Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tugas BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) meliputi pengaturan, penetapan dan pengawasan pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi melalui pipa. Dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi, BPH Migas melakukan pengawasan on desk melalui verifikasi volume atas kesesuaian data dukung, dan pengawasan on site (lapangan) dengan melakukan pengecekan lapangan berdasarkan data dukung yang dilaporkan oleh Badan Usaha. Permasalahan yang terjadi di lapangan diantaranya terdapat temuan di mana selisih pada Neraca Gas Badan Usaha yang disebabkan oleh beberapa perbedaan seperti jenis alat ukur gas bumi, atau losses. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman teknis pengukuran volume gas bumi, Mendapatkan metode untuk menentukan kandungan energi gas bumi yang terdapat di dalam pipa gas, dan mendapatkan pedoman teknis verifikasi volume gas bumi. Hasil studi telah berhasil mendapatkan Pedoman teknis pengukuran volume gas bumi di titik terima dan di titik serah dan dapat digunakan untuk verifikasi penyaluran gas bumi di lapangan. Selain itu telah juga dibuat kalkulator untuk perhitungan energi linepack dapat digunakan dilapangan dan telah divalidasi oleh simulator proses kimia dengan perbedaan hanya sekitar 1,1%.

---

One of the tasks of BPH Migas (Oil and Gas Downstream Regulatory Agency) includes regulating, determining, and supervising natural gas transmission and distribution operations through pipelines. In handling natural gas transportation and trading business activities, BPH Migas conducts on-desk supervision through volume verification of the suitability of the supporting data and on-site (field) supervision by conducting field checks based on the supporting data reported by the Business Entity. Problems in the field include findings where several factors, such as the type of natural gas measuring instrument or losses, cause the difference in the Gas Balance of Business Entities. This study aims to obtain technical guidelines for measuring the volume of natural gas, obtaining methods for determining the energy content of natural gas contained in gas pipes, and obtaining technical procedures for verifying natural gas volume. The results of the study have succeeded in getting technical guidelines for measuring the volume of natural gas at the receiving point and the delivery point and can be used to verify the distribution of natural gas in the field. Apart from that, a calculator for linepack energy calculations has also been made, which can be used in the field and has been validated by a chemical process simulator with a difference of only about 1.1%."

"Sistem Evaluasi Keamanan (Safety) Instalasi Pengolahan Gas Bumi ini merupakan sistem yang disusun untuk digunakan sebagai alat evaluasi tingkat keamanan instalasi pengolahan gas bumi. Tinjauan yang digunakan dalam sistem evaluasi ini diambil secara makro, dengah harapan dapat merangkum sistem secara menyeluruh. Pada sistem ini penilaian dilakukan atas 4 (empat) faktor utama yaitu : 1. Faktor instalasi. 2. Faktor Operasi dan Perawatan. 3. Faktor Korosi. 4. Faktor Lain. Dari masing-masing faktor tersebut selanjutnya diuraikan menjadi beberapa komponen yang masing-masing dianggap memiliki pengaruh terhadap tingkat keamanan instalasi. Evaluasi ini dilakukan dengan melakukan penilaian (skoring) terhadap masing-masing komponen sesuai dengan kondisinya. Semakin tinggi nilai yang diberikan berarti komponen dianggap semakin aman, dan sebaliknya semakin rendah nilai yang diberikan berarti komponen tersebut dianggap semakin tidak aman. Untuk lebih efektifnya penilaian, diharapkan team evaluasi terdiri dari personil yang telah memiliki pengalaman lapangan, sehingga selain memiliki kemampuan yang cukup juga memilikl sense yang baik terhadap obyek penilaian. Dari hasil evaluasi ini akan dapat diketahui apakah instalasi dalam kondisi AMAN, CUKUP AMAN atau TIDAK AMAN berdasarkan nilai yang diperoleh. Batasan kriteria penilaian AMAN atau TIDAK untuk masing-masing komponen didasarkan pada batasan yang umum/lazim dipergunakan."

"Lapangan-X merupakan salah satu penyumbang gas terbesar di Jawa Barat, dimanapelanggan gasnya merupakan perusahaan-perusahaan yang memberikan konstribusiterhadap keberlangsungan perekonomian di pulau Jawa. Gas alam lapangan-X memilikikandungan CO2 dengan konsentrasi tinggi sebesar 23%, pengoperasian pemisahan CO2removal dimaksudkan untuk mengurangi kandungan CO2 sehingga memiliki heatingvalue yang tinggi. Hal ini karena CO2 dengan kadar > 5% dapat mempengaruhi heatingvalue gas, toxicity dan sangat korosif khususnya pada pelanggan untuk memproses lebihlanjut produknya. Pada proses pemurnian gas di lapangan-X, bejana tekan Absorber, LPFlash Column dan Rich Solution heater memiliki peranan utama dalam proses absorbsiCO2. Hasil analisa menunjukkan mekanisme kerusakan aktual bejana tekan denganstandard amine treating pada API RP 571 memiliki perbedaan, khususnya mekanismekerusakan amine corrosion pada ketiga bejana tekan dan chloride stress corrsion crackingpada LP Flash Column. Nilai corrosion rate tertinggi sebesar 0,604 mm/year pada tahun2020 karena adanya peningkatan jumlah HCO3- dalam bentuk kondensasi asam (HSAS)yang dapat bereaksi dengan Fe akibat perubahan temperatur proses melalui modelcorrosion rate Y = -0,0556x + 4,6359 (head) dan Y = -0,0161x + 1,3682 (shell) padabejana tekan. Dari matriks kekritisan didapatkan 2 bejana tekan pada peringkat resikomedium dan 1 bejana tekan medium high, sehingga respon inpeksi/maintenance yangperlu dilakukan adalah bersifat corrective maintenance dengan interval setiap 6 tahunsekali dan ruang lingkup inspeksi pada kategori medium. Model polynomial Y =0,0007X2 – 0,0099X + 3,7452 (head) dan Y = 0,0005X2 – 0,0842X + 3,3876 (shell)sebagai model prediksi amine corrosion rate pada temperatur rentang 40 s/d 1300Cmenunjukkan perbedaan grafik antara aktual dan standard API RP 581, hal ini disebabkankarena pada standard prediksi corrosion rate digunakan untuk amine treating pada sistemH2S dan CO2 sedangkan pada grafik polynomial aktual digunakan untuk prediksicorrosion rate untuk amine treating pada sistem CO2 tanpa adanya H2S.

---

Field-X is one of the largest gas contributors in West Java, where gas customers are

companies that contribute to the sustainability of the economy in Java. X-field natural

gas has a high CO2 content of 23%, the CO2 removal operation is intended to reduce the

CO2 content so that it has a high heating value. This is because CO2 with levels> 5% can

affect the heating value gas, toxicity and is very corrosive, especially for customers to

further process the product. In the gas purification process in field-X, the Absorber

pressure vessel, LP Flash Column and Rich Solution heater have a major role in the CO2

absorption process. The analysis results show that the actual damage mechanism of the

pressure vessel with the standard amine treating on API RP 571 has a difference,

especially the damage mechanism of amine corrosion in the three pressure vessels and

chloride stress corrosion cracking on the LP Flash Column. The highest corrosion rate value

is 0.604 mm / year in 2020 due to an increase in the amount of HCO3- in the form of acid

condensation (HSAS) which can react with Fe due to changes in process temperature

through the corrosion rate model Y = -0.0556x + 4,6359 (head) and

Y = -0.0161x + 1.3682 (shell) in the pressure vessel. From the criticality matrix, there

are 2 pressure vessels at the risk rating for medium and 1 pressure vessel for high medium,

so that the inspection / maintenance response that needs to be done is corrective

maintenance at intervals every 6 years and the scope of the inspection is in the medium

category. Polynomial model Y = 0.0007X2 - 0.0099X + 3,7452 (head) and

Y = 0.0005X2 - 0.0842X + 3,3876 (shell) as a prediction model for amine corrosion rate

at temperatures ranging from 40 to 1300C shows the difference in the graph between the

actual and the API RP 581 standard is because the prediction standard of corrosion rate

is used for amine treating in H2S and CO2 systems while the actual polynomial graph is

used for prediction of corrosion rate for amine treating in CO2 system without H2S."

"ABSTRAKPengoperasian pipa penyalur gas yang melintasi suatu kawasan tertentu mempunyai potensi risiko (bahaya) dan konsekuensi tertentu berdasarkan kehandalan dari instalasi pipa penyalur tersebut dan produk yang mengalir di dalam pipa tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji risiko pengoperasian pipa penyalur gas sehingga didapatkan gambaran sumber bahaya. jenis bahaya dan risikonya beserta ukuran dan tingkat risiko tersebut yang pada akhimya dapat digunakan sebagai index) sebesar 302,33; nilai chance of survival sebesar 75,58%; chance of Failure24,42% dan nilai faktor konsekuensi sebesar 8,33.Dengan melihat nilai chance of survival sebesar 75,58o/o., maka secara umum pipa penyalur gas PT. ABC yang dioperasikan pada jalur PT. ABC - PT. XYZ Cilegon Banten masih dalam kriteria aman, namun harus melakukan tindakan prevention dan mitigati secara tepat karena nilai leak impactfactornya sebesar 8,33.Hasil keseluruhan ini menunjukkan bahwa ketiga section yang ada mempunyai nilai yang tidak jauh berbeda, oleh sebab itu semua section yang ada harus mendapatkan perhatian yang sama, yaitu melakukan tindakan prevention dan mitigation secara tepat."

"Gas merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan oleh karena itu pengelolaannya tunduk ke dalam pengaturan Pasal 33 UUD 1945. Pengertian 'penguasaan oleh negara', yaitu mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara 'penguasaan oleh negara' dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya, maka kegiatan usaha gas bumi melalui pipa dilaksanakan dengan mekanisme unbundling, dimana pengusahaannya dibagi menjadi: (i) usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan (ii) usaha niaga gas bumi melalui pipa. Dari sisi regulator Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas untuk pengaturan (regulasi, kebijakan) dalam bentuk Izin Usaha, dan BPH Migas untuk mengurus, mengelola dan mengawasi dalam bentuk Hak Khusus serta SKK Migas dalam pemberian alokasi pasokan gas. Permasalahan yang terjadi adalah adanya tumpang tindih pengurusan antara Ditjen Migas yang menerbitkan Izin Usaha dan BPH Migas yang menetapkan Hak Khusus, serta SKK Migas yang memberikan alokasi pasokan gas, sehingga terkesan ada jenjang perijinan yang menyebabkan kurang efisien dan menimbulkan usaha dan biaya yang tidak perlu, timbul banyak trader sebagai implikasi pemberian izin usaha dan liberalisasi infrastruktur jaringan pipa menimbulkan ketidakefisienan yang disebabkan kurangnya penegakkan hukum/aturan (kurang diurus, dikelola dan diawasi), peraturan yang kurang sesuai, ada kesenjangan, tidak jelas, atau menimbulkan grey area atau multi tafsir (kurang diatur), dan kombinasi keduanya. Regulasi gas bumi di Indonesia lebih liberal dari negara-negara liberal seperti di AS dan Eropa sehingga perlu di tata ulang regulasi gas bumi Indonesia yang sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 45 dengan konsep Agregator (Wholesale) Gas Bumi, dan menata ulang regulasi dengan fokus pada aspirasi nasional, Pengembangan Infrastruktur, Hak Khusus Keselarasan di sepanjang rantai nilai gas, Penentuan Tarif, PSO + Customer Protection, VIC - TSO/DSO + Shipper, Penggunaan Gas sebagai Bahan Bakar Transportasi, Penegakkan Regulasi oleh Pemerintah.

---

Natural Gas is one of the branches of production that are important to the state and therefore its management is subject to the provisions of Article 33 of the 1945 Constitution. "control by the state" defines as to regulate (regelen), administer (bestuuren), manage (beheeren), and supervise (toezichthouden) in the hands of the Government, as the organizers, or institution established for that purpose. With the enactment of Law No. No. 22 of 2001 and its implementing regulations, the business activities of natural gas through the pipeline should be a unbundling mechanism, where exertion is divided into: (i) transportation of natural gas through pipeline, and (ii) trading of natural gas through pipeline. From the side of the regulator which the Ministry of Energy and Mineral Resources cq. Directorate General of Oil and Gas for the regulation (regulatory, policy) in the form of the "Business License", and BPH Migas to administer, manage and supervise in the form of "Privilege" and SKK Migas for assignment gas supply allocation.

The problem that occurs is the existence of overlapping arrangement between the Directorate General of Oil and Gas which publishes Business License and BPH Migas which establishes Privilege, and SKK Migas for assignment gas supply allocation, so it seems there are levels of licensing that lead to less efficient and generate more efforts and unnecessary costs, many traders arise as implication to business licensing and pipelines infrastructure liberalization creating inefficiency due to lack of enforcement of laws and or rules (less administer, less managed and supervised), lack of appropriate regulations, there is a gap of regulations, the regulations not clear, or cause gray area or multiple interpretations (less regulated), and a combination of all.

Natural gas regulation in Indonesia is more liberal than liberal countries such as the US and Europe so the need to reset the Indonesian natural gas regulations as mandated by the Constitution, namely Article 33 of the 1945 Constitution with the concept of Natural Gas Aggregators (Wholesale) and rearranging regulation with a focus on National Aspirations, Infrastructure Development, Special rights Alignment along the gas value chain, Determination of Rates, PSO + Customer Protection, VIC - TSO / DSO + Shipper, Use of Natural Gas as Transportation Fuel, Enforcement Regulation by the Government."

"Gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku maupun sumber energi. Peningkatan kebutuhan gas bumi di dalam negeri perlu disinergikan dengan pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah dengan pembangunan ruas pipa transmisi gas bumi Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara dengan diameter 24 inchi sepanjang 336 km guna mengalirkan gas hasil regasifikasi LNG Arun ke konsumen di Wilayah Sumatera Utara. Mengingat infrastruktur jaringan pipa adalah sarana publik, maka dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bersifat monopoli alamiah dan dilakukan pengaturan oleh regulator. Pengaturan tersebut melalui pengaturan tarif (toll fee) pengangkutan gas bumi melalui pipa yang akan dikenakan kepada shipper, sehingga besarannya dapat menjamin investasi pembangunan pipa dengan keuntungan yang wajar bagi transporter, tidak memberatkan shipper dan melindungi konsumen gas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa ruas transmisi gas bumi Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara sehingga diperoleh besaran yang wajar. Perhitungan tarif ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data ekonomis dan data operasi, dilanjutkan dengan pengolahan data, pembuatan sekenario-sekenario perhitungan, melakukan simulasi perhitungan tarif dan menganalisis hasil perhitungan tarif. Hasil perhitungan tarif pada IRR yang ditetapkan sama dengan WACC sebesar 13,75% dengan volume gas bumi yang dialirkan sebesar 90% kontrak volume rata-rata harian yaitu sebesar 187 MMSCFD adalah US$ 1,634/MSCF dan dengan volume gas bumi yang dialirkan sebanyak ship or pay yaitu rata-rata sebesar 145 MMSCFD adalah US$ 2,101/MSCF.

---

Natural gas is a natural resource which is used as a raw material or energy source. The increase of natural gas demand in the country need to be synergized with infrastructure development, which one is the development of natural gas transmission pipeline segments of Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara with a diameter of 24 inches along the 336 km to transport gas from regasification result of Arun LNG to consumers in North Sumatera.

Considering the pipeline infrastructure is a public facility, therefore the implementation of business activities is a natural monopoly and regulated by regulator. These settings through setting tariffs (toll fee) of natural gas transportation through pipelines which will be charged to the shipper, so it can guarantee the amount of investment pipeline development with a reasonable profit for the transporter, not burdensome for shipper and protect consumers.

The purpose of this research is to analyze the tariff of natural gas transportation through pipelines for Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara transmission line in order to obtain a fair rate. The tariff calculation begins with the collection of economic data and operating data, followed by data processing, create of calculation scenarios, simulate and analyze the tariff calculation results.

The results of the calculation with IRR rate is set equal to the WACC of 13.75% by volume of natural gas that flows by 90% contract average daily volume that is equal to 187 MMSCFD is US$ 1.634/MSCF and the volume of gas that is supplied as ship or pay an average of 145 MMSCFD is US$ 2.101/MSCF."

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas telaah terhadap pemanfaatan gas bumi melalui pipa di wilayah Kalimantan. Telaah dilakukan terhadap aspek teknis, dan ekonomi yang terdiri atas identifikasi potensi pasokan gas bumi, identifikasi kebutuhan gas bumi, analisa pasokan dan kebutuhan gas bumi, perhitungan biaya pengangkutan, dan perhitungan biaya Niaga gas bumi melalui pipa, analisa harga jual gas bumi, perbandingan biaya keekonomian antara gas bumi melalui pipa dengan moda LNG. Berdasarkan analisa pasokan dan kebutuhan gas bumi serta analisa teknis dan ekonomi terhadap upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa di wilayah Kalimantan maka diperoleh kesimpulan bahwa pemenuhan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan hanya memenuhi kebutuhan untuk skenario paling rendah dimana ketersediaan pasokan gas bumi yang tersedia pada periode 2020 s.d 2030 yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah Kalimantan hanya dapat mencukupi untuk skenario kebutuhan gas bumi rendah (low scenario). Walau demikian diperkirakan dapat terjadi kekurangan pasokan pada tahun 2024 sebesar -13,51 MMSCFD, tahun 2025 sebesar -43,82 MMSCFD dan tahun 2030 sebesar -130,90 MMSCFD. Sedangkan untuk perhitungan simulasi biaya pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa di tiap provinsi di Kalimantan lebih ekonomis pada skenario paling tinggi, dimana diperoleh perhitungan harga jual gas bumi terendah untuk skema gas pipa yaitu dengan harga jual US$ 7,28 di Kalimantan Utara, dan harga jual tertinggi sebesar US$19,67 di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk skema LNG dengan harga terendah dengan harga jual US$7,14 di Kalimantan Selatan dan harga jual tertinggi dengan dengan harga jual US$9,21 di Kalimantan Tengah. Dengan demikian harga jual gas bumi dengan skema pengangkutan LNG lebih rendah bila dibandingkan harga jual gas bumi dengan skema pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan belum bertumbuhnya kebutuhan gas bumi melalui pipa maka untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah agar menggunakan moda pengangkutan LNG.

---

This Engineering Practice Report discusses an analysis of the utilization of natural gas pipelines in the Kalimantan region. The study encompassed technical and economic aspects consisting of the identification of natural gas potential supplies, identification of natural gas demand, analysis of natural gas supply and demand, calculation of transportation costs, calculation of trading costs for natural gas pipeline, analysis of natural gas selling prices, cost comparisons between using natural gas pipeline and LNG mode. Based on the analysis of natural gas supply and demand as well as technical and economic analysis of efforts to increase the utilization of natural gas pipelines in the Kalimantan region, it is concluded that the fulfilment of natural gas demand development can only fulfil the demand for the lowest scenario where the available natural gas supply from period 2020 to 2030 which can be used for the development of the Kalimantan region can only be sufficient for a low natural gas demand scenario (low scenario). However, it is estimated that there could be a supply shortage in 2024 of -13.51 MMSCFD, in 2025 of -43.82 MMSCFD and in 2030 of -130.90 MMSCFD. Meanwhile, for the simulation calculation of the costs of transporting and trading natural gas via pipeline in each province in Kalimantan, it is more economical in the highest scenario, where the lowest natural gas selling price calculation for the pipeline gas scheme is obtained, namely with a selling price of US$ 7.28 in North Kalimantan, and The highest selling price was US$19.67 in West Kalimantan. Meanwhile, for the LNG scheme, the lowest selling price is US$7.14 in South Kalimantan and the highest selling price is US$9.21 in Central Kalimantan. Thus, the selling price of natural gas using the LNG transportation scheme is lower compared to the selling price of natural gas using the natural gas transportation scheme via pipeline. With the demand for natural gas through pipes not yet growing and to fulfill the demand for natural gas in the West Kalimantan and Central Kalimantan regions could use LNG as a transportation mode."

"Pengoperasian jaringan pipa gas secara open acces lebih rumit dibandingkan dengan pengoperasian jaringan pipa gas yang tujuannya hanya untuk perniagaan dan/atau kelanjutan kepentingan produksi gas bumi upstream tidak untuk tujuan pengangkutan. Prinsip utamanya adalah kedisiplinan dalam prosedur pengoperasian harian sehubungan dengan mekanisme balancing dalam menjaga kondisi linepack volume gas bumi didalam pipa. Pipa gas bumi selain dimanfaatkan bersama open access untuk pengangkutan tetapi juga menyimpan potensi sebagai fasilitas penyimpanan sementara gas bumi bagi shipper pengguna jasa pipa. Keadaan dimana pipa open access digunakan shipper sebagai sarana untuk menyimpan gas bumi yang belum termanfaatkan dalam waktu tertentu dengan tujuan menghindari pembelian gas spot yang memiliki harga yang tinggi disebut dengan Parkir Gas Bumi. Kemungkinan parkir gas bumi coba dikaji pada pipa ruas transmisi Kepodang - IPP Tambak Lorok dimana terlebih dahulu diketahui kondisi Linepack Maksimum, Flowing Linepack dan Linepack minimum dari pipa tersebut. Selanjutnya setelah diketahui kondisi linepack pada pipa lalu dihitung linepack operasi yang berlangsung setiap jam dalam satu hari. Parkir Gas Bumi diberlakukan bagi Linepack Operasi yang berada diatas Linepack Minimum dan dibagi dua dengan 50 wajib membayar biaya parkir parking fee dan 50 sisanya tidak wajib membayar biaya parkir atau masuk dalam area kapasitas bebas parkir free parking capacity Pengoperasian jaringan pipa gas secara open acces lebih rumit dibandingkan dengan pengoperasian jaringan pipa gas yang tujuannya hanya untuk perniagaan dan/atau kelanjutan kepentingan produksi gas bumi upstream tidak untuk tujuan pengangkutan. Prinsip utamanya adalah kedisiplinan dalam prosedur pengoperasian harian sehubungan dengan mekanisme balancing dalam menjaga kondisi linepack volume gas bumi didalam pipa. Pipa gas bumi selain dimanfaatkan bersama open access untuk pengangkutan tetapi juga menyimpan potensi sebagai fasilitas penyimpanan sementara gas bumi bagi shipper pengguna jasa pipa. Keadaan dimana pipa open access digunakan shipper sebagai sarana untuk menyimpan gas bumi yang belum termanfaatkan dalam waktu tertentu dengan tujuan menghindari pembelian gas spot yang memiliki harga yang tinggi disebut dengan Parkir Gas Bumi. Kemungkinan parkir gas bumi coba dikaji pada pipa ruas transmisi Kepodang - IPP Tambak Lorok dimana terlebih dahulu diketahui kondisi Linepack Maksimum, Flowing Linepack dan Linepack minimum dari pipa tersebut. Selanjutnya setelah diketahui kondisi linepack pada pipa lalu dihitung linepack operasi yang berlangsung setiap jam dalam satu hari. Parkir Gas Bumi diberlakukan bagi Linepack Operasi yang berada diatas Linepack Minimum dan dibagi dua dengan 50 wajib membayar biaya parkir parking fee dan 50 sisanya tidak wajib membayar biaya parkir atau masuk dalam area kapasitas bebas parkir free parking capacity.

---

The operation of natural gas transportation under open access pipelines is more intricate than the natural gas transportation for trading or upstream production only non transportation purpose. The main principle is the discipline of daily operating procedure in connection with balancing mechanism to maintain the linepack condition natural gas volume in the pipeline. A natural gas pipeline is not only can be utilized together open access for natural gas transportation, but also potentially utilized as a temporary storage facility for natural gas shipper pipeline user. A condition in which the open access pipeline is used by the shipper as storage of unutilized natural gas in a designated time to avoid the purchase of expensive gas spot is called Natural Gas Parking. The possibility of Natural Gas Parking is being studied examined at Kepodang ndash IPP Tambak Lorok pipeline segment with the condition of maximum linepack, flowing linepack, and minimum linepack of the pipeline are discovered in advance. The linepack condition of the pipeline is used to calculate the hourly operation linepack in a day. Natural Gas Parking is applied to the operation linepack above the minimum linepack amount, then divided by two. Furthermore, the company is required to pay the parking fee for the 50 amount and the rest of it is included into free parking capacity area"

"57 pasokan gas Indonesia dialokasikan untuk dalam negeri. Namun peningkatan alokasi dalam negeri terkendala ketidaksiapan infrastruktur di sektor hilir. Sehingga diperlukan pengembangan infrastruktur pengangkutan gas bumi, salah satunya dengan pemanfaatan bersama terhadap pipa dan fasilitas gas bumi eksisting. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan pemanfaatan bersama terhadap pipa gas bumi dedicated hilir eksisting dan memperoleh skenario pemanfaatan infrastruktur gas bumi yang dapat mendukung optimisasi dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan dan pasokan mendatang. Metodologi penelitian yakni analisis kebutuhan dan pasokan, penentuan jalur pipa gas bumi eksisting yang akan dianalisis, analisis teknis dan optimisasi jaringan, analisis keekonomian dan perhitungan tarif pengangkutan gas bumi. Dari penelitian diperoleh jalur pipa yang layak diterapkan pemanfaatan bersama adalah pipa PT E yang memiliki panjang 71 km. Dengan optimisasi menggunakan algoritma genetik, panjang jaringan tersebut menjadi 101 km berdasarkan angka kebutuhan gas bumi Kabupaten Gresik sekitar 225 MMscfd pada tahun 2030. Sedangkan tarif pengangkutan untuk jaringan tersebut adalah sebesar 0,099 US /Mscf dan IRR 8.22 dengan menggunakan pendanaan 51 equity dan 49 debt.

---

57 of Indonesia rsquo s natural gas supply was allocated for domestics demand. However, the increase of gas allocation for domestic needs was still constrained by the lack of infrastructure in the downstream sector. So that gas transportation infrastructure development needed to be optimize, one of solution is applying open access on existing pipelines. The research rsquo s objective is to implement open access on existing dedicated pipeline and to obtain an optimal and efficient scenario of infrastructure utilization. The methodology that used are analysis of supply and demand, determination of existing natural gas pipeline, network optimization and technical analysis, and calculation of natural gas transportation tariff. The result obtained in this research shows that the most efficient pipeline to implement open access belongs to PT E, based on length, range and maximum capacity of the network. With optimization using genetic algorithms, the present length of the network becomes 101 km from 71 km, based on gas demand location of Gresik District on 2030. And the network should implemented transportation tariff as 0.099 US Mscf with IRR 8.22 . The result of tariff calculation based on 51 equity and 49 debt."

"Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembagian jaringan distribusi gas bumi melalui pipa dalam kegiatan usaha hilir migas, dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: apakah pembagian jaringan distribusi gas bumi melanggar hukum persaingan usaha, dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha dalam kegiatan hilir migas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum, penelitian ini menemukan bahwa pembagian jaringan distribusi gas bumi, seperti yang diatur dalam Permen ESDM tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, tidak melanggar hukum persaingan usaha berdasarkan pengecualian yang diberikan dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian ini dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi manajemen dalam jaringan distribusi, meskipun tetap diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang adaptif dan regulasi yang responsif terhadap dinamika pasar untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dan keberlanjutan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kerangka regulasi guna mendorong iklim bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan dalam industri gas bumi.

---

Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembagian jaringan distribusi gas bumi melalui This research explores the impact of the distribution network segmentation of natural gas through pipelines in downstream oil and gas business activities, viewed from the perspective of competition law in Indonesia. The study aims to answer two main questions: does the segmentation of the natural gas distribution network violate competition law, and what are its effects on competition in downstream oil and gas activities. Using a normative juridical method and secondary data analysis from legislation and legal literature, this research finds that the segmentation of the natural gas distribution network, as regulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation on Natural Gas Enterprises in Downstream Oil and Gas Business Activities, does not violate competition law based on the exceptions provided in Article 50 of Law No. 5 of 1999. The results show that this segmentation can enhance efficiency and management coordination within the distribution network, although strict oversight is still required to prevent harmful monopoly practices. The study also highlights the need for adaptive policies and responsive regulations to market dynamics to support healthy competition and economic sustainability. The conclusion of this research offers recommendations for regulators and stakeholders to improve the regulatory framework to foster a competitive and sustainable business climate in the natural gas industry."