Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tentang kesetaraan jender di Hindia Belanda pada awal abad 20, khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa Peranakan sebagaimana tercermin dalam karya-karya sastra Tionghoa Peranakan yang terbit di surat kabar Doenia Baroe. Pada awal abad 20 Politik Etis dalam bidang pendidikan membawa perubahan besar terhadap pola pikir generasi muda di Hindia Belanda. Perubahan ke arah modernitas yang mengedepankan kesetaraan dirasakan oleh semua kalangan, termasuk perempuan. Masalah kesetaraan jender yang menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan semakin mengemuka, tak terkecuali di lingkungan perempuan Tionghoa Peranakan. Karya-karya sastra Tionghoa Peranakan yang terbit dalam surat kabar Doedia Baroe di Padang pada tahun 1930 didominasi oleh tema tentang kesetaraan jender. Mengapa terjadi dominasi tema tersebut dan sejauh mana pengaruh atau peran karya-karya itu terhadap perjuangan kesetaraan jender khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa Peranakan, itulah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah dan teori jender sebagai landasan konseptual.  Dari penelitian dan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa, kesetaraan jender yang ingin dicapai oleh perempuan Tionghoa Peranakan khususnya, adalah perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya mencakup pendidikan, pergaulan, dan kebebasan memilih pasangan hidup.

---

This study analyzes gender equality in the Dutch East Indies at the beginning of the 20th century, especially in the Tionghoa Peranakan community as reflected in the Tionghoa Peranakan literary works published in the Doenia Baroe newspaper. At the beginning of the 20th century the Politik Etis in the field of education brought major changes to the mindset of the younger generation in the Dutch East Indies. Changes towards modernity which put forward equality are felt by all groups, including women. The issue of gender equality which demands equal rights for men and women has increasingly surfaced, including the Tionghoa Peranakan women. The works of Tionghoa Peranakan literature that were published in the Doedia Baroe newspaper in Padang in 1930 were dominated by the theme of gender equality. Why the domination of this theme occurs and to what extent the influence or role of these works on the struggle for gender equality, especially in the Tionghoa Peranakan environment, is the subject of this study. The research was conducted using historical methods and gender theory as a conceptual basis. From the research and analysis conducted, it was found that the gender equality to be achieved by Tionghoa Peranakan women in particular is equal treatment between men and women which includes education, association, and the freedom to choose a life partner."

"AbstrakSejak usai mengikuti konfereni perempuan internasional I yang diselenggarakan PBB di exico city pada 1975, dapat dikatakan bahwa pemerintahan indonesia mempunyai komitmen untuk mengupayakan terwujudnya keadilan dan kesaamaan gender. "

"[Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kebijakan perusahan Kurabo Group di Jepang, khususnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan kesetaraan gender dalam perusahaan dan perubahan pandangan karyawan dan karyawati perusahaan Kurabo Group terhadap perubahan pembagian tugas secara gender di Jepang. Dengan metodologi wawancara, angket dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan di Jepang tidak memiliki pengaruhyang signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan dalam perusahaan. Karena itu, perusahaan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengubah masyarakat. Para pekerja pun beradaptasi sedemikian rupa dengan perubahan yang ada sehingga pandangan mereka terhadap pembagian tugas berdasarkan gender yang lebih egaliter pun terlihat posit if meskipun sebagian besar masih tidak bisa lepas dari konsep-konsep pembagian tugas berdasarkan gender yang mengikat.;This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's labor force and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward the changes of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws and regulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence, companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand, workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positive attitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Although most of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division., This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's laborforce and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward thechanges of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws andregulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence,companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand,workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positiveattitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Althoughmost of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division.]"

"ABSTRAKPeran jender merupakan peran yang dilaksanakan oleh Iakl-lakl danperempuan karena jenis kelamin mereka berbeda, peran ini tidak sama sesuaimlai dan norma sosial-budaya yang mengkonstrukslkannya.Kebutuhan praktls jender adalah kebutuhan yang muncul dalam keseharfan,sedangkan kebutuhan strategis jender merupakan upaya jangka panjang danberkaltan dengan upa ya memperbaiki posisi sosial perempuan.Saat pendapafzn keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar,maka perempuan akan bekerja untuk menambah keuangan keiuarga.Perempuan berpendidikan tinggi akan bekerja di sektor fomral, sedangkanperempuan yang berpendidikan relalif rendah akan terserap di selctorinformal. Penelitian ini akan melihat upaya peningkatan tzaraf hiduppembatik tulis melalui peran jender yang berlaku dalam komunitas tensebut,dengan menggunakan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focused GroupDiscussion, FGD) dan Pnoses Hirarki Analitik (Analyticai Hierarchy Process,AHP).FGDDari Hasil FGD, diketahui bahwa mayontas pembatik berpendidikanrendah dan memiliki suami yang bekerja sebagai tukang/ buluh. Jikasedang bekerja, pendapatan suami adalah Rp. 20.000,- perharinya. Tapiseringkali suami terpaksa tinggai dlmmah selama berbulan-bulan karenatidak mendapat pekerjaan. Jika suami tidak bekerja, maka pendapatankaum pembatik yang menjadi bantalan ekonomi keluarga. Padahalproduktivitas mereka terbatzs 3 lembar kain (tapih) perbulan dan harga jualRp. 70.000 - Rp 120.000, dengan demikian keuntungan bersih yang dicapaitidak iebih dari 150.000,-Beberapa pembatik mulai melakukan spesialisasi denganmenyerahkan tahap-tahap bertentu dalam pengolahan kain batik untukdikerjakan oleh rekan sesama pembatik. Hasilnya cukup menggembimkan,produktivitas meningkat hingga 60%, yaitu S lembar tapih perbulan. Meskidemikian penambahan produktivims ini belum dibarengi denganpeningkatan permintaan. Akibatnya pembatik kurang termotivasi untukmenekuni pekerjaannya.Kecilnya skala usaha membuat pembatik tidak memisahkanmanajemen keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Akibatnya saatkeluarga menghadapi kebutuhan mendesak, produksi terhenti karena danayang tersedia dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Jikakekurangan modal, pembatik akan meminjam dan rekan sesama pembatikataupun sanak famili. Pilihan int dirasakan Iebih praktis, tanpa mengikutsertakan lembaga keuangan yang dianggapnya memniki prosedur berbellt.Sebagai mata pencahanan, IKRT Batik Tegalan masih dipandangsebelah mat:a. Penyebabnya antara Iain tidak jelasnya a1okasi waktu danproduktivitas yang menurun saat pembatik memiliki anak balita. Meskipembatik tidak merasakan adanya beban ganda akibat beragam peran yang hams dllakukan, sikap ini dlsebabkan sistem sosial yang beriakumenempatkan perempuan sebagai penanggung jawab urusan rumahtangga. Sama halnya dengan pekerjaan rumah tangga lain, batik dianggapsebagai umsan perempuan.Hubungan antar pembatik juga kurang harmonis. Hal ini terutamadisebabkan keberadaan kelompok dalam komunitas batik yang tidak banyakberfungsi. Padahal jlka dimanfaalkan secara malcimal, kelompok dapatmenjadi jembatan informasi antar pembatik, antara pembatik denganpemennlah (berkaitan dengan berbagai program/ kebijakannya) dan antarapembatik dengan konsumen. Menilik sisi psikologis perempuan yang nelatifIebih mudah bersosialisasi, maka manajemen kelompok yang balk akanmembuat pembatik dapat sallng memotlvasi.AHPTahap selanjutnya, hasil FGD yang diperbandingkan dengan berbagaipenelitlan serupa kemudian menjadi input bagi hirarki backward pmcessdalam tahap AHP. Hirarki backward proces dari peningkatan taraf hidupperempuan pembatik terdiri alas lima level. Level Pertama mempakantujuan utama (GOAL) yang lngln dlcapal, adalah Penlngkatan Taraf HidupPerempuan Pembatik Tulis Tegalan melalul Pelan Jender. Level 2 adalahSkenasio, ada 3 (tiga) altematif skenarlo (berupa pendekatan-pendekatanatas peran jender para pembatik) yang yang dapat dilakukan untukmencapai GOAL, yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2)Melestarikarl budaya Iokal, (3) Pemberdayaan perempuan. Level 3 adalahKendala, ada 4 (empat) kendala besar dalam melaksanakan skenariountuk mencapai tujuan, yaitu: (1) Keterbatasan modal, (2) 'l'ldak adanyainformasi pasar yang lebih Iuas, (3) Beban ganda penempuan, (4)Manajemen kelcmpok yang tidak berfungsi. Level 4 adalah Pelaku, secaragaris besar ada 4 pelaku yang terlibat dalam proses ini, yaitu: (1)Pemerintah Kota Tegal, (2) Lembaga Keuangan atau perbankan, (3)Pembatjk, (4) Masyarakat. Level 5 adalah Kebijakan, ada 5 alternatifkebijakan yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Pelatihan Teknls, (2) Membukaakses ke pasar yang lebih Iuas, (3) Kemudahan plnjaman modal, (4)Pelatihan manajernen usaha berbasis pola usaha perempuan, (5) Kemitraandengan designer.Kuesioner' AHP dibagikan kepada 13 orang expert yang dipercayamengetahui permasalahan yang berkaltan dengan upaya peningkatan tarafhidup pembatik Kota Tegal. Dalam penghitungan persepsi skala Iokal, totalexpert dibagi menjadi empat unsur. Keempatnya memberikan jawaban balkdengan tlngkat lnkonsistensi dibawah 0,1, yaltu unsur Pemerintah (0,02),unsur Pembatik (0.02), unsur Lembaga Keuangan/ Perbankan (0.03) danunsur Masyarakat (0.05).Dalam skala priorltas Iokal, rnasing-masing unsur memberikanpersepsi yang bervariasi. Unsur Pemerintah memprionlaskan skenario:peningkalan kesejahtelaan keluarga (0.561), kendalaz keterbatasan modal(0.486), pelaku: Pemkot Tegal (0.463) dan kebijakan: kemudahanpinjaman modal (O.2S6). Unsur Pembatik memprlonlaskan skenario:peningkamn kesejahteraan keluarga (0.561), kendala: liclak adanyainformasl pasar yang lebih Iuas (0362), pelaku: Pemkot Tegal (O.522) dankebijakan: pelalihan manajemen dan pola usaha perempuan (0.242). Unsur Lembaga Keuangan/ Perbanksan memprioritaslcan skenarlo: pemberdayaanperempuan (0.653), kendala: tidak adanya informasi pasar yang Iebih luas(0.353), pelaku: Pemkot Tegal (0.350) dan kebijakan: pelaljhan teknis(0.281). Unsur Masyarakat memprioriliaskan skenario: peningkaliankaejahteraan keluarga (O.593), kendala: keterbatasan modal (0.499),pelaku: Pemkot Tegal (0.461) dan kebljakan: kemudahan plnjaman modal(0.333).Sedangkan dalam priodtas global dimana pemenntah sebagaipengambil kebijakan memiliki bobot 20%, maka persepsi yang dihasilkanmemprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.S23),kendala: keterbatasan modal (0.458), pelakuz Pemkot Tegal (0,474) dankebijakan: kemudahan plnjaman modal (0253). Persepsi global ini memllikitingkat inkonslstensi 0.03.Kesirnpulan PenelitianSecara umum, keberadaan komunltas pembaljk bukan hanya untukmelestarikan tradisi lokal, namun yang Iebih penting Iagi, membatikmerupakan altematif pekerjaan bagi para perempuan yang tidak memillkikesempalan untuk bekerja di sektor formal. Stagnasl usaha batik Tegalansesungguhnya tirnbul kanena kebljakan yang dlbuat tidak tepat sasaran.Bebefapa kesimpulan yang clapat: diambil setelah melakukanpenelitjan adalah:1. Pemerintah masih mempunyai porsi terbesar sebagai pihak yangbertanggung jawab dan dapat meningkatkan taraf hidup pembatikTegalan. Meski Lembaga Keuangan/ Bank juga dapat berperandalam pengembangan IKRT Batik, namun patut dlpertlmbangkankondisi psikologis pembatik yang tidak terblasa berhubungandengan Perbankan.2. Ketidak sesuaian persepsi antara Pemerintah dan Masyarakatmenjadikan kebijakan yang diberikan tidak menyentuh akarpermasalahan. Pemerintah (clan institusi lain pendukungnya)menganggap kendala terbesar adalah permodalan, makakebijakan yang muncul Iebih diprioritaskan pada pernberian modalPembatik justru menganggap kendala yang Iebih penting adalahkurangnya lnformasi pasar, sehingga selain pelatihan manajemenyang berbasis pola usaha perernpuan, kebijakan Iain yangdiharapkan adalah membuka pasar yang Iebih luas. Akibat ketidaksesuaian ini, maka suntikan modal dari Pemerintah tidakmenambah output produksi. Penyebabnya, pembatik tidakmengetahui pasar Iain untuk menyalurkan kelebihan produksinya.Pemasaran terhenti, perputaran modalpun terhambat.3. Prloritas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Iebih difokuskanpada sisi penawaran (supply side) akibatnya pembatik menjadiobyek kebijakan karena skillnya dianggap kurang dan menjadipenyebab tidak munculnya market clearing di pasar batik.4. Sebaglan besar para pengrajin masih menganggap kegiatannyahanya sebagai pengisi waktu luang, sehingga motlvasi untukmengembangkan usahanya sangat terbatas.5. Apablla kebljakan yang ditempuh adalah bantuan/ kemudahanpermodalan, dalam-hal ini tentu saja pernberi kredit harus yakin bahwa membatik merupakan kegiatan yang bernilai ekonomis.Aspek jender dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah denganmemperhatikan kesulitan yang ?khas" perempuan sepertikepemilikan kolateral dan pola usaha yang khas} sehingga kredityang diberlkan dapat sesuai dengan kondisi pengusaha IKRT Inl.y 6. Upaya peningkatan taraf hidup perempuan pembatik seharusnyabenar-benar merupakan kebijakan yang bersifat partisipatif. Untukitu karakter pembatik yang tidak dapat dilepaskan dari kultur Iokalharus difahami oleh para pembuat kebijakan.Saran dan Rekomendasi Kebijakan1. Upaya melibatkan Lembaga Keuangan/ Bank sebaiknya difasilitasioleh Pemerlntah Kota Tegal, karena walau bagai mana punPerbankan tetap memillki orientasi keuntungan dalam menjalankanusahanya. Dengan jaminan ataupun pengakuan pemerintah padaPerbankan terhadap industri kerajinan batik, maka BUMD ini akandapat memberikan kredit Iunak yang sesual dengan karakteristiksosial-budaya mereka.2. Langkah awal menuju profesionalitas dapat dimulai denganpembukuan keuangan usaha yang terpisah dari keuangan keluarga.Laporan ini dapat menjadi pertimbangan saat melakukanperrnohonan kredit usaha kecil ke Perbankan. Sedangkan secaraumum beban ganda dapat dlatasi dengan kerja bersama dalamkelompok.3. Sisi penawaran yang selama ini menjadi fokus pengembangan IKRTBatik sebaiknya juga diimbangi oleh sisi permintaannya (demandside). Kerjasarna dengan designer dapat memecahkan masalah ini,karena pembatik tidak hanya dapat mempelajari trend, tapi jugamendapatkan pangsa pasar dan sarana promos! produk.4. Bantuan modal, pelatihan teknls serta pelatihan manajemen yangselama ini diadakan oleh Disperinclag Kota Tegal akan lebih baiklagi jika mempertimbangkan pola usaha bersama/ kelompok,dengan pertimbangan nllai budaya dan tradisi yang berlaku dalamkomunitas tersebut.5. Membangun pengertian masyarakat di setiap kesempatan bahwabatik rnemiliki misi budaya, sehingga tidak hanya menjaditanggung ja :ab perempuan saja.6. Pendekatan pemberdayaan perempuan akan sangat bermanfaatbagi pengembangan IKRT Batik karena masalah yang dihadapisangat spesifik dan kompleks. Langkah strategis yang perludilakukan adalah melibatkan kaum perempuan dalam setiap prosespengammtan kebijakan di Ilngkungan mereka, misalnya melaluiMusrenbangkel, bukan hanya sebagal wakll dari organisasi khasperempuan seperti PKK, tapi sebagai pengusaha kecil yangberpotensi.7. Para pengambil kebijakan sebaiknya mengembangkan wawasandan pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan, khususnyaIKRT yang dijalankan oleh pengusaha perempuan. Pengembanganwawasan bukan hanya bagi dinas atau kantor tertentu saja.

---

"