Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengkaji perluasan fungsi, tugas dan peran dari Korbrimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022 Papua. Selain itu untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan Operasi Damai Cartenz di Papua yang menggantikan operasi sebelumnya yakni Operasi Nemangkawi dan menjelaskan perlunya pengembangan fungsi dan peran Brimob Polri selain fungsinya sebagai satuan pemukul. Metode yang digunakan  yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelurusan berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua merupakan operasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel Brimob yang dikerahkan dalam operasi mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui strategi preemtif dan preventif. Personel Brimob yang diterjunkan dalam operasi damai ini menjalankan pengembangan fungsi, yakni meliputi fungsi intelijen, fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi binmas dan fungsi kehumasan. Kompetensi personel Brimob dalam menjalankan fungsi tersebut dibekali dengan pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Fungsi penegakan hukum masih dilakukan. Pendekatan komunikasi dialogis juga dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga mahasiswa. Standar operasional procedure  penting sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob dalam menjalankan fungsi dan perannya di Papua. Dari Operasi Damai Cartenz 2022 ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala diversifikasi peran Brimob dalam menjalankan operasi tersebut. Kendala tersebut adalah potensi gangguan berupa luas wilayah, kondisi cuaca, kondisi alam dan sebagainya, ambang gangguan seperti keberadaan KKB dan KKP dan segala aktivitasnya dan gangguan nyata seperti tindakan pidana yang dilakukan KKB dan KKP.

---

This research is motivated to examine the expansion of the functions, duties and roles of the Korbrimob in Operation Peace Cartenz 2022 Papua. In addition, to explain the urgency of implementing the Cartenz Peace Operation in Papua which replaced the previous operation, namely Operation Nemangkawi and explain the need to develop the functions and roles of Brimob Polri in addition to its function as a strike unit. The method used is qualitative method. Data were obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through browsing various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Peace Cartenz 2022 in Papua was an operation to maintain the stability of security and public order. Brimob personnel deployed in the operation prioritize a humanitarian approach through preemptive and preventive strategies. Brimob personnel deployed in this peace operation carry out the development of functions, which include intelligence functions, investigation and investigation functions, public relations functions and public relations functions. The competence of Brimob personnel in carrying out these functions is equipped with previous training and education. The law enforcement function is still being carried out. A dialogic communication approach is also carried out by approaching community leaders, religious leaders, traditional leaders, and also students. Standard operating procedures are important as guidelines for members of the National Police including Brimob in carrying out their functions and roles in Papua. From this Cartenz 2022 Peace Operation, there are factors that become obstacles to the diversification of Brimob's role in carrying out the operation. These obstacles are potential disturbances in the form of area, weather conditions, natural conditions and so on, disturbance thresholds such as the presence of KKB and KKP and all their activities and real disturbances such as criminal acts committed by KKB and KKP.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Tugas Operasi Rasaka Cartenz dalam kontribusinya melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah Papua serta untuk menganalisis efektifitas yang dilakukan dalam Operasi Rasaka Cartenz untuk membangun perdamaian di Papua melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk menjaga validitasnya.Permasalahan konflik diwilayah Papua yang tak kunjung usai merupakan kesalahan dalam sistem yang dibangun sejak lama. Tujuan perdamaian tidak tercapai karena masih adanya gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sering menyerang pihak tidak bersalah. Upaya paksa dan tindakan represif sudah banyak dilakukan untuk melawan kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Namun, Polri hadir dengan Operasi Rasaka Cartenz untuk menjaga perdamaian dan menurunkan ego dari para simpatisan.Gangguan dari KKB di Papua mengancam stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendidikan dan layanan kesehatan harus tetap tersedia. Operasi Rasaka Cartenz berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat Papua, terutama melalui Program Binmas Noken. Program ini fokus pada penegakan hukum, pendidikan, dan kesehatan, serta memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Binmas Noken berperan dalam mendukung pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil serta membangun perdamaian jangka panjang. Operasi Rasaka Cartenz dan Binmas Noken menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah keamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.Tidak dapat disangkal bahwa proses membangun perdamaian di Papua penuh dengan tantangan. Gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan ketidakadilan pembangunan masih menjadi rintangan besar. Namun, Operasi Rasaka Cartenz menunjukkan komitmen dalam menghadapi tantangan ini dengan tidak pada upaya pemberantasan KKB tetapi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua yang mana kompleksitas masyarakat yang tergabung hanya sebagai simpatisan KKB dapat Kembali bergabung dengan NKRI.Strategi community relations oleh Satgas Rasaka Cartenz melibatkan pendekatan humanis, informasi akurat melalui media, kolaborasi dengan tokoh lokal, dan pelatihan untuk tokoh masyarakat. Revitalisasi peran Polri dalam kemitraan dan partisipasi masyarakat juga penting. Transparansi informasi dan komunikasi efektif membangun kepercayaan publik. Satgas Rasaka Cartenz memperkuat hubungan dengan masyarakat Papua dan menciptakan lingkungan kondusif untuk kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan strategi ini.Meskipun perdamaian mungkin belum sepenuhnya tercapai, upaya untuk "To Win the Heart and Mind the People of Papua" melalui Operasi Rasaka Cartenz adalah langkah penting dalam membangun dasar bagi perdamaian. Kepercayaan dan hubungan yang terjalin antara polisi dan masyarakat akan menjadi pilar yang kuat dalam membentuk masa depan yang lebih damai dan stabil di Papua.Operasi ini mengadopsi pendekatan yang tidak berfokus pada penegakan hukum tetapi pada upaya untuk membangun perdamaian secara humanis. Program Binmas Noken, misalnya, mengedepankan dialog, kolaborasi, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Pendekatan ini penting dalam mencegah eskalasi konflik dan dalam jangka panjang, membentuk dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan.

---

This research aims to analyze the role of the Operation Rasaka Cartenz Task Force in its contribution through community empowerment in the Papua region and to analyze the strategies carried out in Operation Rasaka Cartenz to build peace in Papua through community empowerment. This research uses a qualitative research approach by means of interviews, observations, and document studies. This research uses data triangulation to maintain its validity.

The conflict problem in the Papua region that has never ended is a mistake in the system that was built a long time ago. The goal of peace has not been achieved because there is still interference from the Armed Criminal Group (KKB), which often attacks innocent parties. Many coercive efforts and repressive measures have been carried out to combat the crimes against humanity that have occurred. However, the National Police was present with Operation Rasaka Cartenz to maintain peace and reduce the egos of sympathizers.

Disruption from the KKB in Papua threatens the stability and welfare of society. However, education and health services must remain available. Operation Rasaka Cartenz plays an important role in empowering the Papuan people, especially through the Binmas Noken Program. This program focuses on law enforcement, education, and health, as well as strengthening police relations with the community through community empowerment. Binmas Noken plays a role in supporting education and health in remote areas and building long-term peace. The Rasaka Cartenz and Binmas Noken operations demonstrate a commitment to addressing security issues and improving the quality of life of the Papuan people.

It cannot be denied that the process of building peace in Papua New Guinea is full of challenges. Disruption from the Armed Criminal Group (KKB) and development injustice are still major obstacles. However, Operation Rasaka Cartenz shows a commitment to facing this challenge not in efforts to eradicate the KKB but in improving the quality of life of the Papuan people, where the complexities of people who are members only as KKB sympathizers can return to joining the Republic of Indonesia.

The community relations strategy of the Rasaka Cartenz Task Force involves a humanist approach, accurate information through the media, collaboration with local figures, and training for community leaders. Revitalizing the role of the National Police in partnerships and community participation is also important. Information transparency and effective communication build public trust. The Rasaka Cartenz Task Force strengthens relations with the Papuan people and creates a conducive environment for cooperation in maintaining security and order with this strategy.

Although peace may not have been fully achieved, efforts to "win the hearts and minds of the people of Papua" through Operation Rasaka Cartenz are an important step in building the basis for peace. The trust and relationship that exists between the police and the community will be a strong pillar in shaping a more peaceful and stable future in Papua New Guinea.

This operation adopts an approach that focuses not on law enforcement but on efforts to build peace in a humane manner. The Binmas Noken program, for example, prioritizes dialogue, collaboration, and non-violent conflict resolution. This approach is important in preventing conflict escalation and, in the long term, forms the basis for sustainable peace."

"Gerakan separatis di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua. Di sisi yang lain, bila tidak ditangani dengan segera maka dapat menjadi bom waktu dan ancaman disintegrasi bagi keutuhan NKRI. Berbagai upaya kepolisian sudah dan masih terus dilakukan guna menanggulangi separatisme kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Brimob sebagai garda terdepan Polri dalam penanganan gangguan keamanan yang bersifat kontijensi dituntut harus optimal dalam penggunaan pendekatan-pendekatan penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini, khususnya pendekatan intelijen. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran dan pemanfaatan penggunaan intelijen oleh Brimob Polri dalam upaya penanggulangan separatisme di Papua dan langkah-langkah optimalisasi peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan kunci dan data dianalisis dengan menggunakan metode reduksi. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, setiap fungsi pada tubuh Polri memiliki perannya masing-masing namun saling berkesinambungan satu sama lain; (2) Dukungan informasi intelijen bagi pergerakan pasukan Brimob yang bertugas dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sudah baik namun dirasa belum maksimal dan (3) Adanya keengganan dalam tubuh Polri dan Brimob untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan maneuver lapangan yang secara dramatis berujung kepada penurunan ketangkasan daya tembak, daya maneuver dan daya jelajah pasukan Brimob khususnya di medan yang bergunung dan berbukit.

---

The separatist movement in Papua is now an issue that has not yet found a solution based on a comprehensive and dynamic strategy in the context of adapting to developments in Papua. On the other hand, if it is not handled immediately, it can become a time bomb and threat of disintegration for the integrity of the Republic of Indonesia. Various police efforts have been and are still being made to tackle the separatism of armed criminal groups (KKB) in Papua. Brimob as the front line of the National Police in handling contingent security disturbances is demanded to be optimal in using these approaches to tackle the Armed Criminal Group (KKB), especially the intelligence approach. This study aims to examine the role and use of intelligence by Brimob Polri in countering separatism in Papua and the steps to optimize this role. This study used a qualitative approach by conducting interviews with a number of key informants and the data were analyzed using the reduction method. The results of the research are: (1) In handling the Armed Criminal Group in Papua, each function within the National Police has its own role but is mutually sustainable; (2) Intelligence information support for the movement of Brimob troops tasked with handling the Armed Criminal Group in Papua is good but is not maximal and (3) Reluctance within the National Police and Brimob to maintain and develop dexterity in field maneuvers which dramatically leads to a decrease in dexterity. firepower, maneuverability and cruising range of Brimob troops, especially in mountainous and hilly terrain."

"Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana perempuan Kamoro beradaptasi terhadap perubahan lingkungan berdasarkan kajian terhadap pengalaman individu perempuan Kamoro dengan budayanya yang matriarkhal dalam interaksiya dengan kondisi ekologisnya yang rusak. Kerangka analisis yang dipakai adalah politik ekologi feminis. Metode penelitian ini adalah studi kasus feminis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan observasi. Hasil analisis memberikan kesimpulan tiga hal yakni: pertama, perempuan Kamoro memiliki cara beradaptasi tertentu terhadap perubahan ekosistimnya. Cara beradaptasi itu mengacu pada gendered knowledge, gendered environmental rigths and responsibilities dan gendered environmental grass roots political activism. Kedua, cara pandang tentang dan memperlakukan alam dan perempuan sebagai objek telah mengganggu relasi dan peran laki-laki, perempuan, dan alam. Akibatnya adalah kerusakan ekologi dan ketidakberdayaan perempuan. Ketiga, relasi perempuan dan alam adalah sebuah relasi yang penting. Penelitian ini menyarankan: pertama, pemerintah perlu kaji kembali paradigma pembangunan, pemerintahan yang demokratis dan transparansi sehingga memungkinkan kontrol masyarakat, dalam era otonomi ada bagi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, PTFI perlu mempertimbangkan prinsip keadilan gender yang proposional dan berperspektif gender dalam program pemberdayaan masyarakat dan mengacu pada cara perempuan Kamoro melakukan adaptasi atas perubahan ekosistimnya. Ketiga, perempuan Kamoro berhenti melakukan internalisasi nilai sebagai pencari nafkah, mengkaji kembali bentuk-bentuk penindasan bagi perempuan Kamoro dalam budaya, untuk melahirkan kembali cara pandang baru tentang relasi perempuan, alam, dan laki-laki yang lebih harmonis, serta perempuan Kamoro membangun kekuatan kolektif yang independen dan mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak.

---

The focus of the research is to explain how Kamoro women adapt to the environmental changes based on a study on the individual daily life experiences of Kamoro women with their matriarchal culture in interaction with the damaged ecological condition. The research method used is a Feminist Political Ecology. The data are collected by conducting in-depth interview, involved supervision, and observation.

The result of the analysis suggests three conclusions. First, Kamoro women possess a certain method of condition to face the changes in the ecosystem. This method of adaptation refers to the gender knowledge, gendered environmental rights and responsibilities as well as gendered environmental grassroots political activism. Second, the view point on and the treatment toward nature and women as the subject have disrupted the relation and the role of men, women, and nature. It results in the damaged ecology and powerlessness in women. Third, relation between women and nature is an important relation.

The research proposes a number of suggestions: First, the government needs to review the paradigm of development, the democratic and transparent government, so that the community control can be carried out, and in the area of regional autonomy the local wisdom is considered in the management of environment. Second, PTFI needs to consider the principle of gender justice which is proportional and has gender perspective in the community development program and which refers to the method used by Kamoro women to adapt to the changes in the ecosystem. Third, Kamoro women cease to do the value internalization as a financial provider, review the kinds of oppression against Kamoro women in the area of culture, in order to relive a new viewpoint on a more harmonious relation among women, nature, and men, and Kamoro women should build an independent, collective power and develop their network with various parties."

"Efektifitas operasi intelijen secara langsung berkaitan dengan perilaku petugas intelijen dan tergantung pada sikap moral dan nilai mereka. Kekhususan operasi intelijen dapat menyebabkan dilema moral dalam perilaku petugas. Metode operasi lembaga intelijen mencakup elemen taktis etis dan elemen yang bertentangan dengan prinsip etika yang diterima secara umum dapat mengerdilkan nilai-nilai demokrasi dan nila-nilai mendasar yang didukung oleh negara. Penelitian ini menganalisis masalah etika yang dihadapi dalam proses menggunakan prinsip-prinsip HUMINT dan metode just intelligence dengan menggunakan studi kasus dalam penanganan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Subyek penelitian tentang penanganan gerakan separatisme di Papua yang menganalisis etika human intelligence secara evaluatif internal masih sangat terbatas. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis terhadap model perilaku integral awal dari petugas intelijen berdasarkan konteks pilihan dan implikasi operasional yang dapat mendorong diskusi ilmiah tentang subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangsungan operasi intelijen di Papua memenuhi unsur legalitas dan sesuai standar prinsip Just Intelligence Model. Kendati demikian, untuk memaksimalkan penanganan ancaman Organisasi Papua Merdeka perlu dilakukan kolaborasi kemampuan Human Intelligence seluruh lintas lembaga intelijen dalam satu komando yang integratif.

---

The effectiveness of intelligence operations is directly related to the behavior of intelligence officers and depends on their moral attitude and values. The specificity of intelligence operations can cause moral dilemmas in the behavior of officers. The method of operation of an intelligence agency includes ethical tactical elements and elements that are contrary to generally accepted ethical principles that can undermine democratic values ​​and fundamental values ​​supported by the state. This study analyzes the ethical problems encountered in the process of using the HUMINT principles and the just intelligence method by using case studies in handling the Free Papua Movement (OPM). Research subjects on handling separatist movements in Papua who analyze ethics of human intelligence in an internal evaluative basis are still very limited. This thesis uses a qualitative approach with a theoretical analysis of the initial integral behavioral models of intelligence officers based on the context of choice and operational implications that can encourage scientific discussion of research subjects. The results showed that the continuity of intelligence operations in Papua fulfills the element of legality and conforms to the Just Intelligence Model principles. However, to maximize the handling of the threat from Free Papua Organization, it is necessary to collaborate on the capabilities of Human Intelligence across all intelligence agencies in one integrated command."

"Dalam rangka mewujudkan sinergitas seluruh penyelenggara Intelijen Negara, Undang-Undang No 17 Tahun 2011 telah mengamanatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator Intelijen Negara, sekaligus perlunya pengawasan internal dan eksternal intelijen guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara. Sayangnya, interpretasi pengawasan eksternal intelijen masih bias dalam melihat ruang lingkup wewenang Tim Pengawas Intelijen yang terkesan membatasi diri pada operasi intelijen yang hanya dilakukan oleh Badan Intelijen Negara saja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi pengawasan oleh legislatif diimplementasikan dalam studi kasus pelibatan fungsi intelijen negara dalam operasi penegakan hukum Nemangkawi sebagai bagian dari operasi kontrainsurgensi di Papua. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kepala Operasi Nemangkawi terkait pelaksanaan operasi Nemangkawi, dan Tim Pengawas Intelijen DPR RI untuk melihat implementasi fungsi pengawasan oleh legislatif. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi Pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep diantaranya teori kontrainsurgensi, collaborative governance, konstruksi ideal interaksi Intelijen-Negara, dan konsep pengawasan intelijen. Hasil penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap Satgas Intelijen Nemangkawi mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya keterbatasan wewenang yang hanya melaksanakan fungsi pengawasan jika ada laporan penyimpangan fungsi intelijen dari internal BIN dan masyarakat. Padahal, masih adanya permasalahan egosektoral antar komunitas intelijen di Papua perlu menjadi perhatian serius negara. Kaburnya garis pertanggungjawaban Binda Papua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara pada Satgas Intelijen Nemangkawi menjadi permasalahan tersendiri tidak berjalannya instrumen pengawasan intelijen oleh legislatif pada studi kasus operasi intelijen yang bukan merupakan operasi intelijen yang dilakukan oleh BIN.

---

In synergizing the Indonesian State Intelligence, Law No. 17 of 2011 has mandated the State Intelligence Agency (BIN) as the coordinator, as well as the need for internal and external intelligence oversight. Somehow, the scope of authority interpretated by the Indonesian Intelligence Oversight Team (Timwas) to conduct external intelligence oversight is still biased, which relevant intelligence operations are only addressed to the State Intelligence Agency’s Operation. This study aims to observe the implementation of intelligence oversight by legislatives to the intelligence operation being involved in Nemangkawi Operation as part of counterinsurgency operation in Papua. A qualitative approach was chosen as the method of analysis with primary sources derived from the relevant security actors, including intelligence personnel being involved, and the Indonesian Intelligence Oversight Team to scrutinize the implementation of the oversight. Whereas, the secondary data was obtained from the literature study. Relevant theories and concepts are being used such as the theory of counterinsurgency, collaborative governance, as well as the concept of the construction of the ideal Intelligence-State interaction. The results of the study found that the legislative oversight to the Nemangkawi Intelligence Task Force encountered obstacles due to Ad-hoc supervisory function. In fact, there are still ego-sectoral problems among intelligence community in Papua that need serious attention from the state. The blurring line of responsibility of Binda Papua's in coordinating the state intelligence involved in the Nemangkawi Operation has become another crucial problem affected to the ineffectiveness of the intelligence oversight conducted by the legislature in the case studies."