cerminan masyarakat. Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional ini menjadi jembatan sehingga setiap tindakan Pemerintah selaras dengan kehendak masyarakat.Temuan penelitian ini adalah bahwa Soekarno beranggapan Demokrasi Parlementer tidak cocok dengan situasi dan kondisi Indonesia karena sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia yakni nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Implikasi teoritisnya adalah bahwa teori sosialisasi politik, teori demokrasi dan teori partai politik dapat diterapkan untuk menganalisis tesis ini.

---

Topic Political Views of Soekarno on Guided Democracy 175 pages 7 books 6 internet sources Based on Indonesia rsquo s search for a democracy that is congruent with its foundational values this thesis shows the efforts done to review the strengths and weaknesses of implementing Western political concepts in democracy Furthermore this thesis shows the search for an alternative from Indonesian political thinkers This study questions the reason Soekarno rejects parliamentary democracy and his political thoughts on guided democracy The theories used in answering these questions are Gabriel Almond's theory of political socialization Robert Dahl's theory of democracy as well as William Ebenstein and Lyman Tower's theory of political parties from R H Soultau Gabriel Almond and Duverger In addition this study utilizes the library research method as a means for research Having explained Soekarno's grounds for rejecting parliamentary democracy as a conclusion this research shows that his main reasons consist of the fact that parliamentary democracy is merely political democracy without economic democracy a protector of capitalism and a catalyst of political instability Guided democracy is a type of people's democracy that is led by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives and is cored by the discussion of all national powers to agree unanimously The heart of leadership in a guided democracy is deliberation that is led by innate wisdom and not by a debate that results in voting Soekarno accentuates the principles of cooperation and deliberation in a family atmosphere in a guided democracy so that democracy does not encounter any oppositions In interpreting this concept on a political device Soekarno formed the Mutual Cooperation Cabinet Kabinet Gotong Royong that consists of representatives from all the political parties in the parliament and the National Council's concept made up of functional groups that reflects the people This cabinet and council became the bridge that harmonizes the government's actions with the people rsquo s will The principal findings of this research is Soekarno's opinion that parliamentary democracy is not suitable with Indonesia's situation and condition primarily because it is not in accordance with the personality of the nation or the values of Pancasila which contains the spirit of family mutual cooperation and deliberation The theoretical implication is that the theory of political socialization the theory of democracy and the theory of political parties can be applied in analyzing."