Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa pemerintahan Presiden Rhee Syngman (1948-1960), badan militer terbuka lebar bagi kaum perempuan untuk menghadapi Perang Korea (1950-1953). Namun, memasuki masa pemerintahan militer Park Chung-hee (1962-1979), badan militer justru ditutup erat dari peran perempuan. Penelitian ini menganalisis peran seorang tentara perempuan Angkatan Udara Korea Selatan, Letnan Kim Kyung Oh, dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk membuka kembali akademi militer bagi perempuan setelah berhenti beroperasi pada masa pasca-Perang Korea. Dengan menggunakan metodologi strukturisme Lloyd, penyusunan historiografi perempuan ini berfokus pada peran Letnan Kim Kyung Oh dalam menghadirkan kembali peran perempuan dalam badan militer Angkatan Udara Korea Selatan, dengan memfokuskan pada sumber sejarah lisan dan catatan otobiografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Letnan Kim Kyung Oh dalam menghidupkan kembali peran perempuan di badan militer Angkatan Udara pada tahun 1963 hingga 1990-an memberi konsekuensi ekspansi peran perempuan yang signifikan dalam peningkatan kesetaraan sosial sebagai bentuk upaya demokratisasi Presiden Kim Young-sam (1993-1997) dengan sistem pemerintahan sipilnya. Kontribusi Letnan Kim berhasil melahirkan pilot-pilot perempuan Korea Selatan yang mencetak prestasi dalam membangun dunia penerbangan dan militer Republik Korea.

---

During the reign of President Rhee Syngman (1948-1960), military bodies were wide open for women to face the Korean War (1950-1953). However, entering the military administration of Park Chung-hee (1962-1979), the military body was strictly closed from the role of women. This research analyzes the role of one of Korean War female soldier of the South Korean Air Force, Lieutenant Kim Kyung Oh, in negotiating with the government to reopen the air force military academy for women after it stopped operating in the post-Korean War era. Using Lloyd's structurism methodology, this women's historiography focuses on Lieutenant Kim Kyung Oh's role in representing the role of women in the military agency of the South Korean Air Force, by focusing on oral historical sources and autobiographical records. This research shows that the role of Lieutenant Kim Kyung Oh in reviving the role of women in the air foce military in 1963 to 1990s resulted in a significant expansion of the role of women in increasing social equality as a form of democratization efforts by President Kim Young-sam (1993-1997) with its civil government system. Lieutenant Kim's contribution succeeded in giving birth to South Korean female pilots who made achievements in building the aviation and military of the Republic of Korea."

"The rapid development of aviation technology will bring the implication for the demands of pilot's professionalism. An important component in improving the professionalism is the quality of education system in Indonesian Air Force Flying School. The efforts to provide all the aviation knowledge to student in that school, always optimised by using internal and external sources of knowledge. One source of knowledge from outside the organisation is lesson learned from the results of investigation of PPKPU. However there are obstacles faced in the optimisation of the implementation of the education system that is unable to capture as many as possible of sources of knowledge and transfer it to students. This research is a study of KMS in Indonesian Air Force FLying School, reviewing the missing link between lesson learned resulted from the PPKPU."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas intervensi pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis finansial yang melanda pada tahun 1997. Pemerintah Korea Selatan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Korea Selatan dapat dengan cepat terlepas dari krisis. Oleh sebab itu, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah dalam menangani krisis finansial di Korea Selatan. Isu ini menarik untuk diteliti karena pada saat itu, Korea Selatan menerapkan sistem ekonomi market oriented, dengan adanya intervensi dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kompleks pada isu tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teori developmental state dan konsep intervention policy. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat memberikan dampak positif bagi Korea Selatan. Karena pada pemerintahan sebelumnya, adanya intervensi tersebutlah yang menimbulkan krisis finansial.

---

ABSTRAKThis study discusses the South Korean government 39 s intervention in overcoming the financial crisis that struck in 1997. The South Korean government has its own way of solving the problem so that South Korea can quickly escape the crisis. Therefore, the main question of this study is how the government handles the financial crisis in South Korea. This issue is interesting to examine because at that time, South Korea implemented a market oriented market economy, with the intervention of the government. This study uses qualitative methods to explore the complex factors on the issue. This research use developmental state theory and concept of intervention policy. The purpose of this study is to prove that government intervention in the economy can have a positive impact on the country. Because in the previous era, the existence of government intervention is the cause of the financial crisis."

"ABSTRAKInvasi Israel ke Libanon membuat Perserikatan Bangsa-bangsa membuat misiperdamaian internasional yang diberi nama UNIFIL (United Nations InterimForce in Lebanon. Untuk menyusun pasukan-pasukan dari negara-negaraanggotanya agar tergabung dalam UNIFIL, PBB melakukan seleksi terhadapnegara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dengan cara memberian mandatmelalui Resolusi DK PBB 1701. Indonesia merupakan negara yang dimandatkanoleh PBB setelah sebelumnya pasukan UNIFIL hanya diisi oleh negara-negaraanggota NATO (North Atlantic Treaty Organization).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan metodestudi kasus dari peristiwa yang terjadi di Libanon Selatan yang melibatkanIndonesia sebagai pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeper). Adapunpraktek pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) yang dilakukan Indonesiasesuai dengan landasan Politik Luar Negeri RI (Polugri).Penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta historis dimana pada tahun-tahunmiliter Indonesia tergabung dalam UNIFIL telah membangun citra positifIndonesia khususnya di Libanon. Hal tersebut berdasarkan temuan-temuanmengenai banyaknya prestasi yang diperoleh Kontingen Garuda yang dibuktikandengan berbagai macam penghargaan baik oleh pemerintah Indonesia, pemerintahLibanon maupun Perserikatan Bangsa-bangsa sehingga menjadi kebangaantersendiri bagi Indonesia.Namun demikian, pemerintah Indonesia sepertinya tidak lantas berpuas diridengan prestasi yang telah dicapai oleh tentara militernya. Dengan posisi militerIndonesia yang masuk dalam lima belas besar peringkat dunia, Indonesia masihmenginginkan masuk dalam posisi sepuluh besar peringkat militer dunia sehinggauntuk mencapai tujuan itu pemerintah terus melakukan upaya pembenahandidalam tubuh militer, penambahan jumlah personil yang dilengkapi dengan skill,penambahan anggaran yang menyesuaikan serta menjalin kerja sama denganaktor-aktor peacekeeping lainnya.

---

ABSTRACTIsraeli invasion to Southern Lebanon was responsed by the United Nations (UN)to make the international peace mission called UNIFIL (United Nations InterimForce in Lebanon). To prepare troops from member countries that are members ofUNIFIL, the UN undertook the selection by the UN Resolution called mandate.Indonesia is one of UN members countries which is mandated by the UN after theprevious UNIFIL troops only be filled by the member countries of NATO (NorthAtlantic Treaty Organization). A pride for Indonesia because through TentaraNasional Indonesia (TNI) in the name of nation internationally, but it is contrastwith what Indonesia’s had with alutsista is uncomplete.This study used a qualitative approach by emphasizing the study method of theectivity that occurred in South Lebanon as involving Indonesian peacekeepers.The practice of maintaining peace (peacekeeping) are conducted in accordancewith the foundation of Indonesian Politics of Foreign Affairs (Polugri), Conceptof Military Operations Other Than War (MOOTW) and defensive militarydoctrine and form of implementation of International Cooperation.This study was conducted based on the historical facts in the years in which theIndonesian military have joined the UNIFIL build a positive image of Indonesia,especially in Lebanon. It is based on the findings of the many achievements inGaruda Contingent as evidenced by the various awards by the Indonesiangovernment, the Lebanese government and the United Nations so that it becomesa moment of pride for Indonesia.However, the Indonesian government seems not necessarily satisfied with theachievements by military troops. By entering the Indonesian military position inthe world rankings fifteen, Indonesia still wanted inside the top ten world rankingmilitary so as to achieve the purpose that the government continues to makeefforts to reform the military in the body, increasing the number of personnel whoare equipped with skills, adding adjust budget and collaborate with otherpeacekeeping actors."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ancaman militer yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap nilai tukar dan indeks saham di Korea Selatan selama Korea Utara berada di bawah pemerintahan Kim Jong-un, yakni pada periode 2012-2017. Penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi ancaman berdasarkan jenisnya, dan juga melakukan analisis perusahaan-perusahaan pada tingkat sektor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari walaupun secara umum nilai tukar dan indeks saham tidak dipengaruhi oleh ancaman militer Korea Utara, pada tingkat sektor, dampak ancaman bisa saja tetap muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antar sektor perusahaan, pengaruh ancaman militer bisa berbeda-beda, tergantung dari karakteristik perusahaannya.

---

ABSTRACTThis research was intended to investigate the impact of North Korean military threats under the governance of Kim Jong un, that is from 2012 2017, on the exchange rate of South Korean Won and the stock prices of South Korean companies. This research was done by categorizing threats according to the types of the threats, and also by classifying the companies in South Korea according to their sectors. The result of this research shows that although exchange rates and stock index were not affected by North Korean military threat, but at sectoral level, the result might be different. Depending on the characteristics of the sectors, the impact can vary from one sector to another. "