Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beragam bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 menjadi bagian komponen pendapatan rumah tangga yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi, bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah kepada rumah tangga di Indonesia di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek crowding in dan crowding out dari  keragaman bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD yang diterima 63.924 rumah tangga di Indonesia pada saat krisis ekonomi terhadap pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 pada modul ketahanan sosial (Hansos) dan Susenas KOR, kemudian dianalisis menggunakan model Seemingly Unrelated Regression (SUR), penelitian ini menemukan bahwa BPNT, BST dan BLTDD signifikan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Jika pengaruh bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD positif (Crowding In)untuk belanja makanan maka dalam penelitian ini menemukan hubungan yang negatif (Crowding Out) untuk pengeluaran bukan makanan. Namun ketika bantuan sosial disimulasikan dalam bentuk uang tunai maka konsumsi rumah tangga cenderung negatif untuk makanan (Crowding Out) dan positif (Crowding In)untuk konsumsi bukan makanan.

---

Social assistance distributed by the government during the Covid-19 pandemic became a component of household income which then allocate for consumption expenditure. The types of social assistance provided by the government to households in Indonesia include Non-Cash Food Assistance (BPNT), Cash Social Assistance (BST), and Village Fund Cash Direct Assistance (BLTDD). This study aims to analyze the effects of crowding in and out of the various social assistance BPNT, BST, and BLTDD received by 63,924 households in Indonesia during the economic crisis on food and non-food expenditures. Using secondary data from the 2020 National Socioeconomic Survey on the social security module (Hansos) and Susenas KOR, then analyzed using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) model, this study found that BPNT, BST, and BLTDD significantly affect household spending. If the influence of BPNT, BST, and BLTDD social assistance is positive (crowding in) for food spending, this study finds a negative relationship (crowding out) for non-food expenditure. However, when social service simulates as cash, household consumption tends to be harmful to food (crowding out) and positive (crowding in) for non-food consumption."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perilaku merokok terhadap Crowding Out Effect pada pengeluaran rumah tangga menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 tahun 2014. Untuk menganalisis pengaruh perilaku merokok terhadap Crowding Out Effect pada pengeluaran rumah tangga digunakan metode ekonometrika Ordinary Least Square (OLS) yang memenuhi teorema Gauss-Markov, yaitu terbebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berdasarkan hasil panelitian ini ditemukan hubungan signifikan antara perilaku merokok dengan Crowding Out Effect terhadap variabel persentase/share pengeluaran masyarakat di bidang pangan, pendidikan, dan religiusitas.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between smoking behavior towards Crowding Out Effect relative to household expenditure share using Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 2014 edition. To analyze the Crowding Out Effect, the Ordinary Least Square (OLS) fitted according to Gauss-Markov Theorem, OLS estimator is Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) assumptions that the errors are uncorrelated and homoscedastic with expectation value zero. From the study found the significant relationship between several variables such as food share expenditures, education share expenditures, and religiousity share expenditures."

"Tesis ini ditujukan untuk mengetahui dampak penerbitan obligasi pemerintah terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta dalam jangka panjang dan jangka pendek, apakah crowding out, crowding in, atau Ricardian Equivalence. Penelitian menggunakan data Indonesia tahun 2000 s.d. 2008 secara kuartalan dengan metode estimasi Error Correction Model (ECM) prosedur Engle·Granger.Dalam literatur ilmu ekonomi, dampak ekspansi fiskal pemerintah (dan juga pembiayaannya) dapat dikelompokkan dalam tiga arus utama pemikiran, yaitu: (1) Klasfk: menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menyebabkan terjadinya Crowding out effiecient yang disebabkan oleh adanya asumsi full employment dan market clearing. Crowding out terjadi salah salunya karena ekspansi fiskal pemerintah rnenyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang menekan investasi swasta, (2) Keynes: menyatakan bahwa stimulus fiskal pernerintah dibutubkan dalam perekonomian, karena perekonomian belum berada pada kondisi full employment, sehingga ekspansi fiskal pemerintah dapat memberikan accelerator effect atau crowding in effect bagi investasi swasta, dan (3) Ricardian Equivalence Theorem: menyatakan bahwa ekspansi fiskal pemerintah tidak akan berdampak pada sektor swasta karena swasta secara ra<;ionru menganggap bahwa ekspansi tersebut (yang dibiayai dengan penerbitan obligasi) hanya merupakan pajak yang tertunda dan akan diperhitungan pada saat jatuh tempo obligasi, Hal tersebut menyebabkan sektor swasta yang mcmperoleh imbal basil dari obligasi pemerintah tidak akan mengubah tingkat pengeluarannya (baik konsumsi maupun investasi) untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa yang akan datang.Estimasi menggunakan dua model persamaan, yaitu persarnaan investasi swasta dan persamaan tingkat suku bunga nominal. Pada kedua model persamaan tersebut, penulis rnemasukkan v&iabei posisi obligasi pemerintah sebagai variabel tidak terikat untuk melihat dampaknya terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta."

"Tesis ini membahas mengenai indikasi crowding out effect yang terjadi dalam penentuan anggaran daerah dan public choice yang melibatkan beberapa partai politik besar dalam penentuan anggaran di daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2001 silam selain memberikan pelimpahan beberapa kewenangan pelayanan publik kepada Pemda, juga memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur kebijakan fiskalnya sendiri. Salah satu kewenangan yang juga telah menjadi tanggung jawab Pemda adalah masalah pendidikan. Dorongan berbagai pihak membuat pemerintah lebih serius lagi dalam meningkatkan komitmennya untuk memajukan pendidikan. Terbatasnya sumber keuangan daerah membuat pemerintah daerah harus lebih hati - hati dalam membuat prioritas kebijakan dan hal tersebut memunculkan indikasi bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan mengurangi ketersediaan anggaran untuk sektor yang lain. Sistem demokrasi yang dianut negara kita mewakilkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat kepada DPR dan DPRD untuk tingkat daerah. Penelitian ini melakukan analisis pada level kab/kota sebagai sentral pelaksanaan desentralisasi memalui otonomi daerah dengan observasi sebanyak 337 kab/kota dari periode 2001-2005. Metode yang digunakan adalah data panel dengan random effect yang diolah dengan Software Stata 10.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam model jangka pendek yang digunakan dalam tesis ini memang terjadi crowding out. Kondisi kedua adalah bahwa ternyata partai yang pro pendidikan adalah Golkar, Partai Keadilan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil selanjutnya juga menunjukkan bahwa daerah di Jawa mengalokasikan anggaran pendidikan lebih banyak dibanding daerah non Jawa, kemudian daerah yang memiliki kekayaan alam (migas) juga mengalokasikan anggaran pendidikan lebih tinggi disbanding daerah tanpa migas.

---

The Focus of this study is about crowding out effect and public choice mechanism in determination of education expenditures of local government. Education spending has risen significantly over three last decades. Indonesia 2001’s decentralization is rapidly moving the country from one of the most centralized System in the world to one of the most decentralized. The country has embarked on a program of fiscal, administrative and political decentralization at the same time. It has been asserted that larger education expenditures have caused local governments to spend less on other types of government Services. Using panel of districts-level data for the period 2001-2005, this study provides a test of the hypothesis that education spending has crowded out other types of spending and try to find out which party in Indonesia that have preference in education. The results indicate that,for the period studied, there is evidence that increased local govemment education expenditures resulted in lower levels of speding on other categories of local government provided good and Services. Only four parties that pro education are Golkar,Partai Keadilan,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend higher education expenditures than out of Java and districts with natural resource revenue shares have higher education expenditures as well."

"Berbagai model dan studi empiris mengenai fungsi investasi selama ini lebih banyak diterapkan untuk kasus negara-negara maju. Bahkan lebih sedikit lagi model investasi yang berusaha melihat hubungan antara investasi publik dan swasta. Maka skripsi ini bertujuan pertama, menerapkan dan menguji kesesuaian model investasi Neoklasik untuk kasus Indonesia. Kedua, memahami pola hubungan antara investasi publik dan swasta. Apakah selama ini investasi publik bersifat mensubstitusi (crowd out) atau melengkapi/komplementer (crowd in) investasi swasta. Untuk memperoleh jawaban atas kedua masalah tersebut maka dilakukan pengujian empirik atas suatu model investasi Neoklasik yang dikembangkan oleh Sundararajan dan Thakur. Model tersebut pada dasarnya berangkat dari cara pemikiran Neoklasik meski telah dimodifikasi dengan memasukkan unsur-unsur pandangan teori Akselerator. Metode pengujian menggunakan pendekatan ekonometTi khususnya teknik Seemingly Unrelated Regression (SUR). Uji model dilakukan dua kali dengan membedakan sektor publik atas sektor Pemerintahan Umum (PU) dan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di bagian pertama (A) sektor publik diwakili oleh PU sendiri, sedarigkan di bagian kedua (B) sektor publik diwakili oleh PU dan BUMN sekaligus. Model yang dikembangkan dari prinsip Neoklasik ternyata memberikan hasil uji yang baik. Variabel investasi publik berdasarkan basil uji model tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat investasi swasta. Ini bukan berarti bahwa investasi publik tidak berperan terhadap investasi swasta Melainkan karena adanya pengaruh dua arah yang saling menetralisir satu sama lain. Di satu sisi keterbatasan sumber daya menyebabkan investasi publik seolah-olah menghambat investasi swasta, paling tidak dalam jangka pendek. Sementara di pihak lain investasi publik juga berpengaruh positif dengan cara meningkatkan permintaan terhadap output swasta Selain itu output yang dihasilkan sektor ini mutlak dibutuhkan sebagai salah satu input dalam kegiatan produksi swasta Apalagi jika investasi publik tersebut bergerak di bidang pengadaan public utilities, output semacam ini akan sangat meningkatkan efisiensi, dalam arti mengurangi biaya produksi per unit output. Sifat mendua arah seperti ini menyebabkan pengaruh investasi publik tidak satu kalipun signifikan dalam dua kali pengujian. Hasil analisa dinamis terhadap model mengungkapkan bahwa hipotesa crowding out effect tidak terbukti di bagian (A), sedangkan di bagian (B) efek substitusi nampak terjadi pada tahun pertama setelah dilakukannya investasi publik. Di tahun-tahun berikut dampak positif investasi publik telah berhasil meniadakan dampak negatif mula-mula. Hingga sejak tahun kedua dan seterusnya angka pen anda dinamik telah berubah menjadi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa efek substitusi hanya berlaku sementara saja dan untuk selanjutnya dampak neto yang ditimbulkan adalah positif. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai pembiayaan sektor publik. Mengingat bahwa investasi publik sangat positif menstimulasi investasi swasta, maka kebijakan perluasan investasi di sektor ini perlu ditingkatkan jika kita ingin meningkatkan target investasi swasta yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi investasi publik yang membutuhkan Skala dan biaya raksasa terbentur pada kendala di bidang pendanaan sehubungan dengan makin beratnya beban hutang luar negeri Indonesia Menghadapi pilihan sulit seperti ini, meski dengan menyadari dampak-dampak sampingan yang mungkin ditimbulkannya, swastanisasi secara hati-hati agaknya menjadi pilihan yang harus ditempuh. Berhati-hati claim arti memilih bidang mana yang dapat diswastakan, dibarengi upaya terus-menerus untuk menutup celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku swasta untuk menimbun keuntungan super normal. Deregulasi harus ditunjang oleh perangkat hukum dan kesiapan aparat untuk mendeteksi dan menangkal perilaku swasta yang hanya bermotivasi mencari rente (rent seeking). Untuk itu harus dibentuk peraturan yang jelas mengenai pelarangan praktek-praktek monopoli dan tindakan dumping yang dilakukan oleh negara lain. Yang terakhir ini untuk mencegah dirugikannya pengusaha nasional oleh pesaing luar negeri. Pendeknya fungsi pengawasan tetap harus dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan penyederhanaan peraturan di bidang perizinan dan pemecahan manajemen beberapa BUMN raksasa atas unit-unit regional yang lebih kecil, juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik."

"Pemerintah membuat kebijakan pembatasan pergerakan selama COVID-19, yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, terutama bagi UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM, diberikan insentif berupa KUR kepada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga saat pandemi dan mengetahui faktor heterogenitas rumah tangga. Metode OLS Regression digunakan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga selama COVID-19. Selain itu, jenis kelamin dan pendidikan penerima KUR memengaruhi pengeluaran rumah tangga akibat insentif ini.

---

During the COVID-19 pandemic, government policies restricting movement led to decreased demand for goods and services, especially affecting small and medium-sized enterprises (UMKM). To boost UMKM productivity, the government implemented the Kredit Usaha Rakyat (KUR), an incentive for UMKM owners. This research aimed to analyze whether providing KUR could increase household expenditure during the pandemic and explore heterogeneity factors in households. Using Ordinary Least Squares Regression (OLS Regression), the study found that KUR positively impacted household spending during COVID-19. Additionally, the gender and education level of KUR recipients influenced household expenditure."

" ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara investasi publik dan investasi swasta di Indonesia. Dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 1990-2017 dan metode estimasi ARDL, menunjukkan hubungan negatif dan signifikan di jangka pendek crowding-out . Hal itu menunjukkan hubungan hubungan substitusi dan investasi publik belum mampu menstimulus investasi swasta. terdapat dua hal utama yang menjadi faktor pendorong efek crowding-out, keterbatasan pendanaan untuk investasi publik dan rendahnya kualitas belanja publik di Indonesia. Kemudian, penelitian ini juga menunjukkan efek crowding-out yang lebih besar di periode 1990-2002 dibanding periode 2003-2017. Efek crowding-out lebih besar di periode Orde Baru dan Awal Reformasi karena penurunan kapasitas pendanaan untuk investasi, belum berkembangnya pasar finansial, dan kebijakan fiskal yang tidak transparan dan hati-hati.

---

ABSTRACT<>br>

The purpose of this research is to examine the relationship between public and private investment. Using quarterly data from 1990 2017 and the ARDL estimation method, the results shows a negative and significant relationship in the short term crowding out . The relationship shows substitution relations and public investment has not been able to stimulate private investment. There are two main factors driving the crowding out effect, the limited funding capacity to finance the public investment and the low quality of investment spending in Indonesia. Therefore, the study also shows a greater crowding out effect in the period 1990 2002 than the period 2003 2017. The crowding out effect is greater in the New 1990 2002 periods because declining funding capacity for investment, undeveloped financial markets, and fiscal policies that have not been transparent and prudent. "