Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret konflik di antara calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Penelitian terhadap pemberitaan HU Pikiran Rakyat mengenai konflik politik Capres SBY, JK, dan Megawati memperlihatkan adanya tendensi konstruksi konflik dalam pemberitaan mengenai para calon presiden. Melalui analisis isi yang melibatkan 3 coder, diperoleh kesimpulan bahwa konstruksi konflik dibangun oleh HU Pikiran Rakyat melalui pemberitaan yang menyudutkan posisi, merendahkan kredibilitas, serta menggambarkan kelemahan Capres dan pasangannya dalam aspek manajemen pemerintahan, pemberantasan KKN, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi."

"Penelitian tesis ini dilakukan terhadap komunitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik peserta Pemilu Legislatif sejak tahun 1999 sampai tahun 2014. Untuk meningkatkan tingkat elektabilitas sebagai partai politik, maka PDIP perlu melakukan komunikasi politik dan sharing behavior terkait ketokohan Jokowi yang akan diusung sebagai calon presiden Pada Pemilu 2014. Sebagai sebuah partai politik, PDIP berkepentingan untuk menjadi partai dengan tingkat elektabilitas paling baik di mata konstituen partainya, maupun di masyarakat secara umum. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi politik dan sharing behavior atas ketokohan Jokowi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas komunikasi politik dan sharing behavior memiliki pengaruh terhadap tingkat elektabilitas PDIP Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Selain itu ditemukan pula bahwa lemahnya komunikasi politik dan sharing behavior tentang Jokowi yang dilakukan oleh PDIP berdampak pada gagalnya fenomena Jokowi Effect terhadap tingkat elektabilitas PDIP Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Tesis ini memberikan sebuah rekomendasi intervensi untuk meningkatkan komunikasi politik dan sharing behavior yang lebih terencana dan terstruktur berbasis pada knowledge management sehingga dapat meningkatkan tingkat elektabilitas partai untuk memenangkan kompetisi politik secara demokratis dan konstitusional.

---

The thesis is composed to Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Community (PDIP) as political party of Legislative Electional contestant since 1999 to 2014. In order to improve electability level as political party therefore PDIP should conducted a political communication and sharing behavior in related to Jokowi's public figure to brought up as future President during election 2014. As Political party, PDIP has an interest to become a best electability rate party in the eye of its constituent, or even in public generally. Several factors that affecting political communication efectivity and sharing behavior of Jokowi?s figure shall be known.

The result of this research shows that political communication efectivity and sharing behavior have an influence to PDIP electablity level at Legislative electional in past 9 april 2014. In addition, it was found that the poor political communication and sharing behavior of Jokowi that were conducted by PDIP had given the fact of Jokowi Effect phenomenon failure to PDIP electability level at legislative general election in 9 april 2014. This thesis is provide an intervention recommendation to improve political communication and sharing behavior that more structured and planned based on knowledge management so as able to improve party electability level in order to win political competition democratically and constitutionally."

"Suku Batak adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Sumatera. Secara geografis, suku Batak diapit oleh.suku Aceh di sebelah Utara, dan Minangkabau di sebelah Selatan. Menurut sejarah, asal-usul suku Batak berasal dari India. Namun belum ada penelitian Anthropologi yang mendalam mengenai kedatangan orang Batak pertama ke Sumatera. Keadaan sekarang ini, daerah asal tempat tinggal suku Batak di Sumatera, berada di wilayah dataran tinggi pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Pusat-pusat asal tempat tinggal itu secara geografis terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara, di Kabupaten Daerah tingkat II: Tanah Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.Suku Batak masih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sub-suku. Ada penulis yang mengklasifikasikan suku Batak terdiri dari: Karo, Simalungun, Pakpak, Sipirok-Mandailing, dan Toba. Yang tergolong ke dalam pendapat ini adalah J.C. Vergouwen dan Heiman Billy Situmorang. Kelompok penulis lain berpendapat, selain yang disebutkan tadi (Karo, Simalungun, Pakpak, Sipirok-Mandailing, dan Toba), masih ikut tergolong ke dalamnya Gayo-Alas yang berdiam di Propinsi Aceh. Yang tergolong ke dalam pendapat ini adalah Batara Sangti dan Nalom Siahaan.Dalam tesis ini penulis lebih condong kepada penggolongan yang dilakukan aleh J.C. Vergouwen dan Billy Situmorang. Sebab adat dan falsafah Gayo-Alas lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya dibandingkan dengan kelima sub-suku Batak lainnya. Misalnya sistem kekeluargaan Gayo-Alas lebih dekat pada sistem parental (patrimatri lineal), sedangkan kekeluargaan Batak adalah sistem patrilineal. Kekerabatan masyarakat Batak diikat oleh falsafah dalihan na tolu, sedangkan pada masyarakat Gayo-Alas, hal ini tidak terlihat begitu tegas. Ada yang memakai dalihan na tolu dan ada yang tidak.Berkaitan dengan masalah pemerintahan, memang terdapat perbedaan yang nyata di antara kelima sub-suku di atas. Misalnya saja antara Toba dengan Simalungun. Pada Batak Toba, manusia itu dipandang sama. Semua orang memiliki hak dan kewajiban adat yang sama. Konsep pemilikan tanah pada masyarakat Toba adalah hak ulayat, dan semua warga dipandang berstatus sama-sama raja. Sedangkan pada Batak Simalungun adalah sebaliknya. Manusia dipandang mempunyai kelas yang berbeda, ada kelas raja yang memerintah dan ada kelas rakyat yang diperintah. Suatu wilayah kerajaan dipandang sebagai milik raja, sehingga orang yang berdiam di wilayah itu adalah rakyat yang mengerjakan milik raja tersebut. Raja memiliki sebuah Istana untuk menjalankan kekuasaannya. Situasi ini mirip dengan sistem pemerintahan kerajaan di Jawa. Simalungun di masa lampau terdiri dari beberapa kerajaan."

"Untuk memahami pemasaran politik, pertama-tama kita harus melakukan studi tentang perilaku pemilih. Dengan menggabungkan modifikasi konsep perilaku konsumen dengan produk politik, penelitian ini mencoba menguji persepsi nilai kandidat sebagai moderator dalam merumuskan dorongan memilih dan perilaku pemilih. Persepsi nilai kandidat sendiri dibentuk oleh empat variabel produk politik, yaitu program, figur, partai politik, dan juga presentasi.Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan terhadap calon pemilih pilkada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Blitar. Hipotesis dibangun untuk enam hubungan, dan diuji terhadap 250 responden. Selanjutnya, dilakukan analisis data menggunakan program LISREL 8.30. Data yang dikumpulkan mendukung empat dari enam hipotesis.Riset menemukan bahwa program dan figur secara bersama-sama memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi terciptanya persepsi nilai kandidat. Riset ini juga menemukan bahwa persepsi nilai kandidat memiliki peranan yang signifikan dalam menyusun dorongan memilih, sementara dorongan memilih berpengaruh pada perilaku pemilih. Riset ini memiliki kontribusi penelitian sebagai model dasar perilaku pemilih melalui pembentukan produk politik. Untuk meningkatkan kualitas model, disarankan untuk menambah beberapa variabel.

---

In order to understand the potential role and scope of political marketing, we first need to understand the nature of the electorate through voter behavior study. By integrating political product concept and modified purchasing behavior mode!, this research tries to examine the impact of candidate's perceived value as mediating variable to craft voting intention and voter behavior. While candidate perceived value developed by four components of political products: program, figure, political party, and presentation as well.

This research was conducted to Kabupaten Bandung and Kabupaten Blitar future voter on Chief of Country Election (Pilkada). Hypotheses have developed for six associations and tested with total of 250 respondents to participate in the survey and answered the questioners. Structural Equation Modeling with applicable software package LISREL 8.30 was used as data analysis method. Result supported four of hypothesized interactions, while two others unsupported with data collected.

The research found that program and figure together play important role to create candidate perceived value. This research also found that voter intention play significant role as mediator between candidate perceived value and voter behavior. The study contributes to research on drawing basic model of voter behavior model through political product development. In order to round off research model, there are some adding variables suggested."

"Permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimana proses ketatanegaraan yang berlangsung pads masa Demokrasi Terpimpin dengan melihat hubungan antara Soekarno, PKI dan AD. Topik ini menarik untuk diangkat karena terjadi konflik politik antara PKI dan AD untuk memperebutkan kekuasaan, dimana mereka juga saling memperebutkan simpati dari Soekarno. Berdasarkan hat tersebut permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perpolitikan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang melibatkan Soekarno, PKI dan AD serta bagaimanakah Soekarno mempertahankan politik perimbangan kekuatan (balance of power) dalam kaitannya dengan mempertahankan kekuasaan di satu pihak dan perebutan kekuasaan antara PKI dan AD dipihak lain.Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Politik dari David Easton, Teori kekuasaan dari Roberth Bierstedt, Teori Kharismatik dari Benedict R.O.G. Anderson dan Soemarsaid Moertono, Teori Partisipasi Politik dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, teori Partai Politik dari Sigmund Neumann, Teori Militer dari Finer, serta Teori Kekuasaan Negara dari Bertrand Russel. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis.Hasil temuan penelitian ini adalah Soekarno, PKI dan AD adalah tiga kekuatan yang saling mendukung dan membutuhkan pada masa Demokrasi Terpimpin. PKI sebagai pendukung Soekarno di bidang kekuasaan politik dan AD menjadi kekuatan Soekarno dalam menjalankan Demokrasi Terpimpin. Persoalan muncul ketika adanya perbedaan ideologi dan sudut pandang antara AD dan PKI. PKI tetap dipertahankan oleh Soekarno karena la tidak memiliki organisasi pendukung sehingga membutuhkan PKI sebagai pengimbang posisinya dengan AD. Segitiga persoalan ini semakin tajam sehingga mengakibatkan terjadinya pemberontakan G30S/PKI 1965 yang menewaskan petinggi-petinggi AD dan Soekarno dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.Teori Politik, Teori kekuasaan, Teori Kharismatik, Teori Partisipasi Politik Teori Partai Politik, Teori Militer, dan Teori Kekuasan Negara berinspiikasi positif terhadap konflik yang terjadi antara Soekarno, PKI dan AD.

---

The research question of the research is how the process of state administration is in the Guided Democracy by seeing the relation of Soekarno, Indonesian Communist Party (PKI), and the Army. The topic is interesting to be discussed because there was a political conflict between PKI and the Army to gain power and sympathy of Soekarno. Based on that, the problem in this thesis is how the political situation in Indonesia which involved Soekarno, PKI and the Army is. Other problem is how Soekarno maintained the balance of power between those two political actors related to his own power as a president.

Theories applied in the thesis are theory of politics from David Easton, theory of power from Roberth Bierstedt, theory of charisma from Bennedict ROG Anderson and Soemarsaid Moertono, theory of political participation from Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, theory of political party from Sigmund Neumann theory of military from SE Finer, and theory of state power from Bertrand Russell. This research applies qualitative research method and the technique of analysis is descriptive analytic.

The result of the research is that Soekarno, PICT, and the Army was three political powers which support each other in the era of Guided Democracy. The role of PKI was to support Soekarno in politics and the Army became the power resource for Soekarno in running Guided Democracy. Problem rose when there was an ideological conflict between PKI and the Army. The party was protected by Soekarno because he did not have any organization to support his political power. Thus, PKI became his equilibrium factor of his power against the Army. This triangle of politics sharpened so that culminated in the tragedy of G30SIPK.I in 1965 which killed some generals from the Army and Soekarno was expected as the most responsible person related to the tragedy.

Theories mentioned above have positive implication on the conflict of Soekarno, PKI and the Army."