Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan utama dalam aspek kehidupan seorang individu. Beberapa penelitian menyetujui bahwa kepuasan terhadap rumah juga mempengaruhi Kesejahteraan. Maka, studi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kondisi rumah dapat mempengaruhi kesejahteraan dengan menggunakan Kebahagiaan sebagai proksi dari kesejahteraan individual. Penelitian ini menggunakan Regresi Probit untuk menentukan probabilitas dari kebahagiaan individu yang dipengaruhi oleh variabel kondisi rumah ataupun tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan data dari IFLS 5 (2014) yang memuat beberapa variabel kategori yang menjelaskan kesejahteraan individu, karakteristik rumah, kelayakan rumah, dan karakteristik rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tempat tinggal atau rumah berpengaruh terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan seluruh populasi penduduk, maka dari itu, kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh sifat individu. Namun, dengan melakukan tes sub-populasi Usia, Pendapatan, dan populasi Perkotaan maupun Pedesaan menunjukan bahwa signifikansi dari kondisi tempat tinggal atau rumah berbeda berdasarkan populasinya. Kurangnya studi mengenai perumahan atau tempat tinggal di Indonesia yang berfokus pada kesejahteraan merupakan justifikasi dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi advokat untuk menyarankan kebijakan pendirian tempat tinggal atau perumahan berdasarkan kesejahteraan atau kebahagiaan penduduk.

---

Housing is one of the basic needs in an individual's life aspect. Moreover, studies also approve that housing satisfaction is crucial in determining well-being. This study aims to prove that housing conditions can affect well-being using the proxy of overall happiness. The study uses Probit Regressions to determine the probability of happiness within individuals that are affected by variables of housing conditions. The study uses IFLS 5 (2014), which contains several categorical variables that explain individual well-being, housing characteristics, housing decency, and household characteristics. The results of this study suggest that housing conditions do matter to the well-being of the overall population, in which happiness is not only affected by an individual's trait. However, housing conditions within each sub-populations of Age, Income, and Urban or Rural populations suggest different significant housing conditions. This study justified its research due to Indonesia's lack of housing studies focusing on well-being. Therefore, this study advocates that policymakers establish Housing based on the population's well-being or happiness."

"Bertempat tinggal dengan aman dan nyaman merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi dan dapat dijangkau oleh semua golongan. Dengan gencarnya privatisasi pada sektor perumahan, Social housing merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan social housing di Indonesia dapat ditelusuri mulai dari masa kolonialisme Belanda, awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi mekanisme penyediaan social housing yang terdiri dari aspek pengadaan, manajemen, dan pendanaan diselenggarakan oleh setiap pemerintah pada keempat periode tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan kajian literatur untuk melihat runtutan proses pengadaan social housing di Indonesia. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan social housing merefleksikan ideologi serta intensi (baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi) yang ingin dicapai dari setiap pemerintahan pada empat periode tersebut. Dengan memahami bagaimana strategi yang dilakukan setiap pemerintah dalam penyediaan social housing di Indonesia, dapat dikatakan bahwa perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam mekanisme penyediaan social housing agar kebutuhan rumah tinggal masyarakat dapat terpenuhi.

---

Living safely and comfortably is a human right that must be fulfilled and can be affordable by all groups. With the massive privatization of the housing sector, Social housing is one solution to meeting the housing needs of the community, especially for low-income people. The provision of social housing in Indonesia can be traced from the period of Dutch colonialism, the beginning of independence, the New Order, to the Reformation era.

The purpose of this research was to see how social, political, and economic dynamics affect the mechanism for providing social housing which consists of aspects of provision, management, and finance held by each government in the four periods. The method used in writing this thesis is a literature review to see the sequence of the social housing procurement process in Indonesia.

The results of the literature review show that the mechanism for providing social housing reflects the ideology and intentions (in terms of social, political, and economic aspects) to be achieved by each government in the four periods. By understanding how the strategy is carried out by each government in providing social housing in Indonesia, it can be said that there is a need for improvement and improvement in the mechanism for providing social housing so that the housing needs of the community can be met. "

"Rumah selalu menjadi kebutuhan primer dari seluruh manusia, sehingga diharapkan setiap masyarakat nantinya memiliki rumah untuk mereka bernaung. Beberapa tahun kebelakang, gated community atau perumahan bergerbang mulai menjadi salah satu tipe pilihan rumah yang paling digemari oleh masyarakat karena penawaran keamanan serta fasilitas yang lebih baik, namun dengan harga yang lebih mahal. Pengelompokkan golongan berdasarkan kelas sosialnya dan pembatasan ruang untuk orang-orang tertentu selalu menjadi salah satu dampak yang dikhawatirkan muncul ketika banyak gated community dibangun. Selain itu, kurangnya interaksi antar individu karena pembatasan ruang juga akan berdampak untuk suatu kota. Sehingga penulisan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe gated community dan perbedaan diantaranya serta keterbukaan penghuni maupun non-penghuni dari tiap tipe gated community tersebut. Pada penulisan ini akan diambil dua tipe area perumahan yang merupakan gated community, yaitu perumnas Depok I dan cluster anggrek 3, grand depok city. Terlihat bahwa kedua perumahan merupakan jenis gated community yang berbeda namun yang membedakan hanya keamanan pada pintu gerbang cluster yang lebih ketat. Untuk yang lain, seperti masalah fasilitas dan infrastruktur, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Apabila dilihat dari keterbukaannya, rumah yang berada di dalam gated community anggrek 3 hanya diisi oleh orang dengan kelas sosial menengah ke atas serta keterbukaan terhadap publik yang sangat terbatas dibandingkan perumnas yang lebih beragam serta masih sangat terbuka untuk publik di waktu tertentu.

---

House has always been a primary need for all human beings, so it's every human right to have shelter for themselves. In the past few years, gated communities have become one of the most popular housing options because they offer better security and facilities even though at a higher price. It separates people based on their social classes and space restrictions for some people. In addition, the lack of interaction between individuals due to space restrictions is another impact. So that this writing is done to know the types of gated communities and the differences between them as well as the affordability of residents' and non-residents' of gated communities. Writer chooses two types of gated communities, Perumnas Depok I and Cluster Anggrek 3, Grand Depok City. The two housing estates are different types of gated communities, but the main distinguishes the tighter security at the cluster Anggrek 3 gate. The others, such as facilities and infrastructure, do not have significant differences. Based on the openness, the houses within the gated community of Anggrek 3 are only filled with people from middle to upper social classes, and access to the public is very limited compared to perumnas which are more diverse and are still very open to the public at certain times."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada kebijakan Pemerintah di bidang perumahan. Tujuan penelitian antara lain :1. Mengetahui perkiraan kebutuhan rumah (permintaan potensial) di wilayah Jabodetabek.2. Mencari hubungan antara pengeluaran (konsumsi) rumah dengan income, ukuran keluarga dan harga rumah.3. Mencari hubungan antara harga rumah dengan income, jumlah penduduk, laju pengangguran, PDRB, luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman serta luas kawasan yang tidak digunakan untuk permukiman.Untuk menjawab tujuan pertama digunakan pendekatan dengan rumus yang diperkenalkan oleh L. Chatterjee, sedangkan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga digunakan pendekatan analisis regresi berganda.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain :1. Kebutuhan rumah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sedangkan di wilayah Bodetabek kebutuhan rumah cenderung meningkat stabil. Total kebutuhan rumah untuk DKI Jakarta secara kumulatif dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 1.825.101 unit rumah. Sedangkan kebutuhan rumah untuk wilayah Bodetabek secara kumulatif dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 2.643.601 unit rumah yang terbagi atas wilayah Bogor dan Depok 1.046.361 unit, wilayah Tangerang 936.043 unit dan wilayah Bekasi 661.197 unit. Kebutuhan rumah rata-rata per tahun untuk wilayah DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi yaitu dari 106.898 unit rumah per tahun pada periode tahun 2000-2002 menjadi 188.051 unit rumah per tahun pada periode tahun 2003-2010. Kebutuhan rumah rata-rata per tahun untuk wilayah Bogor dan Tangerang menunjukkan peningkatan yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 4 ribu unit rumah per tahun antara kedua periode waktu tersebut. Sedangkan untuk wilayah Bekasi justru terjadi penurunan kebutuhan rumah rata-rata per tahun pada kedua periode waktu tersebut.2. Hasil perumusan model pengeluaran untuk rumah di wilayah Bodetabek tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesa awal karena pengeluaran (konsumsi) rumah hanya dipengaruhi oleh income dan harga rumah secara positif dan tidak dipengaruhi oleh ukuran rumah tangga. Perumusan model pengeluaran untuk rumah dengan pembagian wilayah atas Bogor, Tangerang dan Bekasi maupun Bodetabek secara keseluruhan, menghasilkan penaksiran model yang tidak banyak berbeda kecuali untuk wilayah Tangerang. Hal ini terlihat dari nilai elastisitas pendapatan dan elastisitas harga rumah dalam model. Berdasarkan nilai elastisitas pendapatan yang berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,5 menunjukkan bahwa rumah masih merupakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di Bodetabek.3. Hasil penelitian model harga rumah tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesa awal karena harga rumah dari hasil penelitian hanya dipengaruhi oleh income, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman. Sedangkan variabel bebas PDRB, luas kawasan yang tidak digunakan untuk permukiman dan laju pengangguran tidak mempengaruhi harga rumah. Nilai koefisien regresi semua variabel bebas pada model harga rumah RS tipe 36/72 lebih besar daripada nilai koefisien regresi semua variabel bebas pada model harga rumah RSS tipe 21/60. Hal ini menyatakan bahwa semakin mahal harga sebuah rumah, pengaruh dari faktor pendapatan, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman semakin besar.Rekomendasi kebijakan yang penting dari hasii penelitian antara lain :1. Pembangunan rumah perlu terus dilakukan di sekitar wilayah DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan rumah di DKI Jakarta yang terus meningkat. Oleh karena ketersediaan lahan di DKI Jakarta yang sangat terbatas, perlu dikembangkan pembangunan rumah vertikal (rumah susun).2. Pembangunan rumah juga perlu ditingkatkan di wilayah Bodetabek untuk menampung limpahan penduduk dari DKI Jakarta. Di wilayah Bogor, karena stok rumah yang belum mencapai 100% jika dibandingkan jumlah rumah tangga, perlu lebih didorong untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah Tangerang dan Bekasi dengan membangun lebih banyak rumah di wilayah Bogor. Konsentrasi pembangunan di Bogor juga direkomendasikan berdasarkan penelitian model pengeluaran untuk rumah di Bogor yang menghasilkan elatisitas pendapatan yang terkecil.3. Dari hasil penelitian mengenai harga rumah di Bodetabek, disarankan supaya Pemerintah bersama swasta lebih banyak membangun rumah tipe yang lebih kecil (RS dan RSS) daripada tipe menengah ke atas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa semakin mahal harga sebuah rumah, pengaruh dari income, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah dibangun untuk permukiman semakin besar."

"Penduduk lanjut usia di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data dari BPS tahun 2021, terdapat 43,29% lansia yang berasal dari rumah tangga dengan ekonomi rendah. Kebutuhan hidup para lansia semakin meningkat, namun berbanding terbalik dengan pendapatan yang mereka terima. Salah satu solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan produk reverse mortgage. Berdasarkan dari Korean Reverse Mortgage, pihak bank atau lembaga keuangan akan memberikan sejumlah uang tunai kepada pemilik rumah dan pemilik rumah akan tetap dapat tinggal di rumah tersebut selama sisa masa hidupnya. Namun, produk reverse mortgage masih belum populer di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi perhitungan manfaat bulanan yang diterima peminjam, dan menghitung net loss bagi pihak pemberi pinjaman serta akan dilakukan prediksi terhadap pergerakan tingkat kenaikan harga rumah menggunakan Gerak Geometrik Brownian, dan model Vasicek untuk memprediksi pergerakan tingkat suku bunga berdasarkan data dari Bank Indonesia. Setelah dilakukan simulasi produk reverse mortgage menggunakan data yang dihasilkan dari prediksi, produk reverse mortgage dapat diaplikasikan dengan baik serta dapat memberikan keuntungan terhadap dua belah pihak. Diharapkan dengan adanya produk reverse mortgage ini dapat membantu mengatasi masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk lansia di Indonesia.

---

The elderly population in Indonesia is increasing year by year. According to data from BPS in 2021, 43.29% of the elderly come from low-income households. The living expenses of the elderly are rising, but their income is not keeping up with the pace. One potential solution to address this issue is through the implementation of a reverse mortgage product. In this product, banks or financial institutions would provide a certain amount of cash to the homeowners, allowing them to continue living in their homes for the rest of their lives. However, the reverse mortgage product is not yet popular in Indonesia. This research aims to simulate the monthly benefits received by borrowers, calculate the net loss for the lenders, and predict the movement of housing price increases using the Geometric Brownian Motion and the Vasicek model to forecast changes in interest rates based on data from Bank Indonesia. After conducting simulations of the reverse mortgage product using the generated prediction data, it can be implemented successfully without causing losses for both parties. It is hoped that the introduction of this reverse mortgage product can help address the economic problems faced by the elderly population in Indonesia and meet their living needs."

"ABSTRAKRumah atau papan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia, disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Dewasa ini permasalahan perumahan dan pemukiman tampak semakin transparan dan jelas bagi masyarakat luas. Hal ini terutama disebabkan oleh peranan media massa, salah satunya surat kabar, dalam meliput hal-hal yang kritis, seperti masalah pembebasan tanah dengan ganti rugi yang tidak sesuai, perilaku developer yang kurang bertanggung. jawab, perumahan frktif, maraknya keluhan konsumen, dan lain-lain. Harian Kompas menyajikan permasalahan ini dalam bentuk liputan berita, tajuk rencana dan artikel opini. Sedangkan dari konsumen rumah atau masyarakat di sekitar kompleks perumahan keluhan ini umumnya disampaikan melalui surat pembaca. Guna memahami permasalahan perumahan yang diliput di surat kabar, maka penulis melakukan kajian isi (content analysis) terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca di Harian Kompas selama periode tahun 1991- 1995. Analisis ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang umumnya dipermasalahkan oleh para pemuka masyarakat, pakar, masyarakat dan konsumen rumah. Di samping itu juga untuk mengetahui perkembangan isu dan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca dapat diketahui beberapa permasalahan di bidang perumahan dan pemukiman seperti masalah pertanahan, perijinan dan pungutan, fasilitas sosial dan umum (faros dan fasum), perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, perilaku dan etika bisnis para developer, lingkungan hidup, tata kota, KPR, keluhan konsumen dan warga masyarakat di sekitar kompleks perumahan baru, dan lain-lain. Adanya liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca ini merupakan salah satu perwujudan dari kepedulian Harian Kompas terhadap permasalahan pembangunan perumahan dan pemukiman. Harian ini juga telah melaksanakan fungsi pengawasan lingkungan dan pertalian (correlation) di bidang ini. Kompas juga telah melaksanakan fungsi pemberian informasi dan pendidikan kepada masyarakat. "