Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"[Tesis ini membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas perempuan etnis Tionghoa pada Tragedi Mei ’98. Peneliti berupaya membuktikan problem statement bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah interseksi antara eksklusi etnisitas, kelas sosial dan seksualitas tubuh perempuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu pendamping dan mereka yang pernah mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual di Tragedi Mei ‘98;This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98., This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98.]"

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"ABSTRAK Kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dan Cirebon termasuk wilayah darurat kekerasan pada anak. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pengaruh edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap persepsi anak usia prasekolah. Desain penelitianini kuantitatif dengan pendekatan metode quasi experimental dengan pre-post test with control design melibatkan 240 responden meliputi 120 responden pada kelompok intervensi yang mendapat intervensi edukasi pencegahan kekerasan seksual dan 120 responden pada kelompok kontrol. Hasil analisis chi Square menunjukkan adanya pengaruh edukasi seksual terhadap persepsi anak usia prasekolah p value< 0,05 . Edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah dapat direkomendasikan untuk masuk dalam kurikulum pendidikan usia dini dan keperawatan.ABSTRACT Sexual violence in Indonesia continues to increase and Cirebon has been included in the emergency area of child.The objective of the study was to identify the influenece of sexual violence prevention education toward preschool age perception. The design of this study was quantitative approach with quasi experimental method with pre post test with control design involeving 240 respondents including 120 respondents in the intervention group who received sexual violence prevention education intervention and 120 respondents in the control group. The result of Chi Square analysis shows the effect of education on preventing sexual violence toward preschoolers rsquo perception p value 0,05 . Education of sexual violence prevention can be recomended for entry into the curriculum of early childhood education and nursing education."

"Kekerasan seksual terhadap perempuan sering diberitakan berlebihan dan bias gender di media pemberitaan nasional berbasis online, Tribun News. Gaya pemberitaan Tribun News menimbulkan bias gender dan tendensi untuk melecehkan atau mengekploitasi perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah unruk mengetahui bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan dideskripsikan di kanal berita Tribun News. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Sara Mills untuk membedah teks pemberitaan yang ada. Adapun teks pemberitaan yang dipilih adalah tiga berita kekerasan seksual dalam kurun waktu tahun 2021, yang melibatkan tiga subjek pemberitaan atau pelaku yang memiliki latar belakang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tribun News dalam pemberitaannya menggunakan sudut pandang dari pelaku dimana aktor yang muncul dalam pemberitaan adalah laki-laki. Tribun News pun menggunakan pilihan kata eksploitatif bagi korban kekerasan seksual yang menjadi objek pemberitaan. Kedudukan yang tidak setara disebabkan oleh hadirnya konstruksi sosial yang berkiblat pada ideologi patriarki.

---

Sexual violence against women is often reported excessively and gender-biased in the online-based national news media, Tribun News. Tribun News' reporting style creates gender bias and a tendency to harass or exploit women as objects of sexual violence. The purpose of this study is to find out how sexual violence against women is described on the Tribun News news channel. This research uses a critical paradigm, a qualitative approach by using Sara Mills' Critical Discourse Analysis to dissect existing news texts. The news text chosen is three news of sexual violence in the period 2021, involving three news subjects or perpetrators who have different backgrounds. The results of this study show that Tribun News in its reporting uses the point of view of the perpetrator where the actors who appear in the news are the men. Tribun News also uses exploitative word choices for victims of sexual violence who are the object of reporting. The unequal position is due to the presence of social constructs that revolve around patriarchal ideology."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan memaparkan kompleksitas pengalaman perempuan yangmengalami tindak pemaksaan hubungan seksual tanpa cara kekerasan fisik atauancaman kekerasan fisik melalui berbagai cara oleh kekasihnya, seperti bujuk rayu,janji palsu, dan tipu muslihat dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya pasal285 KUHP yang membahas tentang perkosaan. Pengaturan terkait marital rape dalamUU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggatidak menjadi fokus analisis mengingat studi kasus penelitian adalah pada relasipacaran. Dalam menganalisis permasalahan kekerasan seksual dalam relasi pacaran,penulis menggunakan teori the continuum of sexual violence dari Liz Kelly dan feministlegal methods dari Bartlett. Metode penelitian adalah studi kasus dengan pendekatankualitatif berperspektif feminis. Melalui penelitian ini, penulis berargumentasi bahwapengalaman perempuan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual yang dicapaitanpa cara kekerasan fisik oleh kekasihnya berpotensi untuk tidak terdokumentasikanoleh hukum karena sempitnya definisi hukum tentang perkosaan di Indonesia. Padahal,perempuan yang menjadi korban mendapat dampak yang sangat buruk dari tindakperkosaan tersebut. Sebagai implikasi, akses perempuan untuk mendapat keadilan danpemulihan tidak terjamin dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan demikian, rumusantindak pidana terkait perkosaan sudah seharusnya mengalami proses redefinisi yangmemiliki keberpihakan bagi perempuan korban.ABSTRACTThis study aims to describe the complexity of women experience in the rape case by theact of non- physical violent by her lover, such as seduction and false promise. The studysee this problem through the legal system in Indonesia, especially article 285 of theCriminal Code (KUHP) which discusses about rape. Article related marital rape in LawNumber 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Domestic Violence is not the focus ofanalysis considering the case study research is on dating relationships. For analyzingthe problem, the author uses the continuum of sexual violence theory by Liz Kelly andfeminist legal methods from Bartlett. The research method is case study with qualitativeapproach with feminist perspective. Through this study, the authors argue that theexperience of women who have forced nonviolent sexual intercourse has the potential tobe undocumented by the law because of the narrowness of the legal definition of rape inIndonesia. As an implication, the fulfillment of the rights of women victims to getprotection is not guaranteed within the framework of Indonesian law. Thus, theformulation of criminal offenses related to rape should have undergone a redefinitionprocess."

"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

---

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."

"Internalisasi misoginisme berdampak serius terhadap diskriminasi perempuan. Bukti nyata dari internalisasi misoginisme dapat dilihat dalam kasus kekerasan seksual saat perang yang digunakan untuk mengintimidasi, meneror, dan menghancurkan perempuan baik secara fisik maupun martabat kemanusiaanya. Hal ini sering berujung pada femisida atau pembunuhan perempuan karena identitasnya. Perempuan dalam situasi perang juga mengalami ketidakadilan yang berlapis baik karena gendernya maupun karena etnis, kebangsaan, maupun agamanya. Contoh kasus kekerasan seksual saat perang dapat kita lihat dalam konflik di Rwanda, Ukraina, Kongo, dan Yugoslavia. Tulisan menyajikan pandangan komprehensif mengenai bagaimana internalisasi misoginisme dapat menjadi bagian dari kekerasan seksual dalam peperangan dan bagaimana membayangkan upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual di zona peperangan. Metode kritis feminis digunakan untuk membongkar adanya ketidakadilan yang dialami perempuan di zona konflik. Penulis juga melakukan pembacaan kritis terhadap wawancara kualitatif. Dari refleksi filosofis permasalahan ini, ditemukan bahwa terdapat normalisasi terhadap kekerasan akibat dari internalisasi misoginisme. Ini dikarenakan hak asasi manusia secara konseptual masih meluputkan soal partikularitas hak asasi perempuan. Untuk itu diperlukan upaya rekognisi terhadap kekerasan yang dialami perempuan dalam situasi perang guna mencapai keadilan bagi perempuan.

---

The internalization of misogyny has serious implications for the discrimination against women. Concrete evidence of the internalization of misogyny can be seen in cases of sexual violence during wars, which are used to intimidate, terrorize, and degrade women both physically and in their human dignity. This often leads to femicide or the murder of women based on their identity. Women in wartime situations also experience layered injustices based on their gender, ethnicity, nationality, or religion. Examples of sexual violence during war can be observed in conflicts in Rwanda, Ukraine, Congo, and Yugoslavia. This text presents a comprehensive view of how the internalization of misogyny can be part of sexual violence in warfare and how to envision efforts to address cases of sexual violence in war zones. Critical feminist methods are employed to expose the injustices experienced by women in conflict zones. The author also critically analyzes qualitative interviews. Through philosophical reflection on this issue, it is found that there is a normalization of violence resulting from the internalization of misogyny. This is because human rights, conceptually, still overlook the particularities of women's rights. Therefore, recognition efforts are needed to address the violence experienced by women in war situations in order to achieve justice for women."

"Kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan hukum yang dianggap serius, Dalam menanggapi hal tersebut Indonesia mengatur hukuman pidana tambahan yakni kebiri kimia dan tercantum pada Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Ditengah polemic pro dan kontra Presiden Joko Widodo secara Resmi Menanda tangani Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan timbul banyaknya polemik terkait keberadaan hukuman ini, maka penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan hukuman kebiri kimia dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis perbandingan hukum, pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan bahwa hukuman kebiri kimia di beberapa negara sangat memerlukan peran dari ahli medis untuk dapat melakukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena dianggap memiliki gangguan kelainan mental yakni pedofilia. Pada saat ini para dokter masih menolak akan keberadaan hukuman kebiri kimia dikarenakan bertentangan akan kode etik profesinya, akan tetapi penulis menemukan bahwa seharusnya dokter dapat mengambil peran penuh dalam penerapan hukuman ini sebagai bentuk menjaga kondisi Kesehatan baik secara mental maupun fisik sehingga hukuman ini dapat menjadi bentuk rehabilitasi atau pengobatan atas perbuatan menyimpang dari pelaku.

---

In Indonesia sexual violence is one of the legal issues that considered as serious crime. For the response of this issue, Indonesia regulates additional criminal penalties called chemical castration and Written in UU No. 17/2016 about the Second Amendment to UU No. 23/2002 Child Protection Becomes Law. In between of the pro and cons of this sentence, President of Indonesia Joko Widodo Officially Signed Government Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. With the emergence of many polemics related to the existence of this punishment, the authors will conduct research related to the application of chemical castration using normative juridical research methods with qualitative analysis methods. This research is using comparative legal analysis approach, an analysis approach to statutory regulations. The results of this study the authors found that chemical castration in several countries fully depends on the role of medical experts to give chemical castration sentences, and chemical castration punishment is for perpetrators of sexual crimes against that are considered to have a mental disorder, namely pedophilia. At this time doctors still reject the existence of chemical castration punishment because it conflicts with the professional code of ethics, but the authors found that doctors should be able to take a full role in implementing this punishment as a form of maintaining health conditions both mentally and physically so that this punishment can be a form of punishment. rehabilitation or treatment of the perpetrator's deviant acts."