Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memaparkan tentang pemaknaan self-determination yang awalnya dipahami sebagai hak untuk merdeka dan memisahkan diri melalui Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, menjadi hak untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks HAM bagi indigenous peoples. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif, penelitian ini mengeksplorasi perdebatan pada proses penyusunan teks deklarasi indigenous rights di PBB yang dimulai pada tahun 1984-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun pemaknaan pada akhirnya diterima secara resmi sebagai self-determination yang dibatasi, masih terdapat unsur-unsur ldquo;kolonialisme berlanjut rdquo; advanced colonialism yang masih berlanjut yang menyebabkan masih sulitnya negara menerima pemaknaan self-determination yang bersifat internal. Selain itu, dipaparkan pula mengenai kondisi pengakuan masyarakat adat di Indonesia sebagai refleksi atas permasalahan terhadap pemaknaan self-determination.

---

This study elaborates the meaning of self determination which was originally conceived as the right to independence and secession by Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, becomes the rights to self determination in the context of rights for indigenous peoples. By using qualitative interpretive approach, this study explores the debate on the process of preparing the text of the UN Declaration on Indigenous Rights from 1984 2007. The result shows that,even though the meaning is accepted formally in form of restricted self determination, there are elements of advanced colonialism that led to the difficulty for states to accept the context of internal meaning of self determination. This study also presents the condition on recognition of ldquo masyarakat adat rdquo in Indonesia as a reflection on the problems on the meaning of self determination."

"Pendidikan masyarakat adat merupakan salah satu media artikulasi hak-hak masyarakat adat. Beragam persoalan akibat pembangunan di berbagai wilayah adat dianggap meminggirkan posisi masyarakat adat dan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Sejumlah organisasi masyarakat sipil selama ini menyuarakan perlunya entitas pendidikan masyarakat adat yang mampu berpihak bagi kepentingan masyarakat adat. Tesis ini, memberikan perhatian pada konsep artikulasi (ekspresi pengucapan untuk menunjukan posisi dan identitas kelompok) yang dapat memiliki efek berbeda ketika digulirkan sebagai suatu program. Penelitian ini menunjukan bahwa artikulasi melalui pendidikan masyarakat adat oleh sejumlah LSM di tingkat nasional, tidak selamanya berkesesuaian dengan program pendidikan masyarakat adat yang mereka garap di tingkat lokal. Penelitian ini juga menunjukan adanya keragaman perbedaan artikulasi yang dilakukan oleh beragam aktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat di tingkat nasional, regional dan lokal. Berbagai persoalan penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat di lapangan terkadang bekerja tidak sejalan dengan kepentingan yang diartikulasikan secara nasional oleh banyak LSM. Penelitian etnografis ini dilakukan dengan membandingkan dua bentuk penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat yang dikoordinasikan oleh dua LSM yang berbeda wilayah Banten Kidul, Kabupaten Lebak. Komparasi dilakukan terhadap aktivitas penyelenggaraan Sekolah Adat Birawa dan pendidikan masyarakat adat Kisancang untuk melihat bagaimana artikulasi-artikulasi yang ada mengalami gejolak di lapangan. Berdasarkan persoalan pembangunan yang terjadi di sekitar wilayah adat, didapatkan fakta bahwa pendidikan masyarakat adat menggunakan strategi yang berbeda untuk penyelenggaraan aktivitas mereka. Penulis berpendapat bahwa terdapat dinamika artikulasi dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat dapat dipengaruhi oleh perbedaan strategi dan pendekatan metode yang ada dalam materi-materi pembelajaran di kedua komunitas tersebut.  Perbedaan artikulasi yang ada di tingkat lokal tersebut juga menunjukan adanya perbedaan posisi, dan cara mereka mengidentifikasi diri ketika menghadapi persoalan masing-masing yang bergantung pada konteks sejarah dan lansekap yang berbeda.

---

Education of indigenous peoples is one of the media for articulating the rights of indigenous peoples. Various problems resulting from development in various traditional areas are considered to marginalize the position of indigenous peoples and threaten their survival. A number of civil society organizations have been voicing the need for indigenous community education entities that are able to side with the interests of indigenous communities. This thesis pays attention to the concept of articulation (pronunciation expressions to show group position and identity) which can have different effects when rolled out as a program. This research shows that the articulation of indigenous peoples' education by a number of NGOs at the national level is not always in accordance with the indigenous peoples' education programs that they work on at the local level. This research also shows the diversity of different articulations carried out by various actors related to the implementation of education for indigenous peoples at the national, regional and local levels. Various problems in implementing education for indigenous peoples in the field sometimes work not in line with the interests articulated nationally by many NGOs. This ethnographic research was carried out by comparing two forms of implementation of indigenous community education coordinated by two different NGOs in the Banten Kidul area, Lebak Regency. A comparison was made of the activities of implementing the Birawa Traditional School and the education of the Kisancang traditional community to see how the existing articulations experienced turmoil in the field. Based on development issues that occur around customary areas, the fact is that indigenous community education uses different strategies to organize their activities. The author believes that there are dynamics of articulation in the implementation of indigenous community education which can be influenced by differences in strategies and method approaches in learning materials in the two communities. The differences in articulation at the local level also show differences in positions and the way they identify themselves when facing their respective problems which depend on different historical contexts and landscapes."

"Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi. 

---

The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations."

"Komunitas adat kerap termarjinalisasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini berimplikasi pada pengabaian hak-hak komunitas adat terhadap hutan adatnya dalam praktik pembangunan dengan pandangan modernisasi yang diturunkan oleh pemerintah. Secara khusus penelitian ini berbicara tentang hak Kasepuhan Cisitu untuk melakukan kegiatan penambangan emas skala kecil (PESK) di Blok Cikidang yang berada di dalam hutan adatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan asumsi-asumsi teoritis dari teori standpoint yang melihat bahwa semua pengetahuan terletak dalam suatu lokasi sosial dan terdapat lokasi sosial yang lebih baik untuk dijadikan titik awal produksi pengetahuan. Pengetahuan tersebut dipahami berdasarkan pengalaman serta pemaknaan individu yang menempati lokasi sosial tersebut. Alhasil, penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman komunitas adat Kasepuhan Cisitu dalam kegiatan PESK dalam kaitannya dengan praktik pembangunan yang ada. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian fenomenologi dan paradigma kritis. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat upaya pemerintah untuk memaksakan pandangan tentang kepemilikan hutan yang dikontestasikan oleh komunitas adat Cisitu melalui upaya menempuh jalur hukum untuk mendapat pengakuan dan izin tambang dari pemerintah, keputusan untuk tetap melakukan kegiatan PESK terlepas dari pelarangan yang ada, serta tidak menjadikan pandangan tersebut sebagai kacamata utama dalam memaknai kegiatannya.

---

Indigenous communities are often marginalized in state life. This condition neglects the rights of indigenous communities to their customary forests in development practices that have modernization view passed down by the government. Specifically, this research talks about Kasepuhan Cisitus right to carry out small-scale gold mining activities in the Cikidang Block, which is located in their customary forest area. This research uses theoretical assumptions approach from standpoint theory that sees that all knowledge is socially located and that there is a better social location to be the starting point of knowledge production. This knowledge is explored based on the experiences and meanings of individuals who occupy this social location. Hence, this research will examine the experiences of Kasepuhan Cisitus small scale gold mining activities concerning existing development practices. This research uses a phenomenological research strategy and a critical paradigm. This study found that there was an attempt by the government to impose a view on forest ownership. However, that was contested by the Cisitu indigenous community through efforts to take legal action to obtain recognition and mining license from the government, by the decision to continue conducting small scale gold mining activities regardless of the prohibition, and by not making that view as the primary lens in interpreting it.

"

"ABSTRAKKemajuan periklanan di Hindia-Belanda pada abad ke-20 memberikan dampak pada budaya visual periklanan masa itu. Dalam promosi periklanan abad 20, penggunaan visual masyarakat lokal di Hindia-Belanda marak digunakan untuk menarik simpati pribumi. Salah satu yang menggunakan teknik periklanan tersebut adalah produk Verkades Biscuit yang berasal dari Belanda. Terdapat hal yang menarik dalam iklan Verkades Biscuit periode 1928-1938 di Hindia-Belanda yaitu penggunaan figur pribumi yang berbeda-beda pada iklannya. Melalui simbol-simbol yang terdapat pada iklan, dapat dilihat perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat di Hindia-Belanda. Penelitian ini membahas bagaimana citra pribumi dalam iklan Verkades biscuit periode 1928-1938 di Hindia-Belanda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaparkan citra pribumi yang terdapat pada iklan Verkades Biscuit. Dalam menganalisa, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan semiotik dan sejarah akan digunakan juga dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini akan memperlihatkan citra pribumi yang digambarkan dalam iklan Verkades Biscuit.

---

ABSTRACTThe progress of advertising in the Dutch East Indies in the 20th century had an impact on the visual culture of advertising at that time. In the 20th of advertising promotion, the use of local people in the Dutch East Indies was widely used to attract indigenous sympathy. One of the products which used this advertising technique is Verkades Biscuit from The Netherlands. The interesting thing on Verkades Biscuit ad from 1928-1938 in the Dutch East Indies was using different indigenous figures in their four ads. Through the symbols contained in the advertisement, it can be seen the social developments that occur in society in the Dutch East Indies. This study discusses how the indigenous image in the Verkades Biscuit advertisement from 1928-1938 in the Dutch East Indies. The purpose of this study was to find out and describe the indigenous image contained in the Verkades Biscuit ad. In analyzing, researcher used qualitative descriptive methods. Semiotic and historical approaches will also be used in this study, so this study will show the indigenous image depicted in Verkades Biscuit ad."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis preservasi indigenous knowledge masyarakat adat Osing Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Preservasi indigenous knowledge ini ditinjau berdasarkan tiga tahapan knowledge preservation, yaitu selection, storage, dan actualization. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipatoris, wawancara mendalam, serta analisis dokumen. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian mengungkap bahwa indigenous knowledge masyarakat adat Osing Desa Kemiren mayoritas masih disimpan dan ditransfer secara lisan dari generasi ke generasi yang menimbulkan distorsi terhadap indigenous knowledge yang dimiliki. Akan tetapi, saat ini masyarakat adat Osing Desa Kemiren sudah mulai menerapkan tahapan knowledge preservation yang terdiri atas selection, storage, dan actualization meskipun belum secara keseluruhan. Implementasi tahap selection tampak pada upaya masyarakat Desa Kemiren untuk temu kenali dalam rangka membuat pemetaan partisipatif dan identifikasi potensi desa. Indigenous knowledge yang mereka miliki juga disimpan dalam bentuk elektronik dan tercetak. Selain itu, masyarakat adat Osing Desa Kemiren juga masih melibatkan indigenous knowledge dalam menentukan keputusan serta menjalankan berbagai ritual adat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk aktualisasi. Kendala yang dihadapi dalam preservasi indigenous knowledge ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

---

This study aims to analyze the preservation of indigenous knowledge of the Osing indigenous people of Kemiren Village, Banyuwangi Regency. Preservation of indigenous knowledge is reviewed based on three stages of knowledge preservation: selection, storage, and actualization. The method used in this study is a qualitative research method with data collection techniques in the form of non-participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. Determination of the sample using purposive sampling and snowball sampling techniques. The results of the study revealed that the majority of the indigenous knowledge of the Osing indigenous people of Kemiren Village is still stored and transferred orally from generation to generation which causes distortion of their indigenous knowledge. However, currently the Osing indigenous people of Kemiren Village have started implementing the knowledge preservation stages which consist of selection, storage, and actualization, although not in its entirety. The implementation of the selection phase can be seen in the efforts of the Kemiren Village community to meet and get to know each other in order to make participatory mapping and identify village potential. Their traditional knowledge is also stored in electronic and printed form. In addition, the Osing indigenous people of Kemiren Village still involve traditional knowledge in making decisions and carrying out various traditional rituals in their daily lives as a form of actualization. The obstacles faced in the preservation of indigenous knowledge are limited human resources, costs and time."

"Indigenous hunting has always been an indigenous human rights core issue that has received high attention in the conflict between national laws and indigenous legal traditions. J.Y. Interpretation No. 803 affirmed indigenous hunting culture is a constitutional guaranteed fundamental right enjoyed by individual indigenous people. Nevertheless, the said Interpretation did not satisfy indigenous claimant’s assertions. The most critical are the collective nature of indigenous right and the aboriginal title still in the predicament of unclear concept and undetermined content. This article starts with a brief comparative law study, and then analyzes the said Interpretation, and continues with the theory of multicultural constitutionalism to make the argument based on the indigenous claims of traditional territorial rights."