Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia."

"

Negara menjamin hak dasar warga negara atas kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Munculnya virus SARS nCoV-2 yang menyebabkan sindrom dan penyakit COVID-19 yang terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019, mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengevakuasi 245 WNI yang terjebak di sana dan mengadakan karantina sebelum memulangkan mereka ke daerah asal. Dari pelaksanaan karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau, Bulan Februari 2020 lalu, penulis hendak melakukan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang-undangan dan studi pustaka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memiliki kapasitas mengatur dalam area pencegahan dan penanganan masuknya wabahnya penyakit menular dan resiko kesehatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam upaya karantina WNI di Natuna pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah terlaksana dengan cukup baik walaupun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya keteresediaan air bersih, penolakan warga sekitar area karantina, dan mis-koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia harus segera membuat Peraturan Menteri Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018.

 

---

Indonesia is obliged to ensure its citizens’ fundamental right to health care as stipulated in the Constitution. The outbreaks of SARS nCoV-2 virus which caused the syndrome and diseases of COVID-19 was first detected in Wuhan city, Hubei Province, China at the end of 2019, requiring the Government to evacuate 245 Indonesian citizens who were trapped there to held quarantine before returning them home. From the 14-day quarantine in Natuna, Riau in February 2020, the authors about to conduct research on the implementation of Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine in response to the outbreak of the COVID-19 disease in Indonesia. This research is a juridical-normative study. This research was conducted with statutory study and library studies. Law No. 6 of 2018 on health quarantine has a capacity to regulate in the area of prevention and treatment of the inclusion of infectious diseases and health risks that can pose a threat to public health. In Natuna quarantine, Law No. 6 of 2018 has been carried out quite well despite some constraints such as limited clean water, rejection of residents around the quarantine area, and miss-coordination between the central Government and the region. Ministry of Health of Indonesia must immediately create regulation under Minister of Health to support the implementation of LAW No. 6 of 2018.

 

"

"Ketahanan pangan merupakan kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi makanan dan kebutuhan makanan untuk hidup yang aktif dan sehat. Munculnya pandemi COVID-19 merupakan ancaman bagi ketahanan pangan rumah tangga karena kebijakan pembatasan sosial, penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaaan yang dapat mempengaruhi daya beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang berhubungan dengan ketahanan pangan rumah tangga selama pandemi COVID-19 di DKI Jakarta Tahun 2020. Penelitian cross-sectional ini menggunakan data sekunder dari penelitian yang berjudul “Situasi Ketahanan Pangan Keluarga dan Coping Mechanism dalam Kondisi Pandemi COVID-19 di Wilayah Urban dan Semi Urban Tahun 2020”. Sampel penelitian ini adalah 258 rumah tangga di DKI Jakarta. Analisis data univariat dan bivariat berupa uji Chi Square dan uji Regresi Logistik Ganda dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan 68.2% rumah tangga di DKI Jakarta mengalami rawan pangan. Hasil analisis bivariat menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan suami, pendapatan istri, pendidikan suami, pendidikan istri dan jumlah orang berpendidikan tinggi dengan ketahanan pangan rumah tangga selama pandemi COVID-19. Faktor dominan ketahanan pangan rumah tangga selama pandemi COVID-19 di DKI Jakarta tahun 2020 adalah pendapatan suami (OR = 3,688) setelah dikontrol oleh variabel pendapatan istri selama pandemi dan pendidikan istri sebagai variabel perancu.

---

Food security is a condition when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets food preferences and dietary needs for an active and healthy life. The emergence of the COVID-19 pandemic is a threat to household food security due to social restriction policies, declining in incomes and job losses that can affect purchasing power. This study aimed to determine the dominant factors of household food security during the COVID-19 pandemic in DKI Jakarta 2020. This cross-sectional study used secondary data from research entitled Situation of Family Food Security and Coping Mechanisms in COVID-19 Pandemic Situation in Urban and Semi-Urban Areas. The sample of this study was 258 households in DKI Jakarta. Data were analyzed using chi-square test and binary logistic regression. This research revealed that 68,2% of households experienced food insecure. The result of bivariate analysis revealed that husband’s income, wife’s income, husband’s education, wife’s education and number of high educated people had significant relationship to household food security during COVID-19 pandemic. Dominant factor of household food security during COVID-19 pandemic in DKI Jakarta in 2020 was husband’s income (OR = 3,688) after being controlled by wife’s income during pandemic and wife’s education as confounding variable."

"Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk bersikap dan merespon dengan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan Presiden untuk menerbitkan Perppu untuk penanganan pandemi Covid-19 menuai kontroversi berkaitan dengan materi muatan dan prosedural penerbitan Perppu. Penelitian ini bertujuan meninjau pilihan hukum kedaruratan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan implikasi pilihan hukum kedaruratan terhadap pembentukan produk hukum Perppu dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian menemukan bahwa pilihan hukum kedaruratan campuran sebagai pilihan hukum pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang menggabungkan pilihan berdasarkan undang-undang yang telah ada dan yang baru dibentuk serta menekankan pentingnya kontrol parlemen terhadap potensi praktik kesewenang-wenangan Presiden. Karena itu diperlukan respon dan sikap DPR RI secara objektif dalam melegitimasi tindakan Presiden yang secara subjektif ditetapkan melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Prosedur pengawasan DPR RI dalam mengesahkan Perppu menjadi undang-undang harus mengedepankan permusyawaratan proporsional berdasarkan hukum tidak hanya mengandalkan kepentingan politik semata. Sebaliknya Presiden perlu mempertimbangkan setiap pilihan kebijakan selama menangani pandemi Covid-19 dan menerima evaluasi serta kritik agar senantiasa berjalan berdasarkan atas hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan hak dan kepentingan rakyat. Melalui penelitian ini diharapkan setiap elemen pemerintahan maupun rakyat dapat bahu-membahu dan memberikan sinyal kekompakan dalam mencari jalan keluar bersama untuk menyelamatkan negeri dari pandemi yang masih tak kunjung menepi.

---

The Covid-19 pandemic has forced the government to act and respond quickly with appropriate decision. The President's decision to issue a lieu of law for handling the Covid-19 pandemic has sparked controversy regarding the substantive and procedural lieu of law issuance. This research intends to observe the government's emergency law option in dealing with the Covid-19 pandemic and the implications of emergency law options on the formation of the lieu of law using the juridical-normative method. This research found that the mixture of mixed emergency option combines options based on existing laws and newly formed and emphasizes the importance of parliamentary control over the President arbitrary power potential. Therefore, it requires an objective response and attitude from the House of Representatives is needed to legitimate the President's actions subjectively determined through the issuance Lieu of Law Number 1 of 2020 and Lieu of Law Number 2 of 2020. The House of Representatives oversight procedure in ratifying lieu of law must prioritize proportional deliberation based on the law not rely solely on political interests. On the other hand, the President needs to consider his decision consequences and accept evaluations and criticisms that always walk according by law without compromising the rights and interests of the people. Through this research, it is hoped that every element of the government and the people can work together and give a signal of solidarity in finding a way out together to save the country from the pandemic that is still not over."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sebagai bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, serta pihak lain yang dipandang perlu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020 serta Pasal 14 Keputusan Ketua KPCPEN 1/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020, yakni memberikan pertimbangan, rekomendasi, serta arahan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

---

COVID-19 pandemic in Indonesia prompted the government to form COVID-19 Task Force as part of the COVID-19 Handling Committee and National Economic Recovery (KPCPEN). The Task Force can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study aims to discuss how the authority of the Task Force for Handling COVID 19 is and how their policy applies, in this case the author takes example which is prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries/agencies, local governments, academics, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020 and Article 14 of KPCPEN Chairperson Decree 1/2020. Other authority is to provide considerations, recommendations, and directions to governors and regents/mayors to form a COVID-19 Task Force as listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID- 19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up the Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply with the said ministerial regulations are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014."

"Penyakit COVID-19, yang etiologinya adalah virus korona SARS-CoV2, telah menjadi pandemi dan masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Virus ini menyerang sistem pernapasan tubuh dan menyebabkan kematian melalui mekanisme gagal napas. Indonesia memasuki tahun 2021 di peringkat ke-20 sedunia dalam jumlah kasus konfirmasi positif terbanyak, yakni dengan jumlah sebesar 751,270 kasus dan 22,329 kematian. Pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan berbagai kebijakan upaya preventif seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), 3M dan 3T. Namun angka kejadian dan kematian akibat COVID-19 masih terus meningkat. Penting untuk dapat ditelusuri faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko kematian pasien positif COVID-19 dan bagaimanakah respon kepatuhan masyarakat akan implementasi upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menelusuri efek dari usia lanjut (>=60 tahun), jenis kelamin, adanya gejala saluran pernapasan, gejala luar saluran pernapasan, riwayat komorbid seperti diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal kronik, gangguan hati kronik, penyakit paru obstruktif kronik dan obesitas dengan analisis kohort retrospektif. Data analisis diperoleh dari penelusuran epidemiologis (PE) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta di lima wilayah DKI Jakarta sejak bulan Maret - September 2020. Sedangkan untuk respon kepatuhan masyarakat akan dinilai dari sudut pandang petugas kesehatan, yakni dengan diskusi kelompok bersama petugas Sudinkes dan puskesmas lima wilayah DKI Jakarta. Dari 35,463 sampel data PE Dinkes, diketahui ada 1017 kematian (2.87%). Analisis multivariat regresi logistik menunjukan bila usia lanjut (>=60 tahun) meningkatkan RR kematian sebesar 6.736 (95% IK 5.538 - 8.193), jenis kelamin laki-laki sebesar 1.305 (95% IK 1.113 - 1.529), adanya gejala saluran pernapasan sebesar 2.563 (95% IK 2.034 - 3.229), adanya gejala luar saluran pernapasan sebesar 2.485 (95% IK 1.965 - 3.142), riwayat gagal ginjal kronik sebesar 3.227 (95% IK 2.154 - 4.834), adanya riwayat hipertensi sebesar 4.396 (95% IK 3.196 - 6.047) dan riwayat diabetes mellitus sebesar 4.415 (95% IK 2.846 - 6.849). Persepsi petugas kesehatan akan kepatuhan masyarakat adalah seragam di lima wilayah, yakni kepatuhan dinilai baik pada masa awal pandemi dan semakin melonggar seiring berjalannya waktu. Hambatan yang ditemui pada umumnya berakar dari kurangnya pengetahuan masyarakat akan penyakit COVID-19 dan bagaimana untuk mencegahnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bila usia lanjut, jenis kelamin, gejala saluran pernapasan, gejala luar saluran pernapasan, riwayat hipertensi, diabetes mellitus dan gagal ginjal kronik meningkatkan resiko mortalitas pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta. Selain itu kepatuhan masyarakat dinilai petugas kesehatan semakin melonggar, sehingga upaya preventif primer yang dilakukan pemerintah perlu diperdalam dengan menjangkau dengan dialog kelompok-kelompok yang masih tidak patuh.

---

COVID-19, which is caused by SARS-CoV2 coronavirus, have spread into a pandemic and entered Indonesia in March 2020. COVID-19 attacks human respiratory system and causes death by means of respiratory failure. Indonesia started 2021 in the 20th position worldwide for the country with most confirmed COVID-19 cases, with 751,270 cases and 22,329 deaths. The government have responded by issuing various preventive policy, such as Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 3M and 3T. However, the cases and deaths per day continues to rise. It is imperative that factors increasing COVID-19 mortality can be identified and how its citizen responded to government’s efforts to implement its preventive policies. The study will explore the effect of elderly age (>=60 years old), gender, presence of respiratory symtoms, presence of extra-pulmonary symptoms, comorbids such as diabetes mellitus, hypertension, chronic renal failure, chronic liver disease, chronic obstructive pulmonary disease and obesity by using retrospective cohort analysis. Analysis data were obtained from Jakarta Provincial Department of Health’s (Dinkes) epidemiological investigation (PE) in DKI Jakarta’s five region from March-September 2020. To determine how obedient the citizen was, group discussions were held with health officials from the Department of Health and officials from Puskesmas in DKI Jakarta’s five region. From 35,463 data samples from Dinkes’ PE, there were 1017 deaths (2.87%). Multivariate logistic regression revealed that elderly age (>=60 years old) increases mortality risk by 6.736 (95% CI 5.538 - 8.193), male gender by 1.305 (95% CI 1.113 - 1.529), presence of respiratory symptoms by 2.563 (95% CI 2.034 - 3.229), presence of extra-pulmonary symptoms by 2.485 (95% CI 1.965 - 3.142), history of chronic renal failure by 3.227 (95% CI 2.154 - 4.834), hypertension comorbid by 4.396 (95% CI 3.196 - 6.047) and diabetes mellitus comorbid by 4.415 (95% CI 2.846 - 6.849). Health officials’ perception of citizen’s obedience were uniform in all five regions, in which they were obedient in the early period of pandemic, and it grew worse the longer the pandemic goes on. Most of the obstacles health officials met on the field originated from the citizen’s lack of knowledge about COVID-19 and how to prevent it from spreading. From this study, we acquired the knowledge that elderly age, male gendered, having respiratory symptoms, having extra-pulmonary symptoms, having comorbids such as hypertension, diabetes mellitus and chronic renal failure increases DKI Jakarta COVID-19 patients’ mortality risk. We also found that citizen’s obedience in health officials’ perspective have worsened, which warrants more effort from the government to implement primary prevention measures by method of dialogues with certain disobedient group in society."

"Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling terdampak oleh virus ini dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2021 sejumlah 96.785 kasus. Oleh karena itu, pada tahun 2021 silam, diberlakukan kebijakan PPKM untuk menekan pola persebaran virus Covid-19 tersebut. Pada penelitian ini, akan dikaji bagaimana persebaran Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro yang berlangsung dari tanggal 9 Februari 2021 hingga 25 Juli 2021 terhadap faktor lingkungan, yaitu kualitas udara serta faktor sosial, yaitu kepadatan penduduk, keberadaan transportasi umum, dan sirkulasi penduduk (penduduk keluar masuk). Selama periode ini, nantinya pola persebaran virus Covid-19 akan dianalisa menggunakan bantuan GIS atau Geographic Information System dengan metode hot spot analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penderita Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro lebih banyak berdomisili di kecamatan yang terletak di pinggiran Jakarta atau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan kecamatan yang terletak di bagian tengah Jakarta, persebarannya cenderung terkendali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran Covid-19 seperti faktor lingkungan alam dan sosial, diketahui tidak memiliki pengaruh dan signifikansi yang kuat terhadap tiap faktor yang diduga mempengaruhi persebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

---

Corona Virus Disease 2019, commonly abbreviated as Covid-19, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2. DKI Jakarta Province is one of the provinces in Indonesia most affected by this virus, with the highest number of cases in 2021 totaling 96,785 cases. Therefore, in 2021, the PPKM policy was implemented to suppress the pattern of the spread of the Covid-19 virus. In this study, it will be studied how the spread of Covid-19 in DKI Jakarta occurred during the Micro PPKM period, which took place from February 9th, 2021, to July 25th, 2021,regarding environmental factors, namely air quality, and social factors, namely population density, availability of public transportation, and circulation residents (population in and out). During this period, the pattern of the spread of the Covid-19 virus will be analyzed with the help of GIS, or Geographic Information System, using the hot spot analysis method. The results of this study indicate that more sufferers of Covid-19 in DKI Jakarta during the Micro-PPKM period lived in sub-districts located on the outskirts of Jakarta or directly adjacent to West Java Province. While the sub-districts are located in the central part of Jakarta, their distribution tends to be controlled. The factors that influence the spread of Covid-19, such as natural and social environmental factors, are known to have no strong influence or significance for each factor that is suspected of influencing the spread of Covid-19 in DKI Jakarta."

"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah kebijakan untuk menanggulangi situasi darurat kesehatan masyarakat dari penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perppu ini berisikan kebijakan pemerintah yang mengesampingkan beberapa aturan-aturan keuangan negara, salah satunya mengenai batasan defisit anggaran. Langkah Presiden ini menimbulkan pertanyaan mengapa tidak menempuh pengusulan perubahan APBN terlebih dahulu, mengapa Perppu bisa menentukan defisit APBN, dan bagaimana implikasi defisit anggaran yang melebih batas terhadap risiko fiskal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Presiden mengimplementasi kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara menerbitkan perppu agar pelaksanaan APBN dan roda pemerintahan pemerintahan dapat berjalan di masa darurat. Perppu mengubah ketentuan batas defisit anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebab memiliki kedudukan yang sama dengan UU. Peningkatan defisit anggaran berimplikasi pada risiko fiskal yang memberikan tekanan pada fiskal dan mempersempit ruang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan fiskal sehingga berpotensi menurunkan kemampuan fiskal dalam menjaga kesinambungan keuangan negara. Saran bagi Pemerintah dalam membuat aturan dan kebijakan pelaksanaan dari perppu harus diikuti pengawasan yang baik untuk memastikan penyaluran dana dapat mencapai tujuan. Bagi DPR RI perlu mempersingkat tahapan pembahasan APBN Perubahan di masa darurat. Undang-undang tentang keuangan negara perlu direvisi terkait ketentuan mengenai keuangan negara pada saat keadaan darurat

---

The President of the Republic of Indonesia Joko Widodo issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 as a policy step to tackle a public health emergency situation from Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This Perppu contains government policies that override several regulations on state finances, one of which is about limiting the budget deficit. The President's move raises the question of why he did not propose amendments to the APBN first, why the Perppu can determine the APBN deficit, and what is the implication of a budget deficit that exceeds the limit on fiscal risk. This study uses a normative juridical approach, which refers to the legal norms of legislation, with descriptive analytical research specifications and the results are analyzed qualitatively. The results showed that in an emergency situation the time available is very short and requires extraordinary policies. The President implements his authority as the holder of government power and the management of state finances to issue a perppu so that the implementation of the APBN and the wheels of government administration can run in emergency state. The Perppu changes the budget deficit limit provisions regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance because it has the same position as the Law. An increase in the budget deficit has implications for fiscal risk that puts pressure on the fiscal and narrows the space for the government to make fiscal policies so that it has the potential to reduce fiscal capacity in maintaining the sustainability of state finances. Advice for the Government in making rules and implementation policies of the Perppu must be followed by good supervision to ensure that the distribution of funds can achieve its goals. For the DPR RI, it is necessary to shorten the stages of discussing the Revised APBN in the emergency period. The law on state finance needs to be revised in relation to provisions regarding state finances in times of emergency"

"Reksadana adalah salah satu jenis investasi yang diminati oleh banyak orang, karena dilakukan oleh manajer investasi sehingga investor dapat merasa lebih aman. Reksadana saham merupakan jenis reksadana yang dapat memberikan return terbesar. Namun reksadana tidak terlepas dari risiko sistematis atau faktor ekonomi makro seperti IHSG, Nilai Tukar, inflasi, dan kasus Covid-19 yang berpengaruh terhadap kinerja reksadana. Terdapat 172 sampel reksadana saham yang diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah IHSG dan nilai tukar berpengaruh signifikan negative, inflasi berpengaruh signifikan positif sedangkan kasus Covid-19 tidak berpengaruh signifikan pada Kinerja reksadana saham di Indonesia.

---

Mutual funds are one type of investment that many people are interested in, because they are carried out by investment managers where investors can feel more secure. There are seven types of mutual funds, stock mutual funds are the type of mutual funds that can provide the biggest returns. However, mutual funds cannot be separated from system risk, the purpose of this study is to analyze the effect of macroeconomic factors such as inflation, exchange rates, JCI, and the case of Covid-19 on the return of stock mutual funds in Indonesia. A sample of 172 mutual funds were selected using purposive sampling technique and tested in this study, data were collected from Thompson Reuters and Bank Indonesia. The method used in this research is multiple linear regression analysis. The result of this research is JCI and exchange rate have a negative significant effect and inflation have a positive significant effect on equity mutual funds performance in Indonesia, while the covid-19 cases has no significant effect on equity mutual fund performance."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satunya adalah dampak bagi sektor ekonomi, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena kebijakan pemerintah di masa pandemi seperti pembatasan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab, akhirnya pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat. Namun distribusi bansos di lapangan ternyata belum merata, tidak semua warga yang membutuhkan menerima bansos. Permasalahan ini juga berkaitan dengan pendataan penerima bansos. Maka dari itu, untuk memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan haknya, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Koalisi Pemantau Bansos melakukan advokasi serta audit sosial terkait distribusi bantuan sosial. Selain mendapat respons yang baik dari masyarakat yang telah dibantunya, upaya ini mendapat respons positif dari pemerintah hingga akhirnya terjadi proses kolaborasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah DKI Jakarta dengan SPRI serta Koalisi pada masa pandemi dengan menggunakan teori collaborative governance. Teori yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007) ini dijelaskan sebagai strategi dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan beragam pemangku kebijakan di forum yang sama untuk membuat konsensus bersama. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan jika kolaborasi yang dilakukan Pemerintah DKI dengan SPRI terjalin dengan cukup baik dengan adanya pemutakhiran sistem DTKS serta terbantunya warga yang membutuhkan untuk mendapat bantuan sosial. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sejarah interaksi yang minim konflik, adanya pandemi sebagai pendorong kolaborasi, hingga sosok pemimpin yang dapat memfasilitasi kebutuhan kedua stakeholders

---

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on people's survival. One of them is the impact on the economic sector, where many people have lost their jobs due to government policies during the pandemic such as social restrictions. As a form of responsibility, the government finally provides social assistance (Bansos) for the community. However, the distribution of social assistance in the field is not evenly distributed, not all residents who need it receive social assistance. This problem is also related to data collection on social assistance recipients. Therefore, to ensure that citizens in need get their rights, the DKI Jakarta Indonesian People's Struggle Union (SPRI), which is also part of the Coalition for Social Assistance Monitoring, conducts advocacy and social audits regarding the distribution of social assistance. In addition to receiving a good response from the communities it has assisted, this effort received a positive response from the government, which led to a collaborative process. Therefore, the purpose of this research is to analyze the collaboration that exists between the Government of DKI Jakarta and SPRI and the Coalition during the pandemic by using collaborative governance theory. The theory put forward by Ansell and Gash (2007) is explained as a strategy in governance that involves various stakeholders in the same forum to create a common consensus. The data sources used in this study are primary and secondary data with qualitative methods. Data collection techniques were obtained from interviews and literature studies. The results of this study show that the collaboration carried out by the DKI Government and SPRI is going quite well with the updating of the DTKS system and assisting residents who need to get social assistance. This can happen due to a history of interaction that has minimal conflict, the existence of a pandemic as an incentive for collaboration, to a leader who can facilitate the needs of both stakeholders."