Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas upaya yang ditempuh DI/TII dalam mempertahankan wilayah yang telah dikuasai di Enrekang. Enrekang sendiri menjadi panggung awal melebarnya pengaruh DI/TII di Sulawesi Selatan namun harus berhadapan dengan TNI yang terus berupaya memadamkan perlawanan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kondisi geografis dan demografis Enrekang selama masa DI/TII, upaya DI/TII dalam mempertahankan wilayahnya serta cara yang ditempuh TNI dalam menggagalkan strategi DI/TII. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang memanfaatkan arsip-arsip lokal dan menggunakan teori strategi untuk menganalisis berbagai strategi yang dikembangkan dan permasalahannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DI/TII di Enrekang terpusat di  Duri dengan memanfaatkan kondisi geografis dan sumber daya manusia yang tersedia di Enrekang yang berbatasan dengan beberapa kabupaten. Upaya yang ditempuh DI/TII untuk mempertahankan wilayah  yang telah dikuasai juga melibatkan daerah-daerah yang tidak dikuasai sebagai pijakan untuk membangun kekuatannya. Hal ini berakibat pada putusnya akses kota dengan desa yang membuat kondisi kehidupan masyarakat tidak stabil. Keberhasilan TNI dalam menarik kembali perhatian masyarakat yang selama ini menjadi kekuatan tambahan sekaligus penyokong suplay DI/TII membuat berbagai strategi yang telah dikembangkan oleh DI/TII mulai tidak efektif. Hal ini berakibat pada lepasnya beberapa wilayah Enrekang dari pengaruh DI/TII.

---

This research discusses the efforts taken by DI/TII in defending the territory that has been controlled in Enrekang. Enrekang itself became the initial stage for the spread of DI/TII influence in South Sulawesi, but it had to deal with the TNI, which continued to try to extinguish the resistance. This research aims to explain the geographical and demographic conditions of Enrekang during the DI/TII period, the DI/TII's efforts to defend its territory,and the methods taken by the TNI in thwarting DI/TII's strategy. This research uses historical methods that utilise local archives and uses strategy theory to analyse the various strategies developed and their problems by utilising available resources. The results showed that DI/TII in Enrekang was centred in Duri by utilising the geographical conditions and human resources available in Enrekang which borders several districts. The efforts taken by DI/TII to defend the territory that had been controlled also involved areas that were not controlled as a foothold to build its strength. This resulted in the disconnection of access to cities and villages which made conditions in people's lives unstable. The success of the TNI in attracting the attention of the community, which had been an additional force as well as a supplier of DI/TII, made the various strategies that had been developed by DI/TII ineffective. This resulted in the release of several areas of Enrekang from DI/TII's influence."

"Artikel ini membahas kolaborasi Batalion 710 dan DI/TII dalam penyelundupan kopra di Afdeling Mandar kurun waktu 1950-1965. Ketidakstabilan politik dan ekonomi setelah kemerdekaan dirasakan sampai ke daerah Mandar Sulawesi Barat, kubu DI/TII di bawah pimpinan Qahhar Mudzakkar memilih menanggalkan tanda kemiliteran mereka lalu bersembunyi di hutan sebagai aksi ditolaknya integrasi KGSS ke dalam APRIS. Ketegangan ini memicu konflik internal dalam TNI AD, akhirnya pemerintah meresmikan Batalion 710. Namun, kebutuhan mendesak akan logistik dan persenjataan mendorong Batalion 710 pimpinan komando Andi Selle untuk menjalin kolaborasi ilegal dengan DI/TII Qahhar Mudzakkar di Afdeling Mandar. Penelitian ini menggunakan metode sejarah: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, dengan sumber Arsip Provinsi Sulawesi (Rahasia) 1945, No. Reg. 480, Arsip Saleh Lahade 1950-1967, No. Reg. 272, dan surat kabar sezaman. Hasil penelitian menemukan bahwa sumber daya ekonomi Mandar dan reorganisasi kelaskaran mempertemukan dua kepentingan: pemimpin Batalion 710 dan mantan atasannya, yaitu Qahhar Mudzakkar. Kolaborasi ini mendorong barter kopra dengan senjata, logistik sebagai alat politik untuk mendukung para pejuang di Mandar. Akibatnya, rakyat mengalami kesengsaraan yang ditandai dengan berbagai kebijakan dagang, pembakaran kampung, dan migrasi besar-besaran penduduk Mandar ke Kalimantan.

---

This article discusses the collaboration of Battalion 710 and DI/TII in copra smuggling in Mandar Afdeling during the period 1950-1965. Political and economic instability after Independence was felt in the Mandar Wets Sylawesi, the DI/TII camp under the leadership of Qahhar Mudzakkar chose to remove their military markings and hide in the forest as an action to reject the integration of the KGSS into APRIS. This tension sparked internal conflict within the Army, which eventually prompted the government to formalize Battalion 710. However, the urgent need for logistics and weapons prompted Battalion 710 under Andi Selle's command to establish an illegal collaboration with DI/TII Qahhar Mudzakkar in Afdeling Mandar. This research uses historical methods: heuristics, criticism, interpretation, and historiography, with the sources of Sulawesi Provincial Archives (Secret) 1945, No. Reg. 480, Saleh Lahade Archives 1950-1967, No. Reg. 272, and contemporaneous newspapers. The research found that Mandar's economic resources and the reorganization of the army brought together two interests: the leader of Battalion 710 and his former superior, Qahhar Mudzakkar. This collaboration encouraged the bartering of copra for weapons as a political tool to support the fighters in Mandar. As a result, the people experienced misery characterized by low various trade polocies, burning of villages, and massive migration of Mandar people to Kalimantan."

"Tentara Keamanan Rakyat (TKR) ada adalah nama yang digunakan Abdul Qahhar Mudzakkar dalam menghimpun pasukan-pasuk_an bekas pejuang periode Perang Kemerdekaan (1945-1949) di Sulawesi Selatan dan menjadi pendukung daiam menuntut penggabungannya ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, sampai saat proklamasi penggabungannya dengan NII pimpinan Kartosuwirjo itu, kehendaknya tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah negara Republik Indonesia (RI). Istilah TKR sebenarnya pernah digunakan secara resmi untuk organisasi ketentaraan negara RI pada awal pembentukannya. Nama ini bermula dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang pada 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rak yat (TKR) dan tanggal ini menjadi hari kelahiran ABRI yang chiperingati setiap tahun. Namun TKR diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), yang kemudian pada 5 Mei 1947 diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di dalam proses pembentukan organisasi ketentaraan negara RI digunakan pula istilah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang di dalamnya tercakup ke-tiga unsur Angkatan Perang, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) tidak termasuk Angkatan Kepolisian (POLRI) digunakan pula nama ABRI yang di dalamnya tercakup, disamping ketiga angkatan, juga POLRI. Nama ABRI sampai se-karang tetap dipertahankan, sedang istilah APRI sudah tidak digunakan lagi. Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut ten tang pertumbuhan organisasi ketentaraan negara RI ini, lihat A.H. Nasution, TNI Tentara Nasional Indonesia, 3 jilid, ter_bitan 1971. Lihat juga Ulf Sundhaussen, The Road to power:"

"Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah Cara-Cara ABRI dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara dengan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan Sapta Marga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai: (a) keberadaan DI/TII di Sulawesi Tenggara dalam struktur DI/TII Kahar Muzakkar, (b) dampak pemberontakan DI/Tll. terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara, (c) bentuk strategi yang digunakan ABRI dalam menumpas pemberontakan DI/TIl tersebut, serta (d) digunakan, atau tidak digunakannya strategi non-militer dalam penumpasan DI/TlI, dan apa implikasinya terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara.Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (a) sumber primer sebagai sumber data lisan diperolah melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara besar dan mendalam dengan informan penelitian, dan (b) sumber sekunder sebagai sumber data tertulis melalui studi arsip atau dokumen, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa sumber data berupa arsip atau dokumen yang dipilih memiliki obyektivitas serta memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data penelitian.Berdasarkan prosedur metodologis di atas, maka diperoleh temuan-temuan penelitian, bahwa pemberontakan DI/TI1 di Sulawesi Tenggara merupakan bahagian dari stuktur DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan kuat, punya jaringan dan mereka menteror rakyat. Basisnya juga ada dan kuat yaitu KGSS serta ada dukungan basis dari kelompok Islam seperti Bahar Mattalioe dan Usman Balo, juga banyak mendapat dukungan dari ahli agama. Karena itu DI/T11 di Sulawesi Selatan bisa kuat dan bertahan lama. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, DI/TII tidak punya jaringan dan tidak punya basis, medannya susah sehingga jaringan antara rakyat dengan DI/TII gampang dipotong oleh ABRI. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara membawa dampak buruk berupa gangguan terhadap ketahanan nasional yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan itu sendiri yang telah mendorong Iahirnya goncangan stabilitas di daerah Sulawesi Tenggara, stabilitas nasional atau disintegrasi bangsa.Di Sulawesi Selatan, penumpasan pemberontakan DI/TII lebih banyak digunakan strategi militer (full militer), bahkan dengan menggunakan pesawat terbang. Itulah sebabnya sehingga operasi penumpasan DI/ TII di Sulawesi Selatan didatangkan pasukan bantuan dari Jawa.Strategi penumpasan DI/TIl di Sulawesi Tenggara mempunyai kekhususan lain dengan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni lebih banyak menggunakan strategi non-militer. Ini disebabkan karena di Sulawesi Tenggara tidak ada basis kekuatan DI/TII seperti KGSS di Sulawesi Selatan, medannya susah, dan tentara dari putra daerah juga sedikit sekali. Itulah sebabnya jaringan basis DI/TII di Sulawesi Tenggara gampang dipotong oleh ABRI. Dalam hubungan ini ABRI lebih banyak memotong hubungan rakyat dengan DI/TlI. Bahkan strategi penumpasan DI/TII di Sulawesi Tenggara juga menggunakan strategi gabungan antara strategi militer dengan strategi non-militer.Karena itu implikasi strategi penumpasan DI/ TII terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara pada saat itu ialah pemerintah, ABRI yang mendapat dukungan rakyat berhasil meniadakan atau meminimalkan gangguan terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara. Baik itu gangguan yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan itu sendiri. Dengan demikian dapat dihindari hal-hal yang dapat mendorong lahirnya goncangan stabilitas nasional di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara."

"Refleksi adalah pantulan atau cerrninan. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan refleksi lebih dititikberatkan pada unsur-unsur yang ada dalam karya sastra unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur kesejarahan dari salah satu karya Ahmad Tohari. Dalam novelnya kali ini Tohari mencoba menampilkan sejarah dalam sudut Pandang sastra Melalui karya sastra ia ingin mengungkapkan khazanah berpikir pembaca dalam menyikapi penulisan sejarah otentik (historiografi). Unsur-unsur sejarah yang ada dalam karya sastra ini dapat ditelusuri dari pengarnatan terhadep tokoh dan latar. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita mewakili figur-figur yang pernah ada dalam sejarah, paling tidak mewakili dunia mereka yang pernah mengalami hiruk pikuknya gejolak politik pada masa pascakemerdekaan (pascaempat lira). Masa pascakemerdekaan sampai tahun lima puluhan adalah masa yang penuh intrik politik dan ketidakpastian akibat stabilitas nasional yang belum mantap, struktur pemerintahan yang belum mendapat formatnya, dan terjadinya kevakuman kekuasaan. Melalui karyanya kali ini, Tohari telah berhasil menampilkan obsesinya dalam menuangkan gagasan-gagasannya tentang sejarah yang dikemas dalam bentuk sastra Dengan karyanya ini Tohari ingin mengajak kita untuk lebih arif memaknai sejarah."

"This thesis is a study of a particular aspect of Indonesian foreign policy: that country's relations with the United Nations.Its aim.si try tc isolate the variables which determined the ways in which various Cabinets pursued their political objectives within t.3ic Organisation. An explan¬ation of the methods used in investigating these variables can be found in the Preface: a discussion of the sources consulted is contained in the 'Sources' section of the Notes on the Text. Section I of the thesis is concerned with Indonesia's experience with the UN during the period of the physical rev¬olution. This is not, however, treated in very great depth, since it lies outside the main chronological limits of the thesis. The basic aim of this Section is to look at the back-ground to Indonesia's decision to join the UN in September 1930; a background which could well have affected the ways in which Indonesian political leaders viewed the Organisation at that time. Sections Ii to V form the main body of the thesis. They examine the use various Indonesian Cabinets made of the UN from 1950 to 1965. Each Section concentrates on one particular prob¬lem area: Section II on the maintenance of international peace and security; Section IIl on the eradication of colonialism; Section IV on the recovery of West Irian; and Section V on the campaign against Malaysia. It is believed that these topics cover virtually the entire ambit of Jakarta's political rela¬tions with the UN, ranging as they do over items of great, immediate significance to Indonesia, to matters which were of as much interest to Indonesia as to any other UN member.The final Section presents the conclusions drawn from the research carried out. It is suggested that there were three major variables which determined Indonesia's UN policy over this period: the particular political complexion of the Cabinet in office; the nature of the particular case being con¬sidered; and the power balance in the Assembly, as perceived in Jakarta. Of these three, the former is felt to be the most important, due to its influence over the latter two"

"Penulisan mengenai Kampus UI dalam Percaturan Politik Hasional (1950-1965) tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan historis kampus UI dalam permasalahan politik nasional antara tahun 1950 hingga tahun 1965. Dari penelitian skripsi ini terungkap bahwa kampus UI sejak awal didirikannya telah terlibat dalam kehidupan politik nasional. Keterlibatan ini secara internal karena sejak didirikannya UI pada tahun 1950 telah dimaksudkan guna menopang tujuan nasional negara Indonesia. Oleh karena UI mewarisi perguruan tinggi kolonial maka UI kemudian melakukan upaya nasionalisasi yang meliputi nasionalisasi misi dan orientasi perguruan tinggi, nasionalisasi staf pengajar, kurikulum, dan bahasa pengantar. Kebijakan ini mengalami kendala terutama pada aspek kurang siapnya struktur perguruan tinggi dan belum adanya Undang-Undang Perguruan Tinggi yang menjadi dasar nasionalisasi. Di samping itu, adanya wewenang yang kuat dari kementerian PP & K dalam menentukan kebijakan di kampus mendorong pemerintah sering kali melakukan tekanan politik terhadap kampus. Secara eksternal keterlibatan kampus UI dalam Percaturan politik nasional didorong oleh kecenderungan kekuatan politik nasional untuk membentuk organisasi massa pendukung. Organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus yang telah ada sejak awal tahun 1950-an, dan beberapa ormas mahasiswa yang baru, kemudian mengorientasikan dirinya kepada salah satu kekuatan politik. ormas-ormas Mahasiswa ini kemudian terlibat dalam persaingan tajam terutama di kampus yang menjadi basis keanggotannya. Persaingan antar ormas mahasiswa itu kemudian makin tajam sehubungan dengan adanya persaingan antar kekuatan politik nasional, di mana ormas-ormas itu bergantung, pada masa paruh kedua demokrasi parlenenter dan masa demokrasi terpimpin. 5ementara itu, kanpus pun mengalami tekanan politik dari pemerintah dan harus menyesuaikan diri dengan situasi politik yang berkembang. Di sinilah kemudian terlihat beberapa kebijakan kanpus yang diluar tradisi perguruan tinggi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sejak awal pertumbuhan kampus UI pada tahun 1950 hingga 1955 selalu mengalami tekanan politik baik yang dilakukan pemerintah, partai politik, maupun militer. Maka, politisasi kanpus UI pun kemudian tidak terhindarkan."

"ABSTRAKBanyak unsur-unsur historis yang cukup menarik untuk diungkap dalam penulisan sejarah penumpasan DI/TII di wilayah Bogor. Dalam hal ini, munculnya DI/TII di Bogor dapat ditarik suatu benang merahnya dengan factor-faktor geografis, agama, sosial, ekonomi, agama dan politik pemerintah yang memang mendukung untuk meletupnya gerakan sparatis tersebut. Dilihat dari kaca mata historis, gambaran mengenai operasi penumpasan DI/TII di wilayah Bogor dimulai dari situasi politik pemerintah yang memang mendukungnya (kembalinya sistem demokrasi Pancasila dari sistem Liberal), dan terbentuknya Komando Operasi tersebut yang ternyata cukup memuaskan berkat kerja sam yang baik antar TNI dan rakyat. Guna mengungkap kejelasan historis operasi penumpasan DI/TII di wilayah Bogor ini, dalam pengumpulan data atau heuristik (primer maupun skunder), penulis lakukan dengan studi literatur di berbagai instansi pemerintah maupun perpustakaan. Mengingat aspek politik militer sangat dominan dalam pembahasan skripsi ini, maka pendekatan politik militer merupakan pendekatan yang lebih cocok digunakan untuk mengupas dimensi kesejarahannya."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) dalam mewujudkan terbentuknya Negara Islam Indonesia di tengah-tengah operasi Tentara Nasional Indonesia melalui aspek pendidikan. Tulisan ini mempertanyakan bagaimana perkembangan pendidikan yang diberikan oleh DI/TII terhadap masyarakat di wilayah kekuasaannya atau situasi konflik. Pembahasan dikaji menggunakan metode sejarah dengan sumber lisan dalam kerangka konsep pendidikan dan konflik. Konflik selama ini selalu identik dengan terganggu dan hancurnya pendidikan, namun studi sejarah ini justru menunjukkan bahwa pendidikan digencarkan di wilayah-wilayah konflik digunakan sebagai media propaganda bagi DI/TII. Artikel ini menyajikan perbedaan kondisi pendidikan di daerah yang dikuasai oleh TNI dan yang dikuasai oleh DI/ TII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bagi masyarakat Benteng Alla masih berjalan meskipun berada dalam situasi konflik antara DI/ TII dan TNI. Namun, pendidikan yang diberikan dibangun atas dasar kepentingan DI/ TII untuk mendirikan Negara Islam sehingga tidak berada dalam pengawasan negara."