Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"KPK memiliki pengawasan fungsional dari internal lembaga yakni Dewan Pengawas KPK dan Inspektorat KPK. Pada awal tahun 2021, diketahui terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dari internal lembaga sekalipun, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa kendala apa dalam pengawasan (secara umum) terhadap penyidik, bagaimana pengawasan dan apa kendala pengawasan, serta pola pengawasan yang optimal dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan metode explanatori, bertujuan menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap penyidik KPK sehingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK terjadi dan melakukan analisa terhadap pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik dan kendalanya, sehingga pengawasan yang optimal dapat dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Pengumpulan data dengan proses wawancara terhadap informan kunci dan informan sebagai subjek penelitian, melakukan observasi lingkungan kerja penyidik pada Direktorat Penyidikan, kemudian menganalisis data hasil wawancara dan observasi dengan mengaitkan temuan terhadap konsep teori dan kajian pustaka yang digunakan peneliti. Dari hasil penelitian, diketahui kendala pada pengawasan (secara umum) yakni pengawasan dilakukan berupa pengawasan represif setelah adanya laporan atau informasi penyalahgunaan wewenang yang terjadi, tidak terlaksananya penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK dan pengawasan tidak melekat terhadap penyidik. Pengawasan Satuan Tugas Penyidik belum optimal dengan kendala tidak dapat dilakukannya pengawasan melekat 1X24 jam dan masih adanya budaya “ewuh pekewuh”. Atas kendala tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal seperti perumusan aturan yang mendukung pengawasan internal untuk melakukan pengawasan preventif, perlunya sarana dan prasarana komunikasi pelaporan terhadap pengawasan internal, membudayakan budaya egaliter yang benar, pembenahan sistem rekruitmen penyidik yang berintegritas bukan hanya kuantitas, pembekalan dan penyuluhan secara periodik kepada penyidik untuk pemahaman dan penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK, serta pemberian contoh tauladan dari senior dan pimpinan KPK.

---

KPK has functional oversight from internal institutions, KPK Supervisory Board and KPK Inspectorate. At the beginning of 2021, KPK investigators had abused their authority. This proves that functional oversight from internal institutions, it does not prevent abuse of authority by investigators. The problems raised by the researcher are in the form of what constraints are in supervision (in general) of investigators, how is supervision and what are the constraints, as well as the optimal pattern of supervision carried out by the Investigative Task Force against investigators so as not to abuse their authority. Uses the explanatory method, aims to explain how to supervise KPK investigators so that abuse of authority by KPK investigators occurs and analyze the supervision carried out within the scope of the Investigator Task Force on investigators and the constraints, so it can be concluded on how optimal supervision can be carried out so as not to there was an abuse of authority by KPK investigators. With a qualitative approach and case study design. By interviewing key informants and informants as research subjects, then observing the work environment of investigators at the Directorate of Investigation, then analyzing the data from interviews and observations by linking the findings to theoretical concepts and literature review used by researchers. The results are, there are obstacles to supervision (in general), namely supervisory actions carried out only in the form of repressive supervision after reports or information regarding the abuse of authority that occurred, the implementation of the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK is not implemented and supervision is not attached to investigators. The supervision of the Investigative Task Force was not optimal with the constraints that it could not carry out 1X24 hour inherent supervision and there was still a culture of "ewuh pekewuh". The suggests are such as the formulation of rules that support internal supervision to carry out preventive supervision, the need for communication facilities and infrastructure for reporting on internal control, cultivating a true egalitarian culture, improving the investigator recruitment system with integrity not just quantity, provision and counseling in a comprehensive manner. periodically to investigators to understand and apply the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK, provide exemplary examples from KPK seniors and leaders."

"Pada akhir tahun 2015, PT Data Citra Mandiri “Perusahaan” dengan merek dagang iBox membuka gerai retail Apple Authorized Reseller di Pulau Lombok dengan target Payback Period adalah 1,39 tahun atau 1 tahun 4 bulan 20 hari. Namun dari data aktual, Perusahaan tidak memenuhi target yang telah disepakati. Hal ini terjadi karena tidak tercapainya target penjualan dan varians yang terjadi antara data aktual dan anggaran terutama pada beban operasional seperti biaya pengiriman. Oleh karena itu, Perusahaan sedang merumuskan tindak lanjut atas proyek ekspansi ini apakah layak dilanjutkan. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dilakukan studi kelayakan dengan memperhitungkan proyeksi arus kas yang masuk ke Perusahaan dan proyeksi arus kas yang keluar berdasarkan data aktual untuk memberikan gambaran yang sebenarnya. Selisih antara nilai arus kas masuk dan keluar dilakukan proses diskonto dengan tingkat diskon tertentu sesuai dengan periode terjadinya. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan memperlihatkan bahwa nilai net present value proyek ini sebesar Rp1.471.969.556 dengan discounted payback period 2 tahun 10 bulan dan 6 hari.

---

At the end of 2015, PT Data Citra Mandiri “the Company” while having iBox brand made an opening of retail outlet Apple Authorized Reseller with Payback Period target of 1.39 year or 1 year 4 months 20 days. Unfortunately, from the actual data, the Company is unable to achieve the target. This happens because the Company is having under target for the sales performance and variance of operating expenses between actual data and budget such as distribution expenses. Therefore, the Company is having a formulation to respond regarding to continue or not on the project. As the basis of the decision making, feasibility study is performed by calculated the projection of cash inflow and cash outflow based on the actual data to represent the reality. The difference between cash inflow and outflow being discounted with certain discount rate in accordance with the period incurred. From the research done show that the net present value for this project is Rp1,471,969,556 with discounted payback period 2 years 10 months and 6 days."

"Konstruksi gender yang didasarkan pada pandangan yang dikotomi berimplikasi pada perbedaan peran dan penggunaan ruang khususnya dalam konteks pekerjaan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja menyebabkan perempuan mendapatkan pengawasan yang didasarkan pada norma kodrat perempuan karena berada di luar lingkungannya seperti berupa pengaturan jam malam dan beban ganda. Pengawasan tersebut membuat perempuan pekerja mengawasi tindakannya agar tetap sesuai dengan norma kodrat perempuan yang ada di masyarakat sebagai bentuk praktik performative regulation. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan metode observasi dan wawancara mendalam serta teknik hybrid yang menggabungkan pengumpulan data secara online dan offline untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah perempuan pekerja di Gang Bebas, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor juga masyarakat sekitar sebagai informan pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah dikotomi domain domestik dan publik menjadi tidak relevan dalam konteks perempuan pekerja. Pengawasan pada perempuan pekerja justru membuat mereka melakukan negosiasi dengan memiliki persepsi tersendiri terhadap domain domestik dan publik melampaui pandangan yang dikotomi sebagai bentuk produksi kekuasaan sehingga dapat berperan di domain publik dengan berbagai cara.

---

Gender construction based on a dichotomous view has implications for different roles and use of space, especially in the context of work. The involvement of women in the world of work causes women to receive supervision based on women's natural norms because they are outside their environment, such as setting curfews and double burdens. This supervision makes women workers monitor their actions so that they remain following the natural norms of women in society as a form of performative regulation practice. This study uses an ethnographic approach with in-depth observation and interview methods as well as a hybrid technique that combines online and offline data collection to adapt to the current Covid-19 pandemic situation. Research informants in this study were female workers in Gang Bebas, Kota Batu, Ciomas District, Bogor Regency as well as the surrounding community as supporting informants. The result of this study is that the dichotomy of domestic and public domains becomes irrelevant in the context of working women. Supervision of women workers makes them negotiate by having their perceptions of the domestic and public domains beyond the dichotomy view as a form of power production so that they can play a role in the public domain in various ways."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai di Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yang terdiri dari mekanisme pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pegawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist yang menekankan pada penggunaan teori sebagai landasan berpikir dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif, murni, cross-sectional, dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti belum adanya standar dan tolak ukur pengawasan, kekurangan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, belum memadainya sarana dan prasarana pengawasan, hingga belum adanya kesadaran dari berbagai pihak akan pentingnya pelaksanaan pengawasan.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of supervison function toward offshore tin mining activity in Bangka Regency by Environmental Agency of Bangka Belitung Province. Main theory of this research is supervision theory such as supervison mechanism and affecting factors of supervision. This research is post-positivist research which is emphasizes the use of theory as a basis for thinking to answer research questions. This research are include in the type of descriptive, pure, cross-sectional, and qualitative research by using data collection techniques through indepth interview and literature study. Based on research results show that the implementation of supervison function by Environmental Agency of Bangka Belitung Province in not running optimally. It’s because, there are some obtacle faced by Environmental Agency of Bangka Belitung Province such as there’s no standard and benchmark of supervision, lack of human resources, lack of budget allocation, lack of facilities of supervision, and there’s no awareness of the implementation of supervision by various actors."

"Hasil pengawasan oleh Auditor intern selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, berdasarkan data klasifikasi penyebab temuan pengendalian intern Auditor terdapat banyak penyebab temuan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja, dan setiap tahunnya semakin meningkat penyebab temuan. Pada tahun 2006 dengan 108 temuan dari 23 satuan kerja, tahun 2007 dengan 134 penyebab temuan dari 28 satuan kerja, dan tahun 2008 masih pula ditemukan 148 penyebab temuan dari 25 satuan kerja, meliputi kelemahan pengendalian intern dalam organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, personil, pencatatan dan pelaporan, serta reviu intern hal ini terjadi karena kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh Auditor intern LIPI tidak merata. Adapun kemampuan pengawasan berupa kemampuan pengetahuan (knowledge) Auditor meliputi tingkat pendidikan formal yang dimiliki, dan bidang pendidikan yang diambil, kemampuan berkaitan dengan keterampilan (skills), antara lain menyangkut diklat pengawasan,diklat non pengawasan, usia dan pengalaman pengawasan, kemampuan dengan karakter/perilaku (traits), yaitu perilaku Auditor dengan organisasi, perilaku dengan sesama Auditor LIPI, dan perilaku dalam hubungan dengan satuan kerja, serta Nilai kemanfaatan (usefulness) yang berkaitan dengan tingkat kecukupan atas informasi hasil pengawasan. Pengawasan pada satuan kerja (Auditan) di lingkungan LIPI dilakukan oleh kelompok Auditor bersertifikat dan kandidat Auditor, Auditor bersertifikat adalah Auditor yang telah mengikuti diklat pengawasan dan lulus dalam ujian sertifikasi, serta telah menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA), sebaliknya kandidat Auditor belum mengikuti diklat pengawasan dan belum lulus sertifikasi. Sehingga terlihat dari dua kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang tidak merata, dan di dalam Auditor bersertifikat itu pula masih ada kemampuan yang tidak merata dari pengetahuan berupa tingkat pendidikan ada yang SMU, D.III, SI dan S2, serta keterampilan meliputi diklat pengawasan dan non pengawasan, perilaku Auditor terhadap organisasi, sesama Auditor, dan satuan kerja (Auditan). Sehingga hasil dari evalausi atas kemampuan pengawasan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, dan menurunkan sebab temuan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan LIPI.

---

Results of monitoring by internal auditors for three consecutive years ie 2006, 2007,and 2008, based on data classification causes of Auditors findings of the internalcontrol there are many causes findings made by the internal control unit, and each year is increasing the cause of the findings. In the year 2006 with 108 findings from 23 work units, the year 2007 with the 134 cause of the findings from 28 work units, and in 2008 was also found in 148 cause of the findings from 25 work units, including internal control weaknesses in the organization, policies, plans, procedures, personnel , recording and reporting, as well as internal reviews this happens because of the ability of monitoring by internal auditors LIPI uneven. The ability to control the ability of knowledge (knowledge), the Auditor include the level of formal education you have, and taken the field of education, ability to relate to the skills (skills), among others concerning the supervision and training, non-supervisory training, age and supervisory experience, ability with character / behavior (traits), which Auditor with organizational behavior, behavior with fellow Auditor LIPI, and behavior in relation to the work unit, and utility value (usefulness) associated with the adequacy of the information the results of monitoring. Supervision of the work unit (Audited) within LIPI conducted by a certified auditor and group auditor candidate, is a certified auditor who has attended training Auditors supervision and graduated in certification exam, and has occupied the Functional Auditor (JFA), the Auditor has not followed the opposite candidate training and supervision have not passed the certification. So it looks from the two groups have unequal abilities, and in the Auditor certified that there is also the unequal ability of existing knowledge in the form of a high school education level, the D. III, SI and S2, and skills training includes supervisory and non supervisory , Auditor of organizational behavior, fellow auditors, and work unit (Audited). So that the results from the ability to control evalausi can improve the quality of supervision, oversight and lower because the findings on working in the environment of LIPI."

"Komisi Pemberantasann Korupsi (KPK) lahir sebagai anak kandung reformasi. Besarnya harapan publik kepadanya sebagai lembaga negara yang independen dalam memberantas korupsi di negeri ini, membuat para pendiri KPK mendesain lembaga ini dengan kewenangan dan UU khusus. Realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi di dalam proses pembuatan keputusan di lembaga dan organisasi kepegawaian Wadah Pegawai KPK. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang diperkenalkan oleh Poole dan DeSanctis yang diadaptasi dari teori strukturasi oleh Anthony Giddens; peneliti mendapatkan interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sebuah organisasi kepegawaian yang menjadi bagian dari sistem kelembagaan KPK. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota organisasi berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di organisasi kepegawaian pada sebuah Lembaga Negara berbentuk Komisi dalam tatanan politik dan birokrasi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dengan potret tersebut peneliti menganalisis structural features, other sources of structure serta group’s internal system yang mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen WP-KPK berinteraksi dengan struktur dalam sistem politik dan birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure yang menghasilkan emergent source of structure dan menggunakannya sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial berikutnya. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan oleh para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable dan committed.

---

The Corruption Eradication Commission (CEC) was born as the child of the reform. The high public expectations to the commission as an independent state institution in combating corruption in this country, made the founders of the KPK design this institution with special authority and law. This reality affects the social interaction that occurs in the decision-making process at the KPK's Employee Organization and staffing organizations. By using the Adaptive Structuration Theory introduced by Poole and DeSanctis which was adapted from structuration theory by Anthony Giddens; researchers get the social interaction that occurs in the structuration process, namely how the structure is produced and reproduced in a staffing organization that is part of the KPK institutional system. At AST, it is emphasized that the critical edge is in the decision-making process that provides opportunities for all members of the organization to participate in expressing ideas. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration in the staffing organization at a State Institution in the form of a Commission in political order and government bureaucracy. Data collection is done by in-depth interviews with agents who play an active role in social interaction. With this portrait the researcher analyzes the structural features, other sources of structure and the group's internal systems that influence the process of social interaction. This study found that when WP-KPK agents interact with structures in political and bureaucratic systems, they take appropriation of structure actions that produce emergent sources of structure and use them as additional structures in subsequent social interactions. The decision making process that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This shows that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable and committed.

Keywords: Adaptive Structuration Theory, structure, agent, appropriation, employee organization"

"Capaian pemulihan kerugian negara sebagai hasil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak optimal yang menunjukkan adanya masalah pada manajemen kinerjanya. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menemukan manajemen kinerja (organisasi) dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara dengan menggunakan model Balance Score Card. Permasalahan pemulihan kerugian negara di KPK akan dianalisis dengan menggunakan teori manajemen kinerja, balanced scorecard (BSC) dan teori pemulihan aset (asset recovery). Secara keseluruhan balance scorecard dalam mengukur kinerja KPK dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih di katakan cukup dengan total score 73%, artinya keseimbangan antara perspektif satu dengan yang lainnya masih belum bisa dicapai. Dalam analisis kualitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi pengoptimalan pemulihan kerugian adalah 1) Regulasi yang diterapkan belum optimal khusunya pada penetapan hukuman dan denda yang diperoleh oleh tersangka; 2) Tunggakan perkara dan kurang dari segi kualitas dan kuantitas perkara yang diselidiki; 3) kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah; 4) Sinergisitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum lain yang masih terbentur egosektoral

---

The achievement of recovery of state losses due to the performance of the Corruption Eradication Commission is considered not optimal, which indicates a problem in its performance management. Therefore, this research aims to find a performance management (organizational) in optimizing the recovery of state losses using the Balanced Score Card model. The problem of recovering state losses at the Corruption Eradication Commission will be analyzed using performance management theory, the balanced scorecard (BSC) and asset recovery theory. Overall, the balanced scorecard in measuring the performance of the Corruption Eradication Commission in recovering state losses due to corruption is still said to be sufficient, with a total score of 73%, meaning that KPK cannot achieve a balance between one perspective and another. In the qualitative analysis, the factors that influence the optimization of loss recovery are 1) the regulations applied are not optimal, especially in determining the penalties and fines obtained by the suspect; 2) Case arrears and less in terms of quality and quantity of cases investigated; 3) the quantity and quality of Human Resources are still low; 4) Synergy between the Corruption Eradication Commission and other Law Enforcement Apparatuses which is still colliding with ego-sectoral conflicts."

"Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor berpedoman pada Undang- undang Jabatan Notaris, Kepmen, Permen, dan Kode Etik Notaris. Dari hasil analisa penelitian ini pelaksanaan pengawasan terhadap jabatan notaris di kota bogor telah berjalan tetapi belum maksimal.

---

In creating authentic deed, the notary should follow the rule in Act no 30 of 2004 about notary law (UUJN) which is base of notary position law. The minister of justice and human right has an authority to supervise and guide notary. Then, the authority is mandated to Assembly of notary supervisor. This research is analyzed by analytic descriptive in using normative jurisdiction approach. The supervision from assembly of supervision of Bogor has guidance to Act of Notary Law (UUJN), the Minister Ajudication (kepmen), the Minister Code (permen), and Notary Public Code of Ethics. The result is that supervision toward the notary position implementation in Bogor runs but not well yet."